<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/andy-bulog-2383810874.jpg" alt="General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Bulog memastikan seluruh beras premium yang telah dipasarkan di masyarakat dalam kondisi baik. Kepastian ini disampaikan usai masyarakat dihebohkan dengan temuan beras-beras premium yang menyalahi aturan mutu dan takaran alias oplosan. General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho menegaskan, beras premium perusahaan pelat merah ini dipastikan dalam kondisi yang baik, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Pasalnya, kata Andy, seluruh beras premium yang dikemas ke masyarakat berasal dari petani dan diproduksi di infrastruktur milik Bulog. Bahkan, sebelum dipasarkan, Bulog lebih dulu memastikan telah diproduksi oleh mesin modern, uji kualitas hingga quality control yang ketat. "Beras premium atau komersial Bulog itu kami produksi dari petani. Dari gabah, kami proses di infrastruktur kami. Tentunya dengan mesin yang sudah modern, dengan uji kualitas, quality control. Jadi menjamin bahwa beras itu sehat dan aman untuk dikonsumsi," kata Andy saat ditemui usai menghadiri acara Kagama Leaders Forum Series di Kantor RRI Jakarta, Kamis (17/7). Di tengah terbitnya sejumlah daftar merek beras premium oplosan, Andy memastikan hingga saat ini untuk beras premium Bulog masih berada dalam naungan B-Food. Adapun salah satu mereknya, yaitu Setra Ramos. "Umbrella brandnya B-Food. Nanti jenisnya banyak, ada B-Food, Setra Ramos, ada yang Slyp Super," pungkasnya. Di sisi lain, Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Adapun daftarnya, terdiri dari beras yang dikeluarkan Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune. Hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan setelah Satgas Pangan Polri dari 10 sampel di Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Selain itu, ada juga sejumlah merek beras dari PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Perum Bulog menjamin kualitas beras premium aman untuk konsumsi, meski muncul isu oplosan dari produsen lain.

Perum Bulog Pastikan Kualitas Beras Premium Miliknya Sehat dan Aman untuk Dikonsumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/polpem-beras-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-9-3535458939.jpg" alt="Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Bulog menyampaikan salah satu cara paling valid untuk mengidentifikasi kualitas beras premium yang ada di pasaran adalah dengan cara melakukan uji laboratorium. Pasalnya, jika dilihat secara visual kualitas beras sangat sulit untuk dibedakan. General Manager Unit Bisnis Industri Perum Bulog, Andy Nugroho mengatakan, jika sudah dibawa ke lab, maka penilaian terhadap kualitas beras akan lebih detail. Misalnya saja seperti pH beras. Hal ini disampaikan Andy di tengah penemuan Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri yang menemukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Menurutnya, jika pH beras tercatat kurang dari 6, maka kualitas beras dipastikan sudah tidak fresh karena sudah tersimpan lama di gudang. "Kalau pH kurang dari 6 itu kan dia bisa dikatakan. Maksudnya itu ketika keasamannya lebih, oh ini udah lama nih beras lama, tersimpan lama, udah nggak fresh lagi," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/7). Kendati begitu, dia juga menyampaikan bahwa akan ada sejumlah parameter lain yang akan tampak dari hasil lab. Dari hasil-hasil itulah, lanjut Andy, siapapun bisa memastikan kualitas beras bagus ataukah oplosan secara valid. Lebih lanjut, Andy mengatakan untuk beras premium Bulog yang sudah dijual di ritel modern dalam kondisi yang baik. Pasalnya, beras-beras yang masuk di Bulog telah dikemas dengan mesin modern, uji kualitas, quality control. "Sehingga menjamin bahwa beras itu sehat dan aman untuk dikonsumsi," tegasnya. Di sisi lain, Andy juga mengatakan hingga saat ini untuk beras premium Bulog masih berada dalam naungan B-Food. Adapun salah satu mereknya, yaitu Setra Ramos. "Umbrella brandnya B-Food. Nanti jenisnya banyak, ada B-Food, Setra Ramos, ada yang Slyp Super," pungkasnya. Sebelumnya, Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran alias oplosan. Kasatgas Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan keempat produsen yang dilakukan pemeriksaan, antara lain, Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune. "Pemeriksaan dilakukan setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jogjakarta, dan Jabodetabek," kata Helfi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (13/7). Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Lebih lanjut, yaitu PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Menurutnya, jika pH beras tercatat kurang dari 6, maka kualitas beras dipastikan sudah tidak fresh karena sudah tersimpan lama di gudang.

Bulog Ungkap Cara Identifikasi Beras Oplosan di Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/sidak-beras-surabaya-1492812721.jpg" alt="Pemkot Surabaya dan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya saat sidak ke pasar tradisional dan perusahaan disributor beras, Kamis (17/7). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya dan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya saat sidak ke pasar tradisional dan perusahaan disributor beras, Kamis (17/7). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Temuan beras premium oplos kembali membuat resah masyarakat Indonesia. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyebut praktik kecurangan ini menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Satgas Pangan Polrestabes Surabaya melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan perusahaan distributor beras. Inspeksi mendadak hari ini, Kamis (17/7), menyasar Pasar Pucang Anom, Pasar Tambahrejo, dan sebuah perusahaan distribusi beras di kawasan Surabaya Barat. Hasilnya, stok beras di Surabaya aman dan tidak teroplos. "Tidak ada temuan beras oplosan. Kami belum menemukan (pada sidak kali ini)," tutur Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Agung Supriyo Wibowo. Ia mengatakan sidak ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa isu beras oplosan tidak ditemukan di Surabaya. Beras-beras yang diperiksa, semuanya terbukti merupakan beras premium. "Berdasarkan hasil sidak hari ini, kami tidak menemukan beras oplosan di Kota Surabaya. Selain itu, ketersediaan beras di Surabaya juga sangat aman," imbuhnya. Pemkot Surabaya akan bertindak tegas jika ditemukan praktik pengoplosan. Untuk itu, mereka bekerja sama dengan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dalam melakukan sidak dan penelusuran. "Kami menggandeng Satgas Pangan Kepolisian. Dari rapat dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, nanti akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan Kepolisian," seru Agung. Stok beras premium di Surabaya dipastikan masih mencukupi. Ketersediaannya mencapai angka delapan, yang berarti kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi hingga delapan bulan ke depan. "Imbauan kami bahwa di Surabaya untuk ketersediaan beras cukup, sangat cukup. Dan untuk isu-isu oplosan memang tidak kami temukan," tukas Agung.

Pemkot Surabaya bersama Satgas Pangan melakukan sidak untuk memastikan tidak ada beras oplosan, stok beras aman hingga delapan bulan.

Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Ada Beras Oplosan, Ketersediaan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/arif-rahman-2943172469.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Arif Rahman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Arif Rahman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Arif Rahman mengecam keras atas praktik beras oplosan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai sistem pangan nasional. Diketahui, berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran. Kerugian masyarakat ditaksir mencapai Rp 99 triliun per tahun.&nbsp; Sejumlah nama besar yang disebut ikut terseret dalam pusaran ini diantaranya, Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group). Mereka pun tengah diperiksa oleh Satgas Pangan. "Beras oplosan ini bukan hanya masalah kualitas, tapi juga merupakan penipuan besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia. Praktik semacam ini merusak kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani," ujar Arif, Kamis (17/7). Arif menilai, lemahnya sistem pengawasan mutu, uji takaran, dan izin edar menjadi celah utama terjadinya penipuan tersebut. Ia menyebut bahwa pengawasan yang tidak berjalan konsisten sangat membahayakan konsumen karena produk tak layak edar bisa lolos di pasar. Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara wajib menjamin mutu, keamanan, dan nutrisi pangan masyarakat. Ditambah dengan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, seharusnya informasi sediaan pangan wajib disampaikan secara transparan kepada konsumen. Arif pun memberikan dukungan penuh kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang telah menyerahkan temuan ini kepada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti. "Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang tegas terhadap produsen yang terbukti melakukan penipuan ini," tegas Arif. Ia mendorong pemerintah untuk membuka daftar lengkap 212 merek beras yang diduga terlibat, agar masyarakat tahu dan bisa menghindarinya. "Tidak ada tempat bagi penipuan dalam sistem pangan nasional. Pemerintah harus tegas, jika terbukti melanggar, produsen harus dikenakan sanksi pidana dan pencabutan izin usaha," imbuhnya.

Anggota DPR RI Arif Rahman mengecam praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat dan mencederai sistem pangan nasional.

Berantas Mafia Pangan, Legislator Nasdem Arif Rahman Desak Pemerintah Umumkan Daftar 212 Merek Beras Oplosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/solihin-aprindo-1818148699.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyebutkan, pihaknya belum akan menarik beras premium yang diduga telah dioplos dengan jenis medium di toko-toko ritel modern, selama tidak ada instruksi dari pihak berwenang.&nbsp;Solihin mengatakan, asosiasi ritel telah bersepakat untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen terkait dengan beras oplosan. Menurut dia, yang tercantum dalam kontrak kerja antara toko ritel dan produsen adalah berupa pembelian beras premium.&nbsp;"Pokoknya pihak yang berwenang ya. Jadi, pada saat ini ritel modern kan menjual beberapa produk, dengan adanya hal tersebut, kita sudah sepakat untuk meminta pertanggungjawaban. Walaupun kita sendiri nggak tahu tuh beras itu seperti apa," kata Solihin dikutip dari Antara, Kamis (17/7). Ia menegaskan ritel modern tidak terlibat dalam proses produksi beras. Ritel juga membayarkan harga sesuai dengan kontrak kerja, misalnya untuk pembelian beras premium dibayarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), hal serupa juga terjadi pada beras medium.&nbsp; Namun demikian, ia bersedia melakukan penarikan apabila terbukti ada beras-beras yang dioplos. "Kalau terbukti dan tadi ada larangan bahwa produk ini terbukti dan sebagainya, berarti yang dibohongin bukan konsumen, kita juga dibohongin kalau memang bener ada," katanya. Kedepan, Aprindo akan secara acak melakukan pengecekan dengan menggunakan konsultan yang ahli di bidangnya.&nbsp;Selain itu, Aprindo juga akan meminta surat pernyataan dari produsen terkait dengan jenis beras yang sesuai dengan jaminan mutu beras. "Pernyataan dari suplier itu sangat diperlukan. Karena itu surat pernyataan dari suplier terhadap kepastian bahwa produk yang disuplai kalau kita premium, kita perdagangkan," imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan.&nbsp;Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementerian Pertanian, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium. "Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," kata Amran.&nbsp;Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.

Ketua Umum Aprindo, Solihin, menegaskan bahwa pihaknya belum ada penarikan beras premium oplosan tanpa instruksi resmi.

Panas! Aprindo Ogah Tarik Beras Diduga Oplosan atau Overclaim Tanpa Instruksi Pihak Berwenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/pexels-polina-tankilevitch-4110255-2213530290.jpg" alt="Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai Kementerian Pertanian (Kementan) merilis 212 merek beras yang diduga oplosan dan/atau tidak sesuai klaim mutu (overclaim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) meningkatkan pengawasan. Kementan sebelumnya menyatakan, sebanyak 86 persen dari 212 merek tersebut mengklaim beras premium atau medium, padahal berkualitas biasa. Sebanyak 13 merek beras yang beredar di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tidak sesuai klaim mutu, sudah ditarik dan kini tengah menunggu hasil uji laboratorium. "Jadi, sejak ada pernyataan Pak Menteri, kami langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan. Di beberapa retail yang kami datangi, saat ditemukan 13 jenis beras itu masih dijual, kami minta untuk ditarik sementara, jangan dijual dulu," kata Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani, dikutip dari Antara, Rabu (16/7). Nining mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan sejak pekan lalu oleh tim gabungan Satgas Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat, Pemkot Bandung, hingga aparat penegak hukum guna menyisir sejumlah retail modern di wilayah Bandung Raya dengan fokus beras kemasan, mengingat beras curah tidak mengacu pada label produk.&nbsp;Dari hasil pengawasan, Nining mengatakan secara fisik beras-beras tersebut memang tampak sesuai dengan ketentuan kualitas beras dari label, berat bersih, fisik butir beras dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Akan tetapi, Disperindag tetap melakukan uji lab dari sampel yang diambil dari toko retail secara acak. Pengujian tengah disiapkan dengan cakupan yang akan diperluas ke luar Bandung. "Kami sudah ambil sampel dari 13 merek dan sedang dilakukan uji lab internal. Kami juga menunggu hasil dari kota/kabupaten lain agar bisa menarik kesimpulan menyeluruh. Tidak bisa hanya dari satu titik. Waktu rampung belum bisa dipastikan, karena kami ingin valid dan bisa dipertanggungjawabkan, namun kami harap bisa rampung dalam dua pekan," ujarnya. Nining mengungkapkan pada tanggal 12 Juli 2025, setelah dilakukan penarikan produk dari retail dan pasar, Disperindag Jabar menerima surat dari empat distributor, yakni PT Padi Indonesia Maju (Wilmar), PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya (Beras Raja), dan Japfa untuk PT Sentosa Utama Lestari terkait produk mereka. "Kami menerima surat dari empat distributor menyatakan bahwa semua beras yang mereka produksi tidak mengandung unsur oplosan, dan sesuai dengan mutu di label. Beras-beras ini sekarang sudah kembali dijual di retail," katanya lagi. Meski demikian, Nining menegaskan uji lab tetap akan berlanjut, dan jika kelak ditemukan pelanggaran mutu atau pemalsuan label, Disperindag setempat akan memberikan peringatan keras kepada distributor.&nbsp;Dia menuturkan, jika tidak ada perubahan signifikan, sanksi lanjutan termasuk penarikan produk dan rekomendasi ke Satgas Pangan di Polda Jabar bisa diberlakukan. Berikut daftar 13 merek beras yang ditarik dari pasar Bandung Raya. <ol> <li>Sovia,</li> <li>Fortune,</li> <li>Siip,</li> <li>Raja Ultima,</li> <li>Raja Platinum,</li> <li>Alfamidi Setra Pulen,</li> <li>Beras Premium Setra Ramos,</li> <li>Beras Pulen Wangi,</li> <li>Food Station,&nbsp;</li> <li>Ramos Premium,</li> <li>Setra Pulen,</li> <li>Setra Ramos, dan</li> <li>Ayana</li> </ol>

Disperindag Jabar tingkatkan pengawasan beras setelah Kementan temukan 212 merek oplosan, 13 merek ditarik dari pasar.

Daftar 13 Merek Beras Diduga Oplosan atau Overclaim, di Bandung Raya Ditarik Disperindag, Beberapa Ada di Minimarket Depan Rumahmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/beras-oplosan-4154142489.jpg" alt="Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tak sesuai klaim mutu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tak sesuai klaim mutu. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tidak sesuai klaim mutu, dan kini tengah menunggu hasil uji laboratorium.&nbsp;Menurut Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani, hal itu sehubungan dengan pengungkapan Kementerian Pertanian terkait temuan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan klaim mutu, dan 86 persennya mengklaim beras premium atau medium, padahal berkualitas biasa. Dari semua 212 merek beras itu, 13 merek di antaranya telah dirilis, seperti Sovia, Fortune, Siip, Raja Ultima, Raja Platinum, Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos, dan Ayana.&nbsp;"Jadi, sejak ada pernyataan Pak Menteri, kami langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan. Di beberapa retail yang kami datangi, saat ditemukan 13 jenis beras itu masih dijual, kami minta untuk ditarik sementara, jangan dijual dulu," kata Nining, dikutip dari Antara, Rabu (15/7). Nining mengatakan pengawasan tersebut dilakukan sejak pekan lalu oleh tim gabungan Satgas Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat, Pemkot Bandung, hingga aparat penegak hukum guna menyisir sejumlah retail modern di wilayah Bandung Raya dengan fokus beras kemasan, mengingat beras curah tidak mengacu pada label produk. Dari hasil pengawasan, Nining mengatakan secara fisik beras-beras tersebut memang tampak sesuai dengan ketentuan kualitas beras dari label, berat bersih, fisik butir beras dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).&nbsp;Akan tetapi Disperindag tetap melakukan uji lab dari sampel yang diambil dari toko retail secara acak. Pengujian tengah disiapkan dengan cakupan yang akan diperluas ke luar Bandung. "Kami sudah ambil sampel dari 13 merek dan sedang dilakukan uji lab internal. Kami juga menunggu hasil dari kota/kabupaten lain agar bisa menarik kesimpulan menyeluruh. Tidak bisa hanya dari satu titik. Waktu rampung belum bisa dipastikan, karena kami ingin valid dan bisa dipertanggungjawabkan, namun kami harap bisa rampung dalam dua pekan," ujarnya. Nining mengungkapkan pada tanggal 12 Juli 2025, setelah dilakukan penarikan produk dari retail dan pasar, Disperindag Jabar menerima surat dari empat distributor, yakni PT Padi Indonesia Maju (Wilmar), PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya (Beras Raja), dan Japfa untuk PT Sentosa Utama Lestari terkait produk mereka. "Kami menerima surat dari empat distributor menyatakan bahwa semua beras yang mereka produksi tidak mengandung unsur oplosan, dan sesuai dengan mutu di label. Beras-beras ini sekarang sudah kembali dijual di retail," katanya lagi. Meski demikian, Nining menegaskan uji lab tetap akan berlanjut, dan jika kelak ditemukan pelanggaran mutu atau pemalsuan label, Disperindag setempat akan memberikan peringatan keras kepada distributor.&nbsp;Dia menuturkan, jika tidak ada perubahan signifikan, sanksi lanjutan termasuk penarikan produk dan rekomendasi ke Satgas Pangan di Polda Jabar bisa diberlakukan. "Kami punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), jadi bisa masuk ke ranah penindakan," ujar Nining pula. Di luar isu mutu, Nining juga menggarisbawahi risiko domino, yakni gejolak harga jika isu oplosan ini tak dikendalikan. Karena persepsi publik bisa berbalik jadi ketakutan akan kelangkaan dan inflasi pangan. "Kalau distribusi terganggu, atau masyarakat panik, harga bisa melonjak melebihi HET. Karena itu kami terus pantau stok dan bergerak cepat koordinasi dengan Bulog bila suplai terganggu," kata dia, yang menyebut operasi pasar akan jadi langkah berikut jika memang diperlukan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menarik 13 merek beras diduga oplosan, menunggu hasil uji lab untuk memastikan kualitas.

13 Merek Beras Oplosan yang Beredar di Bandung Raya Ditarik Disperindag Jabar, sedang Diuji Lab