<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/BSI-27-2997768424.jpg" alt="PRINSIP UTAMA: Sebagai perbankan syariah, BSI berkomitmen menyediakan produk dan layanan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. (foto:Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PRINSIP UTAMA: Sebagai perbankan syariah, BSI berkomitmen menyediakan produk dan layanan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. (foto:Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan tiga bank BUMN Syariah terbesar di Indonesia terus memberi kontribusi dalam pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. BSI sebagai bank terbesar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, menjadi pioneer dalam menyediakan produk dan layanan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya, melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan praktik-praktik ekonomi terlarang lainnya. BSI menawarkan alternatif produk dan layanan yang sah dan sesuai ajaran Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-sharing), jual beli dengan pembiayaan (murabahah), dan investasi syariah. Research Stakeholder Manager Bank Syariah Indonesia Yodi Izharvan menjelaskan, ekosistem ekonomi syariah sangat luas, sama seperti ekosistem ekonomi lainnya. Yakni menyangkut sektor rill (indutri halal), sektor keuangan, dan komunitas islam. &ldquo;Menariknya di sektor keuangan, kita tidak hanya berfokus pada profit (komersial) tetapi juga sosial melalui instrumen zakat infaq, sedekah wakaf (ZISwaf),&rdquo; tambahnya. Selain itu, ekosistem syariah di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. &rdquo;Ada komunitas Islam yang menjadi power kita. Indonesia memiliki potensi implementasi ekonomi syariah yang luas melalui keberadaan masjid dan pesantren yang banyak mendorong inklusi keuangan,&rdquo; tegas Yodi. Selain ZISWaf, BSI juga masuk pembiayaan ke sekolah islam, pesantren, masjid dan juga tentunya ada pembiayaan haji. Untuk pencapaian tahun lalu BSI menyalurkan zakat sebesar Rp 173 miliar yang terdiri dari zakat perusahaan dan zakat karyawan. BSI juga memberi dukungan bagi ekosistem syariah melalui digitalisasi layanan, terbukti user register BSI mobile meningkat 37 persen yoy dan 97 persen transaksi BSI melalui e-channel. Sedangkan transaksi kumulatif BSI mobile per maret 2023 sudah mencapai 86,40 juta dan menyumbang fee-based income (FBI) sebesar Rp 64 miliar. &ldquo;Alasannya tentu karena semua sudah bergeser ke digital. Di BSI sendiri, transaksi non e-channel atau masih datang ke cabang pertumbuhan transaksinya 3 persen sedangkan lewat e-channel sebesar 97 persen,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Regional CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang Ficko Hardo Wiseto mengatakan BSI terus berperan dalam meningkatkan literasi syariah.&rdquo;Yang membedakan bank syariah dengan bank lain adalah kami menghimpun dana halal dan menyalurkannya ke sektor yang halal. Jadi kami sangat concern untuk literasi hal tersebut,&rdquo; jelas Ficko. (als/wir) &nbsp; &nbsp;

Ekosistem syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di duni

BSI Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/MENKEU-2134808891.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/05/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/05/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pengembangan ekonomi syariah merupakan kebutuhan pembangunan di Indonesia, selain sebagai manifestasi ajaran Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar yakni 86,7 persen atau sebanyak 237 juta orang dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, ekonomi syariah merupakan sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia. "Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama dan sekaligus Hub ekonomi syariah, serta produsen pusat halal dunia," ujar Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Kendati demikian, dirinya berharap pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air tidak terjebak pada hal yang sifatnya branding semata, namun juga menitikberatkan kepada berbagai hal substantif. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah bisa menghadirkan sebuah sistem ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga bukan sebuah ekonomi yang tidak efisien dan memiliki berbagai persoalan dari sisi tata kelola keuangan syariah. Implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah membawa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah mencapai Rp2.375,8 triliun pada akhir tahun 2022, dimana perbankan syariah telah menjadi motor penggerak. Untuk merawat pencapaian ini, Bendahara Negara tersebut menilai dibutuhkan sinergi, tidak hanya antar seluruh pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya yaitu dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), terutama di tingkat provinsi. "Komite ini diharapkan dapat berperan dalam memastikan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah," tuturnya. Selain itu, kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun akan terus memberikan dukungan melalui berbagai kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia Dengan begitu, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan kantor kantor wilayah Kemenkeu di dalam memanfaatkan jaringan Kemenkeu untuk memupuk serta mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah merupakan sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki  Indonesia.

Menkeu: Pengembangan Ekonomi Syariah Merupakan Kebutuhan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PRODUK-HALAL.jpg" alt="Ilustrasi busana muslim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi busana muslim. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaku usaha berkomitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur berencana menggelar Festival Industri Halal di Surabaya. Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, upaya tersebut merupakan langkah mendorong potensi sistem ekonomi itu.  ’’Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 86,7 persen total populasi di dalam negeri,’’ ujarnya di Surabaya kemarin (15/2).  Dengan pasar semegah itu, transaksi produk halal di tanah air diperkirakan mencapai Rp 4 ribu triliun tahun depan. Namun, dia mewanti-wanti bahwa hal tersebut bisa menjadi petaka jika pasar Indonesia didominasi oleh pemain asing. ’’Karena itu, pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, terutama Jatim, sangat penting,” sebutnya.  Pergelaran Maret mendatang fokus pada empat sektor industri halal. Pertama adalah pertanian. Peran sektor tersebut sangat penting karena awal rantai bisnis industri makanan dan minuman (mamin) halal. Kedua, food and beverage (FnB) yang didukung oleh ketersediaan bahan baku. Ketiga, industri fashion muslim yang punya potensi ekspor tinggi.  ’’Terakhir, kami ingin fokus pariwisata halal. Industri ini bakal menjadi penggerak dari banyak bisnis hotel dan restoran, UMKM, dan masih banyak lagi,’’ tuturnya.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Heri Wiriantoro mengungkapkan, potensi industri halal dunia memang sangat besar seiring dengan kian besarnya jumlah penduduk muslim dunia. Pada 2030, diprediksi mencapai 2,15 miliar jiwa atau sekitar 23 persen dari total populasi dunia. (bil/c17/dio)

Transaksi Produk Halal Diprediksi Bakal Capai Rp 4.000 Triliun di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-riau-asn-harus-netral-walaupun-ada-hak-pilih_m_.jpg" alt="Gubernur Riau Syamsuar. (Virda Elisya/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Syamsuar. (Virda Elisya/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-riau/">Gubernur Riau</a> Syamsuar memiliki pandangan besar terhadap ekonomi syariah. Menurut dia, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi syariah. "Sebab ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan," kata Syamsuar seperti dilansir Antara, Jumat (13/1). Penegasan anjuran pengembangan ekonomi syariah itu adalah bagian dari tindak lanjut dari penetapan Riau sebagai zona ekonomi syariah. Riau dinyatakansebagai zona <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-syariah/">ekonomi syariah</a> ditetapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2020. Selama ini, ekonomi syariah sudah berjalan di Riau. Mulai dari pengembangan zakat dan wakaf. Selama ini aparatur sipin negara (ASN) diwajibkan membayar zakat melalui pemotongan pendapatan mereka. Dari 17 ribu ASN di Pemprov Riau yang membayar zakat melalui pemotongan gaji sebanyak 2,5 persen, hasilnya terhimpun dana sebanyak Rp 3,5 miliar. Syamsuar berharap program pengumpulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/zakat/">zakat</a> dan wakaf terus berlanjut. Hasilnya dapat membantu keberlanjutan pendidikan putra daerah dari keluarga miskin. Untuk wakaf, minimal sehari Rp 1.000. "Jika program ini rutin, maka bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di bumi Melayu ini," ujar Syamsuar. Untuk diketahui, Desa Serakam, Kabupaten Indragiri Hulu telah berlangsung program wakaf seribu rupiah sehari. Hasilnya bisa membangun masjid yang menelan dana Rp 8 miliar. "Ini menjadi contoh baik bagi pengembangan ekonomi syariah ke depan sekaligus dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem," demikian Syamsuar.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kembangkan Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-jurus-bi-kembangkan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-ri_m_207410.jpeg" alt="Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Hanya saja, saat ini Indonesia masih menjadi pasar ketimbang menjadi pemain besar industri syariah dunia. Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah apabila dapat dioptimalkan pengembangannya akan dapat membantu memperkuat tidak hanya neraca pembayaran, namun juga struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Untuk mewujudkan potensi besar tersebut, BI memandang implementasi strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat penting. "Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui tiga strategi utama," ujarnya dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2017 di Gedung BI, Semarang, Rabu (25/4). Pertama, lanjut Sugeng, BI bersama stakeholder yang lain akan saling mendukung dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Kedua, bank sentral juga akan melakukan pendalaman pasar keuangan syariah, salah satunya dengan menerbitkan produk-produk keuangan berbasis syariah. "Terakhir, kami akan melakukan penguatan riset, asesmen, serta edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia juga diperkuat dengan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," tandasnya.

Ini Jurus BI Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bi-targetkan-indonesia-jadi-pusat-ekonomi-syariah-pada-2024_m_167337.jpeg" alt="Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo melakukan konferensi pers di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/11)." width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo melakukan konferensi pers di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2017, Bank Indonesia (BI) menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia pada 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/11). "Target dan sasaran yang ingin kita capai dari ISEF adalah bagaimana kita mempercepat dan mengejar ketinggalan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2024," kata Perry. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengembangan di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Harapannya tentu mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah itu. Di sisi lain, nantinya pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya terfokus di wilayah Pulau Jawa, melainkan juga wilayah lainnya di Indonesia. "Jadi kita ingin mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang akan didukung oleh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai wilayah. Apa wilayah timur, Sumatera, Jawa. Diantara wilayah itu, Jawa Timur bisa menjadi pusat atau regional champion dalam pengembangan ekonomi syariah," tandasnya.&nbsp;

BI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Pada 2024