<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221005_203157.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Johnson Panjaitan. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Johnson Panjaitan. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Johnson Panjaitan akan turun tangan untuk mengungkap kasus dugaan penculikan dan penganiayaan wartawan di Kabupaten Karawang.  ”Jangan sampai ada oknum yang bermain, yang memanfaatkan kasus ini. Prosesnya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Johnson seperti dilansir dari Antara di Karawang.  Dalam kasus tersebut, Johnson menjadi tim kuasa hukum ASN Pemkab Karawang inisial AA yang menjadi terlapor. Untuk langkah awal, pihaknya akan menemui Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut, sekaligus memastikan seorang tersangka yang telah ditahan dalam kondisi baik.  Menurut dia, tuduhan terhadap kliennya terkait penculikan, penganiayaan dan memaksa minum air kencing kepada warga yang berprofesi wartawan sudah muncul ke publik dan seolah-olah keterangan itu benar. Padahal belum tentu.  ”(Dipaksa) minum air kencing, apa itu mungkin? Apa betul ASN sebejat itu, hanya gara-gara (persoalan) klub sepak bola (yang diunggah di medsos),” tutur Johnson.  Dia menginginkan agar proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian tidak terbawa arus. Karena itu, pihaknya akan melakukan langkah teknis secara hukum atas tuduhan kepada kliennya.  Johnson mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tuduhan itu. Bahkan timnya telah melapor balik terkait informasi atau kabar bohong yang disampaikan pelapor ke sejumlah media.  ”Kami mengharapkan persoalan itu, semuanya dituntaskan sesuai prosedur hukum. Ada tuduhan kepada klien kami tentang penculikan, penganiayaan, dan memaksa minum air kencing. Kalau keterangan itu tidak benar, tentu ada risiko hukum yang harus ditanggung,” papar Johnson.  Sebelumnya, tim kuasa hukum ASN Pemkab Karawang yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap Gusti Sevta Gumilar, melapor balik ke Polres Karawang. Hal itu dilakukan karena Gusti dianggap menyampaikan kabar bohong, sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga Pengurus Askab PSSI Karawang itu adalah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Peristiwa itu terjadi akibat unggahan di media sosial yang dianggap provokatif dan menyudutkan Persika 1951, salah satu klub sepak bola di Karawang. Sesuai dengan keterangan, Gusti sebelumnya mengaku saat kejadian, dia disekap, dianiaya, dan dicekoki minuman beralkohol hingga dipaksa minum air kencing oleh terlapor.  Ada empat orang yang dilaporkan dalam kasus itu, masing-masing berinisial AA, RA, L, dan D. Kini pihak kepolisian telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni L, RA, dan D.

Johnson Panjaitan Ungkap Dugaan Penganiayaan Wartawan Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-30-at-19.01.33.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat kepolisian telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi terkait kasus penganiayaan wartawan. Penganiayaan itu diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.  Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, ada empat orang yang menjadi terlapor dalam kasus penganiayaan itu. Tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan satu orang lainnya masih berstatus terlapor.  ”Jadi, itu dua ASN (aparatur sipil negara) dan dua lagi bukan ASN, yang sudah jadi tersangka salah satunya ASN,” kata Ibrahim didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jabar, Kota Bandung.  Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial L, DA, dan RA. Dari ketiga tersangka itu, polisi baru menahan tersangka berinisial L. sedangkan DA dan RA belum ditahan karena hingga kini belum memenuhi panggilan kepolisian.  ”Tersangka yang belum memenuhi panggilan itu satu ASN dan satu (orang) sipil,” tambah Ibrahim.  Ibrahim menjelaskan, polisi telah melayangkan panggilan kedua kepada dua tersangka tersebut untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin (3/10). ”Untuk kedua tersangka ini, kita harap bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum dan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ucap Ibrahim.  Jika tidak mengindahkan panggilan tersebut, menurut Ibrahim, polisi tidak segan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan.  ”Kita memproses kasus ini tegak lurus, tidak ada kepentingan apa pun. Kita berusaha memproses kasusnya dengan akuntabel, normatif, objektif, sesuai norma hukum yang ada,” papar Ibrahim.  Sebelumnya, Kepolisian Resor Karawang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dua orang wartawan yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Kasus penganiayaan itu terjadi pada 18 September. Korban melapor kasus itu ke polisi pada 20 September.

Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Penganiayaan Libatkan Pejabat Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220929_172404.jpg" alt="Polisi saat melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi saat melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Karawang tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berprofesi wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.  ”Betul, sudah ada penetapan tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy seperti dilansir dari Antara di Karawang, Kamis (29/9).  Setelah pemeriksaan secara maraton sejak Senin malam (26/9), polres menetapkan tersangka. Menurut dia, pada awalnya penetapan dua orang tersangka dalam kasus tersebut dengan inisial D dan R. kemudian, ada penambahan satu orang lagi tersangka berinisial L.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berstatus wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga pengurus Askab PSSI Karawang itu adalah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Peristiwa itu terjadi akibat posting-an di media sosial yang dianggap provokatif dan menyudutkan Persika 1951, salah satu klub sepak bola di Karawang.  Atas peristiwa yang dialaminya, korban pun melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan laporan Nomor STTLP/1749/IX/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.  Atas laporan itu, tim pengacara terlapor, Simon Fernando Tambunan, mengatakan, keterangan Gusti adalah kabar atau informasi palsu yang berpotensi memicu terjadi keonaran. ”Sebelumnya kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau mengarahkan kawan-kawan jurnalis, kami hanya menyampaikan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya,” kata Simon.  Dia menyampaikan klarifikasi agar penanganan kasus tersebut menjadi terang-benderang duduk persoalannya. Hal itu juga disampaikan agar tidak ada kepentingan pribadi yang dibalut dengan profesi seseorang.  ”Kami sudah mengambil langkah pro justitia, membuat laporan terkait kabar atau informasi palsu yang mengakibatkan keonaran,” ucap Simon.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Penganiayaan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tuntut-jokowi-cabut-remisi-ke-susrama-aji-gelar-aksi-di-34-kota_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Seorang anggota polri sedang menjaga jalannya aksi damai yang dilakukan jurnalis" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang anggota polri sedang menjaga jalannya aksi damai yang dilakukan jurnalis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Kabupaten Karawang memastikan akan mengusut tuntas kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang dialami dua orang wartawan oleh oknum pejabat berinisial A, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  "Kami telah menerima laporan dari korban, langsung saya meminta Kasatreskrim untuk membentuk tim khusus dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, di Karawang, Selasa (20/9) dikutip dari Antara.  Ia menyampaikan, pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang dialami dua orang wartawan tersebut, sehingga siapapun yang terbukti bersalah akan diproses.  "Saya menekankan Kasatreskrim untuk diperhatikan, agar diproses sesuai prosedur hukum. Akan kita usut secara tuntas," kata dia.  Dikatakannya, bentuk keseriusan Polres Karawang dalam menangani kasus itu ialah dengan membentuk tim khusus, sehingga penanganan-nya ekstra.  "Siapapun yang terlibat akan kami tindak" kata Kapolres.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua wartawan di Karawang oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada akhir pekan lalu atau Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari.  Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga pengurus Askab PSSI Karawang itu ialah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Korban yang juga wartawan daring di Karawang kemudian melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan nomor laporan STTLP/1749/IX/2022/SPKT.Reskrim/PolresKarawang/PoldaJawaBarat.  Pelaporan itu dilakukan korban dengan didampingi puluhan orang dari unsur wartawan dan aktivis.  Salah seorang korban, Gusti Sevta Gumilar menyampaikan peristiwa yang dialami terjadi bermula saat acara peluncuran Persika 1951, salah satu klub sepak bola Karawang di liga 3.  Saat acara berlangsung, korban mengunggah kata-kata sindiran Persika melalui akun media sosial pribadi-nya.  Ternyata unggahan itu mengusik sejumlah ASN Pemkab Karawang yang kebetulan masuk dalam pengurus Askab PSSI Karawang.  Usai peluncuran Persika 1951 di Stadion Singaperbangsa Karawang pada Sabtu (17/9) malam, Gusti yang hadir dalam kegiatan itu dibawa oleh orang yang mengaku suruhan pejabat Pemkab Karawang berinisial A.  Gusti dibawa ke bekas kantor PSSI Karawang. Lalu di dalam kantor itu, pintu langsung ditutup tidak boleh ada yang masuk selain orang orang dari yang mengaku suruhan pejabat berinisial A dan korban.  Dilaporkan kalau telepon genggam milik korban dirampas saat berada di dalam kantor itu. Selang beberapa saat korban mendapat penganiayaan berupa pukulan dari sejumlah orang yang berada di ruangan tersebut.  Bahkan menurut laporan korban oknum pejabat A hadir di ruangan itu dan mencekoki korban dengan air kencing sebanyak tiga kali.  Selain itu korban mendapat hantaman kepala dan tinju di beberapa bagian tubuhnya.  Tidak hanya itu, Gusti mendapat ancaman jika soal ini berlanjut dan korban melapor, keluarga akan dihabisi.  Sementara korban dapat ke luar dari ruangan itu setelah dijemput oleh salah seorang keluarganya yang mengetahui korban ada di ruang itu.  Korban mengalami penyekapan satu malam yakni Sabtu malam hingga Minggu dini hari.  Korban dianiaya dari malam hingga pagi hari sampai tidak sadarkan diri, dan bisa pulang karena dijemput oleh saudaranya.  Sedangkan korban lainnya, Zaenal dijemput dari rumahnya oleh sekelompok orang bersama oknum pejabat Pemkab pada Minggu dini hari. Setelah berada di dalam mobil penjemput, Zaenal mendapat siksaan. Akibat siksaan itu, Zaenal mengalami luka robek di bagian kepala.

Polres Karawang Tegaskan Usut Penculikan dan Penganiayaan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210331-WA0013.jpg" alt="LPSK ketika menemui Nurhadi di Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>LPSK ketika menemui Nurhadi di Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) datang ke Surabaya untuk memberikan perlindungan kepada Nurhadi, jurnalis yang menjadi korban penganiayaan ketika melakukan reportase Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu bertemu dengan Nurhadi yang didampingi sejumlah kuasa hukumnya di kantor KontraS Surabaya.  ”Hari ini (31/3) kami putuskan untuk proaktif, meski belum ada permohonan tapi sudah datang untuk bertemu saksi dan korban, serta mendalami peristiwanya. Selain menggali kronologinya, kami juga menggali informasi seputar proses hukum yang sudah berlangsung,” ujar Edwin pada Rabu (31/3).  Dia menyatakan, Nurhadi telah setuju untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.  ”Karena perlindungan itu sifatnya sukarela. Jadi LPSK tidak bisa memberikan perlindungan begitu saja kepada saksi dan korban tanpa ada permohonan atau kesediaan dari korban,” terang Edwin.  Setelah Nurhadi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, lembaga tersebut bakal melakukan penelaahan dan investigasi serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Pertemuan itu untuk mengonfirmasi proses hukum yang sedang berlangsung.  LPSK menyatakan, perlindungan tidak hanya akan diberikan kepada Nurhadi, tetapi juga kepada saksi mata.  ”Bila ada saksi lain yang membutuhkan perlindungan, silakan ajukan permohonan. Kami akan mendalami permohonan tersebut. Prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja dalam sebuah peristiwa yang membutuhkan perlindungan,” ujar Edwin.  Terkait bentuk perlindungan yang akan diberikan, LPSK akan mempelajari situasi yang berkembang. Bila diperlukan, korban dapat ditempatkan di safe house atau rumah aman. Safe house itu sudah perlindungan paling tinggi.  ”Terlindung sudah tidak bisa lagi keluar rumah dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya. Tapi untuk kasus ini, kami masih melakukan pendalaman dan hasil investigasi akan kami bawa ke sidang pimpinan LPSK untuk diputuskan atau ditolak permohonannya,” tutur Edwin.  Sementara itu, Kadiv Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis Fatkhul Khoir mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap agar LPSK akan memberikan perlindungan kepada Nurhadi.  ”Tentu kami mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap mereka turun tangan untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi korban,” Kata Fatkhul Khoir.  Nurhadi menjadi korban penganiayaan saat melakukan reportase di Gedung Samudra Bumimoro, Sabtu (27/3) malam. Dia berencana meminta keterangan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu di lokasi sedang berlangsung pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan putri Kombespol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.  Dalam peristiwa tersebut, Nurhadi dianiaya para pelaku yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang. Pelaku juga merusak sim card di ponsel milik Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

LPSK Datangi Polda Jatim Lindungi Jurnalis Korban Penganiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-19.png" alt="Ilustrasi tenaga kesehatan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga kesehatan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upaya perwakilan jurnalis Surabaya menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa seorang jurnalis, Nurhadi, di Surabaya terus berlanjut. Selasa (30/3), perwakilan jurnalis yang terdiri dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), lJTI (Ikatan Jurnalis Tivi Indonesia), dan AMSI (Aliansi Media Siber Indonesia) melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.  Dari audiensi itu, Nico menjanjikan untuk membuat tim gabungan. Tim tersebut untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa jurnalis.  ”Kami akan menindaklanjuti dengan membuat tim khusus untuk menuntaskan kasus yang telah terjadi,” ujar Nico.  Kekerasan yang dialami jurnalis itu telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKTl) Polda Jatim, Minggu (28/3). Nico berjanji melakukan proses penyidikan secara transparan. Kapolda menyampaikan agar media sama-sama mengawal kasus tersebut.  ”Kami mengimbau kepada seluruh anggota Polri tetap berkomunikasi dengan baik kepada rekan-rekan wartawan sehingga terjadi sinergitas,” ucap Nico.  Nico mengaku, petugas telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta telah meminta keterangan dari korban dan kuasa hukumnya. Setelah itu, pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi.  Kapolda menyatakan, akan memeriksa seluruh keterangan dan pihak yang terlibat dengan kasus itu dengan jelas. Untuk itu, dia meminta media menemui Ditreskrimum Polda Jatim untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya.  ”Kami akan menindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi. Kami juga berkoordinasi dengan instansi supaya proses ini berjalan baik. Semua yang disebutkan korban akan kami periksa sehingga membuat jelas, membuat terang konstruksi yang sedang dibangun,” ujar Nico.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E0QJn-YZ0Ek

Usut Kasus Penganiayaan Jurnalis, Kapolda Jatim Bikin Tim Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0028.jpg" alt="Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi jurnalis se-Surabaya di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penganiayaan terhadap Nurhadi, jurnalis Tempo pada Sabtu (27/3) mendapat kecaman dari banyak pihak. Salah satunya jurnalis se-Surabaya yang mengadakan aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (29/3).  Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak polisi mengusut tuntas kasus yang menimpa Nurhadi. Miftah Farid Rahmani, dari Divisi Advokasi AJI Surabaya menyampaikan, aksi tersebut diikuti berbagai elemen. Di antaranya Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) kelompok kerja (Pokja) Surabaya.  ”Melalui aksi ini kami ingin mendesak Polda Jatim agar mengusut tuntas kasus ini dan mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Karena tindakan seperti itu sudah berulang kali, jangan terus-menerus seperti ini,” ujar Miftah.  Miftah Farid berharap agar kasus represi, kekerasan, perampasan, dan perusakan alat liputan yang dialami jurnalis Nurhadi, dapat diselesaikan di pengadilan. Sejauh ini, Nurhadi sudah diminta keterangan, olah TKP, dan melakukan visum.  ”Agar kasus ini diselesaikan di pengadilan. Tidak ada tenggat waktu, kemarin laporan dari teman-teman aliansi kekerasan terhadap jurnalis juga direspons Polda Jatim. Sudah diterima SPKT hari ini (29/3), Nurhadi diminta keterangan, olah TKP, dan visum juga,” jelas Miftah.  Anto, salah satu pewarta yang ikut hadir dalam aksi solidaritas itu menyayangkan kasus represi tersebut. Dia berharap agar semua pihak tidak melakukan aksi kekerasan.  ”Ini kan menjadi aneh. Setelah dia tidak boleh masuk ke lokasi dan diambil foto, harusnya diminta pulang saja. Mengapa harus diinterogasi, alat rekaman diambil dan dirampas, dipukuli, disekap di hotel. Itu yang kami sayangkan. Kami minta Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas,” ujar Anto.  Nurhadi mendapatkan aksi represif kala menulis reportase terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi datang ke Gedung Samudra Bumimoro untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7jB5ymiMGU0

Jurnalis Surabaya Desak Polisi Usut Kasus Penganiayaan Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wartawan-di-medan-dianiaya-dan-diancam-akan-dibunuh_m_.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan terhadap awak media" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan terhadap awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penganiayaan terhadap awak media kembali terjadi. Kali ini, aksi main pukul terhadap wartawan dilakukan oleh laki-laki keturunan Tionghoa yang diduga mengelola lokasi perjudian. Tak hanya sendiri, ia mengeroyok bersama rekan-rekannya. Korban merupakan seorang wartawan senior Posmetro Medan, Budi Hariadi, 38. Tak hanya dianiaya, korban juga mendapatkan ancaman akan dibunuh di lokasi yang diduga tempat judi tembak ikan, di Kompleks Brayan Trade Center, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kamis (28/3) pukul 14.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari korban, penganiayaan itu terjadi ketika Budi datang dan hendak melalukan konfirmasi ingin mengonfirmasi ke areal yang diinformasikan merupakan tempat perjudian. Setibanya di lokasi, korban masuk ke areal pertokoan dua pintu. Di dalam, ia bertemu dengan pria turunan Tionghoa diketahui bernama Ationg. Saat itu, korban memberitahukan tujuannya datang ke lokasi tersebut. "Aku jumpa sama si Ationg itu, kubilang aku wartawan mau konfirmasi. Si Ationg membawa aku ke belakang arena judi," kata Budi, Kamis (28/3) malam. Sesampainya di belakang, korban dipertemukan dengan laki-laki berbadan tegap dan berambut cepak yang sedang duduk di kantin. Laki-laki berambut cepak tersebut diduga sebagai pengawas di lokasi itu. Ia menanyakan siapa korban dengan meminta kartu pers dan KTP. "Waktu KTP dan kartu pers aku diambil, mereka memfoto kartu aku itu sambil mengancam akan membunuh aku dan keluarga aku. Bahkan mereka bilang, jangan macam-macam kau nanti bisa dipecat dari wartawan," beber pria berusia 38 tahun itu menirukan ancaman si pelaku. Setelah itu, kartu pers dan KTP pun dipulangkan oleh mereka. Ia beranjak menuju pintu keluar melewati area perjudian ikan tersebut. Saat itu, korban sempat mengambil foto sambil berjalan keluar dari arena judi tersebut, tak disangka Ationg dan rekannya yang berbadan tegap melihat pengambilan foto itu. Lelaki berbadan tegap itu langsung menarik HP korban sambil membawanya kembali ke belakang area lokasi judi tadi. Saat itu, data di HP korban dihapus oleh lelaki yang berperawakan besar itu. Tiba-tiba si Ationg memulai memukulnya. Melihat kirban dipukul, lelaki tegap yang diperkirakan berjumlah 8 orang pun ikut memukul hingga korban babak belur. "Saat HP aku diambil, si Ationg itu mulai mukuli aku. Makanya yang lain ikut mukul, aku dihajar pakai bangku, gelas, dan dipijak-pijak mereka. Ibu yang jaga kantin itu sampai menjerit melihat aku dipukuli," ungkap korban.&nbsp; Setelah babak belur dianiaya, HP korban yang telah dirusak dengan dicelupkan ke air kemudian dikembalikan. Korban pun diperintahkan pulang. "Pas aku pulang, sempat dibilang mereka jangan takut HP kau rusak, nanti bisa diganti," ujar korban meniru perkataan pelaku. Tak terima dengan perlakuan yang dilakukan para pelaku, korban pun melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi. Ia mendatangi Polsek Medan Labuhan dan membuat laporan dengan nomor LP/198/III/SU/2019/PEL-BELAWAN/SEK-MEDAN LABUHAN.

Wartawan di Medan Dianiaya dan Diancam akan Dibunuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/diduga-aniaya-wartawan-jaksa-ini-membantahnya_m_115652.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Makassar, Alham membantah dirinya melakukan penganiayaan terhadap seorang wartawan, Jumat (10/3). Alham pun mengklarifikasi atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media. Alham mengaku, saat berada di warung kopi bersama rekannya, salah seorang oknum yang mengaku wartawan menghampirinya. &ldquo;Wartawan itu mempertanyakan soal kasus sampah yang ditangani Kejari Makassar. Namun saya sampaikan kepada wartawan tersebut untuk melakukan wawancara di ruangannya nanti. Tapi dia (wartawan) tetap ngotot,&rdquo; jelas Alham sebagaimana dilansir dari upeks.co.id (Jawa Pos Group). Alham mengaku, terkait adanya pemukulan yang ditudingkan, itu tidak benar. Saat itu Alham hanya mempertanyakan medianya dari mana, tapi wartawan itu tetap ngotot mewawancarai dirinya. &ldquo;Kawan kami yang saya temani ngopi menyuruhnya pergi dan tidak ada pemukulan sama sekali,&rdquo; akunya.Pemberitaan di media beredar, Asintel Kejari Makassar, Alham dituding melakukan penganiayaan terhadap seorang wartawan dari Bakinews. (jay/ris/sad/JPG)

Diduga Aniaya Wartawan, Jaksa Ini Membantahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/polda-metro-jaya-bakal-usut-dugaan-penganiayaan-wartawan-di-aksi-112_m_109029.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski berjalan lancar dan damai, ada sebuah insiden yang dianggap mencoreng aksi 112 pada pagi hingga siang tadi. Aksi yang dipusatkan di Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat itu dinodai adanya dugaan pemukulan terhadap wartawan. Diketahui sebanyak dua wartawan sebuah stasiun televisi swasta diduga menjadi korban penganiayaan. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya siap melakukan pendalaman. Menurut&nbsp; Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan pihaknya siap melakukan pengusutan. "Ada insiden (tindak kekerasan terhadap wartawan). Tentu kami akan selesaikan, kami selidiki tapi secara umum situasi kondusif. Nanti reserse akan lakukan penyelidikan atas dugaan penganiyaan itu," terang dia di Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2). Dia lantas mengingatkan kepada masyarakat agar jangan bertindak brutal. Pasalnya kata dia profesi wartawan telah dilindungi undang-undang di setiap melakukan tugas peliputan. Ke depannya ucap mantan Kadiv Propam Polri itu, insiden pemukulan ini bakal menjadi evaluasi mereka agar kejadian serupa tak terulang. "Tentu ini evaluasi bagi kami dan semua elemen (masyarakat), tahan diri. Karena jurnalistik dilindungi oleh undang-undang," ujarnya. Diketahui, seorang reporter dan juru kamera sebuah stasiun televisi swasta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya saat meliput Aksi 112 di sekitar Masjid Istiqlal. Pelapor atas nama Desi Fitriani dan Ucha Hernandez mengatakan sejumlah oknum massa Aksi 112 melakukan tindak kekerasan terhadap mereka. Keduanya sudah melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kasusnya sudah terdaftar dengan nomor laporan 230/K/II/2017/Restro Jakpus. (elf/JPG)

Polda Metro Jaya Bakal Usut Dugaan Penganiayaan Wartawan di Aksi 112

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penganiayaan wartawan

Berita Terkini