<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Screenshot_2024-10-02-14-09-36-637_comgoogleandroidgm-edit-137723229.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi paling lambat Juni 2025 dari sebelumnya Oktober 2025. Sedangkan untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengangkatan &nbsp;menjadi paling lambat Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2026. "Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/3). Prasetyo memastikan penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK ini akan ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing. "Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing masing kementerian, lembaga dan pemda serta instansi terkait," tutupnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapat informasi bahwa pihak Istana bersama Kementerian PAN-RB bakal memberikan pengumuman terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, pada Senin (17/3) siang. "Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3). Dasco mengungkapkan, informasi itu didapat setelah pihaknya bertemu dengan pemerintah untuk menindaklanjuti pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundur sampai 1 Oktober 2025 dan Maret 2026. Ia menegaskan, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk melakukan pengangkatan pada 2025. "Dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan Alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah secara serentak akan dilakukan di 2025," ujar Dasco.

Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi paling lambat Juni 2025 dari sebelumnya Oktober 2025.

Resmi! Pengangkatan CPNS  Dipercepat Paling Lambat Juni 2025, PPPK Diangkat Oktober 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/tes-act-kanwilkumham-3157159342.jpg" alt="Peserta CPNS Kemenkumham mengikuti tes SKD CAT di Surabaya. (Kanwilkumham Jatim)" width="100%">
<figcaption>Peserta CPNS Kemenkumham mengikuti tes SKD CAT di Surabaya. (Kanwilkumham Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapat informasi bahwa pihak Istana bersama Kementerian PAN-RB bakal memberikan pengumuman terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, pada Senin (17/3) siang. "Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3). Dasco mengungkapkan, informasi itu didapat setelah pihaknya bertemu dengan pemerintah untuk menindaklanjuti pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundur sampai 1 Oktober 2025 dan Maret 2026.&nbsp; Ia menegaskan, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk melakukan pengangkatan pada 2025.&nbsp; "Dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan Alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah secara serentak akan dilakukan di 2025," ujar Dasco. Meski demikian, kata Dasco, hari ini pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, Menpan RB Rini Widiyanti dan Kepala BKN Zudan Arief akan memberikan informasi terbaru atau nasib pengangkatan CASN dan PPPK. Namun, DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan pengangkatan CASN dan PPPK itu. "Namun (pengangkatan) CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini," pungkas Dasco.

Dasco menegaskan, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk melakukan pengangkatan pada 2025.

Siang ini, Pemerintah Umumkan Nasib Pengangkatan CASN-PPPK 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/banyak-peserta-tak-lulus-passing-grade-cpns-bakal-diturunkan_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berkomitmen menuntaskan masalah Honorer K2 dengan melakukan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam masa lima tahun diharapkan seluruh honorer K2 sudah memiliki status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muzakir mengatakan, dalam UU ASN hanya dikenal PNS dan PPPK.  Itu sebabnya dalam masa transisi ini pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K2 di atas 35 tahun untuk mengikuti tes PPPK.  "Dalam masa transisi lima tahun ini seluruh honorer K2 harus ikut tes, sehingga nantinya di instansi pemerintah hanya ada PNS dan PPPK,” kata Muzakir dilansir JPNN, Senin (15/4).  Dia menambahkan, setelah lima tahun, tidak adalagi istilah honorer. Sebab, amanat undang-undang hanya mengenal PNS dan PPPK.

KemenPAN-RB: 5 Tahun Lagi Tak Ada Honorer K2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-tenaga-honorer-berpeluang-diangkat-jadi-cpns_m_230275.jpg" alt="Ilustrasi: Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer jadi CPNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer jadi CPNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya mengangkat ratusan tenaga honorer menjadi CPNS. Peluang pengangkatan itu untuk tenaga honorer kategori II (K-II) yang usianya maksimal 35 tahun. Selain itu ketentuannya mereka harus lolos seleksi atau tes. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat kerja gabungan (rakergab) sejumlah menteri di DPR kemarin (23/7). Dalam rakergab yang berlangsung tertutup itu, pada prinsipnya ada kesepakatan mengangkat para <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/06/2018/tahun-depan-pemprov-sumsel-buka-pendaftaran-700-cpns" target="_blank">tenaga honorer K-II</a>. Tetapi, pengangkatannya sesuai dengan prosedur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Total tenaga honorer K-II yang terdata di Kementerian PAN-RB saat ini mencapai 438.580 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada 13.347 orang yang memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar CPNS baru. Sisanya tidak memenuhi kriteria, di antaranya karena berusia lebih dari 35 tahun. Sebanyak 12 ribuan di antaranya adalah honorer K-II guru. Menteri PAN-RB Asman Abnur menjelaskan, dalam rakergab disepakati, penanganan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/14/07/2018/kabar-baik-pemerintah-siapkan-20-ribu-kuota-cpns-untuk-guru-madrasah" target="_blank">tenaga honorer K-II</a> dilakukan secara bertahap. "Tentu tidak melanggar undang-undang," ujarnya. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer K-II menjadi CPNS itu tetap harus melalui tes. Dalam tahap awal, Kementerian PAN-RB akan mengelompokkan siapa saja honorer K-II yang memenuhi kriteria untuk ikut tes. Kemudian, yang tidak bisa memenuhi kriteria punya pilihan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).&nbsp;

Kabar Baik, Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat Jadi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-cpns-harus-siap-menuju-birokrasi-kelas-dunia-di-2024_m_199095.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendi" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikbud, Senin (26/3). Setidaknya, ada 298 putra dan putri terbaik bangsa yang siap mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negera di kementerian tersebut. "Dengan terpilihnya putra dan putri terbaik bangsa sebagai CPNS harus siap memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang terbaik, dan juga siap menuju birokrasi berkelas dunia tahun 2024," kata Muhadjir di Jakarta. Diketahui, penerimaan CPNS didasari pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Nomor 47 Tahun 2017, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemendikbud. Proses pendaftaran telah dilaksanakan pada 11 hingga 26 September 2017 lalu. Menurut Muhadjir, terdapat tiga seleksi yang telah dilalui oleh para CPNS. Seleksi pertama adalah seleksi administrasi yang tujuannya untuk menyeleksi kesesuaian berkas-berkas yang disampaikan calon pelamar dengan syarat administrasi yang ditentukan. "Jumlah pelamar yang mengirimkan berkas administrasi dan diverifikasi kelengkapan administrasinya sebanyak 96.613 orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan sebanyak 59.784 orang, dan berhak mengikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)," jelasnya. Dari 59.784 peserta yang mengikuti SKD, jumlah peserta yang hadir adalah 49.204 orang. Peserta yang dinyatakan lulus pada nilai ambang batas berjumlah 8.762 orang. Seleksi selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Total peserta SKB adalah 863 orang. Turut hadir dalam penyambutan dan pemberian pombekalan kepada 298 CPNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala BKN Bima Wibisana.

Mendikbud: CPNS Harus Siap Menuju Birokrasi Kelas Dunia di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/harapan-dari-presiden-untuk-guru-honorer-tahun-depan-ada-pengangkatan_m_172170.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat berpidato di puncak Hari Guru Nasional (HGN) di Bekasi, kemarin." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat berpidato di puncak Hari Guru Nasional (HGN) di Bekasi, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para guru yang selama ini berstatuskan sebagai honorer, guru bantu atau non-CPNS masih memiliki harapan dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri puncak <a href="https://www.jawapos.com/tag/168898/hari-guru-nasional-2017" target="_blank">Hari Guru Nasional</a> ((HGN) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, kemarin (2/12). Puncak HGN selain dipadati30 ribu guru, juga dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/02/172106/hut-pgri-jokowi-guru-tak-tergantikan-oleh-robot" target="_blank">guru PNS di daerah</a>. "Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi, dan kualifikasi diutamakan," katanya, lantas disambut riuh para guru. Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk para <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/25/170656/permintaan-kak-seto-kepada-pahlawan-tanpa-tanda-jasa" target="_blank">guru honorer</a> yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Secara khusus, Jokowi memerintah Mendikbud, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/22/145891/walau-dibayar-3-bulan-sekali-gerardus-tetap-setia-didik-anak-suku-kamoro-papua" target="_blank">CPNS guru</a> tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru berjalan baik dan sesuai ketentuan. "Sekali lagi, tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap (atau guru honorer, Red)," tuturnya. Jokowi juga menjawab aduan ketua umum PGRI soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Dia mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Untuk urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi, dia berharap bisa disederhanakan. "Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbulet. Harus disederhanakan," katanya. Kemudian, soal pencairan TPG, Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu, dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat. Unifah berharap pernyataan Jokowi yang membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud.&nbsp;

Harapan Dari Presiden untuk Guru Honorer, Tahun Depan Ada Pengangkatan