<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Nadratuzzaman Hosen menekankan pentingnya membangun pola pikir yang tepat dalam pengelolaan zakat. Pola pikir dinilai berperan besar dalam menentukan strategi, kebijakan, hingga dampak zakat bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita menyadari bersama bahwa cara atau pola berpikir itu penting. Ada pola-pola berpikir yang relevan, baik dalam dunia ilmiah maupun dalam konteks zakat. Cara berpikir inilah yang memengaruhi perilaku dan keputusan, termasuk dalam merespons situasi ekonomi, strategi penghimpunan zakat, hingga prioritas pendistribusian,&rdquo; ujar Nadratuzzaman dalam forum Management&nbsp; Upgrade&nbsp; dengan tema "Tujuh Gaya berpikir" yang diselenggarakan oleh Pusdiklat&nbsp; di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, dan disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV pada Rabu (3/9/2025).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, ada tujuh pola berpikir yang relevan untuk dipraktikkan, yakni critical thinking, analytical thinking, abstract thinking, creative thinking, concrete thinking, convergent thinking, dan divergent thinking. Setiap pola berpikir, kata dia, dapat menjadi instrumen penting dalam menyusun strategi yang tepat bagi lembaga maupun individu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016530998/massa-serahkan-178-tuntutan-rakyat-wiranto-kalau-semua-permintaan-dipenuhirepot">Massa Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat, Wiranto: Kalau Semua Permintaan Dipenuhi&nbsp;Repot</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berpikir kritis, menurutnya, menjadi salah satu aspek mendasar yang juga dianjurkan dalam Al-Qur&rsquo;an. &ldquo;Dalam Surah Ali Imran disebutkan bahwa manusia diajak berpikir kritis, mempertanyakan segala sesuatu, dan mencari bukti sebelum mengambil keputusan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Nadratuzzaman, analytical thinking atau berpikir analitis sangat dibutuhkan dalam mengurai persoalan pengelolaan yang kompleks menjadi bagian kecil. Menurutnya, pola ini dibutuhkan dalam pengelolaan zakat agar keputusan diambil berbasis data dan analisis sebab-akibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, abstract thinking juga diperlukan untuk membaca tren zakat ke depan. &ldquo;Dengan pandangan abstrak, BAZNAS dapat merancang program jangka panjang yang relevan dengan perubahan zaman,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016530944/fifa-match-day-gebrakan-miliano-jonathans-dan-mauro-zijlstra-jadi-tumpuan-timnas-indonesia">FIFA Match Day: Gebrakan Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Jadi Tumpuan Timnas Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/umkm-halal-1170573533.jpg" alt="Pimpinan Baznas bidang Transformasi Digital Nasional Nadratuzzaman Hosen (kanan)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Baznas bidang Transformasi Digital Nasional Nadratuzzaman Hosen (kanan).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal inovasi, ia menekankan perlunya creative thinking. &ldquo;Lembaga atau organisasi harus menumbuhkan iklim kreatif agar menghasilkan terobosan nyata, bukan sekadar mengikuti pola lama,&rdquo; tegas Nadratuzzaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyoroti concrete thinking yang berfokus pada capaian jangka pendek. Contohnya, BAZNAS menetapkan minimal 80 persen dana zakat yang dihimpun harus segera disalurkan setiap tahun. &ldquo;Itu orientasi konkret yang memastikan zakat segera dirasakan manfaatnya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, lanjut dia, convergent thinking diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis. &ldquo;Pemimpin BAZNAS harus bisa memilih opsi terbaik di antara banyak alternatif, dengan mempertimbangkan plus minusnya. Ini agar keputusan benar-benar efektif,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, ia menyampaikan, divergent thinking atau berpikir divergen dipandang penting sebagai pemicu inovasi, meskipun lemah dalam eksekusi. &ldquo;Pemikir divergen kaya ide, dan ide itu tetap berharga. Yang dibutuhkan kemudian adalah eksekutor yang mampu mewujudkannya,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain tujuh pola berpikir tersebut, Nadratuzzaman mengaitkan istilah ilmiah seperti postulat, aksioma, dalil, teori, asumsi, paradigma, dan mindset dengan pengelolaan zakat. Menurutnya, jika cara berpikir ilmiah ini dipadukan dengan nilai-nilai syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbedaan- perbedaan diantara kita ini mempengaruhi cara berpikir kita semua. Sekarang, bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan tersebut di tempat yang tepat," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pola pikir dinilai berperan besar dalam menentukan strategi, kebijakan, hingga dampak zakat bagi masyarakat.

Jangan Salah Kaprah, Ini Pola Pikir yang Tepat dalam Pengelolaan Zakat !

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/WhatsApp-Image-2025-08-28-at-214547-2-2078771388.jpg" alt="Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono, dalam Perkara 97/PUU-XXII/2024. MK juga menolak permohonan yang diajukan Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch dalam Perkara 54/PUU-XXIII/2025.</p> <p>Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sehingga ketentuan dalam UU 23/2011 tetap berlaku.</p> <p>MK juga menegaskan bahwa BAZNAS bukan lembaga <em>superbody</em> sebagaimana didalilkan para pemohon, melainkan bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pemerintah. MK memerintahkan DPR bersama pemerintah melakukan revisi UU Pengelolaan Zakat paling lambat dalam waktu dua tahun, guna memperkuat tata kelola zakat di Indonesia.</p> <p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 97/PUU-XXII/2024 dan No. 54/PUU-XXIII/2025 pada 28 Agustus 2025.</p> <p>Ketua BAZNAS RI Noor Achmad menyampaikan apresiasi atas putusan tersebut. Dia menyebut BAZNAS menghormati dan menyambut baik keputusan MK.</p> <p>&rdquo;Putusan ini menegaskan kembali kedudukan UU 23/2011 sebagai landasan hukum yang sah bagi pengelolaan zakat di Indonesia, sekaligus memberi arah untuk perbaikan melalui revisi undang-undang agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan,&rdquo; ujar Noor Achmad.</p> <p><strong class="read__others"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/WhatsApp-Image-2025-08-28-at-214547-465347029.jpg" alt="BAZNAS RI sambut baik putusan MK yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BAZNAS RI sambut baik putusan MK yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p>Putusan MK juga menekankan pentingnya penguatan <em>unified system</em> dalam pengelolaan zakat. Yakni sistem terintegrasi secara nasional yang memastikan koordinasi efektif antar lembaga, baik pusat maupun daerah.</p> <p>Sistem ini akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Selain itu, MK juga mendorong penerapan prinsip <em>good amil governance</em> sebagai pedoman tata kelola bagi seluruh lembaga pengelola zakat, agar tetap profesional, kredibel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.</p> <p>&rdquo;BAZNAS memandang arahan MK ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara BAZNAS, LAZ, serta seluruh pemangku kepentingan. Kami siap berkontribusi aktif dalam proses revisi undang-undang, dengan tetap berlandaskan prinsip <em>good zakat governance</em> dan semangat kolaborasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui zakat,&rdquo; tambah Noor Achmad.</p> <p class="class-paragraph">Dengan adanya putusan ini, BAZNAS mengajak seluruh masyarakat, <em>muzaki, mustahik</em>, dan lembaga pengelola zakat, untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.</p>

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU itu masih tetap berlaku

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-pemerintah-urungkan-niat-pemotongan-gaji-pns-untuk-zakat_m_186948.jpeg" alt="Ilustrasi Zakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia berpotensi besar menjadi kiblat pengelolaan zakat ideal di tingkat dunia. Bukan dari sisi berapa banyak dana zakat yang terkumpul.</p> <p>Tetapi dari peran negara dan masyarakat yang seimbang dalam mengelola zakat. Tak seperti di Malaysia dan Arab Saudi yang sentralistik.&nbsp;</p> <p>Pandangan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Irfan Syauqi Beik dalam keterangannya Minggu (1/6) malam.</p> <p>Dia menjelaskan, merujuk UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi keseimbangan posisi atau peran negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.&nbsp;</p> <p>Irfan menuturkan, lewat UU Zakat itu, negara hadir melakukan pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Sebaliknya kehadiran negara itu tidak meniadakan peran serta masyarakat.</p> <p>Dia menilai Indonesia saat ini bisa menjadi kiblat ideal untuk regulasi zakat. Pasalnya, pendekatan inklusif yang diambil pada UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, berhasil mengakomodasi peran serta swasta dalam pengelolaan zakat.</p> <p>Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan Malaysia dan Arab Saudi. Di kedua negara itu, lanjut Irfan, pengelolaan zakat menerapkan sistem sentralistik. Yaitu pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola negara.</p> <p>Sedangkan di Indonesia justru memberi ruang kepada pemerintah dan lembaga nonpemerintah atau swasta berperan aktif dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.</p> <p>&ldquo;Malaysia dan Saudi saat ini jadi parameter pengelolaan zakat terbaik secara administratif," kata Irfan. Tetapi di Malaysia dan Arab Saudi tegas tidak mengakomodasi peran swasta untuk urusan pengelolaan zakat.</p> <p>Pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Berbeda dengan di Indonesia yang juga melibatkan pihak swasta, termasuk masyarakat untuk mengelola zakat.</p> <p class="class-paragraph">Dia juga mengingatkan bahwa UU 23/2011 sudah cukup akomodatif dan bijaksana untuk membangun sistem zakat nasional.</p> <p>Irfan mengatakan, sistem zakat di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Dengan ditandai peningkatan pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan kinerja zakat secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Menurut dia, kemajuan itu adalah hasil dari sinergi antara Baznas sebagai lembaga negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra swasta.</p> <p>Lewat struktur regulasi yang terbuka dan inklusif, dia meyakini Indonesia memiliki potensi besar menjadi model ideal tata kelola zakat di tingkat global. Tetapi Irfan menekankan pentingnya mempertahankan prinsip kemitraan strategis antara negara dan masyarakat.</p> <p>Irfan lantas merespons pandangan yang menyudutkan fungsi regulator parsial dan koordinator pengelolaan zakat yang melekat pada Baznas.</p> <p>Baginya pandangan itu bisa jadi disebabkan oleh pengaruh praktik industri keuangan komersial yang operasionalisasinya didasarkan pada filosofi kompetisi bebas antar operator atau lembaga keuangan yang ada.</p> <p>Efek dari kompetisi bebas itu, diperlukan adanya wasit berupa regulator yang bersifat independen. Regulator yang tidak bisa diatur dan diintervensi oleh salah satu pihak yang berkompetisi.</p> <p>"Filosofi ini menjadikan antara lembaga keuangan pemerintah dan swasta, seperti bank BUMN dan bank swasta, menjadi dua kesebelasan yang berbeda, yang bertanding dalam satu liga keuangan domestik," jelas Irfan.&nbsp;</p> <p>Dia mengatakan Filosofi itu, tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan pada sektor zakat. Karena filosofi lembaga zakat haruslah menjadi satu tubuh, atau menjadi satu kesebelasan. Di mana posisi Baznas adalah kapten kesebelasan.</p> <p>Dia berharap semua lembaga zakat seharusnya berpikir dalam satu konteks tubuh sistem perzakatan nasional. Bukan sebaliknya berpikir sebagai dua entitas yang bertanding. "Di mana ada yang menang dan ada yang kalah," pungkasnya.</p>

Irfan Syauqi Beik menilai Indonesia bisa jadi kiblat pengelolaan zakat dunia dengan pendekatan inklusif dan sinergi antara negara dan rakyat

Indonesia Bisa Jadi Kiblat Ideal Pengelolaan Zakat Dunia karena dikelola secara Inklusif, Tak Seperti Malaysia dan Saudi yang Sentralistik

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/ISO-tentang-Manajemen-Mutu-dan-Anti-Penyuapan-1382245848.jpg" alt="Penyerahan sertifikat ISO tentang Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan kepada Baznas di Jakarta (24/1)." width="100%">
<figcaption>Penyerahan sertifikat ISO tentang Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan kepada Baznas di Jakarta (24/1).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengelolaan dana umat dalam bentuk zakat, butuh komitmen kuat. Sama seperti pengelolaan dana lainnya, pengelolaan dana zakat rentan praktik suap. Seluruh amil atau pihak penghimpun dana zakat, diminta mematuhi regulasi dan tidak tergiur terlibat praktik suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Potensi atau modus-modus kejahatan keuangan dalam pengelolaan zakat, disampaikan Direktur PT Garuda Sertifikasi Indonesa Joni S. Salim. "Efek samping pengelolaan zakat, sangat rawan penyelewengan. Khususnya penyuapan," katanya usai penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 kepada Baznas di Jakarta pada Selasa (23/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Joni menjelaskan modus-modus penyelewengan keuangan dalam pengelolaan zakat. Misalnya oknum amil atau lembaga zakat, menerima suap dari si penerima dana zakat. Tujuan dari penyuapan itu, supaya si penerima zakat selalu mendapatkan kucuran dana zakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktik seperti itu tentu melanggar hukum. Termasuk ketentuan syariat dalam pengelolaan zakat. Pasalnya kelompok mustahik atau orang yang berhak menerima dana zakat sudah ditetapkan secara aturan agama. Jadi tidak boleh ada praktik suap dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikutnya potensi penyelewengan dana zakat bisa terjadi saat proses pengadaan barang. Misalnya ketika pembelian barang-barang untuk diberikan ke mustahik, terjadi praktik mark-up atau penggelembungan harga dalam pengadaannya. Atau pihak vendor menyuap oknum pengelola zakat, supaya berbelanja ke dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014017591/ganjar-mahfud-tidak-akan-lanjutkan-food-estate-era-jokowi-untuk-atasi-ketahanan-pangan">Ganjar-Mahfud Tidak akan Lanjutkan Food Estate Era Jokowi untuk Atasi Ketahanan Pangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Supaya tidak ada dana yang di-mark-up, perlu ada pengawasan dan penjaminan mutu," tutur Joni. Dia mengakui bahwa pengelolaan dana zakat terikat dengan aturan agama atau syariat. Pengelolaan zakat harus amanah dan jauh dari praktik penyelewengan. Supaya kepercayaan masyarakat bisa dijaga dan tidak luntur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Pimpinan Baznas bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Zainulbahar Noor mengatakan, komitmen menjaga amanah pengelolaan zakat tidak hanya di Baznas pusat. Tetapi juga sampai ke Baznas daerah. Untuk itu dia menargetkan sebelum 2025 nanti, Baznas tingkat provinsi juga memiliki sertifikat ISO anti penyuapan dan manajemen mutu.</div>

Joni menjelaskan modus-modus penyelewengan keuangan dalam pengelolaan zakat. Misalnya oknum amil atau lembaga zakat, menerima suap

Pegang Dana Umat, Pengelolaan Zakat Rawan Praktik Suap dan Mark-up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/sukses-di-jateng-ganjar-bawa-ide-menasionalkan-program-pengelolaan-zakat_193551-1253703615.jpg" alt="Bacapres Ganjar Pranowo ketika hadir dalam pembukaan workshop DPRD se-Indonesia PPP di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/10/2023) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bacapres Ganjar Pranowo ketika hadir dalam pembukaan workshop DPRD se-Indonesia PPP di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/10/2023) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya akan melanjutkan program tentang kemaslahatan ummat bilamana terpilih menjadi Presiden. Salah satunya akan membawa program pengelolaan zakat bagi yang sukses dilakukannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>Hal itu dikatakan Ganjar ketika hadir dalam pembukaan workshop DPRD se-Indonesia PPP di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/10) malam. Dalam acara workshop DPRD se-Indonesia PPP turut dihadiri oleh Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara dan ribuan calon anggota legislatif DPRD PPP.</p> <p>&ldquo;Saya mendapatkan banyak masukan sekali tentang pengelolaan zakat ya. Saya kira beberapa pengalaman yang bagus akan kita nasionalkan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat juga mendukung,&rdquo; kata Ganjar seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Grup), Sabtu (21/10).</p> <p>Diketahui ketika menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar mendapat penghargaan karena dianggap sukses mengelola zakat untuk kemaslahatan umat. Sejak dicanangkan Ganjar pada 2014, program Baznas Jateng terus meningkat. Pada 2022, Baznas Jateng mampu mengumpulkan Rp82 miliar dan telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Pengelolaan Baznas di Jateng memang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga yang sifatnya produktif seperti penambahan modal, pelatihan dan lainnya.&nbsp;Walaupun sudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar berujar dirinya tetap berkomunikasi dengan Baznas Pusat. Dengan harapan, nantinya program yang ada di Jateng bisa dibawa ke skala nasional.</p> <p>&ldquo;Kami sampai dengan hari ini masih berkomunikasi dengan Baznas Pusat. Sehingga akan kita nasionalkan beberapa pengalaman yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah,&rdquo; tutur Ganjar.</p> <p>Ganjar menyampaikan apabila sekarang ingin kembali menghadirkan sebuah terobosan yaini potensi wakaf masih bisa dimaksimalkan. Dia&nbsp;berharap, bersama Baznas bisa mengolah kreativitasnya untuk mengolah potensi tersebut, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>&ldquo;Satu yang perlu mesti kita dorong adalah wakaf. Kalo wakaf itu bisa kelola dengan baik Insyallah akan banyak kemanfaatan yang akan kita berikan,&rdquo; ucap Ganjar.</p>

Ganjar Pranowo akan membawa program pengelolaan zakat bagi yang sukses dilakukannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar Bawa Ide Menasionalkan Program Pengelolaan Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/GANJAR-PENG1.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan Basnaz yang diberikan langsung  Ketua Baznas RI Nur Ahmad sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan Basnaz yang diberikan langsung  Ketua Baznas RI Nur Ahmad sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Hingga saat ini, pengelolaan zakat di Jateng memang terus berkembang. Termasuk disalurkan untuk zakat produktif dan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng.<br /> <br /> Penghargaan yang berhasil diboyong yakni untuk Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Selain itu, ada dua penghargaan lagi, yaitu Jateng sebagai provinsi dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik dan provinsi/kabupaten/kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik.<br /> <br /> “Saya senang karena pengelolaan Baznas Jateng jauh lebih modern. Peruntukannya tidak hanya untuk charity atau pemberian semata, tapi juga untuk bantuan-bantuan yang sifatnya produktif,” kata Ganjar usai menerima penghargaan secara langsung di Jakarta, Senin (17/1).<br /> <br /> “Ini hasil kerja keras teman-teman Baznas dan Pemprov Jateng yang sudah nyengkuyung bareng, bersedekah dan semoga tidak berhenti di sini,” imbuhnya.<br /> <br /> Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah di Jateng juga menerima penghargaan pendukung gerakan zakat Indonesia. Yakni Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, dan Kota Semarang.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/GANJAR-PENG2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  <em>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan Basnaz yang diberikan langsung Ketua Baznas RI Nur Ahmad sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. (Istimewa)</em><br /> <br /> Baznas memang menjadi salah satu andalan Ganjar untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dalam masa kepemimpinannya, Ganjar terus berkolaborasi dan membangun sinerrgi yang baik antara pemprov dengan Baznas.<br /> <br /> Melalui Baznas, Ganjar menyelesaikan beragam persoalan. Salah satunya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Hal ini diungkapkan Ganjar saat menerima Ketua Baznas RI Nur Ahmad.<br /> <br /> “Kawan-kawan Baznas Jawa Tengah sudah berpraktik yang empowering (memberdayakan). Misalnya pemberdayaan ekonomi, kemudian ada pelatihan, dan sertifikasi. Prinsipnya dalam penanggulangan kemiskinan peran Baznas cukup sentral, sehingga kalau kita bisa mengoptimalkan kolaborasi antara pemda, pemprov, dan juga Baznas, saya rasa akan menjadi kekuatan bagus,” papar Ganjar.<br /> <br /> Terkait kolaborasi ini, Baznas Jateng juga telah menghimpun dan mengelola zakat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng. Bahkan, catatan pada 2021, zakat ASN Pemprov Jateng yang telah dihimpun Baznas Jateng mencapai Rp 57 miliar. (bay/ria)

Ganjar Terima Penghargaan Baznas Atas Keberhasilan Jateng Kelola Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-ilegal-baznas-bagi-kami-bazis-dki-tidak-ada_m_217739.jpeg" alt="Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil mempertahankan hasil audit keuangan dengan predikat wajar. Ketua Baznas Bambang Sudibyo menuturkan mereka akan terus memperkuat sistem pengendalian internal. Kemudian juga memperbaharui dan memperbaiki standar operasional.<br /> <br /> Bambang bersyukur kembali mendapatkan hasil audit keuangan dengan predikat wajar itu. Dia menjelaskan Baznas pusat selalu rutin untuk menjalankan audit keuangan. ’’Kita coba bisa digunakan seluruh Baznas Indonesia. Semoga bisa ditiru,’’ katanya Rabu (10/6).<br /> <br /> Audit keuangan Baznas dikerjakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo. Predikat wajar untuk laporan keuangan tersebut sudah seperti tradisi di Baznas. Predikat wajar merupakan predikit tertinggi dalam audit laporan keuangan. Proses audit kali ini ada tantangan tersendiri. Sebab kunjungan tim auditor ke titip pendistribusian dan pengelolaan zakat dilakukan dengan ekstra hati-hati di tengah pandemi Covid-19.<br /> <br /> Lebih lanjut Bambang menyampaikan rasa syukur dengan raihan predikat wajar tersebut. Predikat wajar itu menjadi bukti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas sesuai aturan yang berlaku. ’’Baznas memiliki komitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah,’’ jelasnya.<br /> <br /> Dia menambahkan predikat tersebut menjadi motivasi Baznas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kemudian juga menjaga kualitas pelayanan yang terbaik bagi para muzaki maupum mustahik. Bambang mengingatkan Baznas pusat mendoorng Baznas di daerah serta lembaga amil zakat (LAZ) untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib sesuai aturan.<br /> <br /> Direktur Kepatuhan dan Audit Internal Baznas Mochammad Lchwan menjelaskan laporan keuangan sudah disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip itu sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. ’’Semua informasi dalam laporan keuangan Baznas telah disajikan secara lengkap dan benar,’’ tuturnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Raih Audit Wajar, Baznas Perkuat Pengendalian Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-aturan-jangan-sampai-bikin-sulit_m_210816.jpeg" alt="Ilustrasi. Pemerintah tengah menyusun regulasi terkait kepatuhan syariat bagi pengelola zakat. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pengeola zakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemerintah tengah menyusun regulasi terkait kepatuhan syariat bagi pengelola zakat. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pengeola zakat.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah tengah menyusun regulasi tentang kepatuhan syariat bagi pengelola amil zakat. Regulasi itu akan menjadi pedoman teknis, yang menjadi dasar pelaksanaan audit syariat.</p><br /> <p>Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, Tarmizi regulasi ini sangat penting terhadap kredibilitas lembaga zakat.</p><br /> <p>"Audit syariat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada amil zakat. Baik Baznas maupun LAZ," kata dia di Bogor, Selasa (8/5).</p><br /> <p>Hal senada diutarakan Kepala Biro Hukum dan KLN Kemenag, Ahmad Gunaryo. Dia menambahkan, pembuatan regulasi harus dipertimbangkan lebih cermat dan menyeluruh.</p><br /> <p>Tujuannya, agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dan dapat diimplementasikan di lapangan.</p><br /> <p>"Jangan sampai kita membuat regulasi tapi sulit dilaksanakan karena mengatur yang tidak terjangkau. Seperti soal penyiapan anggaran, dan lain-lain," ujar Ahmad.</p><br /> <p>"Menurut saya, regulasi ini yang paling penting adalah pembuatan tim yang dipercaya untuk melakukan audit syariah. Karena amil zakat bukan hanya di pusat, tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota," sambungnya.</p><br /> <p>Gunaryo berpesan agar kesempatan penyusunan regulasi ini lebih banyak menjaring masukan dari pengelola zakat.</p><br /> <p>Sehingga, cakupan-cakupannya dapat diserap dan dirumuskan oleh Tim kecil yang dibuat oleh Biro Hukum.</p>

Kemenag: Aturan Jangan Sampai Bikin Sulit