<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.58.54.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi berkomitmen menyerap tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya.  Dia menyatakan, rata-rata mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Yakni kurang lebih 50-95 persen.  Sutandi menjelaskan, APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Pihaknya yakin, tenan di mal-mal Surabaya banyak yang membutuhkan tenaga kerja.  ”Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimistis. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” ucap Sutandi Purnomosidi.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3).  Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi dari para investor.  ”Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, namun saya juga ingin investasi itu berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota.

APPBI Jatim Sebut  50-95 Persen Pekerja Mal Orang Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.332.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menyatakan, akan menandatangani perjanjian kerja sama terkait nilai upah. Sebelum tenant atau pihak mal melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal Surabaya.  ”Nanti saya akan tanda tangan di situ, untuk menjamin menyesuaikan kondisi di lapangan bahwa tidak harus sesuai dengan UMK,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini kepada awak media di Balai Kota Surabaya.  Zaini menambahkan, sejauh ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan tempat pelatihan untuk warga. Mulai dari pelatihan memasak dan sebagainya.  ”Misalkan bapak atau ibu merekrut warga Surabaya, namun belum memiliki keahlian, kami bisa membantu melatih sampai siap bekerja, menyesuaikan kebutuhan. Akan kami siapkan,” ujar Achmad Zaini.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, saat ini ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.  Namun Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK). Hal itu karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.  ”Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak untung malah tambah buntung,” papar Eri.

Sebelum Disalurkan ke Mal, Pemkot Surabaya Siap Latih Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.55.33.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, saat ini, ada 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.  Namun Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, untuk tidak berharap mendapatkan gaji di atas upah minimum kota (UMK). Hal itu karena tidak semua rekrutmen ada di bawah naungan pihak mal.  ”Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak untung malah tambah buntung,” papar Eri.  Karena itu, Cak Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal. Hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman.  ”Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal. Saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tutur Eri.  Cak Eri berharap, mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan begitu, angka pengangguran akan menurun.  ”Karena sekarang angka pengangguran dari 9,7 persen, menjadi 7 sekian persen. Tahun ini saya ingin maksimalnya 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen,” ucap Eri.  Selain bersama mal, Cak Eri menambahkan, juga akan bekerja sama dengan perindustrian serta investor lain di Kota Surabaya.  ”Makanya tadi saya sampaikan, kalau perizinan itu harus satu pintu jangan sampai ketemu dinasnya, jadi langsung melalui PTSP,” ucap Eri.

Wali Kota Sebut 80-95 Persen Mal di Surabaya Serap Tenaga Kerja Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-16.49.07.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Sutandi ketua APPBI Jatim di Balai Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bersama Sutandi ketua APPBI Jatim di Balai Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Senin (27/3). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 33 pengelola mal di Surabaya membahas percepatan penanganan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi dari para investor. ”Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, namun saya juga ingin investasi itu berdampak pada warga,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin, peluang investasi di Surabaya itu berdampak pada warga, baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota. Wali Kota Surabaya itu ingin APPBI Jatim bukan hanya bisa menyerap tenaga kerja. Namun juga bisa menjadi orang tua asuh bagi balita stunting Surabaya. ”Dalam membangun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintahnya sendiri. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran di kota ini,” tutur Wali Kota Eri.

Entaskan Pengangguran, Mal di Surabaya Diminta Serap Naker Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GIBRAN-1.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan soal UMK 2023 di Balai Kota Surakarta, Jumat (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan soal UMK 2023 di Balai Kota Surakarta, Jumat (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta pengelola mal proaktif dalam menyikapi kunjungan dari siswa berseragam. Hal itu menyusul larangan anak sekolah masuk mal oleh pemerintah daerah.  ”Anak sekolah nggak boleh masuk mal. Aturannya pulang sekolah dijemput orang tua. Bahkan nggak ada Covid-19 pun seharusnya juga begitu,” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Rabu (17/11).  Dia berharap pengelola mal lebih proaktif dan jangan hanya mengedepankan trafik kunjungan hingga protokol kesehatan diabaikan. ”Prokes diabaikan kan bahaya,” ucap Gibran.  Sementara itu, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta Nomor 067/4061 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Covid-19 di Kota Surakarta, anak-anak usia sekolah yang memakai seragam sekolah dilarang masuk ke fasilitas umum. Seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, tempat hiburan, dan area publik lainnya.  Masih di dalam SE tersebut, fasilitas umum diizinkan buka dengan kapasitas maksimum 25 persen dengan menerapkan aturan sesuai protokol kesehatan yang diatur kementerian kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait.  Selain itu, setiap fasilitas umum wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai. Selanjutnya, pengunjung usia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk ke tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua/wali.  Sementara itu, terkait dengan status Kota Solo yang masih berada di PPKM level 2, Gibran berharap agar segera turun ke level 1. ”Sekali lagi ini wilayah aglomerasi, jadi yang dihitung bukan hanya Solo, tetapi saya lihat vaksinasi di Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten) sudah tinggi harusnya bisa segera turun level satu,” papar Gibran.

Gibran Minta Mal Proaktif Sikapi Kunjungan dari Siswa Berseragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210810-WA0032.jpg" alt="Suasana Pakuwon Mall Surabaya pada hari pertama pembukaan pasca ditutup karena PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Pakuwon Mall Surabaya pada hari pertama pembukaan pasca ditutup karena PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 24 mal di Surabaya mengikuti uji coba pembukaan mal kembali. Hanya ada 3 kategori yang tidak bisa buka, bioskop, arena bermain anak, dan restoran yang tidak memiliki outdoor karena hanya boleh take away.  Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi menjelaskan, mal boleh dibuka dengan jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas. Dia memastikan, akan terus menerapkan protokol kesehatan ketat.  ”Kita sangat berterima kasih apa yang kita suarakan yang paling penting para pekerja di mal bisa kembali bekerja, mereka bisa kembali melakukan aktivitas, itu yang nomor satu,” ujar Sutandi Purnomosidi pada Selasa (10/8).  Menurut Direktur Marketing Pakuwon Group itu, kendala utama saat ini bukan dari sisi IT atau dari sisi lain, namun keterbatasan vaksin Covid-19.  ”Banyak karyawan belum vaksin kalau menurut aturan yang belum vaksin nggak boleh masuk,” kata Sutandi Purnomosidi.  Terlebih, bila karyawan dengan komorbid yang dilarang vaksin. ”Jadi setiap hari harus antigen duitnya habis buat antigen,” tutur Sutandi Purnomosidi.  Sebagai solusi, APPBI akan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk penyediaan vaksin bagi pekerja mal.  ”Kami siap menyediakan tempat, nakes, dan segala keperluan lainnya. Asalkan vaksinnya ada. Sebab, tanpa vaksinasi mereka tidak akan bekerja normal. Ini yang kita harapkan agar vaksinasi bisa diberikan kepada para pekerja mal,” papar Sutandi Purnomosidi.  Menurut dia, terdapat beberapa kondisi yang berubah. Di antaranya adalah beberapa tenant yang tidak bisa dibuka. Tenant yang belum bisa buka mayoritas datang dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  ”Di Royal Plaza dan PTC itu 80 persen UMKM pegawainya cuma 3 kemarin tutup satu bulan dan dipulangkan. Terus cari pegawai lagi. Tapi problemnya, pegawai baru belum vaksinasi. Kendala seperti itu ada, sehingga tidak bisa 100 persen buka,” terang Sutandi Purnomosidi.

Belum Semua Pekerja Mal Divaksinasi Jadi Kendala Pembukaan Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG20210502175503.jpg" alt="Suasana musala di Royal Plaza Surabaya yang dipadati pengunjung untuk salat Maghrib. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana musala di Royal Plaza Surabaya yang dipadati pengunjung untuk salat Maghrib. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seminggu jelang hari Idul Fitri, biasanya pusat perbelanjaan dipenuhi pengunjung. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya merilis Surat Edaran Nomor 443/5684/436.8.4/2021.  SE itu ditujukan kepada pengelola/penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan. Surat Edaran itu ditandatangani Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto pada Senin (3/5).  Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara mengatakan, dalam surat edaran tersebut seluruh pengelola atau penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan di Kota Surabaya diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Hal itu guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, sebagaimana tertuang pada Peraturan Wali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2020 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 10 Tahun 2021.  ”Jadi, untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dan penyebaran Covid-19 di mal, kita keluarkan surat edaran untuk pengelola mal dan pusat perbelanjaan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Perwali yang berlaku,” kata Febriadhitya Prajatara.  Dia meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk mengendalikan kapasitas jumlah orang di dalam gedung secara keseluruhan. Baik itu gerai, area makan, atrium, dan hal, maksimal hanya diperbolehkan untuk menampung 50 persen dari total ruang gerak bebas.  ”Mereka harus mengendalikan kapasitas pengunjung yang berada di dalam gedung, maksimal hanya 50 persen dari kapasitas,” ungkap Febriadhitya Prajatara.  Selain itu, kata dia, pengelola pusat perbelanjaan harus melakukan pembenahan terhadap gerai, area makan, atrium, dan hal, untuk mengatur jarak antar orang minimal satu meter dan membuat tanda tulisan pada pintu masuk yang menginformasikan tentang kapasitas maksimal dan jumlah pengunjung yang diperbolehkan berada di area tersebut.  ”Nah, jika sudah penuh di dalam, harus tegas melarang pengunjung lain untuk tidak masuk dulu,” ucap Febriadhitya Prajatara.  Selain itu, pemkot meminta pengelola mal untuk mengoptimalkan Satgas Mandiri Covid-19. Mereka diminta untuk memperhatikan titik rawan yang berpotensi mengabaikan protokol kesehatan seperti melepas masker, berkerumun, dan lain sebagainya.  Bila ada pelanggaran, menurut Febriadhitya Prajatara, Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menaati Perwali tersebut.  ”Pemkot akan memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengelola mal yang tidak menaati Perwali tersebut,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vyNwk3wy-jA

Pemkot Surabaya Minta Pengelola Mal Antisipasi Penumpukan Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200519_202921_1-1.jpg" alt="Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar M Arifin Soedjayana. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar M Arifin Soedjayana. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan ada 23 pengelola mal di Kota Bandung mengajukan kesiapan menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) supaya dapat kembali beroperasi.  Kepala Disperindag Jabar Moh Arifin Soedjayana  mengatakan, pihaknya sudah mendapat surat pernyataan kesanggupan penerapan AKB dari 23 mal di Kota Bandung. ”Jadi ke-23 pengelola mal di Kota Bandung tersebut sudah bersedia memenuhi syarat AKB. Mereka berharap buka karena sudah banyak pekerja yang di-PHK,” kata Arifin seperti dilansir dari Antara pada Senin (1/6).  Menurut Arifin, Disperindag Jabar mencatat pada 20 Mei, jumlah karyawan yang di-PHK dari 23 mal di Kota Bandung sudah mencapai 8.895 orang. Jumlah tersebut kemudian bertambah setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah hingga mencapai 15.665 orang.  ”Teman-teman pengelola sudah ingin buka. Sebab, sejak tiga bulan tidak beroperasi ribuan karyawan sudah dirumahkan,” ujar Arifin.  Dia mengatakan, sejumlah persyaratan yang siap dipatuhi para pengelola antara lain pembentukan Tim Penanganan Covid-19, penyediaan ruang isolasi dengan petugas yang mengenakan alat pengaman diri, juga kepatuhan membuka jam operasional dari pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.  ”Dan kapasitas, mereka juga sudah berhitung hanya sampai 50 persen,” terang Arifin.  Pengelola mal, lanjut dia, juga bersedia dilakukan penegakan hukum bagi tenan yang melakukan pelanggaran dengan cara penutupan dan penyegelan. Selain itu, tenan makanan juga tidak diperbolehkan membuka layanan makan di tempat dan hanya melayani pesanan makan untuk dibawa pulang.  ”Kemudian seluruh protokol kesehatan yang diwajibkan seperti menjaga jarak fisik, pemakaian masker, dan penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, mereka siap,” kata Arifin.  Walaupun sudah ada kesiapan, menurut dia, kepastian pembukaan kembali mal atau pusat perbelanjaan berada di masing-masing kepala daerah serta disesuaikan dengan level kewaspadaan. Pihaknya menunjuk Kota Bandung yang awalnya akan membuka mal urung karena memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  ”Jadi kemarin Kota Bandung mau buka, tapi karena PSBB diperpanjang urung lagi,” terang Arifin.  Lebih lanjut dia mengatakan, dari 23 pengelola mal di Kota Bandung yang sudah menyatakan kesiapan, untuk tahap awal jika memungkinkan hanya lima sampai enam mal saja yang akan diizinkan menerapkan AKB sebagai percontohan. ”Jadi lima atau enam mal ini dari sisi penerapan protokol kesehatan sudah sangat siap dan paling memungkinkan,” tutur Arifin.  Sementara itu, untuk pusat perbelanjaan di zona biru, menurut Arifin, dipastikan tidak ada masalah sepanjang menerapkan seluruh standar new normal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

Ada 23 Mal Ajukan Kesiapan New Normal di Kota Bandung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengelola mal

Berita Terkini

APPBI Jatim Sebut 50-95 Persen Pekerja Mal Orang Surabaya