<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Screenshot_2025-11-27-17-53-56-542_comwhatsapp-edit-3245768664.jpg" alt="Advokat Ana Sofa Yuking saat hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Advokat Ana Sofa Yuking saat hadir dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru oleh DPR RI pada 18 November 2025 mendapat perhatian positif dari kalangan praktisi hukum. Regulasi yang menggantikan aturan berusia lebih dari empat dekade ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Kemitraan Strategis Peradi SAI Ana Sofa Yuking, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Peradi SAI. Menurutnya, KUHAP yang lama tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan hukum dan kebutuhan keadilan masyarakat. Salah satu poin penting yang disorot adalah penguatan peran advokat dalam pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. Advokat kini berhak mengajukan keberatan atas tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan yang akan diperiksa oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Mereka juga dapat mengawasi jalannya pemeriksaan untuk mencegah intimidasi atau pertanyaan yang mengarahkan. &ldquo;Dengan penguatan peran advokat dalam KUHAP baru, advokat dapat menjalankan perannya secara utuh sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Selain itu, ia menilai perluasan kewenangan pra peradilan menjadi langkah maju dalam menjamin kepastian hukum. Pengujian sah tidaknya penundaan penanganan perkara tanpa alasan jelas, hingga penyitaan barang yang tidak terkait tindak pidana, kini dapat diajukan dalam pra peradilan. Ia menambahkan, penguatan fungsi advokat tersebut memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat dalam berhadapan dengan hukum. Dengan hak mengajukan keberatan secara proaktif, ruang bagi tindakan penyidik yang sewenang-wenang dapat diminimalkan. Poin lain yang tidak kalah penting adalah penegasan hak imunitas advokat selama menjalankan tugas profesional berdasarkan UU dan kode etik. Ketentuan ini menjadi penguatan sekaligus tuntutan bagi advokat untuk tetap menjaga etika dan profesionalitas. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara organisasi advokat dengan Komisi III DPR RI agar implementasi KUHAP baru berjalan efektif di lapangan. "Kami akan terus menjalin komunikasi untuk memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil dan berkeadilan,&rdquo; tutur Managing Partner Yuking &amp; Co. Attorneys at Law tersebut. (*)

Pengesahan KUHAP baru dinilai memperkuat peran advokat dan meningkatkan perlindungan hak masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Kalangan Advokat Apresiasi Penguatan Peran Pembela dalam KUHAP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/Screenshot_2025-06-28-16-16-50-925_comandroidchrome-edit-3776601151.jpg" alt="Suasana pengesahan warga baru PSHT di Kampus Unitomo Surabaya, Jumat (27/6) malam. (Juliana Christy,/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pengesahan warga baru PSHT di Kampus Unitomo Surabaya, Jumat (27/6) malam. (Juliana Christy,/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Suasana Tahun Baru Jawa terasa kuat di Surabaya saat ribuan siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) resmi disahkan sebagai warga baru. Pengesahan tersebut digelar Jumat (27/6) malam di Kampus Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, sehari setelah malam 1 Suro atau 1 Muharram 1447 Hijriah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016199042/jalan-sehat-tahun-baru-islam-di-masjid-al-akbar-gubernur-khofifah-undi-umroh-dan-motor-untuk-warga">Jalan Sehat Tahun Baru Islam di Masjid Al Akbar, Gubernur Khofifah Undi Umroh dan Motor untuk Warga</a>&nbsp; Sebanyak 1.250 warga baru dari 31 ranting, 162 rayon, dan 20 komisariat perguruan tinggi di Surabaya mengikuti prosesi pengesahan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian menerjunkan 2.014 personel yang disebar di berbagai titik strategis. &ldquo;Total ada 2.014 anggota yang disiagakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengesahan,&rdquo; ujar Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti saat dikonfirmasi. Ketua PSHT Cabang Surabaya Sudamiran menjelaskan, pengesahan warga merupakan puncak proses pembinaan dalam PSHT. Momen ini menjadi simbol kelahiran kembali seorang siswa menjadi pendekar yang siap mengemban nilai-nilai luhur. &ldquo;Tradisi ini penuh makna. Namun kami mengimbau warga lama agar cukup mendoakan dari rumah, tidak perlu menyambut secara konvoi,&rdquo; tutur Sudamiran, yang juga mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya. Sebagai langkah antisipasi, PSHT juga menurunkan 350 personel pengamanan internal (Pamter) untuk menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Koordinasi juga dilakukan dengan pengurus PSHT di daerah sekitar seperti Gresik dan Sidoarjo, di mana pengesahan serupa juga digelar. &ldquo;Kalau ada yang melanggar imbauan dan tetap melakukan konvoi, kami tak segan menindak sesuai aturan hukum,&rdquo; tegas Sudamiran. (*)

Pengesahan warga baru PSHT di Surabaya, ribuan siswa resmi menjadi pendekar, ditandai dengan pengamanan ketat dan tradisi yang bermakna.

Momentum 1 Suro, Ribuan Polisi Amankan Pengesahan 1.250 Warga Baru PSHT di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/brW3VVXil7ttg44CW5X09Ep4NKg7W3wn1P1Kxalr-1-3484208274.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan sejumlah janji di hadapan ribuan buruh saat dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). Salah satu janjinya, Prabowo akan mendukung agar Undang-Undang Perampasan Aset, sebagaimana tuntutan buruh untuk segera disahkan.&nbsp; Pasalnya, UU Perampasan Aset menjadi salah satu dari enam tuntutan buruh kepada Pemerintah dalam momen May Day 2025. "Saudara-saudara dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan buruh. Prabowo merasa miris atas tindakan pelaku korupsi. Ia jengkel, aset yang telah dikorupsi tetapi tidak mau dikembalikan ke negara.&nbsp; "Enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh," tegasnya sambil berkelakar. "Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor," sambungnya. Meski demikian, Prabowo juga merasa heran ada pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa membela pelaku korupsi. "Nanti lo dikasih duit demo untuk koruptor bener ya? Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor tuh, gue heran," imbuh Prabowo. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengesahan UU Perampasan Aset, disampaikan dalam perayaan Hari Buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo Janji Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset di Momen Hari Buruh: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan Aset, Gue Tarik Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/RSM_20241219_114853-1284080358.jpg" alt="Presiden Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024). (Rusman ? Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto yang akan memaafkan koruptor menyita perhatian publik. Pasalnya,&nbsp;Prabowo&nbsp;akan memberikan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang negara dari hasil korupsi. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menyatakan, daripada berwacana memberi maaf terhadap koruptor,&nbsp;Prabowo&nbsp;sebaiknya fokus mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. "Ketimbang berwacana untuk memaafkan koruptor, bagi ICW, Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;sebaiknya fokus untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Astacita, terkait komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Agus, Jumat (20/12). Ia menegaskan, langkah konkret yang bisa dilakukan&nbsp;Prabowo&nbsp;adalah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama agar segera dibahas di DPR. Sebab, RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memulihkan keuangan negara yang dikorupsi. "Selain itu, ketika RUU ini disahkan, juga dapat memulihkan aset negara untuk kemudian dimanfaatkan dalam mendukung percepatan sejumlah program prioritas pemerintah," tegas Agus. Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto sebelumnya mengklaim akan tegas menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi.&nbsp;Prabowo&nbsp;menyatakan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat. Pernyataan itu disampaikan&nbsp;Prabowo&nbsp;dalam acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12). "Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata&nbsp;Prabowo. Prabowo&nbsp;mengingatkan kepada para koruptor untuk segera mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Ia menyabut, apabila dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan. "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar&nbsp;Prabowo. Kepala Negara memastikan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk mengembalikan uang korupsi. Bahkan, koruptor bisa mengembalikan uang korupsi secara diam-diam. "Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan," tegas&nbsp;Prabowo. Prabowo&nbsp;melanjutkan, meski dirinya baru menjabat dua bulan, namun sejauh ini puluhan koruptor yang merugikan uang negara hingga triliunan rupiah berhasil ditangkap. Ia pun berkeyakinan jika jalan yang ditempuhnya sudah berada di jalur yang tepat. &ldquo;Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, sudah disumpah demi Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu kita setia kepada rakyat dan Yang Maha Kuasa,&rdquo; pungkas&nbsp;Prabowo.

ICW: Daripada berwacana memberi maaf terhadap koruptor, Prabowo sebaiknya fokus mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Tak Seharusnya Maafkan Koruptor yang Maling Uang Negara, ICW Minta Prabowo Dorong Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

pengesahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengesahan

Berita Terkini

Kalangan Advokat Apresiasi Penguatan Peran Pembela dalam KUHAP Baru

Momentum 1 Suro, Ribuan Polisi Amankan Pengesahan 1.250 Warga Baru PSHT di Surabaya

Prabowo Janji Dukung Pengesahan UU Perampasan Aset di Momen Hari Buruh: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan Aset, Gue Tarik Aja

Tak Seharusnya Maafkan Koruptor yang Maling Uang Negara, ICW Minta Prabowo Dorong Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

Download Aplikasi JawaPos.com