<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jokowi-minta-guru-honor-prioritas-cpns-kepala-bkn-malah-bilang-begini_m_172242.jpeg" alt="Aksi guru honor menuntut pemerintah lebih perhatian" width="100%">
<figcaption>Aksi guru honor menuntut pemerintah lebih perhatian</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar baik bagi para guru di Indonesia. Pemerintah bakal menerbitkan aturan baru terkait pengangkatan guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah, namun belum sarjana, menjadi aparatur sipil negara (ASN). Diakui Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, banyak guru-guru di desa-desa yang selama ini belum mengantongi gelar sarjana. Mereka mengabdikan diri mendidik anak-anak di daerah begitu lulus SMA.&nbsp; Meski sudah mengabdi puluhan tahun, sayangnya mereka sulit mendapatkan kesejahteraan lebih. Sebab, mereka tak bisa diangkat menjadi ASN karena syarat minimal pendidikan belum terpenuhi. &rdquo;Tapi pengabdiannya sudah sangat lama di desa-desa. Ini yang selama ini belum tersentuh,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai acara ASN Culture Fest di Jakarta, Kamis (14/12). Oleh sebab itu, dirinya telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan hal ini. Termasuk, soal rencana seleksi calon ASN (CASN) secara umum di tahun depan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013477560/sampaikan-rencana-rekrutmen-casn-2024-ke-presiden-menteri-panrb-guru-honorer-di-3t-bisa-diakomodasi-jadi-pppk">Sampaikan Rencana Rekrutmen CASN 2024 ke Presiden, Menteri PANRB: Guru Honorer di 3T Bisa Diakomodasi jadi PPPK</a> Rencananya, untuk bisa mengakomodir para pahlawan tanpa tanda jasa ini, Anas akan menerbitkan peraturan MenPANRB (permenpanrb) baru. Yang nantinya bakal memuat aturan soal afirmasi khusus bagi para guru-guru ini. &rdquo;Kami akan laporkan total jumlah finalnya. Setelah mendapat arahan dari bapak Presiden nanti, permenpan akan kita terbitkan untuk pengangkatan mereka yang sudah lama mengabdi di desa-desa,&rdquo; paparnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013326435/guru-honorer-di-jakarta-masih-ada-yang-digaji-rp-300-ribu-per-bulan">Guru Honorer di Jakarta Masih Ada yang Digaji Rp 300 Ribu per Bulan</a> Sebetulnya, kata dia, kebijakan ini bukan barang baru. Pihaknya telah membuat afirmasi serupa khusus di Papua. Karena minimnya guru di sana akhirnya banyak warga yang meski belum sarjana sudah mengajar di satuan pendidikan jenjang SD hingga SMP. &rdquo;Papua itu kalau menunggu sarjana tidak akan ada di desa-desa guru-guru (karena minim peminat penugasan, red), termasuk juga di SD-SD, SMP. (Karenanya, red) Kita beri afirmasi khusus di Papua,&rdquo; tuturnya. Lalu, lanjut dia, hanya karena tidak sarjana mereka tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Padahal sudah mengajar puluhan tahun. &rdquo;Nah nanti yang ini (secara nasional, red) tinggal menunggu arahan bapak presiden, mudah-mudahan tidak terlalu lama segera kita ambil langkah,&rdquo; jelasnya. Selain guru, prioritas rekrutmen CASN lainnya ditujukan di sejumlah kementerian/lembaga yang memang sudah 5 sampai 7 tahun tidak ada rekrutmen ASN kategori pegawai negeri sipil (PNS). Salah satunya, untuk posisi hakim. Menurutnya, ada kekurangan jumlah hakim hingga 18 ribuan saat ini di Indonesia. Apalagi, seiring dengan pembukaan kabupaten/kota. &rdquo;Tapi mungkin nanti tidak harus 18 ribu. Karena kan hakim nggak mungkin diisi PPPK kan. Jaksa kemarin sudah mulai kita isi. Nah ini akan kita selesaikan sesuai dengan prioritas,&rdquo; jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Temu Ismail mengaku, sudah ada koordinasi antar dua kementerian mengenai afirmasi pada guru-guru belum sarjana dengan pengabdian yang cukup lama. Saat ini, pembahasan lebih lanjut pun terus dilakukan kedua belah pihak. Termasuk mengenai ketentuan-ketentuan khusus misalnya ketentuan minimal masa kerja. &rdquo;Rasional masa kerja untuk mendapatkan afirmasi juga sedang dibahas. Sehingga benar-benar layak untuk diberikan,&rdquo; jelasnya. Selain itu, pihaknya pun tengah menyiapkan proses pendataan guru-guru tersebut untuk kemudian diverifikasi dan validasi.

Pemerintah bakal menerbitkan aturan baru terkait pengangkatan guru-guru yang telah lama mengabdi di daerah, namun belum sarjana.

Guru di Desa-desa yang Belum Sarjana Bakal Diangkat Jadi ASN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa-masa akhir proses penyelenggaraan seleksi aparatur sipil negara (ASN), penipuan berkedok pengangkatan guru honorer kian masif. Terbaru, beredar surat pengangkatan guru honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengisi kebutuhan ASN 2022.  Dalam surat itu, terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB). Surat bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 tersebut ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah. Isinya, perihal pengangkatan guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan ASN 2022.  Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce memastikan bahwa surat tersebut tidak benar. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat itu. ”Sudah dipastikan surat tersebut palsu,” tegasnya kemarin (9/1).  Pihaknya mengakui beberapa kali menemukan surat palsu serupa. Yakni, pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN 2021 yang harus dipenuhi. Dengan adanya kekosongan itu, seolah menteri PAN-RB memberikan kesempatan kepada tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat langsung menjadi PPPK.  Selain itu, tertulis pula bahwa rekomendasi pengangkatan akan ditindaklanjuti BKN pusat. Bahkan, untuk memperkuatnya, turut dicantumkan kontak Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama yang ditulis berkedudukan sebagai bagian pengadaan dan kepangkatan PNS BKN pusat. Namun, nomor yang dicantumkan bukan nomor handphone Satya.  Kejanggalan lain, pengangkatan dilakukan di ruang rapat Komisi X DPR RI. Padahal, tes CASN biasanya dilaksanakan di kantor-kantor BKN pusat dan daerah serta kantor kementerian/lembaga. Selain itu, penulisan isi surat tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Termasuk penulisan jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. ”Kami mengimbau masyarakat untuk jeli dan mewaspadai adanya surat palsu yang mencatut nama menteri PAN-RB,” ungkapnya. Jika menemukan hal serupa, masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada Kemen PAN-RB.

Waspada Penipuan Bermodus Pengangkatan Guru Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PENGANGKATAN-HOAX.jpeg" alt="Surat palsu pengangkatan guru honorer usia diatas 35 tahun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Surat palsu pengangkatan guru honorer usia diatas 35 tahun. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya surat palsu yang mencatut nama MenPAN-RB. Surat palsu tersebut berisi pengangkatan tenaga guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan.  Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. “Sudah dipastikan surat tersebut palsu,” jelas dia dikutip, Senin (10/1).  Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan MenPAN-RB. Surat palsu itu ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat itu bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 dan tertulis ditandatangani MenPAN-RB pada 3 Januari 2022 dengan perihal pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN tahun 2022.  Averrouce mengatakan, beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama, yakni pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN tahun 2021 yang harus dipenuhi.  Dengan adanya kekosongan ini, seolah-olah MenPAN-RB memberikan kesempatan kepada bagi tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Tertulis juga bahwa rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi ke Bagian Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat atas nama Drs. Satya Pratama, S. Sos dengan nomor Whatsapp 0823-3780-5109.  Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut yakni Selasa, 3 Januari 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR Senayan Jakarta untuk pengangkatan tenaga honorer umur 35 tahun keatas.  Averrouce mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kepanjangan dari nama lembaga/menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan.  “Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan MenPAN-RB. Tertulis Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi,” tuturnya.  Ia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika mendapatkan informasi terkait pengangkatan ASN dan mengonfirmasi kebenarannya kepada KemenPAN-RB jika menemukan hal serupa.  “Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi pemerintah terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB,” tandasnya.  Selanjutnya Averrouce menyatakan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2022 akan diinfokan setelah proses pengadaan CASN Tahun 2021 baik CPNS maupun PPPK (Jabatan Fungsional Guru dan Non-Guru) telah selesai dilaksanakan. Seperti diketahui, proses seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru baru memasuki tahap 2 dari 3 tahapan yang akan dilaksanakan.

KemenPAN-RB Tegaskan Surat Pengangkatan Guru Honorer Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Lestari-Moerdijat-black.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi upaya pemerintah dalam percepatan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini untuk mengatasi problem kekurangan guru di Tanah Air.  "Rekrutmen satu juta guru dengan status PPPK merupakan upaya penyerapan tenaga kerja sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air," kata Letasri kepada wartawan, Selasa (24/11).  Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem itu, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan pemerintah tersebut. Harapannya, percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK itu tidak mengabaikan standar kualitas tenaga pengajar yang mumpuni. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/24/11/2020/bagi-guru-honorer-yang-ingin-jadi-pns-ini-5-poin-penting-dari-nadiem/">Bagi Guru Honorer yang Ingin Jadi PNS, Ini 5 Poin Penting dari Nadiem</a></li> </ul> Rerie, sapaan akrab Lestari, juga mengatakan, tingkat pendidikan yang baik, menurut Rerie, berpotensi meningkatkan rasa nasionalisme warga negara, yang di era globalisasi ini sangat diperlukan. Karena itu, kekurangan tenaga pengajar, merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bidang pendidikan sejak lama.  "Upaya peningkatan status guru itu, menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk mengatasi keluhan kekurangan tenaga pendidik," katanya.  Penyerapan tenaga PPPK dalam jumlah besar, menurut Rerie, juga merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja honorer, baik dari sisi status maupun penggajian.  Selama ini, jelasnya, rekrutmen tenaga honorer dilakukan pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan rekrutmen tenaga PPPK, tambah Rerie, dilakukan serentak oleh pemerintah pusat.

MPR Dukung Percepatan Pengangkatan Guru Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-700-ribu-guru-direncanakan-diangkat-jadi-pns_m_228815.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Hamid Muhammad (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Hamid Muhammad (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan sistem zonasi sekolah menuntut pemerataan tenaga pengajar, sebagai upaya meratakan pendidikan serta menghapus stigma sekolah unggulan. Namun masalah yang timbul justru di Indonesia masih kekurangan banyak jumlah guru. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengungkapkan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, di Indonesia masih kekurangan setidaknya 700 ribu guru. Guna menutup kekurangan tersebut, Hamid mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mewacanakan untuk mengangkat 700 ribu guru PNS. Pengangkatan ini akan dilakukan secara bertahap selama 7 tahun berturut-turut. "Kita di sekolah negeri kekurangan 700 ribu (guru) dan itu menurut rencana Menpan akan dipenuhi dalam waktu 7 tahun dengan asumsi setiap tahun itu diangkat 100 ribu guru," ungkap Hamid di Gedung Kemenkominfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/7). Hamid menuturkan, wacana ini telah dibahas bersama Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla. Menurutnya, wacana ini telah disetujui bersama dan menunggu dipublikasi oleh Kemenpan RB. Nantinya jika terealisasi, maka 700 ribu guru PNS ini akan disebar merata. Penyesuaiannya tergantung kebutuhan daerah untuk pemerataan pendidikan di seluruh jenjang tingkatan. "Itu menyebar sesuai dengan usulan daerah juga termasuk guru SD, SMP, SMA," sambung Hamid. Sementara itu di tempat terpisah Kepala Subbagian Media Dan Antar Lembaga Kemenpan RB, Ahmad Antonia mengatakan, jika pengangkatan 700 guru PNS ini masih dalam proses pembahasan. Belum ada keputusan final terkait kebijakan ini. "Yang jelas semua butuh proses, itu kan baru wacana, belum (ada kepastian)," katanya. Namun jika nantinya rencana tersebut direalisasikan, Anton sapaan akrab Ahmad Antonia, memastikan jika proses pengangkatan guru PNS ini akan melalui sistem yang berlaku. Tidak ada pengangkatan PNS secara otomatis tanpa melewati tes terlebih dahulu. "Tapi intinya nggak ada lagi istilah PNS itu, mau dari honorer atau bukan otomatis diangkat (jadi PNS) itu nggak ada, mau bagaimanapun tetap ikut jalur tes," pungkasnya.

Kabar Gembira! 700 Ribu Guru Direncanakan Diangkat Jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nasibnya-digantung-pemerintah-banyak-honorer-k2-diangkat-oleh-allah_m_210367.jpeg" alt="Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) saat menangis menuntut kejelasan nasib statusnya menjadi PNS." width="100%">
<figcaption>Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) saat menangis menuntut kejelasan nasib statusnya menjadi PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Honorer K2 Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan 736 ribu guru honorer. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 439 ribu honorer K2 belum diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). &ldquo;Pemerintah harusnya melihat Honorer K2 yang jumlahnya 439 ribu itu. Karena mereka saja tidak sampai saat in belum diangkat," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya, Minggu (6/5). Ratusan ribu honorer K2 berharap, pengangkatan mereka menjadi CPNS dimulai tahun ini juga. Karena pihaknya sudah dijanjikan sejak 2014 hingga tahun 2018, tidak ada realisasi sama sekali. &ldquo;Honorer K2 sudah lelah menunggu janji tak jelas. Kami dikasih kabar angin surga tiap tahun. Bahwa honorer K2 diangkat, diangkat, diangkat, dan diangkat," tuturnya. "Memang sudah banyak yang diangkat, tapi bukan jadi CPNS melainkan oleh Allah SWT alias pulang ke rahmatullah," imbuhnya. Hal ini, lanjutnya, karena terus menerus digantung kejelasan nasib pengangkatannya. Hingga jumlah honorer K2 kini sudah mencapai 400 ribu lagi. "Ini sadis banget, banyak K2 meninggal tanpa menikmati hasil pengabdiannya," ucapnya. Sumarni Azis, korwil FHK2I Sulawesi Selatan menegaskan, pengangkatan menjadi CPNS harus tahun ini. Bolanya sekarang ada di presiden. "Kalau presiden memerintahkan menterinya mengangkat K2 jadi PNS, urusannya pasti selesai," tandasnya.&nbsp;

Nasibnya Digantung Pemerintah, Banyak Honorer K2 Diangkat oleh Allah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-penuhi-janjinya-736-ribu-guru-honorer-diangkat-jadi-pns_m_209406.jpeg" alt="Potret guru honorer yang mengajar di daerah pedalaman. Mereka tidak peduli berapa siswa mau didik. Satu atau dua pun tetap dilayani." width="100%">
<figcaption>Potret guru honorer yang mengajar di daerah pedalaman. Mereka tidak peduli berapa siswa mau didik. Satu atau dua pun tetap dilayani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penantian panjang guru honorer selama ini mulai berbuah manis. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta, kemarin, Rabu (2/5), Mendikbud Muhadjir Effendy berjanji memberikan perhatian lebih kepada guru honorer. Dia menyatakan, guru honorer secara bertahap akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). "<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209252/guru-honorer-akan-diangkat-jadi-asn-tanpa-tes" target="_blank">Prioritas guru</a>, mulai tahun ini kami akan fokus. Pertama-tama adalah mengatasi (masalah) guru," terang Muhadjir. Menurut dia, persoalan guru patut menjadi prioritas untuk diselesaikan lantaran sudah cukup kompleks. Meski rasio antara guru dan murid saat ini sudah dinilai ideal oleh Kemendikbud, seluruh persoalan yang ada kaitannya dengan guru tidak lantas tuntas. "Guru honorer masih sangat banyak. Hampir separuh dari guru yang bertugas belum memiliki status," ungkapnya. Yang dimaksud guru belum memiliki status, sambung pejabat asal Madiun itu, tidak lain adalah guru honorer. Berdasar data yang dia miliki, jumlah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209349/nilai-un-sma-sederajat-jatim-jeblok-guru-dan-kasek-siap-siap-dimutasi" target="_blank">guru honorer</a> yang tercatat sampai tahun lalu sudah mencapai 736 ribu orang. Seluruhnya bertugas di sekolah negeri. "Tahun ini mudah-mudahan kami bisa mengangkat (guru honorer menjadi PNS, Red) dengan jumlah yang agak besar," katanya. Menurut Muhadjir, ada beberapa penyebab jumlah guru honorer saat ini sangat tinggi. Salah satunya, keputusan sekolah mempekerjakan guru honorer secara tidak teratur. "Sekolah-sekolah secara serampangan mengambil jalan pintas. Yaitu, mengangkat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209361/hardiknas-2018-fasilitas-hingga-gaji-guru-jadi-sorotan-sihar" target="_blank">guru honorer</a>." Buruknya, gaji guru honorer yang mereka pekerjakan diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, lanjut Muhadjir, BOS tidak seharusnya dipakai untuk menggaji guru honorer. "Namanya saja bantuan operasional. Jadi, operasional untuk operasi, bukan untuk gaji," bebernya. Dari keputusan itu, muncul persoalan baru ketika guru honorer menerima gaji yang tidak sesuai. Alhasil, masalah menjadi tumpang-tindih. Untuk itu, pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat penting dan harus mendapat perhatian lebih. Meski demikian, Muhadjir menyampaikan bahwa semuanya tetap membutuhkan proses. "Butuh beberapa waktu atau beberapa tahun. Tidak mungkin kami mengangkat sekaligus," ujarnya. Lebih lanjut, dia me&shy;nyampaikan, proses pengangkatan bakal menyesuaikan kebutuhan. Contohnya, menutup kekosongan yang ditinggalkan karena guru pensiun. Selain itu, pengangkatan guru honorer dilakukan untuk menambal kekosongan guru yang pensiun sejak 15 tahun lalu. "Telah terjadi akumulasi guru-guru yang mestinya harus diganti itu belum diganti-ganti," beber Muhadjir. Karena itu, dia menegaskan bahwa kunci menuntaskan persoalan tersebut adalah mengangkat seluruh guru honorer secara bertahap. "Akan kami urai mulai tahun ini," tegasnya. Berkaitan dengan prosedur, skema, serta jumlah guru honorer yang diangkat setiap tahun, secara terperinci Kemendikbud menyerahkan urusan itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Yang jelas, mereka mengupayakan seluruh guru honorer diangkat sebagai PNS. Dengan begitu, nasib mereka ke depan menjadi lebih baik. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik rencana pemerintah mengangkat para guru honorer menjadi PNS. Meski, upaya itu dilakukan secara bertahap. Unifah menegaskan, pengangkatan guru honorer tersebut tetap dilakukan sesuai kompetensi dan kualifikasi guru. "Yang penting, dibuka akses atau kesempatan guru honorer untuk menjadi PNS," jelasnya. Unifah mengakui, saat ini Indonesia mengalami kondisi darurat guru. Kondisi darurat itu terkait dengan kekurangan guru. Khususnya untuk jenjang sekolah dasar (SD). Menurut dia, wajar jika pemerintah merencanakan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Sebab, selama ini kekurangan guru itu ditambal dengan tenaga honorer. Secara rasio, jumlah guru dengan siswa di Indonesia bisa jadi sudah baik. Tetapi, belum ada pemerataan. Di perkotaan banyak guru, sedangkan di daerah tertentu kekurangan guru. Selain kekurangan, lanjut Unifah, masih ada persoalan di sektor guru. Misalnya, ketidakmampuan sejumlah guru dalam merespons perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam tugas administrasi juga dinilai membuat guru pusing. Tugas administrasi itu, antara lain terkait dengan kenaikan pangkat, syarat memperoleh tunjangan profesi, dan upaya penyetaraan (inpassing) bagi guru swasta. Dia berharap ada penyederhanaan administrasi agar guru lebih fokus mengajar di kelas.&nbsp;

Mendikbud Penuhi Janjinya, 736 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-minta-alokasi-100-ribu-formasi-guru-di-cpns-2018_m_199178.jpeg" alt="Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyambut bahagia 298 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendikbud yang telah dinyatakan lolos pada seleksi 2017. Dia pun berharap di 2018, formasi CPNS tenaga guru dapat ditingkatkan alokasinya hingga 100 ribu. Hal itu diungkapkan Muhadjir di depan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. Serta, 298 CPNS Kemendikbud yang tengah menjalani pembekalan. "Saya mohon Bapak Menpan-RB. Terima kasih Bapak telah memberikan alokasi 300 CPNS. Mudah-mudahan tahun ini nanti Bapak berkenan mengalokasikan 100 ribu guru di Kemendikbud," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/3). Muhadjir mengatakan, formasi CPNS yang ada di lingkungan Kemendikbud saat ini masih belum memenuhi kebutuhan. Apalagi, saat ini masih banyak guru yang berstatus sebagai guru honorer. "Dengan 36 ribu guru honorer yang sekarang, maka kita perlu sekitar tujuh tahun untuk lakukan penataan reformasi di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan, dan tenaga guru berkelas dunia seperti yang dicanangkan ini," kata Muhadjir. Sementara itu, Asman Abnur mengapresiasi antusiasme para pelamar CPNS Kemendikbud. Terbukti, dari 161 Kementerian/Lembaga yang membuka kesempatan bagi pelamar, Kemendikbud merupakan lembaga paling banyak diminati peserta CPNS yakni 96.613 pelamar. Menurut Asman, hingga awal 2018 ini, sudah ada 220 ribu PNS yang pensiun. Karena itu, dia berjanji bakal menambah formasi CPNS 2018, termasuk tenaga pendidik dan kesehatan. "Memang saya sudah lapor ke Pak Presiden dan Pak Wapres, biasanya beliau mengizinkan hanya 50 persen dari jumlah pensiun. Nah, kalau 50 persen berarti sekitar 100 ribu sekian (formasi CPNS yang dibutuhkan. Saya bilang tolong itu kuotanya meliputi guru. Insya Allah nanti akan tambah maksimal," kata Asman. Meski demikian, Asman belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka dalam pendaftaran CPNS 2018. Menurut dia, saat ini penentuan formasi masih dalam proses oleh tim Kemenpan-RB.

Mendikbud Minta Alokasi 100 Ribu Formasi Guru di CPNS 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pastikan-jokowi-setuju-jk-tahun-ini-guru-honorer-diangkat-jadi-cpns_m_187098.jpeg" alt="Aksi Guru Honorer menuntut diangkat menjadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Aksi Guru Honorer menuntut diangkat menjadi CPNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib guru honorer yang selama ini hanya di gaji ratusan ribu rupiah perbulannya, bakal berubah lebih baik. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk segera mengangkat para pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).&nbsp; Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pengangkatan guru honorer menjadi CPNS akan dilakukan mulai tahun ini. "Saya sudah bicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang kekurangan guru ini. Tahun ini, guru honorer akan diangkat jadi CPNS," ungkap JK saat memberikan inspirasi kepada peserta rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2018 di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2). JK juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan restu untuk segera melakukan pengangkatan pada guru honorer menjadi CPNS. &rdquo;Presiden sudah setuju mengangkat <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/05/172547/minta-guru-honorer-k2-didahulukan-jadi-pns" target="_blank">guru honorer</a> menjadi CPNS. Ini agar tidak ada lagi guru yang gajinya Rp 400 ribu. Mungkin karena gaji kecil ini makanya tidak dihargai murid, seperti kasus di Sampang, Madura," tuturnya. JK juga kembali menyatakan rasa prihatinnya terhadap nasib almarhum Achmad Budi Cahyono, guru honorer di SMA 1 Torjun, Sampang, Madura yang meninggal karena ulah muridnya.&nbsp; Menurut JK, almarhum Guru Budi merupakan pejuang yang mencerdaskan bangsa. "Di daerah saya, mencela guru saja tidak boleh apalagi sampai menyebabkan gurunya meninggal," ucapnya. Diketahui, dalam RNPK hari kedua, Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menyebutkan, kekurangan guru <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187180/pns-jangan-risau-ada-kabar-baik-dari-menteri-agama" target="_blank">PNS</a> saat ini mencapai 988 ribu orang. Semuanya diisi oleh guru honorer yang gajinya sangat rendah sekira Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Padahal honorer ini melaksanakan tugas guru PNS.

Pastikan Jokowi Setuju, JK: Tahun Ini Guru Honorer Diangkat Jadi CPNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengangkatan guru honorer

Berita Terkini