<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/SUMUT-17-A-552192638.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumut Surya mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Wamendagri Bima Arya dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumut Surya mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Wamendagri Bima Arya dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025). &ldquo;Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,&rdquo; ucap Bima Arya. Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. &ldquo;Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,&rdquo; sebutnya. Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi. &ldquo;Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,&rdquo; ucapnya.

Inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025 bukti keseriusan Pemprov Sumut  mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/DAGRI-4056233093.jpg" alt="Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan dan Forkopimda mengikuti rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan dan Forkopimda mengikuti rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan dan Forkopimda Pangkalpinang mengikuti rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (27/12/2023). Rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat bersama kementerian, badan maupun pemerintah daerah ini memang rutin diadakan setiap pekan untuk mengetahui dan mengantisipasi kenaikan inflasi jelang penutupan tahun 2023. Rakor dipimpin oleh Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir dan beberapa kementerian maupun badan turut menyampaikan laporan terkait komoditas penyumbang kenaikan IPH, daerah tertinggi dan terendah angka inflasi maupun upaya-upaya yang dilakukan dalam menekan inflasi. Diketahui kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang pada bulan November 2023 tidak termasuk ke dalam 10 besar kota tertinggi. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam menurunkan angka inflasi, salah satunya dengan penyaluran bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting. Sementara itu, untuk strategi yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang dalam menekan inflasi dengan pemantauan (sidak) ketersediaan stok dan pergerakan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor. Selain itu, TPID juga berkoordinasi dengan stakeholder untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau pasar murah. Pemkot Pangkalpinang juga memperkuat program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui program kelurahan tanggap inflasi yaitu Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya. Demi kelancaran distribusi bahan pokok, Pemkot juga berkoordinasi dengan stekaholder di pelabuhan untuk angkutan barang agar berjalan lancar dan tidak ditemukan penimbunan barang kebutuhan pokok.

Rakor virtual Kemendagri bersama Pemda, termasuk Pj Wali Kota dan Forkopimda Pangkalpinang membahas pengendalian inflasi daerah akhir tahun.

Pemkot Pangkalpinang dan Forkopimda Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Jelang Penutupan Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/Proyeksi-Bisnis-Ritel-di-tengah-Inflasi-Salman-Toyibi-7-1870678068.jpg" alt="Warga berbelanja di gerai ritel modern di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga berbelanja di gerai ritel modern di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Juli lalu, inflasi Indonesia berada di angka 3,08 persen. Menurut Presiden Joko Widodo, angka itu merupakan dampak dari bauran kebijakan. Pemerintah daerah juga turut berperan mengendalikan inflasi. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (31/8), presiden mengapresiasi tim pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. &rdquo;Kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa,&rdquo; ujar Jokowi. Menurut presiden, pemerintah tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan negara lain. &rdquo;Kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,&rdquo; ungkapnya. Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama. Pertama, strategi jangka pendek, yakni pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing. Selanjutnya, pemda didorong meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. &rdquo;Segera koordinasi jika ada masalah. Seperti di Papua kemarin (kasus kelaparan, Red) memang tidak ada stok sama sekali. Untuk itu, didrop dari Jakarta,&rdquo; ujarnya. Di samping itu, lanjut Jokowi, pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan APBD untuk mengintervensi pasar. Target dari Bank Indonesia, inflasi tahun depan adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Untuk itu, diperlukan juga intervensi daerah. Untuk strategi jangka panjang, presiden meyakini bahwa penguatan sarana-prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Menurut dia, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama. Dalam kesempatan itu, presiden menyentil beberapa daerah yang inflasinya masih tinggi. Ada 15 provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan inflasi melebihi inflasi nasional. &rdquo;Ini yang perlu mendapatkan perhatian meski saya juga berterima kasih karena inflasinya di bawah 5 persen,&rdquo; ucapnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, secara umum, capaian inflasi RI jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. &rdquo;Inflasi Indonesia Juli tercatat 3,8 persen dan ini jauh lebih baik dibandingkan negara-negara anggota G20,&rdquo; paparnya. Sebut saja India dengan inflasi 7,40 persen; Inggris 6,8 persen; Jerman 6,1 persen; Italia 5,9 persen; dan Uni Eropa 5,3 persen. Pemerintah, lanjut dia, memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan memberikan insentif total Rp 1 triliun selama periode 2023. Ada 19 daerah dengan realisasi inflasi di bawah tingkat inflasi nasional. &rdquo;Secara spasial, 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi, terima kasih kepada seluruh gubernur,&rdquo; katanya. Airlangga menambahkan, hingga 31 Juli 2023, pemerintah menggelontorkan dana untuk pengendalian inflasi mencapai Rp 47,03 triliun. Dana tersebut baru mencakup 37,12 persen dari total pagu yang dipatok Rp 126,68 triliun. &rdquo;Realisasi belanja untuk pengendalian inflasi tersebut dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat,&rdquo; jelasnya. (han/dee/lyn/c6/fal)

Juli lalu, inflasi Indonesia berada di angka 3,08 persen. Menurut Presiden Joko Widodo, angka itu merupakan dampak dari bauran kebijakan.

Inflasi Terjaga, Tahun Depan Target Tekan hingga 2,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BKF.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran bantuan terkait bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras, telur, dan ayam kepada masyarakat yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan sedang difinalisasi.  Bantuan ini diberikan oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri yang didorong oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.  "Itu (bantuan beras, telur, dan ayam) sedang difinalisasi jadi nanti kita ikuti aja arahannya," kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jakarta, Senin (6/3).  Febrio menuturkan bantuan beras hingga telur ayam tersebut memang diberikan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sejumlah jurus yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2023. Salah satunya dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin selama tiga bulan.  Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah akan memberi bantuan telur ayam beserta daging. Namun, hal tersebut masih akan diatur regulasi khususnya.  “Pemerintah telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3).  Airlangga menjelaskan, bantuan pangan tersebut masing-masing akan diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nln tunai.  “(Bansos) akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” jelas Menko Airlangga.

Kepala BKF Sebut Bansos Beras, Telur dan Daging Ayam Difinalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1tinja20221206100948.jpeg" alt="Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang kentang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Mawi, 22, mengeluhkan adanya pedagang-pedagang liar di depan gedung pasar tempatnya berjualan. Pasalnya, ia merasa dirugikan karena hal tersebut.  "Banyak itu yang merasa dirugikan dari pihak pengelola dalam juga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/12).  Mawi merasa tidak mendapatkan keadilan karena dirinya harus membayar sewa yang mahal untuk lapak di dalam pasar. Sedangkan penghasilannya harus dibagi dengan pedagang liar yang ada di depan gedung pasar tanpa kejelasan biaya yang dikenakan terhadap para pedagang itu.  "Sekarang kalau dihitung-hitung Rp 36 juta per meter, buat yang sekarang (sewa lapak)," katanya.  Oleh karena itu, ia meminta agar saat ada revitalisasi untuk pasar-pasar, pedagang liar tersebut turut ditertibkan dan diberi lapak yang sama. "Kasih lah fasilitas yang cukup dengan harga yang lumayan juga lah. Ini kan kita sewa lapak, beli lapak dengan harga yang mahal," ucapnya.  Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan melakukan penataan ulang kepada para pedagang liar di pasar-pasar DKI seiring dengan berjalannya revitalisasi.  "Jadi, nanti akan ditata, ini kan nanti bakal direvitalisasi, sekaligus pedagang. Bukan pedagang liar lah. Kasihan. Namanya pedagang yang informal yang ada di sini itu akan ditata," ungkapnya.

Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Keluhkan Pedagang Liar, ini Kata Heru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Presiden-Jokowi-kunjungan-di-Balikpapan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengendalian inflasi dibahas dan dievaluasi setiap pekan. Ini dilakukan agar penanganannya bisa sama seperti saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.  Pernyataan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi dan Belanja Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (5/10). "Bapak Presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti pandemi, tiap minggu, yakni dibahas, dievaluasi. Sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli, dan menjadi fokus, dan menjadi skala prioritas," kata Tito.  Ia menjelaskan, pengendalian inflasi yang dilakukan setiap pekan ini akan berpengaruh bagi masyarakat. Sebab, menurutnya soal kenaikan harga barang dan jasa merupakan isu yang sangat erat dengan rakyat.  "Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang jasa akan sangat langsung berdampak kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu terus kita kendalikan, apalagi di tengah situasi global yang mungkin ditahun ke depan juga tidak ringan," jelasnya.  Meski demikian, mantan Kapolri ini optimistis bahwa angka inflasi Indonesia akan terus turun. Ini terlihat dari angka inflasi yang terus menurun, seperti pada Oktober 2022 sebesar 5,71 persen kemudian turun menjadi 5,42 persen pada November 2022.  Terlebih, kata Tito, jika dibandingkan dengan negara anggota G20, Indonesia merupakan negara kedua dengan inflasi terendah setelah Jepang. "18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa semua di atas angka kita," tukas dia.  Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY). Angka tersebut tercatat turun dibandingkan dengan pada Oktober 2022 sebesar 5,71 persen.  BPS mengungkapkan, inflasi dipicu oleh kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dalam catatannya, BPS menyebut Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85. Adapun penyumbang terbesar pada inflasi November 2022 ialah sektor transportasi sebesar 15,45 persen.  Adapun sektor penyumbang lainnya, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,87 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,24 persen.  Lalu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,76 persen.  Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,59 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,48 persen.

Presiden Perintahkan Evaluasi Pengendalian Inflasi Tiap Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tekanan inflasi Indonesia pada November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (YoY), menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen (YoY).  Berdasarkan data BPS, penurunan tersebut ditopang inflasi Volatile Food (VF) yang menurun karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi. Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm).  Airlangga mengatakan, melandainya inflasi RI terjadi dinilai lebih terkendali dibandingkan negara-negara lain. Seperti di Uni Eropa yang tercatat 10 persen (YoY) hingga Amerika sebesar 7,7 persen (YoY).  “Pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10 persen (YoY) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (YoY) dan 7,7 persen (YoY),” kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (2/12).  Lebih lanjut, ia memaparkan berdasarkan komponennya, volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,22 persen (mtm) atau 5,70 persen (YoY). Beberapa komoditas pangan yang menyumbang terhadap inflasi November yakni telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu mentah dan bawang merah.  Sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi secara bulanan, yakni cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,08 persen dan -0,03 persen. Ia menyebut, harga telur mengalami kenaikan disebabkan pasokan yang terbatas di tengah peningkatan permintaan sepanjang November.  "Terbatasnya pasokan merupakan dampak dari afkir dini oleh peternak pada saat stok melimpah dan harga turun pada momen Puasa - Lebaran 2022 (April/Mei). Komoditas beras juga masih mengalami inflasi namun mulai melemah," papar Airlangga.  Lebih rinci, Airlangga menyebut inflasi inti tercatat sebesar 0,15 persen (mtm) atau 3,30 persen (YoY), khususnya berasal dari andil komoditas emas perhiasan yang menyumbang inflasi sebesar 0,01 persen (mtm). Meski begitu, inflasi inti tetap stabil pada kisaran 3 persen dan menunjukkan bahwa permintaan masyarakat konsisten tinggi seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat.  Di saat permintaan asing sedang mengalami penurunan cukup dalam akibat kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, lanjutnya, permintaan domestik tetap menguat. Hal itulah yang membuat kinerja PMI Manufaktur Indonesia pada November 2022 terus melanjutkan level ekspansif selama 15 bulan beruntun dengan berada di posisi 50,3.  "Performa ini semakin menunjukkan solidnya fundamental ekonomi dalam negeri karena kinerja PMI Manufaktur di berbagai negara di dunia justru jatuh ke level kontraktif, seperti Zona Eropa (47,3), Jepang (49,0), Jerman (46,7), China (*Okt: 49,2). Di saat yang sama, level PMI Indonesia juga berada di atas beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (47,9), Vietnam (47,4), dan Myanmar (44,6)," rincinya.  Sedangkan untuk komponen Administered Prices, mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm) atau 13,01% (yoy), menurun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy). Komoditas AP yang memberikan andil terhadap inflasi November yaitu rokok kretek filter dan rokok putih.  Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tertimbang 10 persen yang di umumkan pada 3 November 2022. Adapun dampak dari penyesuaian BBM terhadap sektor transportasi telah mereda pada November.  "Hal ini terlihat dari kelompok Sektor Transportasi yang tidak memberikan andil (0,00%) pada inflasi November 2022,” ungkap Menko Airlangga.  Selain itu, inflasi yang melandai juga merupakan hasil dari intervensi Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menekan inflasi. Adapun sejumlah langkah yang dilakukan antara lain pengendalian pasokan, pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat misal gerakan tanam pangan cepat panen.  "Selain dari anggaran existing, beberapa program tersebut dialokasikan melalui anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU)," imbuhnya.  Meski pencapaian inflasi pasca penyesuaian BBM tetap terkendali, namun ia mengatakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi. Terutama untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan berbagai upaya extra effort dengan memastikan kecukupan pasokan maupun harga yang stabil.  "Optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU juga akan terus didorong hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian inflasi Indonesia tahun 2022 tetap terkendali,” pungkas Menko Airlangga.  &nbsp;

Inflasi RI Melandai di November 2022, Airlangga Ungkap Pengendaliannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKM-1.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) sebagai upaya pengendalian inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Total anggaran Rp 905 juta disiapkan untuk lebih dari 1.000 IKM di Jateng." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) sebagai upaya pengendalian inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Total anggaran Rp 905 juta disiapkan untuk lebih dari 1.000 IKM di Jateng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menyalurkan bantuan sosial kepada pelaku industri kecil menengah (IKM) sebagai upaya pengendalian inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Total anggaran Rp 905 juta disiapkan untuk lebih dari 1.000 IKM di Jateng.  Ada 65 IKM Klaten, dari total 1.810 IKM di Jateng yang menerima bantuan. Masing-masing IKM mendapat bantuan Rp 500 ribu berupa bahan baku produksi.  Ganjar mengatakan, saat pandemi lalu, tak sedikit pelaku IKM yang terkena dampak kelesuan usaha. Oleh karena itu, Pemprov Jateng memberikan bantuan berupa bahan baku produksi agar usaha mereka tetap bisa survive. Terlebih di tengah situasi saat ini.  "Iya jadi ini teman-teman (IKM) yang saat pandemi kemarin mereka ada problem, maka bantuan kita antara lain memberikan bantuan bahan baku, seperti terigu, gula minyak goreng," ujar Ganjar di Klaten, Senin (19/9).  Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meninjau salah satu usaha roti di Kelurahan Gumulan, Klaten, yang mendapat bantuan sosial. IKM dengan nama Roti Yana Bakey ini dijalankan oleh para ibu-ibu. Istimewanya, Roti Yana Bakery tetap bisa survive saat pandemic melanda beberapa waktu lalu.  "Ibu-ibu ini ada di komunitas sampai hari ini masih bisa berdagang. Saya senang tadi bercerita pabrik rotinya yang kecil ini berkembang. Dan, saat pandemi turunnya tidak terlalu banyak karena cara menjualnya bagus," beber Ganjar.  Diakui gubernur, untuk bisa berkembang, IKM tak hanya membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Namun juga butuh modal. Untuk itu, Ganjar mengajak para pelaku IKM untuk memanfaatkan fasilitas permodalan dari perbankan yang menawarkan bunga rendah.  Di Klaten misalnya, ada fasilitas kredit dari Bank Klaten dengan subsidi bunga. Pelaku IKM bisa memanfaatkan fasilitas kredit tersebut, dengan bunga hanya 2 persen. “Silakan ambil di bank agar mereka naik kelas," ucap gubernur.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKM-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jateg Ganjar Pranowo meninjau salah satu usaha roti di Kelurahan Gumulan, Klaten, yang mendapat bantuan sosial. (Istimewa)  Dengan kualitas produk, packaging dan marketing yang bagus, maka lanjut Ganjar, IKM di Jateng bisa naik kelas. Ganjar pun mendorong IKM-IKM agar tak hanya melakukan pemasaran dengan cara tradisional.  Mereka bisa melakukan penjualan online menggunakan channel-channel media sosial atau lewat marketplace. Selain itu, Ganjar mempersilakan IKM memasukkan produk mereka ke e-katalog, sehingga instansi pemerintah pun bisa ikut berbelanja produk mereka.  "Ayo masuk e-katalog lokal agar kita juga bisa membeli. Kan kita punya aplikasi blangkon (e-katalog Blangkon Jateng, Red), masuk saja," tuturnya.  Di sisi lain, Ganjar juga mengingatkan pelaku IKM untuk disiplin melakukan pembukuan. Sehingga semua bisa terdata dengan baik.  "Model semacam inilah yang harus didampingi agar mereka naik kelas," tandas Ganjar. (bay/ria)

Tekan Inflasi, Ganjar Salurkan Rp 905 Juta untuk 1.810 Industri Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI-INFLASI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (YT Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (YT Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.  "Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).  Ia menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi, antara lain Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.  Selain itu, ada juga 10 provinsi yang memiliki tingkat inflasi tertinggi, antara lain Jambi 7,7 persen; Sumbar 7,1 persen; Kalimantan Tengah 6,9 persen; Maluku 6,7 persen; Papua 6,5 persen; Bali 6,4 persen; Bangka Belitung 6,4 persen; Aceh 6,3 persen; Sulawesi Tengah 6,2 persen; dan Kepulauan Riau 6 persen.  Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras.  "Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," ujarnya.  Dalam arahannya, Jokowi juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. "Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM," perintahnya.  Presiden Jokowi menyatakan pemda tidak perlu ragu untuk menggunakan dana transfer umum untuk bansos. Sebab, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum.  Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD untuk membantu masyarakat. Jokowi menyebut, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun. Sementara yang baru digunakan Rp 6,5 triliun.  "Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tuturnya.  Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako atau uang tunai. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar dan untuk UMKM diberi subsidi bahan baku.  Namun, Jokowi juga menyarankan kepala daerah untuk memberi subsidi transportasi pengangkut bahan pokok yang sedang melonjak. Ia mencontohkan bawang merah asal Brebes yang akan dikirimkan ke Lampung membutuhkan ongkos sekitar Rp 3 juta.  "Nah, Rp 3 juta ini yang ditutup oleh Pemda. Sehingga harga yang terjadi itu harga petani di Brebes sama dengan harga di pasar. Kalau semua daerah melakukan ini bisa menahan inflasi agar tidak naik," tandasnya.  Kenaikan harga bahan pokok ikut merangkak naik, usai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Guna mengatasi dampak inflasi dan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM Pemerintah memberikan sejumlah bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di bawah Rp 3,5 juta dan bantuan subsidi sektor transportasi yang digulirkan pemerintah daerah.

Jokowi Ajak Pemda Kerja Sama Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/AIR.jpg" alt="Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merekomendasikan extra effort untuk mengendalikan inflasi dinilai positif. Berbagai upaya yang disiapkan tersebut dinilai bisa meredam risiko kenaikan inflasi kedepannya.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu cepat mengimplementasikan berbagai rekomendasi tadi. Pasalnya dengan kenaikan beberapa harga pangan impor, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok untuk pangan dalam negeri.  "Kita tidak punya banyak waktu, karena beberapa komoditas pangan impor harganya masih mahal, jadi solusinya adalah penguatan pasokan dan tata niaga pangan lokal," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.  Airlangga sendiri merekomendasikan sejumlah aksi kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi 2022.  Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.  "Semakin pendek rantai distribusi, semakin efektif pengawasan barangnya. Untuk program pemerintah yang sudah dan akan berjalan seperti pemberian subsidi ongkos angkut, neraca komoditas perlu didukung tapi dengan akselerasi yang lebih cepat," jelas Bhima.  Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.  Selain itu, direkomendasikan juga penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri.  Lalu, pemerintah meminta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU). Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.  Di luar program tadi, Bhima juga menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk untuk mendorong produksi pangan. Kenaikan subsidi pupuk ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya produksi karena harga pupuk nonsubsidi yang tergolong masih relatif lebih tinggi.  "Sejauh ini harga pupuk nonsubsidi terlampau jauh dibanding pupuk subsidi, sementara pasokan pupuk subsidi terlalu kecil. Padahal pupuk merupakan variabel penting yang menentukan input biaya produksi pangan. Idealnya dana subsidi pupuk ditambah 30-40 persen dari alokasi yang ada di APBN 2022," ungkap dia. (*)

Pengamat: Extra Effort Pemerintah Dinilai Pas untuk Kendalikan Inflasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengendalian inflasi

Berita Terkini