<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program kartu prakerja diklaim tepat sasaran. Alasannya, hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa para peserta program itu didominasi penganggur.  Ekonom TNP2K Elan Satriawan menyebutkan bahwa 80,8 persen peserta kartu prakerja sedang tidak memiliki pekerjaan saat mendaftar pelatihan. ’’Saya kira, kalau bicara masalah sasaran, walau ini terbuka untuk semua, namun apa yang kita lihat dari dominasi penganggur yang menerima prakerja, bisa terlihat program ini tepat sasaran,’’ ujarnya melalui video conference di Jakarta kemarin (8/6).  Elan menjelaskan, survei itu dilakukan kepada sekitar 12.000 peserta secara acak dari gelombang I hingga III kartu prakerja, yakni 19 Mei–1 Juni 2020. Dari survei tersebut, 55,4 persen peserta masih bekerja; 7 persen menjalankan usaha; dan 37,6 persen lainnya memang menganggur sejak Januari 2020. ’’Sebagian besar penerima manfaat tersebut melaporkan, mereka terpengaruh Covid-19, di-PHK, dirumahkan, dan sebagainya,’’ tambahnya.  Terkait dengan pemanfaatan dana insentif, 4.105 responden mengaku menggunakan insentif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, 1.228 responden menggunakan dana insentif untuk modal usaha.  Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W. Ruky menambahkan, saat ini 400.000 peserta sudah menuntaskan pelatihan dan berhak menerima insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Insentif tersebut telah diterima sekitar 360.000 peserta.

TNP2K Klaim Mayoritas Peserta Program Kartu Prakerja Penganggur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200415_214958.jpg" alt="Anggota TNI menggukan masker bertuliskan himnbauan keamanan saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (P" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI menggukan masker bertuliskan himnbauan keamanan saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (P</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kartu prakerja menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meredam angka pengangguran akibat pandemi Covid-19. Namun, hingga hari keempat pendaftaran kemarin (15/4), masih ada yang kesulitan untuk mengakses laman www.prakerja.go.id.  Misalnya, yang dialami Tissha Martikarini. Dia mengungkapkan, dirinya membutuhkan waktu dua jam untuk mendaftar program kartu prakerja. Perempuan 34 tahun yang tinggal di Palembang itu mulai mendaftar pukul 17.00 WIB dan baru selesai pukul 19.00 WIB Selasa (14/4). Dia menjelaskan, pengisian data berjalan cepat. Tetapi, upload KTP dan foto selfie memakan waktu lama.  ”Upload foto KTP butuh 15 menit. Upload foto selfie sekitar satu jam,” katanya. Dia sempat mengecek layanan pengaduan, ternyata banyak yang mengeluhkan hal serupa.  Setelah pendaftaran selesai, masuk tahap ujian. Ada lima soal dan lebih pada pertanyaan psikologi. Perempuan yang akrab disapa Ica itu masih menunggu pengumuman hasil seleksi. Informasi yang dia terima, pengumuman disampaikan pada 17 April besok. Sampai tahap ujian, tidak tersedia pilihan peminatan bimbingan pelatihan. Namun, dia berharap nanti ada pelatihan di bidang kuliner.  Ica mendapatkan informasi bahwa pelatihan diberikan secara online. Menurut dia, untuk bidang tertentu, seperti pelatihan skill atau keterampilan, metode online kurang maksimal. Butuh tatap muka langsung dengan para mentor. ”Tapi, kalau hanya materi (teori, Red) bisa efektif online,” jelasnya.  Keluhan serupa disampaikan Ari Kusuma. Pria yang habis masa kontrak di perusahaan otomotif itu juga mengalami kendala upload foto KTP. Ari belum terlalu memahami skema pelatihannya nanti. Namun, dia sudah berancang-ancang untuk memilih pelatihan mekanik. Meski terlihat teknis, Ari mengatakan bahwa pelatihan secara online masih bisa diterapkan.  Keluhan tersebut diakui Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky. Menurut dia, kesulitan tersebut disebabkan animo masyarakat yang sangat tinggi. ”Hingga sore ini sudah ada sekitar 4 juta pendaftar dan yang tuntas mendaftar mencapai 1,5 juta orang,” kata Panji dalam wawancara virtual kemarin.  Jumlah tersebut tentu terus meningkat. Sebab, pendaftaran untuk gelombang pertama dibuka sampai hari ini pukul 16.00. Meski demikian, masih ada pendaftaran untuk gelombang berikutnya yang dibuka setiap hari selama 24 jam. ”Sehingga kalau belum bisa bergabung di gelombang pertama, masih bisa masuk gelombang selanjutnya,” imbuhnya.  Panji menyatakan, kendala yang dialami timnya adalah waktu. Khususnya manajemen pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tim pelaksana kartu prakerja baru dibentuk dua pekan sebelum peluncuran resmi oleh pemerintah pada Sabtu malam (11/4). ”Hingga saat ini berarti tim sudah tiga pekan terbentuk dan harus melayani jutaan masyarakat. Ini kerja keras bagi kami,” tuturnya.  Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio menambahkan, pengumuman peserta kartu prakerja bakal disampaikan pada Jumat (17/4). Secara umum, kriterianya menyasar pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Mulai korban PHK, orang yang dirumahkan tanpa gaji full, hingga sektor informal yang usahanya terdampak.  Setiap minggu bakal diumumkan 164 ribu peserta yang lolos seleksi. Mereka akan menerima dana Rp 3,55 juta per orang. Dana itu terdiri atas biaya pelatihan online maksimal Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu per bulan per orang selama empat bulan, dan insentif setelah selesai pelatihan. ”Seleksi dilaksanakan manajemen pelaksana (PMO, project management office) kartu prakerja,” ungkapnya.  Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, lanjut dia, pelatihan memang hanya bisa dilakukan secara online. Pertemuan offline tentu sangat riskan, tapi akan tetap dilaksanakan setelah pandemi usai.  Kontroversi Platform Milik Stafsus Presiden  Program kartu prakerja juga diwarnai tudingan negatif terhadap Belva Devara, staf khusus Presiden Joko Widodo. Sebab, Skill Academy by Ruang Guru milik Belva ternyata ikut menjadi mitra kartu prakerja. Namun, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Saat ini ada delapan platform mitra kartu prakerja yang menyatakan sanggup. Jumlah tersebut pun akan terus bertambah.  ”Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini (sebagai mitra kartu prakerja). Asal memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturan,” paparnya.  Panji menjelaskan, pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online. Hanya berbasis kerja sama terbuka antara pemerintah dan platform yang menyatakan sanggup dan sesuai dengan kriteria pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.  Sementara itu, Belva Devara menjawab polemik yang terjadi atas keterlibatan Ruang Guru dalam program kartu prakerja. Dalam hal ini Skill Academy. Dia tidak membantah bahwa banyak asumsi bermunculan di luar mengenai pemilihan Skill Academy sebagai mitra kartu prakerja. Namun, dia memastikan tidak terlibat apa pun dalam prosesnya.  ’’Pertama, saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun di program prakerja, termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya,’’ terang dia kemarin. Semuanya dilakukan Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana. Dia mempersilakan media maupun publik mengecek rapat-rapat yang digelar terkait kartu prakerja.  Penentuan mitra juga dilakukan secara independen oleh Kemenko dan PMO tanpa intervensi pihak mana pun. Jumlah keseluruhan mitra ada delapan, dan mengikuti seleksi sejak akhir 2019 yang terbuka untuk umum. ’’Para mitra kemudian membuka platformnya untuk mitra umum sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan,’’ lanjutnya.  Menurut pria yang juga CEO Ruangguru itu, prosesnya mirip dengan kurasi kartu Indonesia pintar atau kartu Jakarta pintar. Banyak toko yang menerima pembayaran dengan KIP atau KJP. Skill Academy menjadi salah satu ’’toko’’ di antara sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja.  Belva menegaskan, sistem kartu prakerja berbeda dengan penunjukan langsung. ’’Penerima manfaat prakerja bebas memilih sendiri, membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan pihak mana pun,’’ tambahnya.

Empat Juta Pendaftar Berebut Kartu Prakerja, Situs Susah Diakses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/jamaah-tablig-akbar.jpg" alt="Danyonkes Letkol Marinir M. Arifin berjalan dengan sejumlah Jamaah Tabligh Masjid Jami Kebon Jeruk keluar dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Sebanyak 27 jamaah dari dari berbagai daerah dipulangkan usai" width="100%">
<figcaption>Danyonkes Letkol Marinir M. Arifin berjalan dengan sejumlah Jamaah Tabligh Masjid Jami Kebon Jeruk keluar dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Sebanyak 27 jamaah dari dari berbagai daerah dipulangkan usai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan dana yang besar. Karena itu, pemerintah pusat meminta pemda mengalihkan sebagian anggarannya untuk penanganan virus korona. Realokasi sudah berjalan. Namun, masih ada pemda yang belum menyelesaikan penghitungan.  "Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegas Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna virtual di Istana Bogor kemarin (14/4). Menurut presiden, masih ada sejumlah daerah yang APBD-nya business as usual. ’’Ini saya minta menteri dalam negeri, Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Laporan terakhir yang diterima Jokowi, ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Kemudian, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.  Sementara itu, berdasar data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, masih ada 25 daerah yang belum menyelesaikan realokasi APBD. Semuanya berasal dari luar Jawa. Yakni, 1 daerah di Riau, 3 daerah di Maluku, dan sisanya di wilayah Papua dan Papua Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap pemda yang belum menyelesaikan segera menuntaskannya. Jika pemda tidak kunjung menyelesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, Kementerian Keuangan akan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH). Dan jika sampai batas toleransi tidak juga dilakukan, dana transfer akan dipotong. ”Besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali ke daerah yang bersangkutan,” jelas Mendagri.  Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, realokasi APBD bersumber dari belanja barang dan modal. ’’Bahkan dalam surat edaran, kita memberikan arahan dihemat sampai 50 persen,’’ terangnya. Meski demikian, pemerintah tetap akan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.  Perubahan anggaran juga terjadi dalam hal penegakan hukum. ’’Kejaksaan mengubah postur anggaran dan melakukan pemotongan kurang lebih Rp 1,041 triliun atau sekitar 12 persen dari anggaran sebelumnya,’’ jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kemarin.  Polri juga merealokasi anggaran untuk membantu masyarakat selama masa pandemi. Rencananya, Korps Bhayangkara itu memberikan bantuan Rp 600 ribu tiap bulan selama tiga bulan kepada para driver angkutan umum. Saat ini tiap polda mendata driver yang berhak mendapatkan bantuan.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, anggaran yang direalokasi, antara lain, kerja sama luar negeri. ’’Karena kondisi pandemi di semua negara, tentu program itu tidak akan berjalan,” jelasnya.  Pemerintah juga merealokasi anggaran dana desa dalam perang melawan Covid-19. Setidaknya 25–35 persen anggaran dana desa bakal digunakan untuk membantu warga terdampak Covid-19. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) 6/2020 sebagai bentuk revisi Permendes 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.  Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, pihaknya sebetulnya sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait Covid-19 kepada seluruh kepala desa di Indonesia. Dalam SE tersebut, setidaknya ada beberapa poin. Salah satunya, soal penanganan dan pencegahan Covid-19 di tingkat desa. Menyangkut hal itu, dia menginstruksi setiap desa membentuk relawan desa lawan Covid-19 yang diketuai kepala desa dengan anggota perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. ”Salah satu tugasnya, menyiapkan ruang isolasi tingkat desa. Ini penting sekali,” ujarnya dalam jumpa pers secara online kemarin.  Relawan bertugas memastikan logistik mereka yang tengah diisolasi. Selain itu, relawan wajib melaporkan setiap kejadian kepada dinas kesehatan melalui puskesmas. ”Relawan juga harus mendirikan pos jaga di pintu keluar masuk desa. Lalu, mencatat warga yang keluar masuk dan warga mereka yang dirantau,” ungkapnya. Mengenai realokasi dana desa untuk penanganan Covid-19, politikus PKB itu mengatakan bahwa permendes terbaru bisa menjadi acuan sepenuhnya. Juknisnya sudah dipaparkan jelas dalam aturan tersebut.  Antisipasi Pengangguran dan Kemiskinan  Pandemi Covid-19 diprediksi menambah jumlah orang miskin maupun penganggur. Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus jangka pendek bagi pekerja dan jangka panjang bagi pengusaha agar kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan. Dengan begitu, serapan tenaga kerja bisa kembali membaik.  Pemerintah menyiapkan dua kemungkinan kondisi, yakni berat dan sangat berat sebagai akibat tekanan ekonomi. Misalnya, peningkatan angka kemiskinan. ’’Dalam skenario berat, bisa ada tambahan 1,1 juta orang atau di skenario lebih berat, ada kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang,’’ urainya. Begitu pula angka pengangguran yang diprediksi meningkat tajam. Berpotensi ada 2,9 juta penganggur baru dan kalau skenario yang lebih berat, bisa 5,2 juta penganggur baru.  Langkah jangka pendeknya adalah kartu prakerja. Kemudian, simpanan di BPJS Ketenagakerjaan yang masih memiliki uang iuran perusahaan yang bisa digunakan untuk memberikan benefit kepada pekerja yang di-PHK. Ditambah lagi program padat karya tunai dari sejumlah kementerian. Harapannya, dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diatasi.  Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah fokus memperbaiki daya tahan dunia usaha dan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu negara yang menarik untuk investasi bila mampu menangani Covid-19 dengan baik. Apalagi, sejumlah negara berencana memindah perusahaannya. Misalnya, Jepang yang akan keluar dari RRT.  Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan kemarin menyatakan bahwa gelombang PHK pasti ada. Hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sektor pariwisata menjadi hal yang paling rentan. Namun, Luhut optimistis sektor itu akan cepat pulih. ”Tiongkok, Korea, Jepang, dan lainnya yang telah pulih, pasti masyarakatnya ini akan keluar, maka siapkan,” ujarnya.  Di sisi lain, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyatakan, sudah ada empat juta orang yang terdaftar di situs resmi prakerja. Itu baru gelombang pertama yang dibuka sejak Sabtu lalu. ”Akan kami buka per minggu satu gelombang, Senin hingga Kamis,” tutur Denni.  Dalam masa pandemi Covid-19, sasaran kartu prakerja tak hanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak mengenyam pendidikan formal. Namun juga para pekerja dan UMKM yang terdampak ekonominya karena Covid-19. ”Setelah pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat elektronik,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/penganggur_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan uang Rp 600.000 ke rekening atau e-wallet. Denni menyatakan bahwa total manfaat yang diberikan mencapai Rp 3.550.000 untuk tiap peserta.  Sementara itu, Pemprov Jatim sudah menyelesaikan refocusing dan realokasi anggaran. Hasilnya, ada Rp 2,384 triliun yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memerinci, alokasi anggaran untuk kuratif mencapai Rp 825,3 miliar. Lalu, promotif preventif Rp 110,17 miliar. Anggaran untuk safety net paling besar, yakni Rp 995,04 miliar. Terakhir, alokasi untuk mitigasi sosial ekonomi Rp 454,26 miliar.  Anggaran itu sudah siap. Harapannya bisa didistribusikan bulan ini. Safety net merupakan program untuk warga yang terkena dampak. ’’Pemprov sudah memiliki data warga terdampak yang disinkronkan dengan Kementerian Sosial,’’ katanya. Hingga kini, pemprov masih mendata warga terdampak di Jawa Timur. Bisa jadi, jumlahnya bertambah. Peningkatan sangat mungkin terjadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vWO0EA8RaV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_KsJbJKfRz8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5zSqxfCX3yQ

Efek Pandemi Covid-19, Penganggur Berpotensi Bertambah 5,2 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kartu prakerja yang menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap diluncurkan. Anggaran Rp 10 triliun dialokasikan untuk program yang bertujuan melatih penganggur agar siap kerja itu. Sasarannya dua juta orang.  Kemarin (12/11) Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) yang khusus membahas program kartu prakerja. Dia menyatakan, pada Januari 2020, program tersebut diharapkan berjalan. Program itu dijalankan dengan basis platform digital yang sudah dirancang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kantor Staf Presiden (KSP).  Ada dua fokus yang perlu dibahas untuk program kartu prakerja itu. ’’Pertama, bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru. Terserap dengan kebutuhan dunia kerja,’’ kata Jokowi. Kedua, angkatan kerja juga berpeluang menjadi wirausahawan.  Dengan kartu prakerja itu, para pencari kerja bisa mendapat pelatihan. Dengan begitu, mereka bisa lebih produktif dan memiliki daya saing. Dia memberikan catatan bahwa saat ini 58 persen tenaga kerja lulusan SMP ke bawah.  Jokowi ingin para pemegang kartu prakerja bisa memilih pelatihan atau kursus sesuai dengan minat dan bakat. Nah, informasi tentang lembaga pelatihan dan kursus akan disampaikan melalui platform digital. ’’Mereka boleh ikut pelatihan yang diminati. Misalnya, pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, koding,’’ jelasnya.  Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, kartu prakerja tidak hanya ditujukan untuk para pencari kerja. Tetapi juga para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka berkesempatan ikut program itu untuk rescaling atau upscaling keterampilannya. Untuk lembaga pelatihannya, Jokowi berpesan supaya bisa dimaksimalkan peran swasta, BUMN, dan balai latihan kerja (BLK).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/32-ribu-penganggur-di-malang-didominasi-lulusan-sarjana_m_.jpg" alt="Disnaker gelar job fair sebagai upaya pengurangan jumlah pengangguran." width="100%">
<figcaption>Disnaker gelar job fair sebagai upaya pengurangan jumlah pengangguran.</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Para pencari kerja ketika mengikuti job fair untuk mendapatkan pekerjaan. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)  Program tersebut juga perlu ditunjang dengan pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi. ’’Itu urusannya Mendikbud,’’ katanya. Dia berharap pendidikan vokasi bisa disambungkan dengan kebutuhan dunia kerja.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu prakerja disiapkan untuk dua juta angkatan kerja. ’’Dan rencana sistemnya berbasis digital,’’ tuturnya. Pemerintah akan menyiapkan 500 ribu kartu fisik dan 1,5 juta lainnya berbasis digital.  Politikus Partai Golkar itu menyatakan, pelatihan akan memanfaatkan lembaga pelatihan. Baik yang dimiliki kementerian maupun swasta. Biaya pelatihan akan bersifat anggaran terbuka. Sebab, jenis pelatihan berbeda-beda. Misalnya, pelatihan barista kopi bisa selesai dalam waktu seminggu. Sementara itu, untuk pelatihan koding dan sejenisnya, dibutuhkan waktu 3–6 bulan.  Untuk menjalankan program kartu prakerja, akan dibuat semacam project office management (PMO) yang melibatkan lintas kementerian. PMO berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Nama PMO itu mungkin adalah Komite Cipta Lapangan Kerja.  Pendirian komite tersebut akan diatur dalam perpres. Perpres itu juga mengatur kriteria pencari kerja yang eligible atau layak mengikuti program tersebut. Misalnya, berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah.  Praktisi pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan, program revitalisasi pendidikan vokasi ada sejak periode pertama. Namun, reformasi pendidikan vokasi selama ini cenderung retorika belaka. ’’Anggarannya tidak ditambah,’’ jelasnya.  Dia menuturkan, ada sejumlah jurusan pendidikan vokasi atau SMK yang kurang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di antaranya, SMK jurusan bisnis dan manajemen. Menurut dia, sudah banyak kompetensi vokasi atau SMK jurusan bisnis dan manajemen yang digantikan aplikasi.  Indra menyatakan, revitalisasi SMK atau pendidikan vokasi sebaiknya bukan sebatas urusan teknis. Misalnya, membuat siswa SMK jago mengelas atau sejenisnya. Tetapi, lebih dari itu, kemampuan kreatif dan daya inovasi anak-anak vokasi harus ditingkatkan.  ’’Vokasi itu bukan soal hard skill, tapi soft skill,’’ jelasnya. Jika cenderung mengejar keterampilan kasar atau hard skill, pendidikan vokasi kalah cepat dengan kemajuan teknologi yang kian memudahkan industri.

Dua Juta Penganggur Dijatah Rp 10 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-pengangguran-digaji-pakai-apbn-begini-penjelasan-menteri-hanif_m_.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menaruh harapan pada organisasi kepemudaan untuk ikut mengatasi angka penganggur. Dia khawatir para pemuda saat ini ikut menambah angka pengangguran.  “Saya memiliki harapan besar kepada KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda untuk berperan serta dalam membantu kami menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangan persnya, Kamis (9/5).  Harapan itu dikemukakan Hanif Dhakiri kepada Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Noer Fajrieansyah. Sebelumnya Noer Fajrieansyah melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Pertemuan itu membahas kerja sama strategis antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan KNPI.  Lebih jauh politikus PKB itu menyebut, Indonesia dengan negara luar memiliki perbedaan signifikan terkait jumlah penduduk usia muda. “Hal itu menjadi tantangan besar bagi kami untuk mampu menekan tingkat pengangguran. Bila ini tidak di-manage dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi negara,” tutur hanif.  “Hal yang sangat berbahaya bagi negara itu adalah anak muda yang pengangguran,” ujarnya menambahkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KNPI-Menaker-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menaker Hanif Dhakiri saat bertemu dengan Ketua Umum KNPI Noer Fajrieansyah. (istimewa)  Dalam kesempatan itu Noer Fajrieansyah menyatakan, KNPI sanggup menjadi mitra mitra strategis Kemenaker dalam menurunkan tingkat pengangguran, khususnya untuk tingkat anak muda. “KNPI siap men-support Kemenaker untuk berperan serta menurunkan tingkat penganggur,” ujar Fajrie.  Dikatakannya, KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Indonesia memiliki jajaran pengurus aktif baik. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Semuanya memiliki struktur aktif, kantor yang terbuka bagi semua anak muda.  “Bayangkan bila kemenaker mampu mensosialisasikan programnya kepada anggota kami, saya percaya kita bisa mengurangi jumlah penganggur di tingkat pemuda secara signifikan.”
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KNPI-Menaker-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menaker Khawatir Pemuda Ikut Menambah Jumlah Penganggur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2155_19098_drajat-wibowo.jpg" alt="Drajat Wiboowo" width="100%">
<figcaption>Drajat Wiboowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Ancaman pengangguran yang cukup besar akan melanda Indonesia. Angkanya diperkirakan bisa menyentuh sekira setengah juta orang ika kondisi tidak berubah. &quot;Kalau kondisinya seperti ini, bisa ada tambahan paling tidak&lrm; ada setengah juta penganggur baru. Ini besar sekali untuk Indonesia,&quot; kata&nbsp;Direktur Sustainable Development Indonesia Dradjad Wibowo&lrm; usai diskusi &quot;Paket Mujarab Anti Lesu&quot; di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8). &lrm;Dradjad mengatakan, kesulitan sudah terlihat di lapangan. Bahkan beberapa perusahaan menengah atas sudah mulai kelimpungan. Mereka menjual aset dan merumahkan karyawan. Di Kalimantan, sambung Dradjad, ada ribuan pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan. Kemudian di Jawa Tengah, &lrm;ada pabrik yang merumahkan 500 pekerjanya. &quot;&lrm;Artinya persoalannya sudah serius. Sehingga ini yang harus kami atasi bersama,&quot; ungkap Dradjad. (gil/jpnn/JPG) &nbsp;

Gawat, Indonesia Terancam Ketambahan 500 Ribu Penganggur Baru

penganggur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penganggur