<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/6-warga-bandung-miliki-e-ktp-dengan-kolom-agama-penganut-kepercayaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi. E-KTP dengan kolom agama diisi penganut kepercayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. E-KTP dengan kolom agama diisi penganut kepercayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandung mengakui telah mengeluarkan e-KTP dengan kolom agama penganut kepercayaan. Sedikitnya sudah ada enam warga Bandung yang memiliki e-KTP tersebut. Kepala Disdukcapil Bandung Popong Nuraeni menjelaskan, kolom agama pada e-KTP kini sudah bisa diisi dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai regulasi baru dari Pemerintah. "Data yang kami miliki ada 150 penganut kepercayaan di Bandung. Dari data itu yang masuk database ada 108 orang, dan enam orang diantaranya sudah miliki e-KTP (dengan kolom agama penganut kepercayaan)," kata Popong di Taman Sejarah, Bandung, Kamis (28/2). Disdukcapil menganggap tidak ada hal yang luar biasa dengan pengisian kolom agama tersebut, karena ini telah mengikuti putusan MK. Sepanjang penganut kepercayaan mengikuti prosedur untuk pengisian secara benar maka pihaknya wajib mengeluarkan. Disinggung soal cara pengajuan, Popong menjelaskan sepanjang warga sudah memiliki e-KTP maka bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil Bandung. Warga hanya diminta untuk membawa kartu keluarga (KK). "Datang ke Disduskcapil atau Kecamatan ikuti prosedur yang harus diikuti, hanya bawa KK saja langsung kami keluarkan," ujarnya. Namun untuk mengeluarkan e-KTP dengan kolom agama yang diisi dengan penganut kepercayaan pihaknya hanya bisa menunggu pengajuan dari warga. Popong mengaku tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya pengajuan. "Kepecayaan ini tidak boleh ada embel-embel, ditulisnya kepercayaan kepada Tuhan YME itu saja, mungkin ada alirannya itu tidak boleh (ditulis). Ini agama titik dua kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah. Saya tidak ada klarifiskasi, juga tidak ada alirannya apa saja," jelasnya.

6 Warga Bandung Miliki e-KTP dengan Kolom Agama Penganut Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/penghayat-kepercayaan-di-solo-sudah-bisa-ganti-data-di-ktp_m_.jpg" alt="Ilustrasi, penganut kepercayaan di Solo sudah bisa mengganti data di kolom agama KTP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, penganut kepercayaan di Solo sudah bisa mengganti data di kolom agama KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Penganut kepercayaan di Solo mulai saat ini sudah bisa melakukan penggantian data di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemkot Solo siap memfasilitasi para penghayat kepercayaan, menyusul disetujuinya kolom kepercayaan di dalam KTP maupun KK oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi, untuk penggantian data tersebut, para penganut kepercayaan wajib menyertakan surat keterangan dari kelompoknya. Kabid Kesenian Sejarah dan Sastra, Dinas Kebudayaan (Disbud) Solo Maretha Dinar menyampaikan, pihaknya sudah&nbsp;bertemu dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Pertemuan itu sekaligus untuk menyosialisasikan kepada para penghayat kepercayaan terkait kebijakan tersebut. "Bagi penghayat kepercayaan sudah bisa mengganti identitas agamanya di KTP maupun di KK," terangnya, Kamis (28/2). Maretha melanjutkan, para penghayat kepercayaan juga tidak perlu repot-repot datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hal ini karena Dispendukcapil akan melakukan jemput bola ke setiap penghayat kepercayaan yang ingin mengubah data agamanya. "Dari pendataan yang kami lakukan, jumlah kelompok penghayat kepercayaan di Solo sebanyak 12 kelompok. Kalau anggotanya sebanyak 965 orang. Jumlah ini memang berkurang dibandingkan sebelumnya yang mencapai 17 kelompok," ucapnya. Sementara itu, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Ing Ramto mengatakan, bagi penghayat kepercayaan yang berencana mengganti data agama, wajib menyertakan surat dari pengurus kelompoknya. Hal ini ditujukan sebagai bukti bahwa mereka benar sebagai anggota kelompok kepercayaan tersebut. "Untuk mengganti data wajib membawa surat dari pengurus kelompoknya. Intinya harus ada bukti hitam di atas putih, kalau yang bersangkutan benar sebagai anggota kelompok tersebut," katanya.

Penghayat Kepercayaan di Solo Sudah Bisa Ganti Data di KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-hak-dasar-harus-tanpa-syarat_m_.jpg" alt="Kepercayaan sudah dituliskan di KTP elektronik milik warga" width="100%">
<figcaption>Kepercayaan sudah dituliskan di KTP elektronik milik warga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan tentang pengisian kolom bagi penghayat kepercayaan di kartu tanda penduduk (KTP). Namun, bagi saya selaku penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, putusan itu tidak serta-merta dapat saya terima. Menurut saya, putusan MK tersebut belum optimal. Di KTP saya, bahkan sampai saat ini kolom agama masih setrip (-). Bukan hanya saya, warga Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga masih setrip (-). Setrip di kolom KTP saya ada sejak penerbitan yang terakhir, yakni Desember 2018. Saya melihat kebijakan tersebut belum optimal. Itu menjadi kewajiban negara yang harus dilunasi. Saya lahir dan tumbuh besar di Cigugur, tempat penganut Sunda Wiwitan bermukim. Sejak Indonesia merdeka, Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan dan penganutnya dibiarkan hidup. Namun, tidak diakui negara. Saya sebagai putri Pangeran Djatikusumah yang juga merupakan tokoh masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur memandang, masih ada persoalan bangsa yang tidak bisa tuntas dan dititipkan kepada pihak lain. Dengan posisi setrip di KTP, banyak kesulitan yang saya alami. Pada 2010, saat masih menetap di Jakarta, saya berniat mengganti KTP karena kolom agama diisi setrip. Namun, begitu KTP baru jadi, saya kaget karena dituliskan Islam. Kemudian, saya mengajukan pembuatan KTP untuk memperbaiki kolom agama. Lagi-lagi, aparat menganggap enteng dan menuliskan agama di luar keyakinan. Kemudian, saya menulis surat kepada lurah Cilandak, tertanggal 15 Juni 2010, atas kekeliruan petugas. Setelah itu, baru KTP saya dalam kolom agama dikosongkan. Dalam empat hari, dicetak tiga KTP atas nama saya. Menurut saya, yang harus diperjuangkan selama ini bukan hanya pengakuan dalam selembar KTP. Penghayat butuh perlindungan tanpa diskriminasi. Jika dicantumkan di KTP, harus tanpa syarat karena identitas itu hak mendasar. Apalagi, Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara ini berdiri. Bahkan, leluhur kami ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sejak zaman Belanda. Saya melihat, aparat negara atau pengambil kebijakan, dalam hal ini Kemendagri, seolah-olah memenuhi hak warga negara ini secara nyicil. Pertama dikasih setrip, sekarang diganti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kami, itu belum memenuhi aspek keadilan yang setara. Setara dan adil adalah bagaimana warga negara satu dan lain sama. Bagi saya, warga negara yang masih merawat ajaran leluhur, identitas yang sudah ada secara turun-temurun itu jangan dengan serta-merta diseragamkan. Padahal, negara Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Di mana sejatinya negara ini berangkat dari perbedaan. Tetapi, politik-politik penyeragaman tersebut masih terjadi. Itu baru kulit luar dari persoalan-persoalan. Masih banyak pemenuhan hak sipil yang berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Persoalan administratif itu akhirnya membuat terjadinya diskriminasi secara sistemis dan struktural. Buat kami, negara seperti ingin mengelompokkan, seolah-olah ingin menyederhanakan, menyeragamkan identitas-identitas menjadi satu istilah. Hal itu belum memenuhi aspek keadilan. Bagaimanapun, saya akan tetap menyuarakan persoalan-persoalan di lapangan. Mungkin mekanismenya melalui komisi ombudsman atau pemantau pelayanan publik. Sebab, di situlah ruang yang bisa memperjuangkan kami. Upaya meluruskan pemahaman-pemahaman dari para pengambil kebijakan.&nbsp; *)&nbsp;Penganut Kepercayaan Sunda Wiwitan

Ini Hak Dasar, Harus tanpa Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kepercayaan-mulai-masuk-kolom-e-ktp_m_.jpg" alt="Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME." width="100%">
<figcaption>Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulo Sitorus kini bisa tersenyum setiap memandangi kartu keluarganya. Penganut kepercayaan Ugamo Malim atau Parmalim itu akhirnya merasakan buah dari perjuangan kelompok penganut kepercayaan. Secara bertahap, pemerintah melalui dispendukcapil di tiap-tiap kabupaten/kota mengakomodasi mereka dalam identitas kependudukan. Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 18 Oktober 2016, para penganut Parmalim dan aliran kepercayaan lain mengajukan perubahan identitas di kartu keluarga. Prosesnya telah tuntas. "Terkait perubahan di KTP, penghayat Ugamo Malim sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan ke dispendukcapil masing-masing," terang warga Tangerang itu saat dikonfirmasi kemarin (26/2). Beberapa penganut kepercayaan lain sudah mendapatkan KTP baru. Misalnya, potongan foto e-KTP atas nama Endang Subagja yang didapat Jawa Pos. Warga Cirebon itu memiliki e-KTP yang tidak mencantumkan kolom agama. Sebagai gantinya, di KTP ada kolom kepercayaan. Tertulis di situ, Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Putusan MK tersebut membuat hak-hak para penganut kepercayaan terpulihkan. Mereka tidak lagi terpaksa mengisi KTP dengan satu di antara enam agama. Hanya, karena aliran kepercayaan begitu banyak, diambil jalan tengah dengan menggunakan frasa Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Butuh waktu sedikitnya setahun bagi pemerintah mengeksekusi putusan MK tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara. "Bahwa sekali lagi, aliran kepercayaan itu bisa dicatat. Sesuai dengan ketentuan," katanya di kantor Wapres kemarin (26/2). Menurut JK, para penghayat kepercayaan juga orang Indonesia. Karena itu, mereka tetap mendapatkan hak-hak sipil seperti warga negara Indonesia lainnya. Apalagi, ketentuan keterangan kepercayaan di kolom KTP sudah menjadi putusan MK. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu adalah upaya untuk menjalankan putusan MK. "Bahwa data kependudukan itu mencantumkan agama dan kepercayaan setiap warga negara," jelasnya. Lukman mengatakan, keputusan Kemendagri terkait keterangan kolom kepercayaan bagi para penghayat patut disyukuri. Sebab, Indonesia adalah negara yang sangat religius. Setiap warga menganut dan menjalankan agama masing-masing. Termasuk para penghayat yang menjalankan ajaran kepercayaan yang mereka yakini. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, secara teknis penyematan kolom kepercayaan memang sudah bisa dilakukan. Penyematan kolom itu sudah berlaku nasional. Menurut dia, masyarakat yang memiliki kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah juga sudah bisa meng-update data. Zudan menjelaskan, KTP penganut kepercayaan sudah diputuskan memiliki format sedikit berbeda. Kolom agama diubah menjadi kolom kepercayaan. Sementara itu, keterangannya disamakan menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa. "Bukan nama organisasinya yang ditulis," ujar Zudan saat ditemui di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin. Zudan menuturkan, dari pantauannya, tidak ada persoalan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. "Kami sudah lama melakukan sosialisasi," imbuhnya. Dia menambahkan, saat ini ada 138 ribu penganut kepercayaan yang terdaftar di database dukcapil dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Namun, Zudan belum mengetahui jumlah orang yang memproses perubahan data. "Nggak hafal saya," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) DKI Dhany Sukma menuturkan, pemuatan kolom keyakinan di ibu kota bukan hal baru. "Itu otomatis sejak adanya pemutakhiran KK terbaru. Sistemnya baru berjalan akhir tahun lalu yang menggunakan versi baru yang dimutakhirkan," katanya. Warga yang ingin memasukkan keyakinan pada KTP hanya perlu memutakhirkan KK. "KK-nya diperbarui, dimutakhirkan. Di situ kan ada kolom kepercayaan. Ketika itu sudah di-input, secara otomatis berubah juga elemen yang ada di e-KTP," jelasnya. Bagi penghayat yang ingin mencantumkan keyakinan di identitasnya, ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, surat keterangan dari organisasi keperca&Acirc;&shy;yaan yang dianutnya. Di Bantul Belum Dilayani Hingga kemarin, Pemkab Bantul belum melayani permohonan perubahan kolom agama di e-KTP. Kepala Dispendukcapil Pemkab Bantul Bambang Purwadi Nugroho beralasan, SIAK sedang diperbarui. Perubahan kolom agama menjadi kepercayaan harus disesuaikan dengan dokumen lain. Prosesnya cukup panjang. "Karena perubahan akan terjadi di e-KTP, KK, akta. Jadi, harus disinkronkan," jelas Bambang kepada Jawa Pos Radar Jogjakarta. Proses tersebut harus melibatkan tenaga ahli. Karena itu, dia belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat melayani perubahan kolom agama. "Ini masih kami koordinasikan dengan teknisi sehingga secepatnya bisa kami proses (kepengurusan identitas)," imbuhnya. Sementara itu, di Kabupaten Wonogiri, sudah ada 41 warga yang mencantumkan kepercayaan di kolom agama. "Hampir seluruhnya warga penghayat Sapta Darma," kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri Sungkono kepada Jawa Pos Radar Solo. Menurut Sungkono, pergantian data bisa dilakukan dengan mudah. Tinggal melapor ke ketua paguyuban, penghayat, atau aliran kepercayaan masing-masing. Lalu, mengajukan perubahan data kependudukan ke dispendukcapil. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa Indonesia (MLKI) Wonogiri Agus Tri Hari Mulyanto mengatakan, di Wonogiri ada lima aliran kepercayaan yang bergabung dalam MLKI. "Tapi, tidak semua mempunyai tuntutan pencantuman aliran kepercayaan di KTP," kata Agus. Sebab, ada kekhawatiran mereka bakal tidak bisa menikahkan anak. Karena itu, sebagian memilih tetap mencantumkan agama tertentu pada kolom agama e-KTP. Pemprov Jatim Jajaki Aturan Pendukung Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya perubahan kolom agama di e-KTP kepada seluruh dispendukcapil kabupaten/kota. "Sebab, kewenangan itu sudah berada di masing-masing daerah dengan berkoordinasi langsung dengan pusat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Rahayu Susanto kemarin. Layanan e-KTP dengan kolom penganut aliran kepercayaan mulai diakses di beberapa daerah. Di Malang, penerima KTP tersebut sudah tembus 200 orang. Di Surabaya, hingga kemarin ada 38 warga. Di Lamongan, pemkab setempat telah menerbitkan sedikitnya 30 KK bagi penghayat. Itu belum termasuk 48 orang yang tengah mengurusnya.&nbsp;

Kepercayaan Mulai Masuk Kolom E-KTP