<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/IAlSGWTOpqOX2MBT1BzjzxR8R1tf689GFtxdHT1N-1896941099.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas para pengemplang pajak besar. Ia menyebut ada sekitar 200 wajib pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun yang sudah inkrah dan wajib segera melunasi kewajibannya. &ldquo;Kalau saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun kan, yang pembayar pajak terbesar 200, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar,&rdquo; tegas Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9). Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa penerimaan dari para penunggak pajak tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun ini juga. Bahkan, ia mengancam seluruh pengemplang pajak akan susah hidupnya di tanah air, jika tak mau membayar kewajibannya. &ldquo;Tahun ini, tahun ini. Pasti masuk. Kalau nggak, dia (para pengemplang pajak) susah hidupnya di sini,&rdquo; lanjut Purbaya. Selain itu, bendahara negara ini juga menegaskan pemerintah tetap mengedepankan perlakuan adil bagi para wajib pajak di tanah air. Dalam hal ini, ia memastikan tidak akan mengganggu sama sekali bagi mereka yang sudah patuh membayar pajak. &ldquo;Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali,&rdquo; tegasnya. Adapun sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat menyebut bahwa Kemenkeu telah mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam. Menurutnya dalam waktu dekat, Pemerintah akan melakukan penagihan kepada para pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 60 triliun. Ia pastikan ratusan para pengemplang tidak akan lari dari tagihan ini. &nbsp;&ldquo;Kita punya list 200 penunggak pajak besar, itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi, ditagihnya sekitar Rp50&ndash;60 triliun. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari,&rdquo; ujarnya. Terkait komitmennya itu, Purbaya mengaku akan menggandeng aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kerja sama pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga (KL) juga akan diperkuat demi mengejar wajib pajak yang tidak patuh," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas pengemplang pajak, dengan penagihan mencapai Rp 60 triliun.

200 Pengemplang Pajak Bakal Dikejar Menkeu Purbaya, Rp 60 Triliun Harus Masuk Kas Negara Tahun Ini!

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim Penyidik Kanwil DJP Jakarta Pusat melakukan penyerahan tersangka berinisial SLW yang merupakan pengusaha dari PT MSE. Pengusaha tersebut diketahui melakukan penunggakan pajak senilai lebih dari Rp 1,3 Miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Tim Penyidik dari Kanwil DJP Jakarta Pusat menyerahkan pelaku beserta dengan barang bukti tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SLW telah disangka dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut masa pajak Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019 dan menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara senilai lebih dari Rp 1,3 Miliar," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat, Agustinus Dicky Haryadi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agustinus membeberkan, modus yang dilakukan oleh Tersangka melalui PT MSE adalah melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada para pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013261476/djp-catat-setoran-pajak-e-commerce-tembus-rp-1568-triliun">DJP Catat Setoran Pajak E-commerce Tembus Rp 15,68 Triliun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah diterbitkan faktur pajak dan telah dilakukan pemungutan PPN-nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun demikian, PT MSE tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan/atau tidak menyetor PPN yang seharusnya dibayar ke kas negara,&rdquo; beber Agustinus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013265567/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-dugaan-suap-pengurangan-nilai-wajib-pajak">KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Pengurangan Nilai Wajib Pajak </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, terhadap tersangka dapat dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan ancaman hukum pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agustinus menjelaskan, berkat kerjasama antara Penegak Hukum Kanwil DJP Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, berkas perkara atas tersangka SLW sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keberhasilan Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN," tandasnya.</div>

Tim Penyidik dari Kanwil DJP Jakarta Pusat menyerahkan pelaku beserta dengan barang bukti tindak pidana perpajakan kepada Kejari Jakpus.

Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar, Kanwil DJP Jakarta Pusat Serahkan Pengusaha Pengemplang Pajak ke Kejari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-15-at-17.30.21.jpeg" alt="Penyidik pajak DJP Jakarta Utara menyerahkan tersangka penggelapan pajak sebesar Rp 740 juta ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rabu (15/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyidik pajak DJP Jakarta Utara menyerahkan tersangka penggelapan pajak sebesar Rp 740 juta ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rabu (15/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik pajak DJP Jakarta Utara menyerahkan tersangka penggelapan pajak sebesar Rp 740 juta ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rabu (15/2). Tersangka berinisial CL, 63, merupakan seorang Direktur dari sebuah perusahaan penjualan batu split yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.  Dalam penggelapan pajaknya, tersangka memungut pajak dari konsumen namun tidak membayarkan kepada negara sehingga negara dirugikan sebesar Rp 740.397.960. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (P2IP) Kantor Pajak Wilayah DJP Jakarta Utara Selamat Muda menjelaskan tersangka CL diduga telah mengemplang pajak dengan cara memungut PPN dari pembeli tetapi tidak menyetorkannya kepada kas negara.  "Tersangka telah memungut pajak selama setahun sejak Januari sampai Desember 2016, dan selama itu tersangka tidak menyetorkannya ke negara," kata Selamat kepada wartawan.  Selamat menambahkan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3). Dimana pada saat pemeriksaan bukti Permulaan dan Pemanfaatan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perihal Penghentian Penyidikan, tetapi Wajib Pajak tidak memanfaatkannya.  "Langkah ini diambil dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, keadilan baik bagi wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maupun yang belum patuh," tegas Selamat.  Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.  "Penyidik pajak juga menyita aset tersangka berupa 3 bidang tanah di wilayah Bogor dan telah dilakukan penyitaan dengan persetujuan Pengadilan Negeri setempat," pungkasnya.

Pengemplang Pajak Rp 740 Juta Diserahkan ke Kejari Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/nih-penampakan-sel-khusus-untuk-pengemplang-pajak_m_122100.jpeg" alt="Nih Penampakan Sel Khusus untuk Pengemplang Pajak" width="100%">
<figcaption>Nih Penampakan Sel Khusus untuk Pengemplang Pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kuningan telah menyiapkan sel khusus bagi pengemplang pajak. Itu dilakukan sebagai langkah terakhir bila wajib pajak (WP) tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Langkah tegas tersebut merupakan kerja sama antara pihak Lapas dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan. Kepala Lapas Kelas IIB Kuningan Gumelar mengaku, pihaknya sudah menyiapkan sel khusus apabila ada WP yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan yang tidak juga membayar pajak, sehingga harus dilakukan penyanderaan. Terhadap WP yang disandera tersebut, pihak Lapas Kuningan akan memberikan perlakuan seperti tahanan atau warga binaan yang lain. &ldquo;Kami sudah menyiapkan sel khusus apabila ada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan harus dilakukan penyanderaan,&rdquo; kata Gumelar, kemarin (7/4). Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kuningan Eko Hadiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Lapas Kuningan dalam rangka persiapan pelaksanaan gijzeling (penyanderaan, red). Penyandaraan ini, lanjut Eko, merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan sehubungan dengan penagihan pajak. &ldquo; KPP Pratama Kuningan akan terus melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum lain untuk menindak tegas segala bentuk penghindaran pajak,&rdquo; ucap Eko. Menurutnya, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak, yakni orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Termasuk, wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan penyanderaan tersebut merupakan upaya terakhir dari serangkaian tindakan penagihan aktif terhadap penunggak pajak. &ldquo;Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya enam bulan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan,&rdquo; tuturnya. &ldquo; Dalam penyanderaan tersebut, WP wajib melunasi utang pajaknya,&rdquo; jelas Eko. Untuk itu, lanjut Eko, KPP Pratama Kuningan mengimbau kepada penunggak pajak yang masih belum melunasi utang pajak agar segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu, untuk menghindari pelaksanaan penagihan pajak dengan gijzeling atau penyanderaan. &ldquo;KPP Pratama Kuningan saat ini telah mengajukan izin melaksanakan penyanderaan terhadap beberapa WP kepada Kementerian Keuangan RI sesuai UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa,&rdquo; katanya. (muh/yuz/JPG)

Nih Penampakan Sel Khusus untuk Pengemplang Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/nih-pengemplang-pajak-asal-mataram-masuk-lp-nusakambangan_m_118609.jpeg" alt="Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan" width="100%">
<figcaption>Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak menjebloskan seorang pengusaha ke LP Batu Nusakambangan karena menunggak pajak. Pengusaha di bidang perdagangan sepeda motor baru itu berinisial R (50) asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menunggak pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari 2007 hingga 2010 sebesar Rp 4,7 miliar. Dia masuk Nusakambangan, Selasa (21/3) pukul 14.00. Sebelumnya, R telah ditahan di Lapas Mataram NTB selama hampir 11 bulan lamanya. Mulai April 2016. lalu diperpanjang lagi sejak Oktober 2016. Namun demikian, dia tak kunjung membayar tunggakan pajaknya hingga akhirnya dijebloskan ke Nusakambangan. &ldquo;Penyanderaan terhadap R dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak membuahkan hasil. R juga tidak mengindahkan tawaran untuk mengikuti program Amnesti pajak yang akan menghapus sanksi adminitrasi,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II Rida Handanu. Dibaritakan Radar Banyumas (Jawa Pos Group), tindakan penyanderaan dengan dijebloskannya ke LP Nusakambangan akan selesai jika R sudah melunasi hutang pajaknya. &ldquo;Dengan adanya perpindahan ke Lapas Nusakambangan, harapanya agar wajib pajak bisa lebih baik untuk kedepannya,&rdquo; tambah Rida. Penyanderaan diharapkan menjadi efek jera bagi para penunggak pajak yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. Ditjen Pajak menghimbau agar para wajib pajak yang memiliki hutang pajak untuk dapat memanfaatkan program amnesti pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Apabila Wajib Pajak mengikuti amnesti pajak, maka sesuai pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 sanksi adminitrasi dan pidana akan dihapuskan seluruhnya dengan cukup membayar pokok tagihan dan biaya penagihan. Bagi wajib pajak yang membutuhkan Informasi lebih lanjut mengenai program amnesti pajak hubungi kantor pajak setempat. (titi/ttg/yuz/JPG)

Nih, Pengemplang Pajak Asal Mataram Masuk LP Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ogah-bayar-pajak-pengusaha-masuk-lp-nusakambangan_m_118415.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Seorang pengusaha asal Jawa Barat berinisial HS kini harus merasakan dinginnya dinding penjara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah. Dia bersikukuh tak mau membayar denda pajak sebesar Rp 6 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Yoyok Satioutomo mengatakan, hal itu merupakan bentuk tindak tegas dari lembaga pengelola pajak bagi setiap wajib pajak (WP) yang tak patuh dengan pajak. Sebetulnya, ada enam orang yang sedang dibidik dan segera akan dihukum serupa. Hanya saja, lima orang di antaranya langsung mengurus pembayaran pajak dan kerugian negara dengan nilai rata-rata Rp 1 miliar. "Yang lima takut, jadi langsung membayar. Nah, yang satu itu bandel. Bahkan dia mengajak orang lain untuk tidak membayar pajak," ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemarin. Alasan pemilihan LP Batu, Nusakambangan karena LP Kebonwaru dianggap terlalu nyaman, sekaligus untuk memberikan efek jera. Dalam kesempatan itu, Yoyok mengungkapkan, meski sumbangan pajak di sektor industri&nbsp; pengahan dan perdagangan tinggi, namun, di sektor itu pula banyak perusahaan yang masih nakal. "Ada yang gak bayar PPN, ngakalin biar dapat restitusi, jumlahnya ratusan (perusahaan)," katanya. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengimbau masyarakat untuk taat pajak. Pasalnya, hasil dari pajak akan digunakan sebagai dana pembangunan. Anggaran dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), 54 persennya didapat dari pajak. "Hasil dari pajak juga termasuk dana yang ada di Provinsi sebagai PAD, dana kabupaten/kota yang jadi PAD itu dari pajak. pajak ini tulang punggung belanja negara dan daerah," terangnya. Apalagi, saat ini, lembaga pengelola pajak sudah memberlakukan inovasi untuk mempermudah WP dengan layanan E- Filling yang terintegrasi secara online. "Sekarang bayar pajak mudah dilakukan. Di kantor atau di rumah juga bisa. Ga ada alasan untuk tidak bayar pajak," pungkasnya. Untuk diketahui, penerimaan pajak untuk wilayah jabar I, meliputi daerah Bandung Raya ditambah Sukabumi dan Cianjur tahun 2016 lalu sebesar Rp 26,8 triliun dari target sebesar Rp 30 triliun. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jabar dan lembaga pengelolaan pajak menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 29 triliun untuk wilayah Jabar I. (bbb/yuz/JPG)

Ogah Bayar Pajak, Pengusaha Masuk LP Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69033_88229_Jokowi-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepak terjang perusahaan yang mengemplang pajak segera berakhir. Presiden Joko Widodo menegaskan, siap mencabut izin perusahaan yang tidak patuh membayar pajak. Tak terkecuali perusahaan di sektor minyak dan gas (migas), batu bara, sawit, dan perhutanan yang merupakan bisnis primadona di Kaltim dan Kaltara. Menurut presiden, semua negara berebut arus uang dan investasi. Caranya, menyederhanakan perizinan dan menurunkan rate pajak. Sebetulnya, sambung dia, Indonesia memiliki uang yang sangat banyak. Jumlahnya sekitar Rp 11 ribu triliun. Namun, uang tersebut disimpan di luar negeri.&nbsp; &ldquo;Uang kita sebenarnya banyak. Tapi, APBN kita dalam setahun hanya Rp 2 ribu triliun. Sementara kita punya Rp 11 ribuan triliun. Ngapain kita harus menarik uang negara lain, sementara negara kita punya uang sendiri,&rdquo; kata Jokowi di depan 3.392 pelaku usaha di Platinum Hotel and Convention Hall, Balikpapan Utara, kemarin (5/12).&nbsp; Presiden secara khusus datang ke Kota Minyak untuk menyosialisasikan program pengampunan pajak kepada wajib pajak di Kalimantan. Dia meminta wajib pajak tidak menyia-nyiakan program tersebut, mengingat nilai tebusan yang diberikan terbilang rendah. Pada periode kedua yang berakhir bulan ini, tarif tebusan hanya 3 persen.&nbsp; &ldquo;Ini hanya soal mau atau tidak mau. Sehingga kita merasa nyaman punya uang,&rdquo; tuturnya. Berkaca pada hasil pengampunan pajak periode pertama (Juli-September), presiden memiliki catatan khusus.&nbsp; Kalimantan yang notabene lumbung sumber daya alam (SDA) justru penerimaan pajaknya masih rendah. Kepatuhan pajak pelaku usaha di Kalimantan kalah dengan Pulau Jawa dan Sumatera. &nbsp; Hingga kemarin, wajib pajak peserta tax amnesty di Kalimantan baru 23 ribu. Dengan jumlah peserta wajib SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) mencapai 1,3 juta. Dari angka itu, persentasenya hanya 1,8 persen. Sementara di periode yang sama, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty di Sumatera mencapai 85 ribu. Dengan jumlah peserta wajib SPT 3,9 juta. Persentasenya 2,1 persen.&nbsp; Di Pulau Jawa, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty sebesar 153 juta dengan jumlah peserta SPT 2,1 juta. Persentasenya 7,1 persen. Apabila di-breakdown lagi berdasarkan hasil di masing-masing provinsi di Kalimantan, Kaltim dan Kaltara kalah telak dari Kalbar. Di Kalbar, peserta wajib pajak yang ikut tax amnesty 8.400 dengan nilai tebusan Rp 486 miliar.&nbsp; Sementara Kaltim di peringkat kedua, jumlah wajib pajak peserta tax amnesty 7.500. Namun nilai tebusannya yang terbesar, yaitu Rp 833 miliar. Di Kaltara, baru seribu peserta dengan nilai tebusan Rp 182 miliar. &ldquo;Masih sangat kecil. Masih banyak uang yang ada di luar. Pengusaha harus percaya pada pemerintah,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Perolehan pajak di Kalimantan, khususnya di Kaltim, sebut Jokowi tidak boleh dibiarkan. Karena, pada 2018 mendatang ada keterbukaan informasi antarnegara.&nbsp; Siapa pun yang menyimpan uang di Swiss dan Singapura akan diketahui. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi wajib pajak melaporkan pajaknya kepada negara secara benar. &ldquo;Kalau dilihat angka-angkanya tadi masih rendah sekali. Pastinya masih ada potensi yang besar. Karena itulah kenapa kita memutar terus. Karena kalau sudah lewat 31 Maret 2017 (akhir periode tax amnesty), maka tiada maaf&rdquo; ucapnya.&nbsp; Presiden optimistis, perolehan hasil tax amnesty di Kalimantan bakal menggembirakan. Jika tidak, maka sudah ada sanksi yang disiapkan. &ldquo;Pencabutan izin. Itu memungkinkan. Nanti Menteri Keuangan (Sri Mulyani) ketemu dengan Menteri ESDM (Ignasius Jonan),&rdquo; kata Jokowi didampingi Sri Mulyani dan Sekkab Pramono Anung.&nbsp; Mengenai dasar pencabutan izin, Sri Mulyani menuturkan, &nbsp;pemerintah cukup berdasarkan pada ketaatan hukum. &ldquo;Kita lihat semua review-nya,&rdquo; tuturnya. Dari sisi pajak, tinggal berpatokan ketidakpatuhan dan kepatuhan pembayaran pajak.&nbsp; &ldquo;Kalau tidak patuh. Ya kita lihat berbagai implikasi mereka. Kalau mereka ikut tax amnesty, maka mereka bisa mengoreksi segala kesalahan pajaknya. Sekarang pun bisa dicabut izinnya. Nah, kita lihat dulu sembilan bulan ini selama tax amnesty. Apakah ikut untuk mengoreksi,&rdquo; kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.&nbsp;(riz/*/aji/rom/k15/fab/JPG)

Tak Ikut Tax Amnesty, Jokowi Bakal Cabut Izin Usaha