<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_TIANG-MONOREL-MENJADI-VERTIKAL-GARDEN_HANUNG-HAMBARA_24112025-6-1739621816.jpg" alt="Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel) dimulai hari ini (14/1). Demi memastikan pekerjaan itu berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengatur arus lalu-lintas (lalin). Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan arus lalin di sekitar lokasi pembongkaran tiang monorel tetap terkendali. Mengingat pekerjaan itu dilaksanakan malam hari setelah kepadatan arus lalin berkurang. Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalin yang bisa diterapkan situasional. &rsquo;&rsquo;Rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat, (rekayasa lalin) situasional saja,&rdquo; kata Komarudin. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyampaikan bahwa rekayasa lalin tidak akan dilakukan selama arus masih lancar dan normal. Namun demikian, jajarannya tetap bertugas di lokasi pembongkaran tiang monorel guna mengantisipasi kenaikan volume kendaraan dan potensi gangguan terhadap arus lalin. &rsquo;&rsquo;Sesuai rencana personel kami siapkan untuk pengamanan,&rdquo; ungkap Komarudin. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan bahwa pembongkaran tiang monorel akan dimulai hari ini. Keputusan itu diambil karena PT Adhi Karya tidak kunjung membongkar tiang-tiang tersebut meski proyek pembangunan monorel sudah berhenti dan tidak lagi dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta. &rsquo;&rsquo;Sudah kami surati dari dulu-dulu (PT Adhi Karya, Red), pokoknya kami bongkar. Dan mohon doanya mudah-mudahan berjalan lancar,&rdquo; kata Pramono.

Polda Metro Jaya kerahkan personel untuk atur arus lalu lintas saat pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said. Pengamanan tetap lancar

Bongkar Tiang Monorel di Kuningan Malam Hari, Polda Metro Jaya Bantu Pengaturan Lalu-lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/truk-euro-4-560x390-1.jpg" alt="Ilustrasi: Pembatasan truk sumbu tiga di hari raya Idul Fitri (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pembatasan truk sumbu tiga di hari raya Idul Fitri (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasional angkutan barang mendapat pengaturan tambahan selama periode arus balik Lebaran 2023. Berdasar surat keputusan bersama (SKB), pengaturan lalu lintas (lalin) angkutan barang yang diperpanjang hingga Jumat, 28 April 2023, pukul 24.00. Keputusan itu mendapat dukungan penuh dari PT Jasa Marga. Pengaturan itu dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, angkutan jalan, mengoptimalkan penggunaan, dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional, termasuk jalan tol. "Jasa Marga siap mendukung penambahan waktu pengaturan lalu lintas angkutan barang yang semula berakhir pada Rabu, 26 April 2023, pukul 08.00 WIB diperpanjang hingga Jumat, 28 April 2023, pukul 24.00 WIB," ujar ​Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam siaran pers yang dikutip dari Antara, Rabu (26/4). Selanjutnya, kata Lisye Octaviana, pengaturan pembatasan kendaraan angkutan barang dilanjutkan sesuai dengan SKB antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Polri. Yaitu, berlaku mulai Sabtu, 29 April 2023, pukul 00.00 WIB sampai dengan Selasa, 2 Mei 2023, pukul 08.00 WIB, di ruas jalan tol yang telah ditetapkan dalam SKB sebelumnya. Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Polri telah menandatangani SKB Nomor KP-DRJD 2617 Tahun 2023 dan SKB/49/IV/2023 Tanggal 25 April 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H. SKB itu merupakan tambahan SKB yang telah diterbitkan pada 5 April 2023 untuk menambah pengaturan lalu lintas di tanggal-tanggal yang belum ditetapkan sebelumnya. Pengaturan lalu lintas angkutan barang akan berlaku di ruas jalan tol sebagai berikut: 1. DKI Jakarta &ndash; Banten: Jakarta &ndash; Tangerang &ndash; Merak. 2. DKI Jakarta dan Jawa Barat: a) Jakarta &ndash; Bogor &ndash; Ciawi &ndash; Cigombong; b) Cigombong &ndash; Cibadak (Fungsional); c) Bekasi &ndash; Cawang &ndash; Kampung Melayu, dan d) Jakarta &ndash; Cikampek. &nbsp;3. Jawa Barat: a) Cikampek &ndash; Purwakarta &ndash; Padalarang &ndash; Cileunyi; b) Cikampek &ndash; Palimanan &ndash; Kanci; c) Jakarta &ndash; Cikampek II Selatan (Fungsional) d) Cileunyi &ndash; Cimalaka; dan e) Cimalaka &ndash; Dawuan (Fungsional); &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567767/arus-balik-penyeberangan-dari-bakauheni-menuju-merak-alami-peningkatan">Arus Balik, Penyeberangan dari Bakauheni Menuju Merak Alami Peningkatan</a> 4. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci &ndash; Pejagan; 5. Jawa Tengah: a) Pejagan &ndash; Pemalang &ndash; Batang &ndash; Semarang b) Krapyak &ndash; Jatingaleh, (Semarang) c) Jatingaleh &ndash; Srondol, (Semarang) d) Jatingaleh &ndash; Muktiharjo, (Semarang) e) Semarang &ndash; Solo &ndash; Ngawi f) Semarang &ndash; Demak; dan g) Yogyakarta &ndash; Solo (Fungsional).

Operasional angkutan barang mendapat pengaturan tambahan selama periode arus balik Lebaran 2023. Berdasar SKB, angkutan barang belum boleh.

Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang Diperpanjang, Jasa Marga Beri Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kecelakaan.jpg" alt="Kondisi bus mini yang mengalami kecelekaan di jalan raya Solo-Wonogiri, Dusun Nangger, Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Sabtu (14/1). (IWAN ADI L/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Kondisi bus mini yang mengalami kecelekaan di jalan raya Solo-Wonogiri, Dusun Nangger, Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Sabtu (14/1). (IWAN ADI L/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggunaan ponsel ketika berkendara sering dianggap sepele oleh beberapa pengemudi. Alhasil, konsentrasi pengemudi terkadang dapat terganggu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.  Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi menyatakan, saat ini belum ada sanksi tegas kepada pengendara yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Padahal, praktik tersebut jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang.  Berdasarkan data Asosiasi Jalan Tol, pada 2018 lalu, telah terjadi 1.135 kecelakaan di jalan tol, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.075 kecelakaan. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), faktor manusia menjadi penyebab yang paling tinggi prosentasenya, yaitu sebesar 80 sampai 90 persen.  Menurut Cris, salah satu faktor kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan adalah penggunaan ponsel ketika berkendara. Karena itu, pihaknya mengusulkan untuk pemasangan alat deteksi penggunaan ponsel bagi seluruh pengemudi untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.  "Saya rasa perlu untuk dipasang suatu alat deteksi penggunaan ponsel pada kendaraan untuk mencegah supaya pengemudi tidak menggunakan ponsel saat berkendara mengingat saat ini begitu masif penggunaan ponsel,” ujar Cris Kuntadi saat memimpin rapat bersama perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (9/5).  Selain itu, Cris juga menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan ponsel ketika berkendara. Sosialisasi dapat dilakukan melakukan iklan layanan masyarakat atau spanduk.  “Saya juga menghimbau kepada Kepolisian untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi tegas kepada pengemudi yang kedapatan menggunakan ponsel ketika berkendara,” tutupnya.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."  Sementara, pasal 238 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Kemenhub: Perlu Sanksi Tegas Bagi Pengendara yang Gunakan Ponsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sejumlah-ruas-jalan-menuju-monas-ditutup-sejak-pukul-1500_m_.jpg" alt="Sejumlah jalan akan ditutup saat Munajat 212 di Monas" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jalan akan ditutup saat Munajat 212 di Monas</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Lembaga Dakwah Front dan Majelis Taklim se-Jabodetabek akan menggelar Munajat 212&nbsp;di kawasan Monas, Kamis (21/2) malam. Guna menunjang acara sejumlah jalan akan ditutup sementara, khususnya di sekitar kawasan Monas.&nbsp; Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjelaskan, acara akan digelar&nbsp;pukul 18.00-23.00 WIB. Namun penutupan jalan akan dilakukan&nbsp;sebelum waktu tersebut. "Direncanakan penutupan dan pengalihan arus sudah mulai dilaksanakan pada 15.00 WIB. Karena diperkirakan massa akan bergerak ke Monas setelah melaksanakan Salat Ashar," tuturnya ketika dikonfirmasi, Kamis (21/2). Sigit pun menjelaskan akan menutup atau mensterilkan jalan-jalan utama penyambung ke kawasan Monas. Sehingga, masyarakat&nbsp;ddimbau untuk menghindari beberapa ruas jalan yang ditutup. "Jalan yang rencananya akan di tutup atau steril sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara, sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Veteran," terangnya. Sebagai informasi, hasil rapat dengan pihak lalu lintas Polda Metro Jaya pun akan ada 133 personel yang diturunkan. Mereka&nbsp;ini akan ditempatkan di 22 titik ploting sesuai dengan arahan yang diberikan. Beriku pengaturan lalu lintas menuju Monas selama kegiatan berlangsung: 1. Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara dibelokan ke kanan ke Jalan Perwira; 2. Arus lalin dari Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Merdeka Timur, bila massa kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha; 3. Arus lalin dari arah Hayam Wuruk yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokan kiri ke Jalan Juanda; 4. Arus lalin dari arah Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Lampu Merah Harmoni; 5. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemulian diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis, apabila massa kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha; 6. Arus lalin dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokan ke kiri maupun ke kanan, ke arah Jalan Abdul Muis maupun Jalan Fachrudin; 7. Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokan ke kanan Jalan Gajah Mada.

Sejumlah Ruas Jalan Menuju Monas Ditutup Sejak Pukul 15.00

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tak-bisa-asal-asalan-bangun-polisi-tidur-ternyata-ada-aturannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pembuatan polisi tidur tak boleh asal-asalan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pembuatan polisi tidur tak boleh asal-asalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi tidur atau biasa disebut speed ramp dan speed bump sudah tidak asing keberadaannya, terutama di jalan-jalan perkampungan. Namun ternyata pembangunannya tidak bisa sembarangan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menjelaskan bahwa speed bump dan speed ramp telah diatur dalam aturan marka jalan. Sigit ingin polisi tidur tidak hanya berfungsi memperlambat kendaraan, tapi aspek keamanan dapat teraplikasikan. "Kita kan sering menemukan materi untuk pembuatannya macam-macam, ada yang pakai potongan bahan bekas ada yang cor semen karenanya kami mengimbau kepada masyarakat proses pembangunan itu sendiri tidak membahayakan," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/2). Sigit meminta agar ke depannya masyarakat dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan di tingkat kecamatan untuk membuat speed bump. Agar materialnya terbentuk dengan ideal dan sesuai dengan aturan untuk keselamatan para pengguna jalan. "Janganjan yang membangun masyarakat ya, yang dibangun kami pun juga kami evaluasi. Sanksi sejauh ini kami hanya lakukan penyesuaian artinya kami bongkar jika asal. Tidak ada sanksi hukum," ungkapnya. Untuk diketahui dalam Pasal 2 Permenhub 82/2018 , dijelaskan ada tiga jenis polisi tidur yang boleh dibangun di jalanan, yaitu speed bump, speed hump, dan speed table. Polisi tidur jenis speed bump&nbsp;dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam. Jenis polisi tidur ini dibuat dengan ketinggian maksimal 12 sentimeter, lebar bagian atas minimal 15 sentimeter, serta kelandaian 15 persen. Spesifikasi yang harus ditaati dalam membangun polisi tidur speed hump&nbsp;ialah ketinggian harus berkisar antara 5-9 sentimeter, lebar maksimal 39 sentimeter dengan kelandaian 50 persen. Untuk polisi tidur jenis speed table, diperuntukan bagi kawasan penyeberangan dan jalan-jalan lokal yang memiliki batas kecepatan maksimal 40 kilometer per jam.&nbsp;Speed Table&nbsp;harus dibuat dengan ketinggian maksimal 9 sentimeter, lebar 660 sentimeter dan kelandaian 15 persen. Tak hanya itu, seluruh jenis polisi tidur wajib diwarnai dengan kombinasi hitam dan kuning atau putih. Sebelumnya hal ini terunggah lewat akun Instagram Dishub DKI @dishubdkijakarta. Akun tersebut menjelaskan bahwa pembangunan polisi tidur harus seizin tingkat walikota sehingga tidak bisa sembarangan.

Tak Bisa Asal-asalan, Bangun Polisi Tidur Ternyata Ada Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/revitalisasi-3-jpo-jalan-sudirman-akan-ditutup-catat-waktunya_m_.jpg" alt="Desain revitalisasi JPO Gelora Bung Karno" width="100%">
<figcaption>Desain revitalisasi JPO Gelora Bung Karno</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan revitalisasi pada tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman. Tiga JPO tersebut yakni JPO Bundaran Senayan, JPO Polda, dan JPO Gelora Bung Karno (GBK). Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan guna menunjang revitalisasi, akan ada pengaturan lalu lintas. Namun&nbsp;untuk mengurangi kemacetan pengaturan lalin&nbsp;dilakukan saat malam hari yakni pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. "Terjadi pengurangan 2 lajur pada saat pembongkaran dan pemasangan material di masing-masing JPO," tutur Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (2/11). Pasalnya, Sigit menjelaskan awal November telah mulai dilakukan pengerjaan proyek JPO Polda. Sedangkan, untuk JPO Bundaran Senayan pada 4 November yang dilanjutkan 16 November untuk JPO GBK. Sigit menginformasikan untuk pemasangan material JPO akan dilaksanakan pada 11 November untuk JPO Polda, 15 November untuk JPO Bundaran Senayan, dan 27 November untuk JPO Gelora Bung Karno. "Jadi pada 20-21 November dari pukul 23.00 sampai 05.00, Jalan Jenderal Sudirman juga akan ditutup," terang Sigit. Sehingga, penutupan jalan berimbas pada pengalihan jalur lalu lintas. Bagi pengguna jalan dari arah selatan (Blok M) yang akan menuju utara (Harmoni)/barat (Slipi) dialihkan melalui Jalan Pintu Gelora 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-Semanggi-Jalan Jenderal Sudirman. Tidak hanya itu, Dishub pun akan melakukan pengalihan jalur Transjakarta yang biasa melintas di jalur tersebut. Saat pembangunan JPO Polda dan JPO Bundaran Senayan, layanan Transjakarta akan dialihkan ke JPO GBK karena hanya JPO ini yang masih tetap beroperasi. "Saat JPO Gelora Bung Karno dibongkar, penumpang Transjakarta bakal menyeberang dengan cara melalui pelican crossing di sisi Selatan," tandasnya. Untuk seluruh pengguna jalan, Sigit meminta agar dapat menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

Revitalisasi 3 JPO Jalan Sudirman Akan Ditutup, Catat Waktunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-santri-nasional-lalin-sekitar-lapangan-gasibu-bandung-ditutup_m_.jpg" alt="Lalu lintas sekitar Lapangan Gasibu Bandung ditutup untuk mendukung acara Hari Santri Nasional 2018." width="100%">
<figcaption>Lalu lintas sekitar Lapangan Gasibu Bandung ditutup untuk mendukung acara Hari Santri Nasional 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah pusat telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Dalam hal ini Kementerian Agama menggelar acara malam puncak HSN di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (21/10). Dalam acara Malam Puncak Hari Santri 2018 atau Santriversary ini akan menghadirkan tokoh-tokoh yang turut memeriahkan acara tersebut. Bahkan dikabarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir pada pukul 19.00 WIB. Dengan adanya acara Malam puncak HSN di Lapangan Gasibu, maka sekitar lokasi acara termasuk Jalan Diponegoro (Gedung Sate) ditutup sementara hingga acara selesai. Ada pun beberapa ruas yang ditutup diantaranya Jalan Dipinegoro, Jalan Cisangkuy, Jalan Cilaki, dan Jalan Sentot. Satlantas Polrestabes Bandung telah membuat rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas selama acara HSN di Kota Bandung berlangsung. Berikut jalur alternatifnya. - Arah Jalan Supratman ke Jalan Sulanjana, dialihkan ke Jalan Supratman- Citarum-Cisangkuy-Cimandiri-Cilamaya-Diponegoro-Sulanjana. - Jalan Supratman ke Fly Over Pasupati, dialihkan ke Jalan Diponegoro-Sentot-Surapati-Fly Over Pasupati. - Dari Jalan H Djuanda (Dago) ke Jalan Supratman, dialihkan ke Jalan Cilamaya-Banda/Cimandiri-Citarum-Suprtaman. - Arah Utara Jalan Japati ke Jalan Diponegoro, dialihkan ke Jalan Surapati-Pusdai-Supratman-Diponegoro-Citarum. Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Agung Reza Pratidina mengatakan pengalihan arus lalu lintas akan berlangsung sejak pagi, setelah kegiatan olaharaga masyarakat Bandung di Lapangan Gasibu. "Dari jam 10.00 WIB setelah selesai giat olahraga masyarakat hingga malam (acara selesai)," kata Reza via pesan singkat, Minggu (21/10). Untuk diketahui, acara Santriversary akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan tokoh lainnya. Juga akan diberiahkan oleh Sabyan Gambus.

Hari Santri Nasional, Lalin Sekitar Lapangan Gasibu Bandung Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-rekayasa-lalu-lintas-di-sekitaran-sugbk_m_198402.jpeg" alt="Suporter The Jakmania sudah mulai memadati SUGBK" width="100%">
<figcaption>Suporter The Jakmania sudah mulai memadati SUGBK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laga perdana Liga 1 2018 akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (23/3) pada pukul 18.30 WIB nanti. Pertandingan pertama itu akan mempertemukan juara bertahan Bhayangkara FC melawan Persija Jakarta. Melihat ramainya pendukung dari kedua pendukung&nbsp;Bhayangkara FC dan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/22/198056/kiper-timnas-indonesia-u-19-merapat-ke-persija-jakarta" target="_blank">Persija Jakarta</a>, pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitaran SUGBK. "Apabila arus yg datang dari arah Semanggi menuju pintu 10 di Jalan Gerbang Pemuda atau dekat TVRI padat, maka jalur tersebut akan ditutup dan dialihkan lurus menuju Manggala Wana Bakti atau ke arah menuju Slipi," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (23/3). Kemudian dari arah Jalan Sudirman atau Bunderan Senayan yang mengarah pintu 1 Plaza Barat, yang melalui Jalan Pintu 2 Senayan akan dialihkan menuju Utara atau kearah Semanggi. Sedangkan arus yang datang melalui Slipi menuju Jalan Layang Farmasi, akan dialihkan lurus menuju ke arah Semanggi. "Lalu arus lalu lintas yang dimulai dari arah Pakubuwono, Kebayoran Baru, menuju Pintu Utama Plaza Barat dialihkan menuju Jalan Hang Tuah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," pungkas Halim.

Polisi Rekayasa Lalu Lintas di Sekitaran SUGBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/biang-macet-jakarta-pusat-perbelanjaan-tak-punya-amdal-lalin_m_154390.jpeg" alt="Kemacetan di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Kemacetan di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak variabel untuk menentukan apa penyebab pasti terjadinya kemacetan di Jakarta. Ada yang menyebutkan jumlah kendaraan terus bertambah signifikan, tapi tidak diimbangin dengan pertambahan ruas jalan. Selain itu, masyarakat lebih suka mengemudi kendaraan pribadi ketimbang menggunakan angkutan publik. Lain halnya dari kajian Indonesian Traffic Watch (ITW). Presedium ITW Edison Siahaan menuding pemicu kemacetan paling parah di ibu kota yakni keberadaan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang dibangun tinggi, tapi tidak disertai dengan Analisi mengenai dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin) yang baik. Padahal Amdal lalin sendiri merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya izin lokasi, IMB dan atau izin mendirikan bangunan khusus. "Hampir semua gedung perkantoran, apalagi pusat perbelanjaan tidak ada memenuhi Amdal Lalin. Mereka jadi biang kerok kemacetan," kata Edison seperti yang diberitakan RMOLJakarta (Jawa Pos Group), Kamis (31/8). Faktanya, kata Edison,kemacetan di sekitar ruas jalan menuju pusat perbelanjaan terasa begitu parah. Belum lagi, parkiran yang sampai meluber ke bahu jalan karena tidak diperhitungkan kebutuhan ruang parkir. Berdasar pantauan JawaPos.com kondisi seperti yang terdapat di Mal Kota Kasablanca, Basura City Mall, Kalibata City, Gandaria City, dan pusat perbelanjaan lainnnya. Padahal, kata Edison, kewajiban memenuhi syarat AMDAL lalu-lintas itu diatur Sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32/2011. Di dalam regulasi itu disebutkan, setiap rencana pembangunan Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak lantas. Aturan itu diperkuat juga dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2011 tentang kewajiban bagi setiap rencana pembangunan Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Pintu masuk dengan bibir jalan sangat dekat sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa," kata Edison. Edison pun mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalulintas (Ditlantas) sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait Amdal Lalin. "Udahlah jangan tutup mata. Para pengusaha jangan mau untungnya saja. Ini toh demi kepentingan dan kebaikan bersama," kata Edison.

Biang Macet Jakarta: Pusat Perbelanjaan Tak Punya Amdal Lalin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sistem-ganjil-genap-diperluas-hingga-kuningan_m_150793.jpeg" alt="Kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem pengaturan lalu lintas ganjil genap yang diberlakukan di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin dan Gatot Subroto, Jakarta akan diperluas hingga ke Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Piagarra menerangkan, Rasuna Said bakal menjadi lokasi pemberlakuan jalan sistem pengendalian kendaraan bermotor dengan pemberlakuan nomor ganjil genap. "Tentu karena sudah terjadi kepadatan, dalam undang-undang disebutkan bisa dilakukan pembatasan dalam waktu dan lokasi," kata dia, Senin (14/8). Agar program berjalan sukses, pihaknya akan menempati personel tambahan di sepanjang jalan Rasuna Said. Tujuannya untuk menertibkan pelanggar yang ada di sana. Dia meminta agar program genap ganjil ini berjalan sukses, dia meminta pihak Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sarana angkutan publik dan infrastruktur. "Termasuk rambu-rambunya harus jelas juga. Sehingga masyarakat tidak terjebak, jangan nanti dibilang terjebak, padahal ada rambu-rambunya," pungkasnya.

Sistem Ganjil Genap Diperluas Hingga Kuningan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengaturan lalu lintas

Berita Terkini