<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/kemenkeu-1500439582.jpg" alt="ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satunya menghapus pemberian uang saku rapat full day. Hanya saja, anggaran biaya untuk kendaraan dinas eselon I justru melonjak di 2026. Dalam rangka menjamin fungsi belanja kementerian/lembaga (K/L) lebih efisien dan efektif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026 (PMK SBM) pada 14 Mei 2025. Kebijakan tersebut bersifat rutin ditetapkan untuk menyesuaikan beberapa satuan biaya. Sehingga lebih mencerminkan kondisi riil pasar dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Yakni, menghapus uang saku untuk rapat half day tahun ini. Mulai 2026, kebijakan ini diperluas ke rapat full day. Uang saku hanya berlaku untuk kegiatan menginap yang termasuk dalam paket full board. Dia menerangkan, struktur kegiatan rapat pemerintah dibagi ke dalam tiga klaster. Yaitu rapat setengah hari, satu hari penuh (full day), dan rapat dengan menginap (full board). Masing-masing memiliki prasyarat dan indikator hasil yang harus dipenuhi. Rapat-rapat yang bersifat koordinatif dan melibatkan narasumber dari berbagai kementerian atau lembaga lain masih diperbolehkan, namun dengan syarat ketat. "Ada fungsi koordinasi melibatkan berbagai kementerian yang lain, bahkan mengundang berbagai narasumber. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk boleh melakukan rapat di luar kantor. Jadi yang ada uang saku sebetulnya 130 per orang itu perhari itu hanya untuk menginap, yang full board," terang Lisbon di kantornya, Senin (2/6). Dia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja barang. Mengingat, rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang. Biaya penginapan untuk kegiatan rapat di hotel disesuaikan berdasarkan hasil survei dan rata-rata harga layanan di masing-masing provinsi. "Mengenai besaran biaya menginap atau rapat di hotel itu kita sesuaikan dengan harga rata-rata pelayanan berdasarkan hasil survei. Jadi memang dibedakan antara provinsi. dengan demikian harga itu sudah lebih mencerminkan harga yang realistis. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi itu bisa menghemat cukup banyak ya biaya untuk rapatnya," beber Lisbon. Di sisi lain, anggaran untuk kendaraan dinas eselon I melonjak di tahun depan. Berdasarkan PMK SBM tahun anggaran 2026, biaya pengadaan untuk kendaraan dinas eselon I sebesar Rp 931.648.000. Melonjak dari biaya pengadaan di 2025 senilai Rp 878.913.000. "Standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata atau harga real yang terjadi di pasar. Memang kenaikan itu karena pertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek (spesifikasi) yang telah ditentukan," jelasnya. Kenaikan biaya pengadaan, kata Lisbon, tetap mempertimbangkan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Makanya, ada kebijakan untuk mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas. "Jadi kendaraan dinas sekarang, diprioritaskan untuk mengoptimalkan yang ada," ujarnya.&nbsp;

Struktur kegiatan rapat pemerintah dibagi ke dalam tiga klaster. Yaitu rapat setengah hari, satu hari penuh, dan rapat dengan menginap.

Efisiensi Kemenkeu: Uang Rapat Dipangkas, Tapi Mobil Dinas Eselon I Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/PAMERAN-2344712539.jpg" alt="Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersatu padu untuk menggiatkan proses belanja pemerintah melalui APBN/APBD. Fokus utama adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023," ungkap Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI setelah pembukaan kegiatan ICEF 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta (3/8/2023). Bergabungnya para pembeli dan penjual dalam acara ICEF 2023 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. &nbsp;

LKPP telah melakukan berbagai upaya memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk UMKM.

ICEF 2023 Digelar di Jiexpo Kemayoran, Dorong Belanja Pemerintah Lewat E-Kalatog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DPRD-Jatim-radar-surabaya.jpg" alt="DPRD Jatim - Radar SURABAYA" width="100%">
<figcaption>DPRD Jatim - Radar SURABAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Rohani Siswanto menyebut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono ceroboh dalam mengelola anggaran.  ”Terkait dengan dana cadangan pilgub dan penyertaan modal, hanya satu komentar saya. Bapak Sekda paham aturan atau tidak?” tanya Rohani Siswanto, Senin (7/11).  Rohani menyebut, sebelum membuat dana cadangan dan penyertaan modal wajib membuat perda. ”Itu harus ditetapkan dulu perdanya, baru dianggarkan. Mekanisme dan tahap penganggarannya secara tegas diatur dalam PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tertuang dalam pasal 78 dan 80,” papar Rohani Siswanto.  Tentang mekanisme dan tata cara penetapan perda, menurut dia, ada aturan dalam Permendagri 80/2015 jo Permendagri 120/2018 dan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Serta, Perda 13/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  ”Di situ diatur bagaimana mekanisme penetapan perda. Beda antara Raperda APBD dan non-APBD. Bedanya jauh. Ini merupakan kegagapan para pembantu gubernur,” ujar Rohani Siswanto.  ”Sedangkan terkait penganggaran dana cadangan, belanja tidak terduga (BTT) masuk komponen belanja dan dana cadangan masuk komponen pengeluaran pembiayaan, aturan mana yang dipakai model penganggaran begini. Ngawur ini,” ucap Rohani Siswanto.  Soal anggaran penyertaan modal untuk Askrida, lanjut dia, sudah melanggar PP 12/2019. ”Kok malah pakai istilah dicadangkan dulu di APBD. Aturan mana yang dipakai? Perda harus ditetapkan terlebih dulu, baru dianggarkan. Biro Hukum Setdaprov Jatim sebagai bagian dari eksekutif jangan diam saja soal tata aturan,” ujar Rohani Siswanto.  soal penambahan alokasi dana transfer dari pusat sebesar Rp 1,5 triliun, lanjut dia, DPRD Jatim paham terkait dana earmark yang sudah ditentukan penggunaannya. ”Tapi OPD yang ketempatan tidak ada yang memasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-nya sewaktu rapat kerja dengan komisi-komisi. Sangat mungkin usul awal pada R-APBD juga ada program yang sama dengan earmark, sehingga dobel anggaran,” papar Rohani Siswanto.  Dia menduga, sangat mungkin OPD (organisasi perangkat daerah) yang ketempatan masih belum tahu kalau dapat alokasi earmark.  ”Buktinya tidak ada yang memasukkan dalam RKA-nya. Ujung-ujungnya pagu anggaran tidak sama dengan yang dibahas di komisi mitra kerja. Apa memang sengaja mau dihilangkan?” tutur Rohani Siswanto.  BPKAD Jatim, menurut dia, dalam rapat juga telah menyatakan penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun berjalan adalah Rp 1,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan pilgub Rp 300 miliar. Hal itu masih sesuai dengan buku R-APBD.  ”Lho ini mau diubah untuk penerimaan dari Silpa jadi Rp 1,9 triliun dan dana cadangan pilgub menjadi Rp 600 miliar. Ini menyalahi hasil keputusan rapat. Dan, terkait dana transfer yang katanya dijabarkan secara rinci di Rapat Banggar pada 3 November. Saya punya bahan rapat Banggar 3 November lho, di sana hanya gelondongan tidak terperinci lho. Sekdaprov jangan ngeles,” kata Rohani Siswanto.  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait menambahkan, masih menjaga kemitraan dengan eksekutif. Apalagi, komitmen Fraksi Gerindra menjaga dan mengawal Gubernur Jatim sampai saat ini.  ”Hanya saja kami tidak mau gubernur dalam posisi bahaya oleh ulah bawahan. Kami menjalankan fungsi pengawasan, budgeting, dan sekaligus fungsi legislasi dengan akan menetapkan Perda tentang APBD. Kalau tidak diperhatikan, bisa saja kami akan bersurat resmi ke Kemendagri. Sekali lagi, Fraksi Gerindra akan menjaga dan mengawal gubernur. Yang membahayakan gubernur, tidak akan kami biarkan,” ucap Fawait.  Sebelumnya, Fawait mengungkapkan tiga kecerobohan sekdaprov. Salah satunya terkait Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 pada tahun ini Rp 300 miliar. Evaluasi Mendagri belum turun, tetapi paripurna DPRD Jatim bersama Gubernur Jatim telah mengesahkan.  Fawait mengingatkan Sekdaprov Adhy Karyono agar tidak serampangan dalam proses Raperda APBD (R-APBD) Jatim 2023. Menurut dia, ada beberapa kecerobohan dari sekdaprov yang bisa berdampak fatal pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.  ”Kecerobohan di antaranya adalah sebelum pembahasan perubahan APBD 2022, ada pengesahan Raperda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024 Rp 300 miliar. Raperda itu seharusnya disahkan, setelah evaluasi dari Mendagri turun. Evaluasi itu jadi penentu Raperda lanjut atau tidak. Tetapi, yang terjadi justru Raperda itu disahkan saat paripurna di DPRD Jatim, padahal evaluasi Mendagri belum turun. Dan, akhirnya tidak diperbolehkan Mendagri. Saya yakin Ibu Gubernur belum tahu perkara ini, dan ini jelas kecerobohan dari sekdaprov,” tegas Fawait, Jumat (4/11).  Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjawab tudingan kecerobohan dalam mengelola anggaran. Dia memberikan bantahan, Sabtu (5/11) malam.

Fraksi Gerindra DPRD Jatim Sebut Sekdaprov Banyak Ngeles Soal Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan ancaman signifikan terhadap perekonomian di semua negara. Maka dari itu, pemerintah juga melakukan upaya pemulihan ekonomi setelah mengalami guncangan akibat pandemi ini. “Bagi Indonesia, respons pertama pada waktu pandemi ini dari sisi fiskal adalah menghapus batasan defisit maksimal tiga persen (dari PDB), yang sudah kita adopsi selama lebih dari 15 tahun," kata dia secara daring dikutip, Senin (11/4). "Namun agar kita terus juga menjaga disiplin di sisi fiskal, penghapusan batasan ini hanya diperbolehkan selama tiga tahun yang diatur melalui Undang-undang,” sambungnya. Langkah respons pemerintah Indonesia selanjutnya adalah melakukan refocusing anggaran. Menghadapi situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian, fleksibilitas anggaran menjadi hal penting dalam mengakomodasi kebutuhan belanja negara terhadap penanganan Covid-19. “Refocusing di mana kami dapat memindahkan pengeluaran pemerintah pusat dari pengeluaran non-kesehatan menjadi pengeluaran kesehatan, dari pengeluaran non-sosial menjadi pengeluaran jaring pengaman sosial, untuk menciptakan keamanan sekaligus prioritas,” tutur dia. Respons pemerintah yang ketiga adalah penerapan burden sharing. Burden sharing ini dilakukan antar kementerian/lembaga (K/L), di mana dilakukan pemotongan anggaran yang tidak prioritas dan terkait langsung dengan penanganan pandemi. Berikutnya, burden sharing dengan pemerintah daerah, di mana pemda diinstruksikan untuk melakukan refocusing anggarannya untuk penanganan covid. Terakhir sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia dalam hal pemenuhan kebutuhan tambahan pembiayaan pemulihan ekonomi yang diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menkeu dengan Gubernur BI. Selain itu, pada saat dilanda pandemi, pemerintah menyadari bahwa para pelaku usaha perlu diberikan dukungan, salah satunya adalah melalui relaksasi pembayaran pajak dan pemberian insentif pajak. Hal ini juga bentuk pemulihan ekonomi. “Jadi ini semua adalah paket reformasi fiskal selain reformasi internal kami sendiri pada organisasi, sistem IT, dan sumber daya manusia. Saya berharap Indonesia setelah 3 tahun dapat kembali ke batas fiskal di bawah 3 persen, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kualitas belanja, dan pada saat yang sama juga memperluas basis pajak Indonesia,” pungkasnya.

Sri Mulyani Beberkan Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/HARBOLNAS1.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Apresiasi Kementerian Keuangan pada puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemenpora RI tahun 2019 mendapat sambutan positif dari stakeholder olahraga.  Apresiasi lain juga datang dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. Menurutnya, penghargaan WTP yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran yang ada di Kemenpora.  Hal senada diungkapkan oleh Manajer PB PASI Muskara Musa mengatakan bahwa, apresiasi itu kabar yang baik buat Kemenpora.  "Ini kabar baik ya Kemenpora meraih predikat WTP barang kali kalau menurut saya ini adalah separuh prestasi sudah diraih oleh Kemenpora," ujar menejer timnas atletik Muskara Musa di Stadion Madya, Rabu (23/9) siang.  "Tinggal kita mempertahankan dan kita meningkatkan khususnya di prestasi olahraganya, jadi saya menganggap WTP Kemenpora ini menjadi suatu pencapaian prestasi karena jika melakukan pembinaan dengan administrasi dan menejemen yang baik pasti prestasi kita akan meningkat," tambahnya.  Sementara pelatih atletik elite regional nomor sprint 100m, 200m dan 4x100m Eni Nuraini juga mengapresiasi pencapaian Kemenpora meraih predikat WTP. Menurutnya hasil ini prestasi yang membanggakan dan tidak merugikan hingga atlet dan pelatih.  "Saya kira alhamdulillah itu hasil yang baik yang diraih Kemenpora, jadi mereka bisa mengelola administrasi dan keuangan dengan lebih baik, sehingga tidak akan merugikan kita sebagai atlet dan pelatih," ujar Eni yang dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/09/2020/kemenkeu-apresiasi-kemenpora-atas-capaian-wtp-2019-dari-bpk-ri/">Kemenkeu Apresiasi Kemenpora atas capaian WTP 2019 Dari BPK RI</a>  Sambutan positif juga disampaikan dari cabang olah tenis. Ketua Umum PB Pelti Rildo Ananda Anwar, Pelatih Deddy Tedjamukti, dan Atlet Aldila Sutjiadi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan tersebut.  Bagi Ketua Umum PB Pelti yang pernah berkecimpung di dunia pengawasan, WTP bukan sekedar prestasi namun lebih jauh sudah ada kesesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan realisasi pelaksanaan program. "Selamat Kemenpora mendapatkan WTP, berarti pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan, berarti secara administrasi baik, apalagi sekarang langsung ke atlet-atlet melalui cabor," kata Ketum Pelti yang pernah menjabat Irjen KemenPUPR.  Dari sisi pengamatan pelatih menyatakan kegembiraannya karena sekarang dari Kemenpora jelas pada tujuannya.  "Saya senang, sekarang semua rapi, dari Kemenpora langsung transfer, selamat atas WTP Kemenpora," kata Tedjamukti.  Para atlet pun bangga dan merasakan dampak hal tersebut semua keperluan atlet dalam menyiapkan diri setiap even menjadi mudah."Selamat kepada Kemenpora atas penghargaan WTP dari BPK dan Kemenkeu, semoga selalu sukses dan jaya," ucap Aldila penuh semangat.  Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Arief Rosyid Merial Institute, Anggota Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora mengucapkan selamat untuk Kemenpora RI atas capaiannya peroleh WTP tahun 2019 dari BPK RI tahun 2020.  "Ibarat berbuka puasa selama sepuluh tahun lamanya, akhirnya Kemenpora memperoleh opini WTP ini. Capaian ini sangat penting sebagai simbol bahwa Kemenpora dapat memberi contoh kepada generasi muda, sebagai masa depan bangsa ini. Bahwa hanya dengan integritas yang tinggilah, kita bisa mengarahkan negara ini menjadi Indonesia Maju," katanya.  Hal yang sama juga disampaikan Pemenang Pemuda Pelopor Kemenpora RI Tahun 2018, Fina Irmawati Syam. Ia mengucapkan selamat kepada Kemenpora RI yang memperoleh WTP tahun 2019 dari BPK RI tahun 2020.  "Capaian ini adalah bukti bahwa Kemenpora telah bekerja dan berdedikasi untuk kemajuan generasi muda bangsa Indonesia. Dan hanya yang berdedikasi tinggilah yang mampu mencapainya karna Kemenpora adalah rumah kita, rumah para generasi muda Indonesia," katanya.

KPK, Praktisi Olahraga hingga Tokoh Kepemudaan Apresiasi Kemenpora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-kerja-sama-selatan-selatan-itu-penting_m_.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia melakukan penanganan yang tepat dan terukur, tidak terkecuali dalam aspek keuangan. Terkait itu, perubahan kebijakan keuangan negara dan refocusing anggaran menjadi keharusan dalam menghadapi pandemi ini.  Selain itu, pemerintah perlu melakukan identifikasi risiko dan memitigasi risiko pertanggungjawaban dalam rangka good governance. Akuntan sebagai pelaku utama keuangan harus mengambil peran sebagai trusted advisor bagi pemda dalam mengawal efektivitas anggaran di masa pandemi Covid-19.  Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo mengungkapkan ini dalam keynote speech-nya pada acara webinar IAI Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/6). Webinar ini bertema Optimalisasi Penganggaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban terhadap Refocusing APBD untuk Penanggulangan Pandemi Covid 19.  Atas alasan itu, Prof. Mardiasmo meminta IAI wilayah NTT mendampingi pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur dalam melakukan refocusing APBD dan ikut serta mengambil bagian dalam pengawalan refocusing APBD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga terjaga akuntabilitas pengelolaannya dalam membantu pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.  Mantan Wakil Menteri Keuangan RI itu menjelaskan, terkait dengan refocusing keuangan pada masa Covid-19, terdapat dua program yang harus menjadi fokus setiap pemerintah daerah. Pertama, program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus diutamakan, sehingga shifting anggaran dari APBD bisa mempercepat pemulihan dan penanganan kesehatan masyarakat. Kedua, program pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung pada seluruh masyarakat Indonesia.  “Jika pada krisis keuangan sebelumnya, yang terkena dampak adalah industri keuangan, pengusaha, dan perusahaan besar. Namun krisis akibat pandemi Covid-19 ini langsung menyerang kalangan UMKM dan pekerja kelas bawah sampai menengah,” ujar Mardiasmo.  ”Karena itu program pemulihan ini harus berjalan simultan dan fokus. Makanya anggaran pemerintah perlu di-refocusing,” Ketua DPN IAI itu menambahkan.  Mardiasmo yang kini menjadi Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan itu menjelaskan, dari sisi belanja, APBN sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah keluar dari kesulitan akibat pandemi. Harus diakui, porsi APBN untuk berbagai alokasi kini telah berkurang, karena pemerintah fokus pada dana-dana pemulihan yang langsung ditransfer ke masyarakat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkurang karena turunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.  Peran Akuntan: Trusted Advisor Meskipun ini adalah kondisi sulit karena banyak sekali pembatasan, Prof. Mardiasmo melihat ini adalah kesempatan emas bagi Akuntan Profesional untuk dapat membantu pemda yang sedang limbung. Karena itu dibutuhkan inspektorat dan akuntan yang memiliki agilitas (kelincahan dan adaptabilitas) tinggi, yang dapat bertindak sebagai trusted advisor bagi entitas pemda. Pada kondisi ini, akuntan harus tampil di depan dan mengawal pemda dari awal hingga akhir dalam melakukan shifting dan refocusing anggaran.  Menurut Prof. Mardiasmo, idealnya yang dilakukan adalah zero based budgeting, yakni menyusun anggaran dari awal sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan demikian nonvalue-added activities dapat dihilangkan dan belanja yang tidak perlu dapat dipangkas, lalu dialokasikan kepada kebutuhan langsung masyarakat dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.  “Akuntan dan BAKD harus bersama-sama dalam menyusun anggaran seperti ini. Buktikan bahwa APBD ini bisa beriorientasi pada kepentingan publik dan tidak incremental, dimana dalam penyusunan anggaran hanya diihat dari anggaran sebelumnya, lalu ditambahkan dengan kebutuhan terkini. Metode seperti ini tidak efisien dan nilai ekonomisnya tidak terlihat,” jelas mantan Kepala BPKP itu.  Pada kesempatan itu, Prof.Harry Azhar Azis menyampaikan perlunya tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat agar dana penanganan Covid-19 tepat sasaran. Apalagi ia mencatat dana hasil refocusing APBD di 34 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, mencapai Rp67 triliun.  Dana sebesar itu dibagi untuk tiga keperluan, yaitu penanganan dampak kesehatan, penanganan ekonomi, dan untuk jaring pengaman sosial. “Khusus di NTT saja, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp1,1 triliun,” ujar mantan Ketua BPK itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI  https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc

Tangani Covid-19, Pemda Harus Lakukan Refocusing Pengelolaan Anggaran