<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/FAHMI-360743453.jpg" alt="Khairul Fahmi &mdash; Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)/(Instagram @khairul_fahmi05)" width="100%">
<figcaption>Khairul Fahmi &mdash; Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)/(Instagram @khairul_fahmi05)</figcaption>
</figure> <h3>Khairul Fahmi *)</h3> PENGEMBALIAN Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tepat setahun sejak ia menjabat, bukan sekadar kemenangan di ruang pengadilan. Ia adalah kemenangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Ketika hukum mampu menundukkan kepentingan besar yang merugikan rakyat, negara sedang menutup celah-celah kerentanan strategisnya. Presiden pun mengilustrasikan nilai pemulihan itu ke dalam wujud keseharian: setara renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern. Sebuah narasi yang mendekatkan publik pada makna keadilan yang benar-benar kembali bekerja. Namun dalam kacamata pertahanan, angka itu tak kalah strategis. Korupsi di sektor-sektor vital seperti pangan dan energi bukan hanya kejahatan ekonomi biasa. Ia adalah ancaman non-militer yang berdampak sistemik: harga melonjak, pasokan terganggu, kepercayaan publik runtuh. Dalam kerangka pertahanan semesta, keadilan ekonomi adalah fondasi daya tahan nasional. Mengubah Pemulihan Aset Menjadi Ketahanan Uang yang kembali ke kas negara bukan sekadar angka. Ia adalah ruang fiskal yang dapat memperkuat fondasi sosial sekaligus infrastruktur pertahanan. Bila diarahkan secara strategis, dana sebesar itu dapat mempercepat kemampuan negara hadir cepat, melihat lebih jauh, dan bertahan lebih lama, di udara, perbatasan, maupun laut. Mobilitas adalah napas pertama. Indonesia yang seluas benua membutuhkan pesawat angkut menengah yang andal untuk memindahkan pasukan dan logistik, airdrop bantuan, hingga evakuasi medis dari landasan pendek. Airbus C-295 adalah contoh relevan: mampu mengangkut 70 prajurit atau 8&ndash;9 ton logistik, dengan kecepatan jelajah 260 knot, dan daya tinggal lebih dari 11 jam. Patokan biaya di pasar internasional juga relatif transparan. Tiga hingga empat unit pesawat seperti ini akan sangat memperkuat jembatan udara ke wilayah terpencil. Namun mobilitas saja tidak cukup. Tanpa "mata", gerakan bisa tidak presisi. Di sinilah wahana nirawak seperti TAI Anka menjadi instrumen penting. Dengan daya jelajah hingga 30 jam, tinggi terbang 30.000 kaki, dan kemampuan ISR yang kuat, drone MALE ini mampu melakukan pengawasan permanen di lintasan kapal dan jalur tikus perbatasan. Kontrak Indonesia terdahulu menjadi referensi biaya yang jelas, dan enam hingga tujuh unit sudah cukup untuk menutup sejumlah titik kritis. Sementara itu, di garis depan darat-udara, ancaman masa kini sering kali datang dari wahana murah seperti drone bersenjata dan munisi berkeliaran. Oleh karena itu, sistem pertahanan udara berlapis perlu menjadi bagian dari infrastruktur perbatasan. IRIS-T SLM dengan radar TRML-4D dan peluncur rudal jarak menengah, merupakan contoh yang telah digunakan banyak negara. Satu baterai di pangkalan strategis akan menaikkan ambang deteren terhadap serangan udara berbiaya rendah. Di laut, kehadiran adalah bentuk deterensi paling efektif. OPV 90 meter seperti desain Vard 7 090 memiliki jangkauan 6.000 mil laut dan daya tinggal 21 hari, dengan dek helikopter dan RHIB. Harga per unit yang berada di kisaran &euro;71 juta membuatnya terjangkau untuk memperkuat kehadiran di perairan kaya sumber daya. Namun kehadiran fisik perlu dibarengi dengan kehadiran sistemik. Proyek _National Maritime Security System_ (NMSS) Bakamla, yang mengintegrasikan radar pantai, AIS, dan pusat kendali nasional, penting untuk membangun common operating picture. Dengan begitu, kapal negara bergerak berdasarkan data dan intelijen, bukan sekadar naluri. Keadilan yang Menjaga Republik Rp13 triliun setara dengan sekitar 1,8 persen anggaran pendidikan nasional 2025. Ini menunjukkan bahwa pemulihan aset bisa menjadi instrumen strategis. Namun manfaatnya tidak hanya ekonomi, melainkan juga geopolitik. Negara yang mampu menegakkan hukum dan menyegel celah korupsi jauh lebih tahan terhadap guncangan dari luar dan dalam. Keamanan nasional tidak hanya dijaga oleh prajurit bersenjata, tetapi juga oleh jaksa, auditor, dan regulator yang memastikan setiap rupiah kembali ke rakyat. Ketika sistem hukum, fiskal, dan pertahanan bergerak serempak, hasilnya adalah daya tangkal yang nyata: terhadap predator internal maupun eksternal. Dalam lanskap dunia yang semakin kompetitif, kedaulatan hukum adalah benteng pertama dari kedaulatan negara. Korupsi yang dibiarkan berarti membuka jalan bagi ketergantungan dan intervensi asing. Sebaliknya, hukum yang kuat memperkuat legitimasi, membuka ruang fiskal untuk memperkuat pertahanan, dan memulihkan martabat negara di mata rakyat. Rp13 triliun yang diselamatkan dari kasus minyak goreng adalah pelajaran jernih: hukum yang kuat membuat negara aman. Ia bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan. Dan selama uang rakyat benar-benar kembali menjadi pendidikan, layanan dasar, dan ketahanan strategis, baik di sekolah, kampung nelayan, maupun pangkalan militer, maka penegakan hukum itu akan menjadi bentuk paling utuh dari pertahanan nasional: keadilan yang menjaga republik. &nbsp;*) Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Presiden mengilustrasikan pengembalian Rp 13 triliun setara renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern

Hukum Kuat, Negara Aman: Pelajaran dari Rp13 Triliun yang Diselamatkan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/PUPR-31-354584637.jpg" alt="Ketua IM57+ Lakso Anindito. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua IM57+ Lakso Anindito. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengembalian uang yang diduga hasil gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) disorot. Lembaga yang didirikan eks pegawai KPK IM57+ memandang pengembalian uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi tidak menghapus tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua IM57+ Lakso Anindito menuturkan bahwa langkah yang Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU yang menemukan dugaan gratifikasi ini adalah hal baik. Tapi secara umum pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada pihak pemberi tidaklah menghapuskan tindak pidana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak direktorat pengaduan masyarakat dan direktorat gratifikasi KPK perlu menindaklanjuti melalui tindakan aktif untuk mengecek apakah permintaan tersebut masuk dalam gratifikasi yang dianggap suap," papar mantan pegawai KPK tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016050608/penuntut-umum-kpk-cecar-temuan-rp-2-miliar-di-rumah-terdakwa-mantan-kabid-cipta-karya-dinas-pupr-kalsel-yulianti-erlynah">Penuntut Umum KPK Cecar Temuan Rp 2 Miliar di Rumah Terdakwa Mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, bisa jadi jangan-jangan tidak masuk dalam gratifikasi melainkan pemerasan dan suap. "Langkah ini perlu agar tidak adanya penyelesaian kasus korupsi hanya dengan pendekatan etik dan administratif," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, perlu upaya lanjutan untuk mengecek apakah permintaan ini sudah menjadi budaya dalam Kementerian PU. "Hal tersebut mengingat, Kementerian PU memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan terkait berbagai kontrak pemerintah," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan, lanjutnya, sangat diperlukan untuk dapat mengubah secara serius budaya korup yang terjadi pada institusi pemerintah. Seperti Kementerian PU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali angkat bicara soal dugaan kasus gratifikasi di Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU. Dody menegaskan bahwa telah menerima laporan awal Inspektorat Jenderal (Irjen). Bila ditemukan adanya pidana, Irjen tentu akan menindaklanjuti dengan laporan ke penefak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015936329/kpk-akui-telah-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-barang-di-dinas-pupr-mempawah">KPK Akui Telah Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Barang di Dinas PUPR Mempawah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya saya sih sudah terima laporan dari Pak Irjen beberapa saat lalu. Tapi saya sudah perintahkan Pak Irjen untuk menindaklanjuti sih. Belum terima laporan lebih lanjutnya,&rdquo; ujar Dody kepada wartawan, Rabu, 28 Mei 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dody, Irjen tengah memproses kasus ini secara internal. Namun, apabila ditemukan indikasi pidana, dipastikan prosesnya akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau Kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau misalnya dirasa ada unsur pidana, pasti dilimpahkan. Tapi kalau tidak, ya kita lihat dulu. Kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi kepada pihak pemberi tidaklah menghapuskan tindak pidana.

IM57+ Institute: Pengembalian Uang Hasil Korupsi di Kementerian PU Tidak Menghapus Pidana

pengembalian uang hasil korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengembalian uang hasil korupsi

Berita Terkini

Hukum Kuat, Negara Aman: Pelajaran dari Rp13 Triliun yang Diselamatkan

IM57+ Institute: Pengembalian Uang Hasil Korupsi di Kementerian PU Tidak Menghapus Pidana

Download Aplikasi JawaPos.com