<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2476141327.jpg" alt="Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual hingga meninggal dunia kini resmi dipecat dari kepolisian. Sidang Etik yang digelar Polda Maluku resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Viktor. &ldquo;Majelis sidang menjatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela, penempatan dalam tempat khusus selama empat hari terhitung 21&ndash;24 Februari 2026, serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Ambon, Selasa (24/2) sebagaimana dilansir dari Antara. Putusan dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama 14 jam, mulai Senin (23/2) pukul 14.00 WIT hingga Selasa (24/2) pukul 03.00 WIT dini hari. Dalam sidang tersebut, Bripda MS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta melanggar Kode Etik Profesi Polri. Meski demikian, yang bersangkutan masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis dan diberikan waktu untuk mengajukan banding. Putusan dibacakan Ketua Komisi Etik Kombes Indera Gunawan selaku Kabid Propam Polda Maluku pada Selasa pukul 03.30 WIT, didampingi Wakil Ketua Komisi Kompol Jamaludin Malawat dan anggota Komisi Kompol Ricard Risambessy. Sebanyak 14 saksi diperiksa dalam persidangan, termasuk pihak korban yang semula dituduh sebagai pelanggar. Sedikitnya 10 saksi dihadirkan di ruang sidang, terdiri dari sembilan anggota Brimob dan kakak kandung korban berinisial AT (14). Sementara empat saksi lainnya diperiksa secara daring dari Polres Tual, yakni dua anggota Polres Tual serta dua saksi dari pihak keluarga korban. Sidang tersebut juga menghadirkan pengawas eksternal, di antaranya Ketua Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Proses persidangan ini juga mendapat asistensi dari Divisi Propam Mabes Polri serta pengawasan tim khusus Itwasum Polri yang diturunkan langsung oleh Kapolri. Rositah menjelaskan, Viktor&nbsp;melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan tersebut mengatur bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar sumpah, janji jabatan, dan kode etik profesi, termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto berharap putusan sidang KEPP tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjadi bukti komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan transparansi penanganan perkara. &ldquo;Bapak&nbsp;Kapolri&nbsp;juga memberikan atensi terhadap saya untuk menindak tegas terduga pelanggar, proses tuntas, dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban serta memberikan proses hukum secara transparan,&rdquo; katanya. Ia menegaskan, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota agar menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Dadang juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap berpegang pada prinsip Rastra Sewakottama sebagai abdi utama nusa dan bangsa, dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik dan penuh dedikasi. Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku yang tetap kondusif menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Dadang menegaskan pihaknya tidak anti kritik dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Untuk proses pidana terhadap tersangka, kepolisian memastikan penanganannya akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. &nbsp;

Sidang Etik yang digelar Polda Maluku resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Viktor.

Anggota Brimob Tersangka Penganiayaan Pelajar Hingga Meninggal di Tual Maluku Resmi Dipecat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/Screenshot_20240509-223323-3491454980.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan ./ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan ./ANTARA</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Dua oknum pelajar dari salah satu Madrasah Tsanawiyah&nbsp;(MTs) swasta di Kecamatan Cicug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap Unit Reserse Kriminal Polsek Cicurug. Mereka diamankan usai ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan seorang pelajar SMPN 1 Cicurug&nbsp;berinisial MG pada Rabu (28/8) hingga korban tewas. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH) tersebut berinisial SM (16) dan BM (15). Keduanya berhasil ditangkap kurang dari delapan jam pasca-kejadian di wilayah Kecamatan Cicurug," kata Kapolres Sukabumi AKBP Samian, Dikutip dari Antara, Sabtu (31/8). Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sebuah celurit warna hitam yang digunakan untuk menghabisi nyawa MG (15), kemudian satu unit&nbsp; sepeda motor untuk mengejar korban, satu setel&nbsp;pakaian milik korban dan satu setel pakaian milik SM. Ihwal terjadinya kejadian ini, berawal saat korban pulang sekolah bersama rekan-rekannya dengan berjalan menuju rumah yang tidak jauh dari sekolahnya, tepatnya di Kampung Ciutara, RT 01/01, Desa Mekarsari. Dari kejauhan MG melihat kedua tersangka bersama beberapa rekannya, karena takut MG bersama rekannya kemudian balik arah untuk melarikan diri dari kejaran SM dan BM yang menggunakan sepeda motor. Namun sayangnya korban malah terjatuh dan saat hendak bangkit, SM dan BM sudah ada di belakang MG. Sambil menenteng sebilah celurit, SM kemudian turun dari sepeda motor dan langsung melayangkan celurit&nbsp;ke arah pinggang serta punggung MG dan seketika itu korban ambruk di jalan. Usai menganiaya, kedua tersangka kemudian melarikan diri. Sementara, korban dievakuasi oleh warga di sekitar lokasi dan dibawa ke sebuah klinik kesehatan, namun karena luka parah,&nbsp;remaja yang duduk di bangku kelas IX SMP ini dirujuk ke RS Betha&nbsp;Medicare&nbsp;Cicirug, tetapi saat mendapatkan tindakan medis MG menghembuskan nafas terakhirnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015009786/tindakan-represif-dan-penangkapan-massa-unjuk-rasa-di-depan-gedung-mprdpr-dikecam">Tindakan Represif dan Penangkapan Massa Unjuk Rasa di Depan Gedung MPR/DPR Dikecam</a> Kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang perubahan kedua atas UURI&nbsp;23/2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun. "Karena juga pelakunya adalah anak, tentunya dalam penanganan kasus in kami terapkan dengan sistem peradilan peradilan anak yaitu UURI&nbsp;11/2012," tambahnya. Samian&nbsp;mengatakan kasus ini tentunya membuat miris dan harus menjadi perhatian seluruh pihak khususnya orang tua untuk selalu mengawasi dan memantau aktivitas anak termasuk media sosial, rekan dan tempat bermain. Pewarta : Aditia Aulia Rohman &nbsp;

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sebuah celurit warna hitam yang digunakan untuk menghabisi nyawa MG (15)

Dua Pelajar MTS Cicurug Sukabumi Ditangkap Usai Aniaya Siswa SMP hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/negara-diminta-beri-perlindungan-khusus-ke-anak-kelompok-minoritas_m_.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Jakarta Pusat, Jumat (14/12)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Jakarta Pusat, Jumat (14/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku geram dengan kasus penganiayaan yang dialami siswi SMP berinisial AU, 14, di Pontianak. Dia juga mengecam kasus penganiayan yang para pelakunya masih tergolong usia anak itu.  Kasus tersebut diketahui bermula dari saling sindir di media sosial terkait hubungan asmara salah satu pelaku dengan kakak korban. Terduga pelaku diperkirakan berjumlah 12 orang yang juga pelajar di bangku SMA, Kota Pontianak.   Menurutnya, kasus tersebut terjadi lantaran kurangnya pengawasan pihak orang tua serta ada kekeliruan dalam mendidik anak.  “Saya sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mirisnya lagi, bukan hanya korban tapi pelaku juga masih berusia anak. Boleh jadi kasus ini terjadi karena luputnya pengawasan orang dewasa. Ada yang keliru pada sikap anak-anak kita, berarti juga ada yang keliru pada kita sebagai orang dewasa yang merupakan contoh bagi anak-anak,” ujar Yohana, Rabu (10/4).  Dia menilai tindakan para pelaku dengan alasan dan kondisi apapun, serta meski usia anak sekalipun, tidak pernah bisa dibenarkan. “Prinsip Zero Tolerance bagi seluruh pelaku kekerasan pada anak harus ditegakkan,” katanya.  Yohana mengapresiasi respon cepat dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat dan Polresta Pontianak, dalam mengupayakan tindaklanjut dan pendampingan kasus itu.   “Saya berharap kasus ini tetap dikawal sampai selesai dan menemukan jalan terbaik bagi semua pihak. Korban dan pelaku sama-sama berusia anak. Saya harap keduanya bisa diberikan pendampingan. Korban didampingi proses trauma healingnya, sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan,” tutur dia.  “Paling penting, kita harus memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Sebagai korban ataupun pelaku, mereka tetap anak-anak kita. Sudah seharusnya kita lindungi dan kita luruskan jika mereka berbuat salah,” lanjutnya.  Dia memastikan, tim KemenPPPA sudah turun langsung ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD, membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku hari ini, Rabu (10/4).  KemenPPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu besok. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.  “Semua pihak tidak boleh gegabah dalam menangani kasus ini. Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan. Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat,” terang Yohana.  Proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yohana berjanji akan mendukung proses hukum yang berlaku.

Menteri Yohana Sebut Kasus AU Terjadi karena Kekeliruan Orang Tua dalam Mendidik Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggota-komisi-viii-sarankan-penambahan-guru-bk_m_187704.jpeg" alt="Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pengeroyokan pelajar di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), menimbulkan keprihatinan di kalangan DPR RI. Salah satunya anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Perempuan yang akrab disapa Sara itu mengatakan, perilaku siswa memang perlu perhatian serius. Tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi juga dari pihak keluarga. Terlebih sekarang kasus kekerasan terhadap pelajar mengalami peningkatan. "Kalau dari sekolah, sebaiknya ada penambahan guru bimbingan konseling (BK)," saran Sara ditemui JawaPos.com, Sabtu (10/2). Selama ini, jumlah guru BK di sekolah sangat terbatas. Biasanya dalam satu kelompok kelas, jumlah guru BK antara satu sampai dua orang saja. Padahal jumlah siswa sangat banyak mencapai ratusan siswa. Dengan terbatasnya jumlah guru BK, jelas tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan atau pembinaan kepada siswa. "Porsinya guru BK itu juga perlu ditambah. Selain itu, pembinaan juga perlu dari dalam keluarga. Karena keluarga adalah yang paling utama," kata Sara. Disinggung mengenai dampak dari perkembangan teknologi khususnya sosial media (sosmed), Sara mengatakan hal itu tidak terlalu besar. Meski begitu, Sara tidak menampik bahwa sosmed juga memberi dampak. "Kalaupun ada (dampaknya) tapi memang tidak besar, kalau melihat dari sosmed. Justru sinetron itu seharusnya yang paling berdampak. Karena kehidupan dalam sinetron biasanya penuh kemewahan dan ini bisa mempengaruhi anak," ujar Sara. Untuk itu, Sara meminta setiap orang tua haru mendampingi jika putra-putrinya menyaksikan sinetron atau tayangan lain di televisi.

Anggota Komisi VIII Sarankan Penambahan Guru BK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/memalukan-video-pelajar-dianiaya-jadi-viral_m_121695.jpeg" alt="Screenshot video pelajar aniaya siswa" width="100%">
<figcaption>Screenshot video pelajar aniaya siswa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah video protret buruknya pendidikan di tanah air menjadi viral di media sosial. Video tersebut memuat tayangan sekelompok pelajar menganiaya seorang siswa. Diduga kelompok pelaku berbeda sekolah dengan korban. Dalam akun InfoDunia.id dan media sosial lainnya seperti Facebook dan Twiter disebutkan penganiayaan ini terjadi di Kabupaten Cirebon. Satu pelajar menggunakan seragam sekolah celana biru panjang khas SMP dihajar habis-habisan oleh 3-5 orang pelajar dari sekolah lain. Hal itu terlihat dari seragam sekolah yang berbeda dengan korban. Pelaku rata-rata menggunakan celana pendek biru mirip seragam SMP. Di dalam video terdengar semua pelajar juga melontarkan kalimat kasar dengan bahasa Jawa. Korban terlihat sudah meminta ampun agar aksi penganiayaan dihentikan. Namun pelaku tak menggubris hingga korbann menangis. Tidak terlalu jelas apa penyebabnya diduga karena korban dianggap mengganggu mereka. Lokasi seolah diambil di sebuah tanah lapang atau kebun kosong. Akhirnya korban berhasil kabur setelah dianiaya bertubi-tubi. Dalam video juga terlihat pelaku dan kelompok pelajar lainnya berusaha mengejar korban. Video berdurasi 2 menit 21detik itu telah mengundang komentar geram netizen. Semua marah dengan video tersebut karena generasi muda tanah air beraksi bak jagoan kemarin sore. (cr1/JPG)

Memalukan! Video Pelajar Dianiaya Jadi Viral