<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/naufal-widi-opini.jpg" alt="NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAUFAL WIDI, (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>BEBERAPA hari ini, isu hukum banyak menjadi sorotan. Apalagi kalau bukan polemik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Pengesahan beleid itu dinilai tidak mengakomodasi suara dari masyarakat sipil.  Aspirasi dan masukan, konon, hanya ditampung oleh para perumus dan pembahas di gedung dewan di Senayan. Tanpa ada tindak lanjut berupa dialog dua arah. Sehingga perancangan hingga pembahasan RKUHP dianggap tidak benar-benar mengakomodasi salah satu syarat pembentukan UU: partisipasi yang bermakna (meaningful participation).  Seorang teman pernah mengikuti sosialisasi RKUHP. Kata dia, undang-undang ini semacam kejar tayang. Ada masukan, tapi ya memang sebatas masukan saja.  Mengikuti diskusi tentang draf akhir RKUHP tertanggal 30 November 2022, draf yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR, sejumlah pasal menjadi perhatian lantaran berpotensi menjadi pasal karet. Namanya saja karet, ia fleksibel. Dan itu bisa sangat subjektif.  Ambil saja contoh soal penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Yang dikhawatirkan, perbuatan penghinaan itu akan sulit dibedakan dengan kritik. Padahal, pemerintah dan lembaga negara itu objek kritik. Kritik juga bagian dari alat kontrol. Maka, tidak semestinya berlindung di balik pasal penghinaan. Jangan jadi pejabat kalau nggak mau atau takut dikritik.  Kalau kemudian sedikit-sedikit menafsirkan kritik sebagai penghinaan, daya kritis publik bisa teramputasi. Pada akhirnya lahir sikap apatis. Penak meneng ora risiko. Lebih baik diam tidak berisiko daripada tiba-tiba kena pidana.  Apalagi, ada banyak kekhawatiran dengan pengesahan RKUHP. Ada pasal-pasal lain yang berpotensi membungkam kebebasan dan berekspresi, menghambat kebebasan akademik, hingga membungkam pers. Catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bahkan ada aturan yang mempersempit ruang privat masyarakat dan rentan melanggengkan korupsi.  Mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan UU KUHP mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) rasanya bukan langkah yang 100 persen bijak. Prosedurnya memang begitu. Tapi, itu terkesan melempar permasalahan ke lembaga lain. Kalau bisa dibahas dengan lebih baik, mengikuti setiap ketentuan dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan sehingga meminimalkan potensi gugatan, kenapa itu tidak dilakukan terlebih dahulu?  Alasan DPR bahwa UU adalah produk manusia sehingga tidak akan pernah sempurna tidak bisa menjadi pembenar. Yang dipersoalkan bukan semata hasilnya. Tapi juga bagaimana proses untuk menghasilkan produk itu yang dikritik. Apakah sudah sedemikian mendesaknya untuk segera mengesahkan RKUHP?  Memperbincangkan soal hukum di tanah air memang kadang bikin prihatin sekaligus mengelus dada. Tidak sedikit contoh kasus yang menunjukkan pedang hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Situasi yang dikhawatirkan mudah terjadi dengan adanya aturan-aturan dalam KUHP anyar.  Belum lama ini terjadi kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan segala dramanya. Yang membuat kepercayaan pada penegakan hukum itu tereduksi seiring terungkapnya upaya merekayasa kasus. Ada pula perkara-perkara yang melahirkan pertanyaan, seriuskah untuk menuntaskannya? Yang masih hangat tentu saja tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa. Kredo fiat justitia ruat caelum, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, sudah seyogianya dijunjung tinggi.  Pada akhirnya, RKUHP sudah disahkan. Ada masa transisi tiga tahun sebelum diterapkan. Masih ada ruang untuk melakukan koreksi. Apakah bisa menggantungkan harapan pada MK? Semoga saja. (*)

Mengoreksi KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RKUHP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyerahkan pandangan terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyerahkan pandangan terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim berharap pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP (RUU KUHP) ditinjau ulang. Kim khawatir beberapa pasal dalam RKUHP yang telah menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.  Salah satu isi RKUHP menyebutkan adanya ancaman pidana kepada setiap orang yang hidup bersama di luar perkawinan. Aturan terkait ‘kumpul kebo’ tersebut tercantum dalam pasal 411 hingga 413. DPR resmi menyetujui RKUHP sebagai UU dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.  Kim menyebutkan AS sudah melakukan investasi dalam infrastruktur, inovasi, teknologi, dan energi terbarukan yang akan memastikan posisi AS untuk memimpin ekonomi global abad ke-21. Ia menyebut bahwa Presiden Joe Biden sudah menandatangani Undang-Undang Infrastruktur, investasi, dan pekerjaan setahun yang lalu, dan sudah lebih dari USD 185 miliar investasi telah dilakukan di lebih dari 6.900 proyek yang telah memperkuat sistem transportasi AS dan memperluas solusi ramah lingkungan untuk angkutan umum.  "Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama memobilisasi investasi untuk pembangunan berkelanjutan di kedua negara kita. Investasi sektor swasta AS di sini terus tumbuh dengan Amerika Serikat naik menjadi negara investor terbesar keempat di Indonesia tahun lalu," kata Kim.  Kim juga mengakui kesuksesan Indonesia sebagai presidensi G20 semakin menunjukkan betapa pentingnya investasi. "Kami juga senang Indonesia berpartisipasi penuh dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Empat pilar IPEF tentang perdagangan, ketahanan rantai pasokan, ekonomi bersih dan ekonomi yang adil memberikan peta jalan bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat dapat memaksimalkan investasi yang telah dilakukan dan menarik investasi baru ke kedua negara kita," ujarnya.  RKUHP Berdampak pada Iklim Investasi  AS saat ini mencermati pembahasan hukum pidana di Indonesia. Ia mengaku prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur ranah privat.  "Mengatur ranah apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan yang menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia," jelasnya.  Ia menilai hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan. Keberhasilan G20 telah menunjukkan lintasan positif bagi masa depan Indonesia.  "Penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk kelompok LGBTQI+. Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua," jelasnya.  Ia menilai KTT investasi tahun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk merenungkan isu dan perkembangan penting ini. Ia justru mendorong pemerintah bersama-sama menentukan langkah selanjutnya untuk lebih memperkuat kemitraan ekonomi.  "Saya yakin membuka dialog antara bisnis dan pemerintah AS dan Indonesia akan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi kedua negara kita di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang," jelas Kim.

Alasan Dubes AS Sebut Pengesahan RKUHP Berdampak pada Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-06-04-38-58-260-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika Rancangan KUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR. "Apabila pasal tentang pelanggaran HAM berat hasilnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Nomor 26/2000, maka kita akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12). Komnas HAM, kata dia, juga mengkhawatirkan naskah Rancangan KUHP yang akan disahkan pemerintah dan DPR itu juga berpotensi menggerus tugas, fungsi dan mandat lembaga HAM itu. Di satu sisi, aktivis perempuan itu berharap pemerintah dan DPR masih membuka peluang atau mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan publik demi perbaikan sistem hukum di Tanah Air. Apalagi, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum ada Rancangan KUHP hasil dari buah pemikiran anak bangsa. Oleh karena itu, lahirnya naskah Rancangan KUHP diharapkan menjunjung tinggi HAM. Di satu sisi, ia mengakui Rancangan KUHP yang segera disahkan pemerintah dan DPR sudah pasti tidak bisa memuaskan keinginan semua pihak. Sebab, dengan kondisi Indonesia yang beragam terdiri dari banyak suku, agama, kepentingan sosial, budaya dan sebagainya menyulitkan semua harapan dapat ditampung Rancangan KUHP itu sendiri. "Nanti kalau ada perbedaan pandangan, saya pikir ada proses politik dan hukum yang bisa ditempuh misalnya tinjauan peradilan" kata dia. Terakhir, Komnas HAM mengingatkan apabila pemerintah dan DPR tidak menyikapi secara serius masukan dari lembaga itu, maka akan berdampak pada akuntabilitas negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. (*)

Komnas HAM Pertimbangkan Langkah Lain Jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/12). Hal ini setelah Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada seluruh fraksi terkait pengesahan RKUHP.  "Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?," kata Dasco kepada peserta sidang.  "Setuju," jawab peserta anggota dewan.  Pengesahan ini diwarnai interupsi oleh salah satu Anggota dari Fraksi PKS. Sebab, Fraksi PKS menyebut masih ada nuansa kolonial dalam RKUHP.  Persetujuan ini diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan terkait alasan perlunya pengesahan RKUHP. Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, KUHP saat ini sudah tidak relevan, sehingga perlu adanya pembaharuan.  "RKUHP ini dengan sasaran menjamin kepastian hukum. Menciptakan kemanfaatan dan keadilan terhadap terpidana. Memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia," ucap pria yang karib disapa Bambang Pacul.  Bambang menegaskan, pengesahan RKUHP ini ditempuh setelah Pemerintah dan DPR menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, diharapkan seluruh lapisan masyarakat menerimanya.  "DPR RI dan pemerintah telah berupaya mendengar masukan dari akademisi dan praktisi hukum. Kami berharap RKUHP mendapatkan persetujuan bersama. RKUHP ini sangat dibutuhkan masyarakat," tegas Bambang.  Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.  “Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK! Itu mekanisme konstitusional,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).  Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, RKUHP sudah dibahas dengan teliti dan mendapatkan masukan dari publik. Bahkan, RKUHP juga sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.  “Ini udah dibahas dan udah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air, seluruh stakeholder," ujar Yasonna.  Yasonna menilai wajar, jika masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi KUHP tersebut. Yasonna mengutarakan, seharusnya publik malu sampai saat ini Indonesia memakai hukum Belanda.  "Sudah lebih 63 tahun, malu kita sebagai bangsa memakai hukum Belanda," pungkas Yasonna.

Diwarnai Interupsi, DPR Resmi Sahkan RKUHP jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa" width="100%">
<figcaption>Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11, pada Selasa (6/12). Pengesahan dilakukan di tengah masifnya penolakan dari elemen masyarakat sipil, terhadap RKUHP yang dinilai masih memuat pasal-pasal bermasalah.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan, pihaknya masih menemukan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP per 30 November 2022. Dia berpendapat, RKUHP tersebut akan mengancam kebebasan demokrasi.  "Di tengah suasana regresi demokrasi, di tengah suasana yang kembali ke ototarian ini, semakin berbahaya mengancam orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kritis, mengancam orang-orang yang bergerak untuk demonstrasi," kata Isnur di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/12).  Isnur mengungkapkan, RKUHP kembali memuat pasal kolonial. Padahal, semangatnya berdalih untuk terlepas dari hukum Belanda yang sudah lama diterapkan di Indonesia.  Pasal kolonial itu, lanjut Isnur, terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Meski deliknya berupa aduan, namun dapat mengancam kebebasan demokrasi.  "Sekarang misalnya, aparat sudah bereaksi ketika ada misalnya penghinaan kepada presiden, ada fans, ada banyak follower, kemudian karena merasa terhina, dia bergerak," papar Isnur.  Penghinaan terhadap Presiden termuat dalam Pasal 218. Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara, apabila menyerang kehormatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, menista atau memfitnah kepala negara.  "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP.  Sementara itu, Pasal 218 Ayat (2) memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat.  Selain penghinaan terhadap kepala negara, pasal yang dapat mengancam kebebasan demokrasi yakni terkait makar, yang diatur dalam Pasal 192.  "Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun," tulis Pasal 192.  Pasal 193 ayat (1) mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu, Pasal 193 ayat (2) menyatakan pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun.  Selain itu, RKUHP juga mengancam warga negara yang melakukan aksi unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 256.  "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 256.  RKUHP juga mengatur terkait perzinaan, tertuang di dalam Pasal 411. Seseorang yang melakukan perbuatan zina bisa dijatuhkan sankai pidana paling lama satu tahun.  "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," sebagaimana tertuang dalam Pasal 411 Ayat (1).  Pasal terkait perzinaan itu hanya dapat berlaku apabila adanya aduan. Berdasarkan Pasal 411 Ayat (2) pengadu hanya bisa dilakukan oleh pihak keluarga inti, dalam hal ini suami atau istri bagi orang yang telah nikah dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.  "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," tulis Pasal 411 Ayat (4).  Sementara itu, RKUHP juga mengatur terkait kumpul kebo. Hal tertuang di dalam Pasal 412. "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 412 Ayat (1).  Peraturan ini juga hanya bisa dijerat apabila adanya aduan dari pihak keluarga inti. Dalam hal ini, suami atau istri bagi orang yang telah nikah dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Disahkan DPR Hari Ini, Berikut Sejumlah Pasal Kontroversi di RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Demo-Tolak-Pengesahan-RKUHP-Dery-16.jpg" alt="Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat." width="100%">
<figcaption>Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat.</figcaption>
</figure>Masyarakat Sipil: Masukan Hanya Ditampung, Tidak Ditindaklanjuti  JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini (6/12) sulit dibendung. Pemerintah memastikan tidak akan mundur untuk mengesahkannya menjadi undang-undang (UU), meskipun gelombang penolakan masih berlangsung.  Kemarin (5/12) di luar kompleks gedung DPR, masyarakat yang mewakili ratusan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menggelar aksi simbolis tabur bunga dan membakar ’’kitab RKUHP’’. Aksi itu merupakan sindiran atas rencana pengesahan RKUHP hari ini. Menurut mereka, disahkannya RKUHP merupakan penanda matinya demokrasi di Indonesia.  Sebagaimana sikap sejak awal, substansi aksi masyarakat sipil tetap menolak pengesahan RKUHP yang dinilai memuat pasal-pasal bermasalah. Di antaranya, pasal tentang living law, hukuman mati, penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court), serta penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.  Pasal lain yang dinilai bermasalah adalah pasal tentang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, kontrasepsi, pornografi, tindak pidana agama atau kepercayaan, berita bohong, pencemaran, pelanggaran HAM berat, dan pertanggungjawaban pidana disabilitas (selengkapnya lihat grafis).  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyatakan, draf terbaru RKUHP tertanggal 30 November tidak banyak berubah dari draf sebelumnya. Pasal-pasal bermasalah itu, kata dia, berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, menghambat kebebasan akademik hingga membungkam pers.  Pasal-pasal bermasalah juga mempersempit ruang privat masyarakat dan melanggengkan korupsi di Indonesia. ’’Aturan-aturan di RKUHP itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja,’’ jelasnya.  Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mulya Sarmono menyebutkan, masih ada pasal yang berpotensi jadi pasal karet. Yakni, pasal pencemaran nama baik yang sebelumnya disebut akan dihapus dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nyatanya, pasal itu ada di RKUHP.  Mulya menjelaskan, ketentuan pencemaran itu tertuang dalam Pasal 433, 434, 436, dan 441 RKUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang bisa menjerat para pejuang demokrasi. Bahkan, ancaman pidana bisa lebih berat jika pencemaran disampaikan lewat sarana teknologi. ’’Tambahan ancaman hukuman 1/3 ketentuan pidana,’’ terangnya.  Ancaman pidana bagi pelaku pencemaran itu bisa bertambah 1/3 lebih berat apabila pencemaran dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas. ’’Artinya, RKUHP ini mengakomodasi syarat dilakukannya penahanan dengan menggunakan pasal-pasal karet tersebut,’’ kata Mulya.  Masyarakat sipil menilai aspirasi dan masukan terkait RKUHP hanya ditampung tanpa ditindaklanjuti dengan dialog dua arah.  Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly mengklaim bahwa pemerintah sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil dalam pembahasan RKUHP. Pemerintah, kata dia, aktif menyosialisasikan RKUHP ke pelosok tanah air. Tidak hanya Kemenkum HAM, kementerian dan lembaga pemerintahan yang lain juga melakukan sosialisasi di daerah. Pemerintah dan DPR mengundang berbagai pihak seperti Dewan Pers, LBH, dan organisasi lainnya. ’’Kami tampung semua. Kami masukkan aspirasi dari masyarakat,’’ terangnya di kompleks parlemen Senayan kemarin.  Menurut politikus PDIP tersebut, wajar jika ada yang tidak setuju dan menolak RKUHP. Tidak mungkin 100 persen masyarakat setuju dengan RKUHP. Perbedaan pandangan itu hal yang biasa di negara demokrasi. Namun, menurut dia, tidak kemudian membatalkan RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Yasonna menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Dia mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Saya mohon gugat saja ke MK. Itu cara yang lebih elegan,’’ ucapnya.  Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, sangat kecil kemungkinan pengesahan RKUHP akan ditunda. Menurut dia, situasinya berbeda pada 2019. Saat itu pengesahan RKUHP menjadi UU ditunda karena masih banyak pasal yang kontroversial. Ketika itu publik mendesak agar dilakukan perbaikan.  Maka, setelah 2019, DPR melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sejumlah pasal yang dipermasalahkan. Dengan demikian, draf RKUHP yang sekarang ini sudah banyak dilakukan perubahan. ’’Sehingga tidak ada alasan untuk menunda seperti yang dilakukan pada 2019,’’ tandasnya.  Kejahatan HAM  Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ikut menyoal tentang masuknya pasal tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam RKUHP. Menurut dia, jika dibenturkan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP itu akan memunculkan kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun.  Sebagai contoh, kecenderungan yang dimaksud itu bisa dilihat dari ancaman pidana untuk kejahatan genosida di RKUHP yang jomplang dengan UU Pengadilan HAM. Di RKUHP, ancaman paling singkat untuk pelaku kejahatan itu adalah lima tahun. Sementara itu, di UU Pengadilan HAM, ancaman pidana minimal 10 tahun.  Atnike menambahkan, dalam delik pelanggaran HAM berat terdapat asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal kedaluwarsa. Nah, masuknya pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP berpotensi membuat 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai penyelidikannya menjadi dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. ’’Padahal, faktanya, kita masih bisa menemukan korban-korban atas peristiwa-peristiwa tersebut (pelanggaran HAM berat, Red),’’ ujarnya.  Atnike menyebut RKUHP secara prinsip telah membuat pelanggaran HAM berat tereduksi. Yakni, dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa. "Ini membuat efek jera (bagi pelaku pelanggaran HAM berat, Red) menjadi tidak jelas," cetusnya.  Atas dasar itu, Komnas HAM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus tindak kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP. Jika tidak, penuntutan atau penyelesaian kejahatan kemanusiaan menjadi tidak efektif.

RKUHP Masih Memuat Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gereja-Yasonna.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dikabarkan akan sah menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/12) besok. Padahal, sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap pasal yang dianggap kontroversial.  Salah satu pasal yang dianggap kontroversial itu yakni, Pasal 256 terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi. Hal ini tercantum dalam RKUHP per 30 November 2022.  Pasal tersebut mengatu, setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dibipidana selama enam bulan penjara.  "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," sebagaimana tertuang dalam Pasal 256 dikutip JawaPos.com, Senin (5/12).  Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tak luput mengkritik RKUHP yang akan segera disahkan menjadi UU. Dia menilai, RKUHP terbaru akan merusak Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.  "Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi," cetus Bivitri.  Bivitri pun berpendapat, jika RKUHP disahkan, kritik dan kontrol rakyat kepada pemerintah akan dibatasi, bahkan rentan dipidana. Menurutnya, RKUHP dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa, termasuk presiden.  "Iya ini untuk kenyamanan presiden," sesalnya.  Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yasonna, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.  “Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK. Itu mekanisme konstitusional,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, RKUHP sudah dibahas dengan teliti dan mendapatkan masukan dari publik. Bahkan, RKUHP juga sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.  "Ini udah dibahas dan udah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air, seluruh stakeholder," ujar Yasonna.  Yasonna menilai wajar, jika masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi KUHP tersebut. Yasonna mengutarakan, seharusnya publik malu sampai saat ini Indonesia memakai hukum Belanda.  "Sudah lebih 63 tahun, malu kita sebagai bangsa memakai hukum Belanda," pungkas Yasonna.

RKUHP Disahkan Besok, Pendemo Bisa Dipidana 6 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masukan masyarakat sipil terkait pasal-pasal bermasalah RKUHP yang belum sepenuhnya diakomodasi pemerintah dan DPR dianggap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang. Padahal, partisipasi tersebut merupakan salah satu syarat yang tidak boleh diabaikan pembentuk undang-undang.  Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mengatakan, meaningful participation itu secara jelas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan itu, selain menggunakan aturan legal formal peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna dalam pembentukan UU.  Feri menjelaskan, meaningful participation yang dimaksud dalam putusan MK itu mencakup tiga hal. Yaitu, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).  ”Saya tidak melihat ada hal-hal itu (dalam pembahasan RKUHP, Red),” kata Feri kepada Jawa Pos kemarin (25/11).  Selain itu, dalam pembahasan RKUHP tidak terlihat pelibatan kelompok masyarakat terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap RKUHP. Padahal, hal itu juga disebutkan dalam putusan 91 MK.  Feri menambahkan, pembahasan RKUHP yang memasukkan pasal penghinaan terhadap kekuasaan dan penyelenggara negara tersebut semestinya mengedepankan aspek dialogis dua arah. Bukan satu arah seperti yang selama ini dilakukan pemerintah.

Pakar Sebut Pengesahan RKUHP Kangkangi Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-30-at-10.59.52.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bakal disahkan pada akhir tahun, atau Desember 2022. Menurutnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah terus berupaya mematangkan RKUHP.  "Komisi III terus berupaya bekerja keras siang dan malam untuk melakukan harmonisasi dan komunikasi kepada masing-masing pihak, agar apa-apa yang belum selesai diharapkan dapat diselesaikan di akhir tahun 2022 ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).  Meski demikian, Dasco berdalih saat ini para fraksi di Komisi III DPR RI belum menyetujui semua pasal dalam draf RKUHP. Namun, Dasco menyebut Komisi III juga ingin RKUHP diselesaikan pada masa sidang ini.  Dengan begitu, kata Ketua Harian Gerindra ini, Kemenkumham bisa segera melaporkan RKUHP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  “Saya pikir nanti kalau beberapa hal yang tadinya belum sepakat, agar disepakati tentunya supaya tidak menunggu lama-lama melakukan sosialisasi kepada presiden,” tegas Dasco.  Sedianya DPR RI bersama Pemerintah melakukan rapat pembahasan draf final RKUHP pada 21-22 Desember 2022, namun rapat tersebut ditunda. Anggota Komisi III DPR RI Taifik Basari menyatakan, penundaan ini diharapkan dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat.  "Rapat pembahasan RKUHP tanggal 21-21 November ditunda. Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat, untuk menyempurnakan draft RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya," ucap Taufik kepada wartawan, Minggu (20/11).  Taufik menjelaskan, berdasarkan rapat yang digelar pada 3 dan 9 November 2022 yang lalu, masih terdapat isu-isu krusial yang harus dikaji, baik oleh pemerintah maupun DPR. Terkait pasal-pasal yang harus dikaji ulang di antaranya, pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat yg harus dibatasi pengertiannya (makar, penyerangan kehormatan harkat martabat pres/wapres, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasan umum).  Kemudian, contempt of court terkait publikasi persidangan, rekayasa kasus sebagai usulan baru yang belum ada di draft. Terkait pidana narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika, pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkunganpemenuhan asas non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur, kohabitasi yang menjadi overkriminalisasi karena bukan menjadi ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana.  Taufik menyatakan, proses legislasi merupakan proses politik, sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil, baik secara musyawarah maupun suara terbanyak.  Fraksi NasDem, lanjut Taufik, tetap berharap sebanyak mungkin masukan dari kalangan masyarakat sipil yang dapat diakomodir dalam draft RKUHP dan disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR dan Pemerintah. Karena itu, fraksi NasDem terus melakukan lobby dan meyakinkan fraksi lainnya, serta tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP.  "Bagaimana hasil pembahasan dan perbaikan RKUHP hingga sampai kepada keputusan tentu masih dinamis. Fraksi NasDem tentu akan menghormati proses yang berjalan sebagai suatu proses politik dan memberikan persetujuanny namun tetap akan memberikan catatan-catatan apabila isu-isu perubahan yang fundamental dalam RKUHP masih belum dapat terakomodir," pungkasnya.

RKUHP Direncanakan Bakal Sah pada Akhir Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Mahasiswa-Tolak-UU-KPK-Dan-Pengesahan-RUU-KUHP-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi BEM Nusantara menggelar bedah Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) dalam Focus Group Discussion (FGD). Acara ini dibuat untuk menjawab rasa tidak puas sebagian elemen masyarakat atas sejumlah pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan DPR dalam waktu dekat.  Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan, esensi dari diskusi tersebut adalah menyamakan persepsi dan meluruskan kekeliruan tafsir yang menimbulkan rasa tidak puas dari sebagian mahasiswa. Mahasiswa yang ikut dalam FGD merupakan perwakilan dari 25 Provinsi serta 6 Pulau di Indonesia.  "Sebelumnya pada tanggal 8 Juli lalu kita sudah minta temen-temen untuk melakukan kajian di daerah masing-masing, sehingga terlihat ada yang mendukung ada yang menolak sejumlah pasal yang disebut kontroversial," kata Ardy sapaan akrabnya.  Ardy menyampaikan, ada 14 pasal yang dinilai masih diawarnai pro-kontra, salah satunya ialah Pasal 218 dan Pasal 219 tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian kalangan sempat menilai pasal ini bertentangan dengan demokrasi karena menghalangi kritik kepada pemerintah. Namun pasal tersebut dianggap diperlukan sebagai norma umum di dalam demokrasi.  "Pasal itu tidak meniadakan hak rakyat untuk berpendapat dan mengeritik program pemerintah. Jadi, RKUHP yang sedang digodok saat ini sudah cukup ideal dan merupakan produk hukum nasional yang perlu kita dukung untuk disahkan, agar KUHP produk kolonial yang ada saat ini bisa segera digantikan," jelas Ardy.  "Saya harapkan kepada teman-teman di berbagai kampus bahkan se-Nusantara untuk mengkaji ulang pasal-pasal yang dianggap kontroversial di RKUHP. Agar ada pemahaman yang lebih filosofis dan substansial," lanjutnya.  Lebih lanjut, Ardy menegaskan, bila memang ada pasal dalam RKUHP yang tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila, BEM Nusantara akan menggunakan pendekatan persuasif dan mengedepankan diskusi dalam mencari jalan keluar.  "Perlu digarisbawahi kita juga wajib menolak jika dalam pasal-pasal tersebut ada kekeliruan. Masukan dari kita juga wajib didengarkan oleh lembaga legislatif; mereka tentu mau menerima kami supaya ada penyampaian alasan kenapa pasal dalam RKUHP tersebut ditolak," tegasnya.  Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Benny Riyanto menyebut, RKUHP baru sudah sangat ideal untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Karena RKUHP ini telah mengikuti pergeseran paradigma dalam ajaran hukum pidana sesuai perkembangan zaman. Yaitu dari paradigma keadilan retributif (balas dendam dengan penghukuman badan), menjadi paradigma keadilan yang mencakup prinsip-prinsip keadilan korektif (bagi pelaku), restoratif (bagi korban), dan rehabilitatif (bagi keduanya).  Benny memastikan, selama penyusunan RKUHP, pemerintah sudah banyak melaksanakan sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai provinsi melalui kegiatan diskusi dan seminar. Hasilnya, dari 14 isu kontroversial, Pemerintah sepakat menurunkan 2 isu; Advokat Curang dan Dokter gigi yang praktik tanpa izin.  Dalam 'meaningful participation' ada 3 unsur yang harus dipenuhi, pertama adalah hak didengar, hak mendapatkan penjelasan, dan hak untuk dipertimbangkan. Ketiga hal tersebut telah dilaksanakan pemerintah sehingga ada dua isu yang diakomodir dan dikeluarkan diatur dalam regulasi lain.  "Dan juga ada beberapa perbaikan redaksional dan ini menarik sehingga harapannya RKUHP yang sekarang sudah masuk di DPR ini adalah UU yang sudah kompromi dengan semua masukan masyarakat, sesuai dengan asas meaningful participation," pungkas Benny.

Jika Banyak yang Keliru, BEM Nusantara Siap Tolak RKUHP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengesahan RKUHP

Berita Terkini