<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Waka-BGN-Nanik-1186295070.jpg" alt="Waka BGN Nanik S Deyang bersama salah satu pengawas SPPG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Waka BGN Nanik S Deyang bersama salah satu pengawas SPPG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tangis seorang gadis berjilbab hitam mendadak pecah di tengah forum resmi. Tubuh mungil itu bergetar ketika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memeluknya erat, berusaha menenangkan. &ldquo;Sudah-sudah, jangan menangis. Kamu harus kuat, kamu harus tetap semangat,&rdquo; ucap Nanik, sembari mengelus punggungnya. Gadis itu bernama Nia Hastuti, Pengawas Keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trenggalek Pogalan, Dusun Duwet, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di hadapan pimpinan BGN, Nia seolah menumpahkan semua keluh kesah yang selama ini ia pendam. Peristiwa mengharukan itu terjadi dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Jurutama Masak se-Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo, yang digelar di Sun Hotel, Madiun, akhir pekan lalu. Saat sesi tanya jawab dibuka, Nia memberanikan diri menyampaikan persoalan serius yang mereka hadapi di dapur SPPG. Dengan suara bergetar, ia mengeluhkan tidak adanya ruang istirahat bagi Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan terutama Pengawas Gizi. &ldquo;Kami kasihan sekali dengan Pengawas Gizi kami. Setiap hari terpaksa tidur di lantai, di bawah meja kantor, tanpa kasur. Padahal hampir setiap malam tidak tidur karena harus mengawasi proses masak,&rdquo; ujar Nia sambil menangis. Menurut Nia, persoalan tersebut sudah berkali-kali disampaikan kepada pihak Mitra (Yayasan) pengelola dapur SPPG. Namun, permintaan penyediaan ruang istirahat, perbaikan AC, hingga penggantian peralatan dapur rusak, tak pernah ditindaklanjuti. &ldquo;Alasannya selalu sama, katanya tidak ada dana,&rdquo; ucap Nia, terisak. Keluhan soal minimnya fasilitas tidak hanya datang dari Trenggalek. Beberapa Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dari daerah lain turut menyampaikan pengalaman serupa. Ada yang memang disediakan tempat kos, namun jaraknya jauh dari dapur SPPG. Dewi Nur, Pengawas Gizi Kota Madiun, bahkan mengaku mengalami kecelakaan saat pulang dari tempat tugas pada dini hari. &ldquo;Saat pulang Jumat lalu, saya kecelakaan,&rdquo; ujarnya sambil menangis. Mendengar rangkaian pengaduan tersebut, Nanik Sudaryati Deyang langsung bereaksi tegas. Ia memerintahkan Mahda Pradewa, Koordinator Regional SPPG Jawa Timur, untuk mencatat seluruh Mitra SPPG yang tidak menyediakan ruang istirahat layak dan masih menggunakan peralatan dapur bekas. &ldquo;Catat semua. Mitra yang tidak mau menyiapkan ruang istirahat akan kita suspend,&rdquo; tegas Nanik. Ia bahkan meminta pesan tegas itu disampaikan langsung kepada pemilik Mitra. &ldquo;Bilang sama pemilik, ya, Ibu Waka sudah marah benar malam ini. Saya tutup atau segera bikin kamar!&rdquo; ujarnya lantang. Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Program MBG, Nanik menegaskan bahwa penyediaan ruang istirahat bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kewajiban Mitra. Menurutnya, Mitra juga wajib menyediakan peralatan dapur yang layak dan segera menggantinya jika rusak. &ldquo;Mitra sudah menerima sekitar Rp6 juta per hari. Jangan enak-enakan. Mitra harus bertanggung jawab,&rdquo; tandasnya. Peristiwa malam itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh menu dan distribusi, tetapi juga oleh perlindungan dan kesejahteraan para petugas yang bekerja di balik dapur.

“Sudah-sudah, jangan menangis. Kamu harus kuat, kamu harus tetap semangat,” ucap Nanik, sembari mengelus punggungnya.

Dengar Keluhan Pengawas SPPG, Waka BGN Minta Mitra Wajib Siapkan Ruang Istirahat dan Fasilitas Baru 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/IMG-20250131-WA0018-3754422280.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara secara resmi dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Senin (24/2). Dalam informasi yang beredar, sejumlah nama santer dikabarkan bakal menjadi calon bos Danantara yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Wakil Presiden Direktur PT TBS energi Utama Tbk (TOBA) Pandu Sjahrir, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria. Rosan Roeslani disebut-sebut akan menjabat sebagai CEO Danantara. Lalu Chief Investment Officer (CIO) dijabat oleh Pandu Sjahrir, dan Chief Operation Officer (COO) Danantara dijabat oleh Dony Oskaria. Tak hanya itu, Prabowo dikabarkan juga akan menunjuk Dewan Pengawas atau Komisaris Danantara. Yakni Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota komisaris Danantara. Dari nama-nama di atas, Erick Thohir, Muliaman Hadad, Rosan Roeslani, Pandu Sjahrir, dan Dony Oskaria tampak hadir dalam acara penandatanganan dua aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPI Danantara. Secara detail, peraturan itu terdiri dari PP Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Serta Keppres tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis pukul 10.30, dua aturan yang diterbitkan Prabowo tersebut belum dapat diakses oleh publik. Salinannya belum diunggah di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, yakni&nbsp;jdih.setneg.go.id. Untuk diketahui, Danantara dibentuk dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mirip dengan model Temasek di Singapura dan Khazanah Berhad di Malaysia. Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund atau pengelola aset dengan dana kelolaan awal USD 900 miliar atau setara dengan Rp 9.429,8 triliun (Rp 15.716 per USD). Bahkan, Prabowo sendiri berencana untuk mengucurkan senilai USD 20 miliar atau setara Rp 326 triliun dari hasil efisiensi anggaran sebagai modal investasi. Nantinya, Danantara akan menggabungkan 7 BUMN yang beraset jumbo. Di antaranya adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Selain perbankan, Danantara juga akan menaungi perusahaan pelat merah di bidang energi dan telekomunikasi. Meliputi PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dalam informasi yang beredar, sejumlah nama santer dikabarkan bakal menjadi calon bos Danantara yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto

Nama Rosan Roeslani hingga Pandu Sjahrir Disebut Bakal Jadi Calon Bos Danantara, Erick Thohir jadi Pengawas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/logistik-pemilu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ) memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi munculnya konflik horizontal saat pencoblosan nanti.  "Terkait pencoblosan kami sudah ada indeks kerawanan. Kami juga akan menyusun TPS rawan, nanti 5 hari jelang hari H baru terdeteksi. Sekarang baru on proses," kata Amir Nashiruddin, Komisioner Bidang Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu DIJ kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/04/2019/banyak-mahasiswa-di-jogja-kecele-urus-formulir-a5/">JawaPos.com</a>, Rabu (10/4).  Hasil deteksi TPS rawan itu nantinya akan disampaikan ke stakeholder terkait. Termasuk petugas kepolisian supaya ada antisipasi lebih.  Ketua Bawaslu DIJ, Bagus Sarwono menambahkan, pihaknya akan melibatkan setidaknya 15.448 orang untuk melakukan pengawasan saat pencoblosan nanti. "Harapannya bisa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/04/2019/amien-rais-di-dalam-diri-prabowo-ada-dna-tiga-bung/">mengawasi proses demokrasi</a> kita nanti," katanya.  Pihaknya juga kerja sama dengan mahasiswa yang berjumlah sekitar 200 orang dalam pengawasan ke desa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/04/2019/amien-rais-di-dalam-diri-prabowo-ada-dna-tiga-bung/">rawan politik uang.</a> Selain itu juga dibantu pengawas pemilu sekitar 589 orang.  Dalam pemantauan yang dilakukan yakni mengawasi seluruh tahapan. Pengawas pemilu nanti berhak mendapat informasi selama kebutuhan itu untuk informasi publik. "Kewajiban pengawas pemilu jelas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/04/2019/amien-rais-di-dalam-diri-prabowo-ada-dna-tiga-bung/">mematuhi aturan KPU</a> dan menyampaikan laporan ke Bawaslu. Kami juga terus koordinasi dengan kepolisian," ucapnya.

15.448 Pengawas Dilibatkan, TPS Rawan di Jogja Dipetakan

pengawas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengawas

Berita Terkini

Dengar Keluhan Pengawas SPPG, Waka BGN Minta Mitra Wajib Siapkan Ruang Istirahat dan Fasilitas Baru

Nama Rosan Roeslani hingga Pandu Sjahrir Disebut Bakal Jadi Calon Bos Danantara, Erick Thohir jadi Pengawas

15.448 Pengawas Dilibatkan, TPS Rawan di Jogja Dipetakan

Download Aplikasi JawaPos.com