<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Koalisi masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan tindakan intimidasi terhadap penulisan artikel opini berjudul &ldquo;Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?&rdquo; yang ditulis oleh YF, pada 23 Mei 2025, sebagaimana termuat pada media nasional detik.com yang berujung penghapusan.</p> <p>Artikel tersebut mengkritik pengangkatan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai yang dinilai bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>Penghapusan artikel itu disebut dilakukan atas permintaan penulis karena alasan keselamatan.</p> <p>Sebab, diduga YF mengalami teror fisik berupa diserempet dan didorong oleh dua orang tidak dikenal hingga terjatuh sebanyak dua kali setelah artikelnya tayang.</p> <p>Menanggapi hal ini, Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu pegiat hak asasi manusia (HAM), mengecam keras tindakan teror dan intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik atas kebijakan negara.</p> <p>Mereka menilai bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibungkam dengan cara-cara kekerasan.</p> <p>&ldquo;Ini bukan hanya soal satu artikel yang dihapus, ini tentang upaya sistematis membungkam kritik publik terhadap kekuasaan,&rdquo; kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, dalam keterangan tertulis, Minggu (25/3).</p> <p>Koalisi menyoroti bahwa kejadian yang menimpa YF, bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dalam dua bulan terakhir, terdapat pola kekerasan yang konsisten terhadap mereka yang menyampaikan kritik terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil.&nbsp;</p> <p>Mulai dari pengintaian, intimidasi, hingga serangan fisik dan digital telah menyasar akademisi, aktivis, jurnalis, hingga warga biasa.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kita sedang menyaksikan kembalinya pola kekerasan era otoritarianisme di mana kritik terhadap militer dibalas dengan teror,&rdquo; tegas Isnur.</p> <p>Beberapa contoh serangan yang telah terjadi, termasuk pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada jurnalis Tempo, juga kriminalisasi terhadap pembela HAM seperti Andri Yunus dan Javier.</p> <p class="class-paragraph">Serta teror yang menyasar kantor KontraS setelah membongkar adanya rapat tertutup DPR yang membahas Revisi UU TNI. Bahkan, mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengajukan judicial review terhadap UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) pun menjadi sasaran intimidasi.</p> <p>Koalisi masyarakat sipil mendesak negara untuk tidak tinggal diam. Ia meminta negara untuk bertanggung jawab atas setiap ancaman teror.</p> <p>&ldquo;Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya, terlebih ketika mereka sedang menjalankan hak politik dan sipilnya dengan menyampaikan kritik,&rdquo; ujar Isnur.&nbsp;</p> <p>Ia menambahkan, jika teror semacam ini dibiarkan, maka yang sedang dirusak bukan hanya nyawa dan rasa aman warga negara, tapi juga fondasi demokrasi itu sendiri.</p> <p>Isnur menilai, tindakan-tindakan kekerasan ini berkaitan erat dengan upaya sistematis menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.</p> <p>Melalui regulasi seperti Revisi UU TNI dan Perpres 66/2025 yang memungkinkan pelibatan militer dalam lembaga penegakan hukum sipil seperti kejaksaan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Alih-alih memperkuat institusi sipil dan supremasi sipil, negara justru membuka jalan bagi militer untuk kembali mengatur urusan sipil,&rdquo; urai Isnur.</p> <p>Isnur menegaskan bahwa kritik publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk soal pengangkatan jenderal aktif di jabatan sipil, adalah alarm demokrasi yang sehat.</p> <p>Kritik semacam itu seharusnya dijawab dengan dialog dan keterbukaan, bukan dengan intimidasi. &ldquo;Menjawab kritik dengan kekerasan adalah ciri negara represif, bukan negara demokratis,&rdquo; tutur Isnur.</p> <p>Lebih lanjut, Isnur menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas peristiwa teror terhadap YF dan berbagai kasus serupa lainnya.</p> <p>Mereka juga menyerukan solidaritas luas dari masyarakat sipil untuk terus menjaga ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jika kita membiarkan satu suara dibungkam hari ini, maka besok seluruh masyarakat bisa kehilangan haknya untuk bersuara,&rdquo; pungkasnya.</p>

Koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan intimidasi terhadap penulis artikel kritik pengangkatan jenderal TNI di jabatan sipil.

Masyarakat Sipil Kecam Intimidasi Penghapusan Artikel Opini Kritik Pengangkatan Jenderal TNI di Jabatan Sipil

<div id="m#msg-f:1825832875383257994" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/BPN-dan-Menpanrb-bahas-efisiensi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-3104868821.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825832875383257994-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> CPNS yang telah lulus seleksi pada 2024 ini harus gigit jari. Pasalnya, pemerintah memastikan kalau pengangkatan CPNS 2024 tidak akan dilakukan tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015729104/ketahui-5-hal-yang-dianggap-melelahkan-oleh-orang-cerdas-hingga-memunculkan-kurangnya-stabilitas-pada-mental">Ketahui 5 Hal yang Dianggap Melelahkan oleh Orang Cerdas hingga Memunculkan Kurangnya Stabilitas pada Mental</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari Radar Bogor (Grup JawaPos),</div> <div dir="auto">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengatakan, pemerintah menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut kalau calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru aakan resmi diangkat pada Oktober 2025 mendatang. Sementara untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dilakukan di bulan Maret 2026.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN," sebut Rini Widyantini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditundanya pengangkatan CPNS 2024 langsung ramai di media sosial (medsos). Netizen, yang mungkin ada juga yang merupakan CPNS yang berhasil lolos tahun lalu, banyak yang kesal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Pemerintah tiap hari ada aja gebrakannya, kami udah siapin semuanya, bahkan ada yg udah resign sebelum terima SK yang rencananya maret/april. Eh ini malah pengangkatan PPPK dan CPNS ditunda sampai berbulan-bulan. Marah, sedihh, emosii banget Ya Allah,"&nbsp;</em>kata posting-an di akun X @tanyakanrl.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posting-an tersebut ditanggapi ratusan ribu view dan ratusan repost atau retweet. Komentar netizen beragam terkait hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"kan bukan pertama kali di tipu pemerintah,"&nbsp;</em>komentar pengguna X dengan akun @comeoel sembari memberikan emoticon tertawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komentar netizen lainnya seragam. Banyak juga yang menanggapi santai hal tersebut lantaran bikin susah masyarakat sudah dianggap jadi semacam kegiatan rutin pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Rakyat ga menderita, pemerintah ga kenyang,"</em>&nbsp;komentar akun X @yeoollyy_.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Menpan-RB Rini Widyantini, menjelaskan, perkiraan pengangkatan akan dilaksanakan pada akhir 2025 atau di awal&nbsp;</div> <div dir="auto">2026. Rini menjabarkan, penundaan pengangkatan CASN 2024 ini dikarenakan beragam pertimbangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Contohnya, ia melanjutkan, adanya kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung beragam program prioritas pembangunan nasional. Hal ini membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, alasan lainnya adalah rencana pemerintah untuk menyelesaikan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan terhadap ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rini menjabarkan, adanya penundaan pengangkatan CASN 2024 ini karena adanya usulan dari sejumlah daerah. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

CPNS yang telah lulus seleksi pada 2024 ini harus gigit jari. Pasalnya, pemerintah memastikan kalau pengangkatan CPNS 2024 tidak akan dilaku

CPNS Jebolan 2024 Gigit Jari! Kena Gocek Pemerintah, Pengangkatan Nggak Jadi Tahun Ini

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/IMG-20240119-WA0003-680191970.jpg" alt="Pelantikan karyawan tetap Delta Tirta Sidoarjo. (Sumber : Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan karyawan tetap Delta Tirta Sidoarjo. (Sumber : Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perumda Delta Tirta memberikan Surat Keputusan kepada 130 karyawan kontrak untuk dijadikan karyawan tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini menjadi harapan dan tanggung jawab baru bagi para karyawan (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Dwi Hary Soeryadi berharap dengan diangkatnya mereka sebagai karyawan tetap bisa menjadikan semangat mereka dalam mencapai target perusahaan disetiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012946334/hotel-garden-palace-surabaya-pailit-legislator-pan-minta-hak-gaji-karyawan-tetap-diperhatikan">Hotel Garden Palace Surabaya Pailit, Legislator PAN Minta Hak Gaji Karyawan Tetap Diperhatikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para karyawan yang terpilih tersebut tentunya telah melewati assassment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal itu menunjukkan dedikasi dan kualitas kerja yang unggul," kata Hary, dikutip dari Radar Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hary juga mengajak para karyawan yang baru diangkat menjadi karyawan tetap untuk terus meraih karir setinggi mungkin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01385226/hipmi-dukung-wfh-usai-lebaran-asal-karyawan-tetap-produktif">Hipmi Dukung WFH Usai Lebaran, Asal Karyawan Tetap Produktif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengambil inspirasi dari kesuksesan Sekretaris Perusahaan (Sekper) yang dulunya memulai karir sebagai pencatat meter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prestari dari sekper menjadi bukti bahwa dengan adanya usaha dan dedikasi pasti akan mendapatkan puncak karir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalian adalah tongkat estafet kami yang saat ini memimpin, dan ini adalah giliran kalian. Bawa perusahaan Delta Tirta menuju kesuksesan yang semakin baik ke depan," ujar Dirut Delta Tirta, dikutip dari Radar Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/01300426/3-jurus-menjaga-karyawan-tetap-terhubung-dan-produktif-di-masa-pandemi">3 Jurus Menjaga Karyawan Tetap Terhubung dan Produktif di Masa Pandemi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirut Perumda Delta Tirta juga menuturkan untuk membawa Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta menjadi baik, harus memiliki niat yang tulus, baik hati, ikhlas, dan didukung dengan usaha yang keras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semua harapan dan cita-cita bersama tentunya akan terwujud dengan lancar dan mudah, serta setiap langkah menuju kesuksesan akan selalu disinari oleh jalan yang terang.</div>

Perusahaan Delta Tirta memberikan Surat Keputusan kepada 130 karyawan kontrak untuk dijadikan karyawan tetap.

130 Kayrawan Kontrak Delta Tirta Sidoarjo Diangkat Jadi Karyawan Tetap

pengangkatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengangkatan

Berita Terkini

Masyarakat Sipil Kecam Intimidasi Penghapusan Artikel Opini Kritik Pengangkatan Jenderal TNI di Jabatan Sipil

CPNS Jebolan 2024 Gigit Jari! Kena Gocek Pemerintah, Pengangkatan Nggak Jadi Tahun Ini

130 Kayrawan Kontrak Delta Tirta Sidoarjo Diangkat Jadi Karyawan Tetap

Download Aplikasi JawaPos.com