<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/JKT_-Tom-Lembong-Bebas_SALMAN-TOYIBI-4JPG-3368964343.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong keluar dari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong keluar dari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemberian amnesti dan abolisi untuk terpidana Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menjadi catatan bagi pengamat Politik Ray Rangkuti. Dia memandang pengampunan itu akan membuat kondisi politik di 2025 akan melandai. Menurut Ray Rangkuti, secara politis, pemberian amnesti pada Hasto bisa berimplikasi pada dua hal. Pertama, Prabowo makin berjarak dengan Joko Widodo (Jokowi). Kedua, hubungan Megawati dengan Prabowo akan semakin erat. Lalu, apakah dengan begitu oposisi akan berakhir? Ray mengatakan, ia masih sangsi PDIP akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Menurut dia, itu seperti membuang masa depan cerah. Meskipun pengampunan terhadap Hasto disebutnya membuat PDIP punya utang budi pada Prabowo. &ldquo;Tetapi menukar sikap politik mereka gegara hal ini, terlalu besar atau tinggi (imbalannya). Risikonya bisa membuat PDIP sendiri terjerembap,&rdquo; ujarnya saat dihubungi, Sabtu (2/8). Ray berpandangan PDIP akan tetap di luar koalisi. Tapi, akan berubah menjadi oposisi moderat. Khususnya dalam satu tahun ini. PDIP cenderung akan lebih banyak menahan diri. &ldquo;Setidaknya, sampai tahun 2025 ini, PDIP akan mengambil jalan moderat. Tidak terlalu keluar sebagai partai non koalisi pemerintah. Akan banyak landai,&rdquo; paparnya. Hal ini sejatinya sudah terlihat dari sekarang. Isu-isu penting yang mendapat perhatian publik, tidak &ldquo;digas&rdquo; oleh PDIP. Padahal, isu-isu ini potensial menaikan popularitas dan kesukaan pada PDIP. Sikap ini juga mungkin akan ditunjukkan oleh kubu Tom Lembong, yang diketahui menjadi tim pemenangan Anies Baswedan di pemilu 2024 lalu. Oleh karenanya, masyarakat tak perlu heran jika sampai tutup tahun 2025, politik di Indonesia akan sepi dari tukar menukar gagasan. Sepi dari politik yang riuh. &ldquo;Setidaknya dalam 2025 ini akan landai. Dua kekuatan ini sama. Melandai,&rdquo; ungkapnya. Tapi, sikap ini diprediksi tak akan berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini mengatakan, pada tahun 2026, secara perlahan PDIP akan mulai menarik garis lagi. Sikap politik berbeda akan ditonjolkan. &ldquo;Dan ini, bukan hanya PDIP, bahkan kemungkinan akan dilakoni oleh semua parpol. Akan terus membesar dan nyata sampai tahun 2029. Tahun di mana politik harus mulai tegas, garis dibuat, dan kedirian harus ditonjolkan,&rdquo; paparnya. Akankah ada peran Hasto dalam kebangkitan PDIP tahun depan? Menurutnya, hal itu mungkin saja terjadi. Meski kans Hasto kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP usai pemberian amnesti belum jelas, namun perannya masih akan tetap kuat. Hasto diyakini akan mendampingi Megawati dengan peran yang sama, meski dengan cara berbeda bila tak lagi menjadi sekjen. <h2>Pemilihan Amnesti dan Abolisi Membingungkan</h2> Lebih lanjut, alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini turut menyoroti pemberian amnesti pada Hasto dan abolisi pada Tom Lembong. Menurut dia, ini agak membingungkan. Hasto diberi amnesti, sementara Tom diberi abolisi. Tidak dijelaskan pemilihan kebijakan pengampunan untuk masing-masing mantan terdakwa ini. Amnesti berarti menghilangkan akibat hukumnya atau pengampunan presiden. Sedangkan abolisi berdampak pada penutupan tuntutan perkara pidana atas seseorang. Seperti diketahui, Hasto diputus pengadilan dengan hukuman 3,5 tahun penjara, dan atas putusan ini, KPK akan banding. Begitu pula dalam kasus Tom Lembong, Kejaksaan sebelumnya berencana akan banding atas putusan pengadilan terhadap sang mantan menteri. Masalahnya, kata Ray, dengan amnesti terhadap Hasto, apakah banding yang akan dilakukan oleh KPK dengan sendirinya akan terhenti? Sebab, berbeda dengan abolisi, amnesti hanya membebaskan seseorang dari pemenjaraan, tetapi tidak menghapuskan seseorang dari tuntutan hukumnya. Alias, Hasto bisa saja diberikan amnesti, tapi proses banding KPK tidak dengan sendirinya berhenti. &ldquo;Nampaknya, inilah bedanya dengan Tom. Pemberian abolisi kepada Tom dengan sendirinya menggugurkan rencana banding Kejaksaan. Dalam bahasa lain, tuntutan hukum kepada Tom dalam bentuk delik apapun dalam kasus yang sama, sudah tidak dapat lagi dilaksanakan,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Tapi bagaimana dengan amnesti atas Hasto? Apakah dengan sendirinya menutup seluruh upaya hukum KPK kepada Hasto? Di sinilah perbedaan itu terjadi,&rdquo; sambungnya. Meski demikian, Ray juga menilai jika pemberian amnesti dan abolisi ini sisi positifnya turut mengoreksi model pemidanaan di era Jokowi. Di mana, hukum seolah hanya tajam kepada mereka yang kritis dan oposisi, tapi tumpul terhadap para pendukung Jokowi. Pemidanaan aktivis kritis begitu banyak terjadi di era Jokowi, termasuk di dalamnya delik makar, jadi bagian dari cara Jokowi meredam oposisi. Hukum dipergunakan untuk menghujam oposisi dengan delik yang di pengadilan terasa sangat dipaksakan. Seperti yang terjadi di pengadilan Tom, atau sebelumnya, terhadap Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Selain itu, momen pemberian amnesti dan abolisi ini seolah jadi peringatan terhadap penegak hukum agar tidak menjadikan hukum sebagai cara merepresi kritik dan oposisi. KPK misalnya. Diharapkan agar komisi anti rasuah tersebut mengkoreksi langkah mereka yang memang terlihat condong kepada pemerintah. Begitu pula kepolisian. Institusi ini juga diminta berbenah dan tidak menjadikan hukum sebagai alat represi. <h2>Jangan Obral Amnesti dan Abolisi</h2> Karenanya, dia mendorong pemerintah agar memperbaiki sistem dan kultur hukum di Indonesia. Khususnya, para penegak hukum yang seolah secara sistemik dan kultural mengikuti ritme pemerintah. Presiden harus memberi kebebasan yang seluas-luasnya bagi penegak hukum untuk berdiri secara independen, objektif dan transparan. &ldquo;Presiden harus meninggalkan model pemidanaan rekayasa. Tidak menggunakan hukum sebagai alat merepresi oposisi dan aktivis kritis,&rdquo; tegasnya. Tidak hanya itu, masyarakat harus terus mengawasi dan memberi batasan tegas kepada presiden agar tidak menggunakan hak abolisi, amnesti, ataupun grasi secara sembrono. Khususnya kepada mereka yang secara sah, meyakinkan dan terbukti dengan kuat melakukan tindak pidana korupsi atau suap. Ray menaambahkan, dua kasus ini, amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong, tidak boleh dijadikan pembenaran bagi presiden untuk melakukan hal yang sama kepada terpidana lain.&nbsp; &ldquo;Amnesti, abolisi dan grasi tidak boleh diobral. Dia harus diberikan secara selektif, objektif dan rasional,&rdquo; pungkasnya.

Amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong menandai perubahan politik Indonesia, memicu spekulasi mengenai posisi PDIP dan dampak jangka panjang.

Imbas Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong, Pengamat: 2025 ini Politik akan Landai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-51852-PM-4094457760.jpeg" alt="Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan, pemerintah tidak ada maksud untuk membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. Pernyataan ini disampaikan Supratman terkait polemik rencana pengampunan terhadap koruptor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang harus dimengerti oleh kita semua adalah pemerintah tidak bermaksud menggunakan amnesti, grasi, abolisi, untuk sekadar membebaskan para pelaku tindak pidana. Sama sekali tidak," kata Supratman di kantoe Kemenkum RI, Jakarta, Jumat (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman menyebut, sistem hukum Indonesia memungkinkan adanya mekanisme pengampunan terhadap pelaku tindak pidana apa pun. Namun, tidak berarti pemerintah akan memberikan pengampunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015465802/alasan-kejaksaan-banding-atas-vonis-penjara-harvey-moeis-dan-4-terdakwa-lainnya-putusan-terlalu-ringan">Alasan Kejaksaan Banding Atas Vonis Penjara Harvey Moeis dan 4 Terdakwa Lainnya, Putusan Terlalu Ringan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">la menjelaskan, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ia mencontohkan, dalam Pasal 53k Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai perbandingan, kami memberikan contoh bahwa memang Undang-undang yang ada di Indonesia mengatur pemberian pengampunan. Tapi sekali lagi, tidak serta merta dilakukan untuk membebaskan pelaku tindak pidana, apalagi koruptor," ucap Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini, pemerintah pernah menggunakan mekanisme pengampunan atas tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian atau keuangan negara, yaitu dalam bentuk tax amnesty atau pengampunan pajak telah dilakukan sebanyak dua kali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang mekanisme pengampunan kepada pelaku tindak pidana. Ia menegaskan, Pemerintah masih menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita butuh regulasi terkait amnesti, grasi, dan abolisi untuk mengatur mekanisme pemberian pengampunan. Kita masih menunggu arahan Bapak Presiden," ujar Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangan diatur konstitusi, sehingga tidak melanggar pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena Presiden pasti memberikan amnesti, grasi, abolisi, atau metode pengampunan apa pun akan mengikuti aturan teknis yang berlaku," pungkasnya.</div>

Menkum Supratman Andi Agtas memastikan, pemerintah tidak ada maksud untuk membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor.

Menkum Supratman Tegaskan Pemerintah Tak Akan Sembarang Beri Amnesti ke Koruptor untuk Diberi Pengampunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/IMG_20240123_145034-2665757396.jpg" alt="Ali Imron dikawal oleh polisi Indonesia di Bali pada tahun 2003. (Sumber Foto: CRACK/REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Ali Imron dikawal oleh polisi Indonesia di Bali pada tahun 2003. (Sumber Foto: CRACK/REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ali Imron, tersangka kasus pengeboman di Bali pada 2002 silam yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sedang meminta pengampunan dari presiden. Ia beralasan dengan mengatakan bahwa ia ingin dibebaskan sehingga ia dapat bekerja pada proyek deradikalisasi di seluruh Indonesia. Dilansir dari The Guardian Imron yang berusia 54, telah menghabiskan 21 tahun penjara atas pemboman yang menewaskan 202 orang di pulau Bali, Indonesia, termasuk 88 warga Australia dan 38 warga Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01424749/umar-patek-perakit-bom-bali-i-itu-bangga-memegang-merah-putih">Umar Patek, Perakit Bom Bali I Itu Bangga Memegang Merah Putih</a> Dalam sebuah wawancara dengan South China Morning Post (SCMP), Ali mengharapkan pengampunan dari Presiden Indonesia Joko Widodo, ia mengatakan bahwa ia merasa lelah. &ldquo;Saya tidak ingin dibebaskan semata-mata karena alasan pribadi, Saya ingin bebas agar bisa menggarap program deradikalisasi di seluruh Indonesia&rdquo; kata Imron kepada SCMP. &ldquo;Dari sudut pandang pribadi, saya lebih baik berada di dalam ruangan dimana tidak ada risiko terhadap hidup saya,&rdquo; tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01423487/pelaku-bom-bali-umar-patek-dinyatakan-bebas-bersyarat">Pelaku Bom Bali Umar Patek Dinyatakan Bebas Bersyarat</a> &ldquo;Saya harus menyampaikan faktanya kepada Masyarakat, Jemaah Islamiyah masih eksis sebagai sebuah organisasi dan masih ada potensi ancaman terhadap masyarakat,&rdquo; ujarnya mengacu pada kelompok teror yang melakukan serangan di Bali. &ldquo;Saya hanya bisa melakukan banyak hal di penjara untuk memperingatkan orang-orang agar tidak merencanakan serangan lagi,&rdquo; tambahnya. Selama di penjara, ia terlibat dalam program deradikalisasi pemerintah, termasuk berbicara di sekolah untuk memperingatkan terhadap ekstremisme. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01413067/kenang-20-tahun-tragedi-bom-bali-gelar-doa-bersama-lintas-agama">Kenang 20 Tahun Tragedi Bom Bali, Gelar Doa Bersama Lintas Agama</a> Pemerintah Indonesia telah menggabungkan upaya deradikalisasi dengan tindakan keras keamanan sebagai bagian dari upaya kontra-terorisme. Imron, yang merupakan guru pesantren sebelum serangan tersebut, dijatuhi hukuman pada tahun 2003, dalam usia 33 tahun, karena merakit dan mengangkut bahan peledak yang digunakan dalam serangan tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan South China Morning Post (SCMP), Ali mengharapkan pengampunan dari Presiden Indonesia Joko Widodo.

Merasa Lelah, Ali Imron Sang Pelaku Bom Bali Meminta Pengampunan Presiden Jokowi

pengampunan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengampunan

Berita Terkini

Imbas Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong, Pengamat: 2025 ini Politik akan Landai

Menkum Supratman Tegaskan Pemerintah Tak Akan Sembarang Beri Amnesti ke Koruptor untuk Diberi Pengampunan

Merasa Lelah, Ali Imron Sang Pelaku Bom Bali Meminta Pengampunan Presiden Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com