<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/rumah-pelaku-teror-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamanan Mabes Polri pasca serangan teroris terus diperketat. Pengetatan juga terjadi hampir di semua kantor kepolisian. Salah satunya Polda Metro Jaya. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, pengetatan itu merupakan langkah antisipasi agar kejadian di Mabes Polri tidak terulang.  Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar menuturkan, ideologi radikal saat ini sangat mudah mencuci otak melalui dunia maya. ”Biasanya, menyasar orang yang keingintahuan agamanya tinggi. Tapi, tidak memiliki basis agama yang kuat,” ujarnya.  Dia menuturkan, kelompok teroris sering memanfaatkan orang-orang yang bisa menjadi lone wolf atau bertindak sendiri. Hal itu dianggap lebih menguntungkan. ”Tidak perlu mengajak ke pengajian yang anggotanya banyak. Lebih aman untuk kelompok teroris,” paparnya.  Memang secara tingkat kerawanan, pelaku teror berkelompok lebih berbahaya dari lone wolf. Namun, lone wolf jauh lebih sulit terpantau karena bekerja sendirian. ”Dia ganti-ganti handphone juga agar mentornya tidak ketahuan,” paparnya.  Kelompok mana yang biasa merekrut lone wolf melalui dunia maya? Dia menjelaskan bahwa dari tiga kelompok terorisme, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur, dan Jamaah Islamiyah (JI), satu-satunya yang tercatat merekrut melalui dunia maya hanya JAD. ”Jadi, saya menduga ini akibat JAD,” tuturnya.  Pada bagian lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kemarin terbang ke Makassar. Bersama Kepala Baintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw, dia mendatangi empat gereja di ibu kota Sulawesi Selatan itu. Mulai Gereja Paroki Maria Ratu Kare, Gereja Manggamaseang, Gereja Katedral, sampai Gereja Immanuel. Hadi menekankan, tidak ada tempat untuk terorisme di tanah air. ’’Sehingga harus bahu-membahu memerangi ideologi kekerasan di Indonesia,’’ tegasnya. Kekuatan besar dikerahkan oleh TNI. Khusus di Makassar, total ada 1.001 personel yang ditugaskan membantu Polri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/04/2021/densus-88-bekuk-dua-terduga-teroris-di-jatim-panci-di-dapur-disita/">Densus 88 Bekuk Dua Terduga Teroris di Jatim, Panci di Dapur Disita</a>  Dari Polri, ada 1.900 personel yang bergerak mengamankan gereja dan objek vital lainnya. Personel TNI maupun Polri dibekali senjata lengkap. Itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Utamanya, umat Nasrani yang tengah melaksanakan ibadat Tri Hari Suci. Hadi menekankan bahwa negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama di tanah air melaksanakan ibadat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oVPl5fLa-l4

JAD Cuci Otak lewat Internet, Calon Teroris Rajin Ganti Ponsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/istri-teroris-buruan-filipina.jpg" alt="BARANG BUKTI: Kiri, Rezky Fantasya Rullie. Kanan, Rompi bunuh diri dan komponen bom yang ditemukan di rumah tempat Rezky Fantasya Rullie ditangkap di Jolo Sabtu lalu. (ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES-JOINT TASK FORCE SULU VIA AP)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Kiri, Rezky Fantasya Rullie. Kanan, Rompi bunuh diri dan komponen bom yang ditemukan di rumah tempat Rezky Fantasya Rullie ditangkap di Jolo Sabtu lalu. (ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES-JOINT TASK FORCE SULU VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penangkapan Rezky Fantasya Rullie yang tergabung dalam kelompok teror di Filipina memicu sejumlah tanda tanya. Salah satunya, berapa jumlah WNI (warga negara Indonesia) yang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf? Mengingat, Abu Sayyaf menjadi sentral kelompok terorisme pasca keruntuhan ISIS.  Pengamat terorisme Al Chaidar menyatakan, jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf sangat mungkin mencapai puluhan hingga ratusan orang. Rezky yang ditangkap pada Sabtu (10/10) adalah istri Andi Baso, perekrut pelaku bom bunuh diri yang tewas di tangan militer Filipina pada Agustus lalu. Ayah dan ibu Rezky merupakan pengebom bunuh diri di sebuah katedral di Jolo yang menewaskan 20 orang pada Januari 2019.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/10/2020/rezky-fantasya-rullie-buruan-nomor-1-aparat-filipina/">Rezky Fantasya Rullie, Buruan Nomor 1 Aparat Filipina</a>  Jumlah WNI yang cukup besar di Abu Sayyaf itu disebabkan instruksi ISIS yang meminta simpatisannya bergabung dengan kelompok di Mindanao tersebut. ”Sebab, ISIS di Iraq dan Syria sudah runtuh,” paparnya.  Dia menuturkan, pemerintah perlu mendata jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok Abu Sayyaf. ”Ini bisa diketahui dari anggota kelompok teror yang telah tertangkap,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7zB9f_0LtOo&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pengamat Sarankan Pendataan WNI di Kelompok Teror Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="TERORIS: Mabes Polri mengungkap penangkapan tersangka terduga terorisme olehDensus 88, beberapa waktu lalu. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERORIS: Mabes Polri mengungkap penangkapan tersangka terduga terorisme olehDensus 88, beberapa waktu lalu. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Densus 88 Antiteror kembali menangkap terduga teroris. Enam orang yang terhubung dengan kelompok Daurut Daulah Endang alias Abu Rafi alias Pak Jenggot ditangkap di tiga lokasi berbeda. Sebelumnya, mereka sempat merencanakan aksi saat pemilihan presiden (pilpres).  Enam terduga teroris tersebut, yakni JF, R, dan HC, ditangkap di Bekasi. Lalu, BS dan AR dibekuk di Depok serta SG diamankan di Bogor. Penangkapan secara berantai itu dilakukan pada Sabtu (26/10). ”Semua satu kelompok,” ujar Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra kemarin.  Mereka merupakan anggota kelompok Daurut Daulah yang diketahui telah berbaiat kepada ISIS dan merancang serangan teror. ”Mereka dipimpin Abu Rafi alias Pak Jenggot yang ditangkap Mei lalu,” ungkapnya.  Aparat berhasil menggagalkan rencana aksi kelompok itu saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan April lalu. Sejumlah anggota kelompok tersebut ditangkap. ”Ini anggota yang terakhir. Walau begitu, masih dilakukan pendalaman,” terang Asep.  Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar menjelaskan, kelompok teroris masih terus bermunculan akibat minimnya langkah counter discourse atau kontrawacana. Akibatnya, setiap doktrin atau keyakinan dari kelompok teroris tetap berkembang.

Densus 88 Amankan Enam Anggota Kelompok Pak Jenggot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Al-Chaidar.jpg" alt="Al Chaidar" width="100%">
<figcaption>Al Chaidar</figcaption>
</figure>SERANGAN terhadap Wiranto kemarin siang menunjukkan salah satu ciri JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Cara-cara penyerangannya konvensional dan sederhana. Pelaku menggunakan senjata-senjata domestik (domestic weapon).  Senjata-senjata itu biasanya dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, pisau dapur atau senjata tajam lainnya. Dan, penggunaan senjata domestik selama ini memang sering dilakukan kelompok-kelompok JAD.  Khusus Abu Rara, awalnya saya menduga dia adalah bagian dari jaringan JAD Medan. Ternyata, yang bersangkutan adalah bagian dari jaringan Cirebon. Salah seorang anggota jaringan itu pernah melakukan bom bunuh diri di masjid Mapolres Cirebon pada 2011. Dari pola yang ada, mereka adalah tipe kelompok yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).  Pertanyaan yang mungkin muncul di publik: Mengapa Wiranto menjadi sasarannya? Bagi kelompok JAD, Wiranto sudah dinyatakan public enemy. Dia dianggap pejabat yang sering melakukan state terrorism alias terorisme negara kepada masyarakat. Dasarnya adalah pernyataan-pernyataan Wiranto di berbagai media, khususnya televisi.  Apa yang disampaikan Wiranto menimbulkan kesan seakan-akan Indonesia adalah machstaat (negara kekuasaan), bukan rechtstaat (negara hukum). Seakan-akan kata-kata yang disampaikan Wiranto adalah hukum. Itulah yang membuat kelompok teroris itu akhirnya kesal dan menjadikan Wiranto sebagai target.  Wiranto sebagai representasi pemerintah dianggap sudah menjadi thagut alias musuh yang harus diperangi. Bagi orang-orang itu, Wiranto adalah target yang bernilai tinggi dan dianggap seperti Firaun lantaran sering tampil di muka publik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial.  Motif penyerangan terhadap pejabat seperti Wiranto juga masih sama, yakni teologis atau milenarian. Mereka yakin bahwa membunuh atau setidaknya menyerang pejabat atau tokoh yang dianggap thagut akan mendapatkan nilai khusus di hadapan Tuhan. Karena itu, meski hanya bermodal senjata sederhana, mereka tetap nekat melaksanakan aksinya dengan segala risiko.  Satu hal yang cukup menarik dalam aksi kali ini adalah dilibatkannya keluarga, dalam hal ini istri Abu Rara, sebagai pelaku. Meski, tampaknya, peran yang bersangkutan tidak terlalu signifikan. Hal itu mengingatkan kita pada peristiwa bom gereja di Surabaya yang pelakunya adalah satu keluarga. Itu disebut terorisme keluarga. Dan, ini hanya dilakukan kelompok JAD di Indonesia.  Penangkapan Abu Rara tidak lantas membuat JAD meredup. Jaringannya masih banyak. Sebab, secara ideologis, jaringan itu memang tidak bisa habis. Meski banyak yang ditangkap, bila reproduksi pemikiran terus dilakukan, anggota mereka akan terus berkembang.  Apalagi, aksi-aksi semacam itu di antara mereka sudah dianggap sebuah kompetisi. Ini pembuktian mereka di hadapan pimpinan kelompok dan Tuhan. Kalau kali ini berhasil melakukan serangan terhadap Wiranto, bisa saja nanti kelompok lain melakukan serangan terhadap pejabat lain.  Hal yang saya khawatirkan adalah dampak ke depan. Yakni, apakah peristiwa ini dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menambah pengamanan bagi para pejabat. Kejadian ini saya prediksi mengakibatkan overproteksi terhadap pejabat negara. Ujungnya berimplikasi pada biaya atau anggaran.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Bayu Putra

Aksi yang Dianggap Kompetisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/bom-sukoharjo-Damianus-Bram-Radar-Solo.jpg" alt="Petugas dari INAVIS Polres Surakarta dan Brimob melakukan penyisiran di tempat kejadian perkara (TKP) pengeboman di Pospam Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa dini hari (4/6). - Damianus Bram/Jawa Pos Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Petugas dari INAVIS Polres Surakarta dan Brimob melakukan penyisiran di tempat kejadian perkara (TKP) pengeboman di Pospam Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa dini hari (4/6). - Damianus Bram/Jawa Pos Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi terorisme lone wolf di Sukoharjo, Jawa Tengah, awal pekan ini (3/6) memang tidak sampai memakan korban jiwa. Namun, itu menunjukkan eksistensi teroris tanpa kelompok di tanah air.  Pakar terorisme Al Chaidar menilai, perlu ada penelitian mengenai teroris lone wolf. Tujuannya, menemukan solusi agar aksi serupa tidak terus muncul. Menurut dia, memang belum ada yang menyebut jumlah teroris lone wolf di Indonesia. Namun, diprediksi angkanya tidak sedikit. "Ada di 34 provinsi dan jumlahnya sangat besar," katanya kemarin (6/6).  Al Chaidar mengatakan, teroris lone wolf tidak bisa dikendalikan pemerintah maupun aparat. Sebab, mereka tidak masuk kelompok maupun jaringan teroris. RA, pelaku teror di Sukoharjo, adalah contohnya. Tidak ada pengawasan terhadap RA sebelumnya.  "Kalau lone wolf itu kan prinsipnya adalah rakyat Indonesia. Tapi, dikuasai bukan orang Indonesia," paparnya.  Dia menilai, potensi serangan oleh teroris lone wolf masih ada. Karena itu, harus ada kajian khusus. "Penelitian tentang lone wolf ini masih sangat sedikit," ungkapnya.  Komunikasi yang dilakukan pelaku dengan pihak-pihak yang membuat mereka terpapar paham terorisme juga sulit dibendung. Dalam kasus RA, misalnya, kepolisian menyebutkan bahwa pelaku terpengaruh paham terorisme dari internet.  Ada banyak media yang bisa dipakai RA atau teroris lone wolf lainnya untuk berkomunikasi dengan penyebar paham teroris. Contohnya, media sosial dan aplikasi pesan instan. Dari sana, mereka sangat mungkin kena pengaruh berbahaya. Bahkan, mereka bisa dibaiat walau tidak secara langsung bertatap muka. "Ini sangat susah dikontrol pemerintah," jelasnya.  Senada, Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan bahwa tidak mudah mengatasi persoalan tersebut. "Ini menjadi salah satu tantangan pencegahan paham kekerasan ekstrem di negara demokrasi," katanya.  Fahmi sepakat perlu ada kajian serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Namun, itu tidak hanya soal lone wolf. Kajian soal latar belakang dan motif yang membuat masyarakat terpapar kemudian masuk kelompok atau jaringan teroris perlu diteliti. "Kalau pengin serius menghentikan ini semua, harus begitu. Dan, mau mendengarkan banyak masukan," imbuhnya.  Selain itu, khusus anak-anak muda yang belakangan terpapar paham teroris, lingkungan terdekat harus menjadi benteng. Artinya, orang tua dan keluarga wajib ikut mengawasi. "Ada medsos atau situs yang mempromosikan kekerasan ekstrem sekalipun, kalau daya tahan si anak muda ini kuat dan dia tidak sedang dalam masalah ketika mengaksesnya, nggak akan terpengaruh," tandasnya.

Butuh Kajian Khusus Teroris Lone Wolf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengamat-terorisme-ada-yang-kesal-bila-ini-disebut-kecolongan_m_.jpg" alt="Aparat kepolisian mengamankan lokasi ledakan di sekitar Parkir Timur Senayan, Minggu (17/2) malam." width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian mengamankan lokasi ledakan di sekitar Parkir Timur Senayan, Minggu (17/2) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi belum mampu mengungkap kasus ledakan di area Parkir Timur Senayan saat debat capres Minggu malam (17/2). Kendati suara ledakan sangat keras, polisi tetap menyebut ledakan itu berasal dari petasan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu akan menjadi pijakan untuk menentukan langkah selanjutnya. "Kita tunggu fakta hukum apa yang ditemukan," ujar jenderal bintang satu tersebut. Karena hasil penyelidikan belum keluar, dia meminta ledakan petasan itu tidak dikaitkan dengan debat capres. Akan lebih baik bila semuanya menunggu proses penyelidikan. "Hingga saat ini belum ada kaitannya sama sekali," terangnya kemarin. Menurut dia, polisi masih memeriksa bahan peledak dalam petasan tersebut di Puslabfor. Selain itu, closed circuit television (CCTV) di sekitar lokasi kejadian diperiksa. "Tim bekerja, cek partikelnya apa," ungkapnya. Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar menjelaskan bahwa ledakan itu disebut berasal dari petasan karena mungkin skalanya seperti petasan. "Namun, saya meyakini itu bom. Mungkin ada yang kesal bila ini disebut kecolongan," ujarnya. Sangat mungkin pelaku merupakan kelompok yang antidemokrasi. Selama ini yang dikenal paling anti dengan demokrasi adalah kelompok radikal Islam. "Dan yang paling ngedumel soal pemilu itu Jamaah Ansharut Daulah (JAD)," terangnya. Memang ada kelompok antidemokrasi lain. Namun, kelompok tersebut telah terserap ke salah satu kubu calon presiden. "Entah ke kubu nomor 01 atau 02. Jadi, kemungkinan tinggal JAD," paparnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Dia mengingatkan, pemilu pada April mendatang bisa menjadi sasaran. Khususnya di Poso yang masih ada Mujahidin Indonesia Timur (MIT). "Bila ada ancaman seperti baku tembak, bisa jadi masyarakat Poso tidak ke TPS. Itulah yang paling dikhawatirkan," ungkapnya. Dalam kondisi pesta demokrasi saat ini, alangkah baiknya Polri tidak lagi hanya memantau kelompok teroris. Bila memang diketahui adanya anggota kelompok teroris, sebagai antisipasi mereka bisa segera ditangkap. "Buat apa menunggu lagi. Apalagi sudah resmi menjadi organisasi terlarang," jelasnya.&nbsp;

Pengamat Terorisme: Ada yang Kesal bila Ini Disebut Kecolongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengamat-terorisme-nilai-kasus-pembakaran-mobil-di-jateng-politis_m_.jpg" alt="Kasus teror pembakaran kendaraan" width="100%">
<figcaption>Kasus teror pembakaran kendaraan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pembakaran mobil dan motor di wilayah Jawa Tengah dinilai lebih kental nuansa politik ketimbang teror. Hal itu disampaikan Pengamat Terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak. Untuk itu, agak mengherankan jika polisi belum bisa mengungkap para pelakunya padahzal aksi pembakaran misterius itu terjadi berulang kali. "Jadi tidak bisa disalahkan kalau sebagian masyarakat mengkaitkan ini dengan kontestasi pilpres," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (8/2). Apalagi kata Zaki, Jawa Tengah menjadi arena pertarungan yang paling keras bagi kedua kandidat capres. "Saya mengharapkan tidak terjadi skenario kerusuhan," imbuhnya. Karenanya, dia berharap agar Kepolisian harus segera menuntaskan masalah ini. "Itu supaya tidak muncul spekulasi-spekulasi liar," kata Zaki. Sekadar informasi, sejak 31 Januari 2019 setidaknya ada 28 kasus pembakaran kendaraan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pembakaran itu terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Polisi hingga kini belum berhasil menangkap pelakunya. Namun selain Polda Jateng, Mabes Polri juga membentuk satuan tugas yang terdiri dari Bareskrim, Baintelkam, hingga Densus 88 Anti-teror. Sebanyak 1.200 personel dari Polda Jateng juga dikerahkan untuk mengawasi sejumlah wilayah agar kejadian pembakaran tidak terulang.

Pengamat Terorisme Nilai Kasus Pembakaran Mobil di Jateng Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sentilan-pengamat-terorisme-soal-teror-bakar-kendaraan-di-jateng_m_.jpg" alt="TEROR BAKAR KENDARAAN: Dua sepeda motor yang menjadi sasaran teror pembakaran di Semarang." width="100%">
<figcaption>TEROR BAKAR KENDARAAN: Dua sepeda motor yang menjadi sasaran teror pembakaran di Semarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat terorisme Al Chaidar menyoroti kasus teror pembakaraan kendaraan di sejumlah daerah Jawa Tengah. Menurut dia, teror semacam itu memiliki perbedaan tipis dengan political violence. Namun masuk kategori terorisme dengan latar belakang pemilu, baik pilpres maupun pileg.  "Dalam ilmu antropologi terorisme, kasus ini memang disebut terorisme pemilu," ungkapnya.  Terorisme pemilu biasanya dilakukan untuk memicu eskalasi yang lebih tinggi. Artinya, ada tujuan besar, bukan semata-mata melakukan tanpa latar tertentu. "Kasus semacam ini sering seakan-akan dipandang sebagai sesuatu yang sulit diungkap atau setidaknya diposisikan semacam itu," terangnya.  Padahal, mengungkap kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2019/kapolrestabes-semarang-siapkan-reward-untuk-anggotanya-yang-mampu" target="_blank" rel="noopener">teror pembakaran kendaraan</a> itu sama mudahnya dengan mengungkap kasus terorisme kelompok radikal. Caranya dengan antropologi digital, misalnya dengan mendata jam edar handphone di wilayah kejadian. "Pasca dan pra kejadian bisa diketahui dari handphone yang berada di lokasi," tuturnya.  Peredaran handphone itu, jelas Chaidar, kemudian bisa dicocokkan dengan identitas pemiliknya. Lalu dikombinasikan dengan data forensik seperti bahan pembakar. "Misalnya, jenisnya apa dan di mana penjualnya. Ini terbilang mudah," tegasnya.  Chaidar tidak tahu mengapa kasus semacam itu diposisikan seperti sesuatu yang begitu sulit diungkap. Bahkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2019/teror-bakar-mobil-dan-motor-di-semarang-modus-sama-pelaku-misterius" target="_blank" rel="noopener">mirip kasus teror</a> yang menimpa Novel Baswedan dan pimpinan KPK serta teror orang gila beberapa waktu lalu. "Maka, dugaan bahwa terhubung dengan politik menguat," urainya.  Kasus semacam itu, tandas Chaidar, sebenarnya bukan tidak bisa diungkap. Tapi lebih pada mau diungkap atau tidak. "Kalau pelakunya pemilik kekuasaan, tentu tidak diungkap. Tapi, kalau pelakunya tidak memiliki kekuasaan, ya diungkap. Bisa jadi begitu," tukasnya.

Sentilan Pengamat Terorisme soal Teror Bakar Kendaraan di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-terorisme-polisi-tidak-sepeka-tni_m_.jpg" alt="Anggota TNI perlu dilibatkan pengejaran para teroris yang tergabung dalam MIT" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI perlu dilibatkan pengejaran para teroris yang tergabung dalam MIT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah seorang peladang dipenggal dan dua anggota Brimob ditembak 31 Desember lalu, tak kunjung ada kabar penangkapan terhadap anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Pelibatan TNI dalam operasi pengejaran makin urgen. Seperti diketahui, operasi pengejaran kelompok MIT dilakukan sejak 2015. Awalnya nama operasi tersebut Cama Maleo. Tapi, pada 2016 operasi tersebut berganti nama menjadi Operasi Tinombala. TNI mulai dilibatkan dalam pengejaran setelah hampir setahun pengejaran yang dilakukan kepolisian belum maksimal. Pasca pelibatan TNI, mulai banyak anggota MIT yang tertangkap. Dari 28 orang menjadi tersisa 4 orang. Puncaknya adalah tewasnya pimpinan MIT Santoso alias Abu Wardah. Santoso tertembak oleh Tim Alfa 29 Kostrad, salah satu pasukan yang diterjunkan TNI. Namun, mulai 2018 Operasi Tinombala hanya melibatkan personel dari Polda Sulteng. Itu membuat MIT Ali Kalora bisa berulah dengan memenggal kepala seorang warga dan menembak dua polisi. Pengamat terorisme Al Chaidar menuturkan, yang paling menghambat adalah medan pengejaran yang sulit serta karakter MIT yang merupakan teroris tamkin (berdasarkan teritori). "Beda dengan kelompok teror biasa yang fleksibel bergerak dan tidak memahami geografis," ujarnya. Teroris tamkin, lanjut dia, biasanya berasal dari daerah tersebut. Karena itu, mereka sangat mengenali wilayah, baik hutan, jalan tikus, maupun lokasi yang menguntungkan untuk melakukan penyerangan. "Masalahnya, polisi tidak sepeka TNI dalam hal geografis dan teritori," paparnya. Bila TNI tidak dilibatkan untuk menuntaskan MIT, bisa jadi pengejaran itu akan berlarut-larut. Tenang sebentar, lalu meletup kemudian.&nbsp;

Pengamat Terorisme: Polisi tidak Sepeka TNI