<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/dewas-kpk-berharap.jpg" alt="STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengawal tahanan (waltah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial TK divonis bersalah karena dinilai terbukti menerima uang dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat, terkait kode etik KPK.  "Diberhentikan tidak dengan hormat, (diduga menerima) Rp 300 ribu," kata Anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono kepada JawaPos.com, Senin (21/12).  Dalam sidang yang dipimpin Anggota Dewas Hardjono, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pemecatan terhadap TK. TK diputus bersalah karena kedapatan menerima uang senilai Rp 300 ribu dari eks Menpora Imam Nahrawi, saat kasusnya bergulir di tingkat penyidikan.  Hal ini pun dibenarkan oleh Anggota Dewas KPK, Albertina Ho. "Betul," singkat Albertina.  Dalam sidang etik ini, majelis telah memeriksa beberapa saksi untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan TK. Untuk Imam Nahrawi sendiri telah membantah memberikan uang terhadap TK.  "Dia sudah di BAP oleh pihak Lapas dan tidak mengakui (beri uang ke TK-Red)," jelas Hardjono.  Terpisah, menanggapi hal ini, pengacara Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zaenab membantah adanya pemberian uang tersebut.  "Sama sekali saya tidak pernah tahu ada masalah demikian, apakah benar ada pemberian uang dari Pak Imam kepada Waltah? saya tidak yakin akan hal itu, karena setahu saya selama ini Pak Imam tidak pegang uang selama di Rutan (sesuai aturan Rutan)," jelas Zaenab.  Hal ini karena menurutnya, untuk kebutuhan makan, sudah tersedia dari Rutan dan dapat kiriman makanan dari keluarga saat jadwal kunjungan atau besuk.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/09/2020/terbukti-melanggar-kode-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dijatuhkan-sanksi/">Terbukti Melanggar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhkan Sanksi</a>    Putusan etik ini merupakan penjatuhan yang keempat oleh Dewas KPK. Setelah sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua WP KPK Yudi Purnomo dan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat, Aprizal. Mereka telah disidangkan oleh dewas dalam kasus dugaan etik yang berbeda.  Dalam putusan etik terhadap Firli Bahuri. Dia terbukti melanggar kode etik lantaran bergaya hidup mewah dengan menumpangi helikopter jenis limousine dalam perjalanannya menuju Baturaja, Sumatera Selatan. Firli dijatuhkan sanksi ringan atas perbuatannya.  "Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Karena tidak mengindahkan kewajiban, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/9).  Firli dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, sanksi teguran tertulis dua berlaku selama enam bulan. Firli dinilai, tidak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi maupun pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.  "Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi," tukas Tumpak.  Sementara itu, Yudi Purnomo Harahap dijatuhkan sanksi ringan berupa SP 1 oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Yudi dihukum sanksi tertulis selama tiga bulan sebagaimana Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.  Yudi melanggar kode etik terkait pernyataannya di media massa saat WP KPK melakukan pembelaan soal pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri. Yudi pun dilaporkan oleh rekan kerjanya ke Dewas KPK.  Dia diduga melakukan penyebaran informasi tidak benar, melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020.  Kemudian, mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas KPK) Aprizal terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Aprizal dijatuhi sanksi ringan berupa terguran lisan oleh majelis etik Dewan Pengawas KPK.  Aprizal melanggar kode etik dan pedoman perilaku "Sinergi" pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.  Pelanggaran kode etik terhadap Azprizal bermula saat OTT di lingkungan Kemendikbud yang juga menyeret Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Rabu (20/5). Direktorat Pengaduan Masyarakat berada dalam posisi melakukan pencarian informasi, pendalaman hingga verifikasi informasi yang diterima.  Pada saat yang sama, Inspektorat Jenderal Kemendikbud juga sedang melakukan fungsi pengawasan internal, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kemudian meminta pendampingan KPK. Namun, kondisi berubah ketika ada instruksi agar sejumlah pejabat di Kemendikbud dan UNJ dibawa ke kantor KPK.  Tim lalu diperintahkan menjemput orang-orang dari Kemendikbud dan UNJ, saat itu menuju lokasi pada sekitar pukul 23.00-24.00 WIB pada hari yang sama. Namun KPK menyerahkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya, lantaran dinilai tidak ada keterlibatan penyelenggara negara.  Lantas Polda Metro Jaya kemudian menghentikan perkara tersebut, karena diklaim tidak menemukan unsur tindak pidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PL0iWS1l35U

Diduga Terima Duit dari Imam Nahrawi, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-waluyo-pengawal-tahanan-senior-kpk-dampingi-tokoh-tokoh-besar_m_195864.jpeg" alt="Waluyo pengawal Tahanan KPK (baju putih) saat mengawal saksi dalam persidangan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Waluyo pengawal Tahanan KPK (baju putih) saat mengawal saksi dalam persidangan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta</figcaption>
</figure>Pengawal tahanan (waltah) punya peran sentral dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Risiko dan tantangan petugas waltah pun hampir sama dengan yang dihadapi tim inti penindakan. Termasuk ancaman nonteknis yang berbau magis. AGUS DWI PRASETYO, Jakarta --- RUANG sidang Koesoemah Atmadja Pengadilan Tipikor Jakarta masih terlihat sepi. Hanya segelintir orang yang berada di dalam ruangan. Mereka tampak sibuk memelototi layar gadget masing-masing. Senin (19/2) itu jarum jam dinding di atas pintu masuk ruang sidang sisi dalam menunjuk pukul 09.45. Tepat pukul 10.00, ruang sidang dengan cat indoor dominan kombinasi cokelat tua dan cokelat muda tersebut baru terlihat riuh. Keluarga dan pendukung terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto (Setnov) mulai berdatangan. Mereka berjejal duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu. Istri Setnov, Deisti Astriani Tagor, memilih duduk di deretan kursi terdepan, dekat muka ruang sidang. Posisi itu jadi favorit Deisti sejak sidang pertama Setnov, 13 Desember 2017. Semenit kemudian, dari ambang pintu ruang sidang, Setnov muncul. Dia mengenakan setelan batik cokelat dan celana kain hitam. Kehadiran Setnov membuat suasana sidang semakin ramai. Beberapa pengunjung dan awak media beringsut ke arah Setnov. Mayoritas ingin mengabadikan sosok mantan ketua DPR tersebut dengan menggunakan kamera masing-masing. Dua orang berbadan tegap terlihat berada di samping Setnov. Keduanya menempel rapat-rapat tubuh mantan ketua umum Partai Golkar itu. Mereka juga membuka jalan bagi Setnov agar bisa menuju muka sidang yang disesaki pengunjung dan awak media Salah satu pengawal Setnov adalah Waluyo. Koordinator administrasi penuntutan KPK itu bertugas memastikan terdakwa seperti Setnov hadir tepat waktu. Tugas pokok itu dia emban sejak 2015. Dia mengoordinasi 16 pegawai KPK dengan job desk yang sama. Sebelum menjabat posisi itu, pria yang genap berusia 50 pada tahun ini tersebut merupakan petugas waltah pertama di KPK. Di kalangan waltah KPK, Waluyo terbilang paling senior. Karena itu, meski saat ini tidak lagi menjadi waltah, untuk kasus yang menyeret tokoh-tokoh besar seperti Setnov, dia tetap menjadi andalan. ''Masuk 2005, cuma saya sendiri (waltah KPK),'' tutur Waluyo saat berbincang dengan Jawa Pos. Sebelum menjadi pegawai KPK, pria berkulit sawo matang tersebut merupakan staf bagian umum di Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lembaga negara itu sudah dibubarkan seiring lahirnya KPK. Menjadi waltah lembaga superbodi tidak pernah tebersit dalam pikiran Waluyo. Dia sempat ngeri saat awal-awal berurusan dengan tahanan KPK. Kala itu, Waluyo langsung bertugas menjemput tahanan kasus korupsi, baik di rumah tahanan negara (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas), maupun rumah pribadi. ''Pasien'' pertama Waluyo adalah mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Pada 2005, proses hukum Puteh masuk persidangan. Puteh didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov asal Rusia senilai Rp 12,6 miliar. Nilai pengadaan itu dianggap terlalu tinggi. Sebab, sebelumnya TNI-AL membeli helikopter dengan tipe yang sama seharga Rp 6,5 miliar. ''Waktu itu (Puteh) jarang di rutan, tapi di rumah sakit daerah Thamrin (Jakarta Pusat). Jadi, jemput di rumah sakit,'' ungkap bapak dua anak tersebut. ''Awalnya ngeri (mengawal tahanan KPK). Tapi, setelah kerja di situ (KPK), enjoy saja,'' imbuh Waluyo dengan suara berat. Sampai saat ini, sudah puluhan tahanan KPK yang dikawal Waluyo. Mayoritas adalah tokoh besar. Antara lain, Anas Urbaningrum (mantan ketua umum Partai Demokrat), Aulia Pohan (mantan deputi gubernur Bank Indonesia), serta Djoko Susilo (mantan Kakorlantas Polri). Berbeda dengan posisi koordinator administrasi penuntutan, tugas sebagai waltah memang lebih menantang. Sebab, waltah sering bersinggungan langsung dengan tahanan dan pendukungnya. Misalnya, saat mengawal Puteh dalam sidang. Waluyo tidak jarang bergesekan dengan pendukung pejabat yang sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 2009 tersebut. Risiko gesekan dengan pendukung itu paling sering dihadapi Waluyo selama menjadi waltah. Bahkan, lebih dari dua tahun tugas itu diemban sendirian. Pada tahun ketiga dia bertugas, baru ada backup pengawal dari personel Brimob. ''Yang jelas, niat saya kerja. Orang-orang (pendukung fanatik) begitu kalau dimusuhi, malah ngantem (memukul),'' ujar pria yang tinggal di Bekasi itu. Bukan hanya gesekan, ada risiko lain dari pendukung yang kerap mengancam. Bahkan lebih ekstrem. Yakni, serangan klenik atau ilmu hitam. Pengalaman magis itu beberapa kali dialami Waluyo. Salah satunya ketika mengawal Syaukani Hasan Rais, mantan bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dalam sidang kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu pada 2007. Waluyo menceritakan, kala itu pintu ruang sidang diduga diberi rajah atau jimat oleh pendukung ayah Rita Widyasari (bupati Kukar yang kini juga tersangka KPK) tersebut. Aki&shy;batnya, pengunjung sidang, terutama petugas KPK, yang melewati pintu itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang ganjil yang masuk ke dalam tubuh. ''Rasanya mak jleb, masuk ke bawah,'' ujarnya mengingat kejadian magis itu. Setelah ditelusuri, serangan magis tersebut diduga berasal dari salah satu pegiat supranatural ternama tanah air. Pengalaman serupa pernah dirasakan Waluyo ketika mengawal mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. ''Tapi, modelnya (rajah) tidak ditonjolkan. Hanya, kalau dirasa, ada,'' tutur pria berkumis tebal itu. Meski demikian, mayoritas tahanan KPK bersikap baik selama dikawal Waluyo. Bahkan, ada yang sampai ''ketagihan'' dengan pelayanan pria kelahiran Kota Madiun tersebut. Mantan bendahara umum (Bendum) Partai Demokrat M. Nazaruddin, misalnya, sampai tidak mau keluar rutan apabila yang menjemput bukan Waluyo. ''Kalau yang jemput selain saya, bisa dua jam nggak mau keluar rutan,'' celetuknya lantas tertawa. Waluyo pun punya resep khusus dalam melayani para tahanan KPK. Pada awal-awal masuk kendaraan tahanan, dia selalu membuat kesepakatan dengan tahanan. ''Saya bilang, 'Bapak, kalau Bapak baik, sopan, saya akan lebih baik. Tapi, kalau Bapak neko-neko, saya akan lebih bisa neko-neko,''ujarnya. ''Makanya mulai awal sampai akhir gampang proses penjemputannya," imbuhnya, lantas tersenyum. Meski tugasnya berisiko, Waluyo menyatakan tidak khawatir dengan keselamatan pribadi maupun keluarga. Kuncinya, selalu bekerja dengan baik dan tidak neko-neko. Juga, selalu menjaga integritas. Misalnya, menolak pemberian hadiah atau janji dari tahanan atau pihak-pihak lain. ''Kalau panjang umur, saya mau (bertugas di KPK) sampai pensiun 2024,'' ungkap penggemar bulu tangkis itu.&nbsp;

Cerita Waluyo, Pengawal Tahanan Senior KPK, Dampingi Tokoh-Tokoh Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-waluyo-kena-serangan-klenik-saat-kawal-sidang-bupati-kukar_m_1521007359_195821.jpeg" alt="Koordinator administrasi penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo (50), Jakarta. Sebelumnya Waluyo merupakan petugas pengawal tahanan (waltah) pertama di KPK." width="100%">
<figcaption>Koordinator administrasi penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo (50), Jakarta. Sebelumnya Waluyo merupakan petugas pengawal tahanan (waltah) pertama di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebagai pengawal tahanan (waltah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan hanya gesekan dengan pendukung tahanan saja yang dialami Waluyo. Ada risiko lain dari pendukung yang kerap mengancam. Bahkan lebih ekstrem yakni, serangan klenik atau ilmu hitam. Pengalaman magis itu beberapa kali dialami waltah pertama di KPK itu. Salah satunya ketika mengawal Syaukani Hasan Rais, mantan bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dalam sidang kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu pada 2007. Waluyo menceritakan, kala itu pintu ruang sidang diduga diberi rajah atau jimat oleh pendukung ayah Rita Widyasari (bupati Kukar yang kini juga tersangka KPK) tersebut. Akibatnya, pengunjung sidang, terutama petugas KPK, yang melewati pintu itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang ganjil yang masuk ke dalam tubuh. &ldquo;Rasanya mak jleb, masuk ke bawah,&rdquo; ujarnya mengingat kejadian magis itu, dikutip dari JawaPos, Rabu (14/3). Setelah ditelusuri, serangan magis tersebut diduga berasal dari salah satu pegiat supranatural ternama tanah air. Pengalaman serupa pernah dirasakan Waluyo ketika mengawal mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. &ldquo;Tapi, modelnya (rajah) tidak ditonjolkan. Hanya, kalau dirasa, ada,&rdquo; tutur pria berkumis tebal itu. Meski demikian, mayoritas tahanan KPK bersikap baik selama dikawal Waluyo. Bahkan, ada yang sampai &lsquo;ketagihan&rsquo; dengan pelayanan pria kelahiran Kota Madiun tersebut. Mantan bendahara umum (Bendum) Partai Demokrat M. Nazaruddin, misalnya, sampai tidak mau keluar rutan apabila yang menjemput bukan Waluyo. &ldquo;Kalau yang jemput selain saya, bisa dua jam nggak mau keluar rutan,&rdquo; celetuknya lantas tertawa. Waluyo pun punya resep khusus dalam melayani para tahanan KPK. Pada awal-awal masuk kendaraan tahanan, dia selalu membuat kesepakatan dengan tahanan. &ldquo;Saya bilang, &rsquo;Bapak, kalau Bapak baik, sopan, saya akan lebih baik. Tapi, kalau Bapak neko-neko, saya akan lebih bisa neko-neko,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Makanya mulai awal sampai akhir gampang proses penjemputannya,&rdquo; imbuhnya pencinta bulutangkis itu, lantas tersenyum. Meski tugasnya berisiko, Waluyo menyatakan tidak khawatir dengan keselamatan pribadi maupun keluarga. Kuncinya, selalu bekerja dengan baik dan tidak neko-neko. Juga, selalu menjaga integritas. Misalnya, menolak pemberian hadiah atau janji dari tahanan atau pihak-pihak lain. &ldquo;Kalau panjang umur, saya mau (bertugas di KPK) sampai pensiun 2024,&rdquo; ungkap Waluyo yang kini bertugas sebagai Koordinator Administrasi Penuntutan KPK.

Cerita Waluyo, Kena Serangan Klenik Saat Kawal Sidang Bupati Kukar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkenalan-dengan-waluyo-waltah-senior-kpk-dampingi-tokoh-tokoh-besar_m_1521007316_195818.jpeg" alt="Koordinator administrasi penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo (50), Jakarta. Sebelumnya Waluyo merupakan petugas pengawal tahanan (waltah) pertama di KPK." width="100%">
<figcaption>Koordinator administrasi penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo (50), Jakarta. Sebelumnya Waluyo merupakan petugas pengawal tahanan (waltah) pertama di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ruang sidang Koesoemah Atmadja Pengadilan Tipikor Jakarta masih terlihat sepi. Hanya segelintir orang yang berada di dalam ruangan. Mereka tampak sibuk memelototi layar gawai masing-masing. Senin (19/2) itu jarum jam dinding di atas pintu masuk ruang sidang sisi dalam menunjuk pukul 09.45. Tepat pukul 10.00, ruang sidang dengan cat indoor dominan kombinasi cokelat tua dan cokelat muda tersebut baru terlihat riuh. Keluarga dan pendukung terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto (Setnov) mulai berdatangan. Mereka berjejal duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu. Istri Setnov, Deisti Astriani Tagor, memilih duduk di deretan kursi terdepan, dekat muka ruang sidang. Posisi itu jadi favorit Deisti sejak sidang pertama Setnov, 13 Desember 2017. Semenit kemudian, dari ambang pintu ruang sidang, Setnov muncul. Dia mengenakan setelan batik cokelat dan celana kain hitam. Kehadiran Setnov membuat suasana sidang semakin ramai. Beberapa pengunjung dan awak media beringsut ke arah Setnov. Mayoritas ingin mengabadikan sosok mantan ketua DPR tersebut dengan menggunakan kamera masing-masing. Dua orang berbadan tegap terlihat berada di samping Setnov. Keduanya menempel rapat-rapat tubuh mantan ketua umum Partai Golkar itu. Mereka juga membuka jalan bagi Setnov agar bisa menuju muka sidang yang disesaki pengunjung dan awak media. Salah satu pengawal Setnov adalah Waluyo. Waluyo yang kini menjadi koordinator administrasi penuntutan KPK itu bertugas memastikan terdakwa seperti Setnov hadir tepat waktu. Tugas pokok itu dia emban sejak 2015. Dia mengkoordinasikan 16 pegawai KPK dengan deskripsi kerja yang sama. Sebelum menjabat posisi itu, pria yang genap berusia 50 pada tahun ini tersebut merupakan petugas waltah (pengawal tahananan) pertama di KPK. Di kalangan waltah KPK, Waluyo terbilang paling senior. Karena itu, meski saat ini tak lagi menjadi waltah, untuk kasus yang menyeret tokoh-tokoh besar seperti Setnov, dia tetap menjadi andalan. &ldquo;Masuk 2005, cuma saya sendiri (waltah KPK),&rdquo; tutur Waluyo dikutip dari JawaPos, Rabu (14/3). Sebelum menjadi pegawai KPK, pria berkulit sawo matang tersebut merupakan staf bagian umum di Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lembaga negara itu sudah dibubarkan seiring lahirnya KPK. Menjadi waltah lembaga superbodi tidak pernah tebersit dalam pikiran Waluyo. Dia sempat ngeri saat awal-awal berurusan dengan tahanan KPK. Kala itu, Waluyo langsung bertugas menjemput tahanan kasus korupsi, baik di rumah tahanan negara (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas), maupun rumah pribadi. Pasien pertama Waluyo adalah mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Pada 2005, proses hukum Puteh masuk persidangan. Puteh didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov asal Rusia senilai Rp 12,6 miliar. Nilai pengadaan itu dianggap terlalu tinggi. Sebab, sebelumnya TNI-AL membeli helikopter dengan tipe yang sama seharga Rp 6,5 miliar. &ldquo;Waktu itu (Puteh) jarang di rutan, tapi di rumah sakit daerah Thamrin (Jakarta Pusat). Jadi, jemput di rumah sakit,&rdquo; ungkap bapak dua anak tersebut. &ldquo;Awalnya ngeri (mengawal tahanan KPK). Tapi, setelah kerja di situ (KPK), enjoy saja,&rdquo; imbuh Waluyo. Sampai saat ini, sudah puluhan tahanan KPK yang dikawal Waluyo. Mayoritas adalah tokoh besar diantaranya, Anas Urbaningrum (mantan ketua umum Partai Demokrat), Aulia Pohan (mantan deputi gubernur Bank Indonesia), serta Djoko Susilo (mantan Kakorlantas Polri). Berbeda dengan posisi koordinator administrasi penuntutan, tugas sebagai waltah memang lebih menantang. Sebab, waltah sering bersinggungan langsung dengan tahanan dan pendukungnya. Misalnya, saat mengawal Puteh dalam sidang. Waluyo tidak jarang bergesekan dengan pendukung pejabat yang sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 2009 tersebut. Risiko gesekan dengan pendukung itu paling sering dihadapi Waluyo selama menjadi waltah. Bahkan, lebih dari dua tahun tugas itu diemban sendirian. Pada tahun ketiga dia bertugas, baru ada dukungan pengawal dari personel Brimob. &ldquo;Yang jelas, niat saya kerja. Orang-orang (pendukung fanatik) begitu kalau dimusuhi, malah ngantem (memukul),&rdquo; ujar pria yang tinggal di Bekasi itu.

Berkenalan dengan Waluyo, Waltah Senior KPK Dampingi Tokoh-Tokoh Besar