<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Pertanian-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Petani saat membajak sawah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi virus corona atau COVID-19," width="100%">
<figcaption>Petani saat membajak sawah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi virus corona atau COVID-19,</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia mulai memasuki musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus. Kemarau panjang tersebut bisa menyebabkan kekeringan di berbagai daerah, sehingga bisa berdampak pada sektor pertanian. Pengamat Pertanian sekaligus Wakil Dekan Fakultas Pertanian dari Universitas Brawijaya (UB) Malang Sujarwo mengatakan, kemarau panjang dampak El Nino berpotensi pada penurunan suplai air yang dibutuhkan sektor pertanian. Dalam sistem produksi pertanian, kekurangan air akan menghambat proses metabolisme tanaman. &rdquo;Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas sampai pada kegagalan panen. Situasi ini sangat merugikan petani dan juga ketahanan pangan nasional,&rdquo; ujar Sujarwo. Apalagi, kata Sujarwo, menurut data BNBP pada Maret, terdapat 11 provinsi yang berpotensi kekeringan dengan curah hujan rendah. Yakni Provinsi Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Padahal, lanjut dia, Jawa Timur dan Jawa Barat adalah dua provinsi besar penopang produk pertanian nasional. Hal tersebut tentu perlu diwaspadai. &rdquo;Dari sisi produksi pertanian, hampir pasti ini akan terancam terjadi penurunan dan berdampak pada pergerakan harga produk pertanian, yang meningkat bukan karena tarikan demand tapi karena efek penurunan produksi (supply side). Penurunan harga ini akan memukul konsumen, pada saat produksi petani juga tidak terlalu bagus,&rdquo; jelas Sujarwo. Sehingga, sambung Sujarwo, baik masyarakat sebagai konsumen maupun petani sebagai produsen, tidak menjadi lebih baik keadaannya akibat efek yang ditimbulkan El Nino tersebut. &rdquo;Ini artinya, secara keseluruhan efek El Nino akan mengancam kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tegas Sujarwo. Menurut Sujarwo, langkah pemerintah untuk mengantisipasi persoalan sudah cukup tepat. Kementerian Pertanian (Kementan) yang memiliki peran penting, mulai dari program yang saat ini terus dijalankan untuk atasi kekeringan seperti pembangunan embung, waduk, rehabilitasi irigasi, hibah pompa, hingga asuransi pertanian. &rdquo;Adanya waduk atau embung adalah hal yang baik dalam meningkatkan daya tampung permukaan atas air hujan yang turun. Rehabilitasi saluran irigasi juga penting, karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi air sehingga tidak banyak yang hilang dalam pendistribusian air ke lahan-lahan pertanian,&rdquo; papar Sujarwo. Sujarwo menambahkan, dari sisi lain seperti teknologi produksi terus diupayakan jenis-jenis tanaman yang mampu bertahan pada situasi air rendah. Inovasi menjadi kunci untuk perbaikan teknik budi daya pada berbagai lingkungan yang berbeda. &rdquo;Namun demikian, ancaman climate change dan hama penyakit yang makin tinggi, alternatif-alternatif sistem produksi dikembangkan, salah satunya precision agriculture &ndash; berbasis laboratorium terkontrol, menjadi alternatif perlu dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan. Hadirnya anak-anak muda pertanian yang melek teknologi menjadi titik kritis dalam hal ini,&rdquo; papar Sujarwo.

Pengamat Pertanian dari Universitas Brawijaya menyebut, kemarau panjang berpotensi menurunkan suplai air yang dibutuhkan sektor pertanian

El Nino Datang, Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya Ingatkan Dampak Terhadap Pertanian 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-2-2.png" alt="Tenaga medis menulis kalimat penyemangat di baju APD kawannya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menulis kalimat penyemangat di baju APD kawannya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum DPN Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Satrio Damardjati menyatakan, kenaikan harga pupuk sebagai hal yang wajar. BUMN di sektor pupuk diuntungkan dengan kenaikan HET pupuk itu.  Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.  ”Yang diuntungkan mungkin dari BUMN wajar, karena itu badan usaha milik negara ya harus untung,” kata Satrio pada Jumat (12/3).  Meski demikian, dia berharap kenaikan HET itu tidak menguntungkan mafia pupuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satrio memberikan solusi di segi pendataan.  Dia berharap adanya big data pangan yang mencatat hulu hingga hilir produktivitas pertanian.  ”Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun big data pangan nasional, dengan membangun big data pangan nasional diharapkan subsidi tepat sasaran. Karena big data pangan nasional itu kan dari hulu ke hilir, kalau itu terjadi, kalau kita mau bicara mafia pupuk selesai. Sebab, sudah terdata semua,” ujar Satrio.  Sementara itu, Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang Mangku Purnomo melihat penyesuaian HET pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan.  ”Penyesuaian tidak masalah dan itu logis. Tapi sebenarnya subsidi melalui cara input sudah harus ditinjau ulang, siapa yang diuntungkan, dengan pola selama ini? Petani bilang tidak, pabrik tidak, distributor tidak. Jika mau reformasi didistribusi ini yang perlu dibenahi,” tutur Mangku Purnomo.  Untuk itu, distribusi pupuk harus diperluas aktornya hingga lini empat. Kondisi saat ini sangat tergantung pada distributor besar. ”BUMDes harusnya dilibatkan juga kelompok tani,” ujar Mangku Purnomo.  Kendati demikian, Purnomo mengatakan, kebijakan pupuk subsidi yang ideal untuk tidak main di-input, tapi di-output.  ”Bisa tidak kepastian produksi diterima pasar paling tidak tanaman pangan utama. Jadi struktur pasar, termasuk menjaga impor yang ugal-ugalan,” kata Mangku Purnomo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pIXODd_GJIw

Akademisi Sebut Kenaikan Harga Pupuk Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-pertanian-ingatkan-pemerintah-soal-cadangan-beras-katanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengamat pertanian Khudori mengingatkan pemerintah jika cadangan beras Bulog terus tergerus menyusul pemanfaatan untuk operasi pasar. Opsi impor bisa dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras sehingga tidak menimbulkan lonjakan ke depannya. Berdasarkan data beras terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), defisit beras mencapai 2,53 juta ton dalam tiga bulan di 2018. Ini terjadi karena produksi beras diperkirakan hanya 3,94 juta ton. Di sisi lain, konsumsi masyarakat dalam tiga bulan bisa mencapai 7,45 juta ton. &ldquo;Kalau cadangannya tidak cukup, saya kira itu bisa ditugaskan lagi kepada Bulog supaya sisa impor dikirimkan lagi,&rdquo; ujar Khudori terkait dengan pemenuhan kebutuhan beras di Jakarta, Senin (29/10). Menurutnya, tidak salah jika pemerintah kembali melakukan impor untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Apalagi sebetulnya, saat ini Bulog masih memiliki sisa penugasan impor beras sebesar 200 ribu ton yang bisa saja dikirimkan untuk menutupi defisit akhir tahun. Sementara itu, peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengemukakan serupa. Stok yang ada saat ini memang minim. Menurutnya, surplus 2,85 juta ton tersebut dengan asumsi panen pada Oktober-Desember sesuai dengan harapan. &ldquo;Pertanyaannya adalah bagaimana jika panen tidak sesuai dengan yang diestimasikan BPS, misalnya lebih rendah?&rdquo; katanya. Karena itu, ia menilai masa empat bulan ke depan hingga Maret merupakan periode krusial bagi produksi dan harga beras. Apalagi, adanya kemungkinan el nino melanda pada musim hujan kali ini yang mengakibatkan intensitas hujan rendah. Ketika hujan intensitas rendah, mungkin pada Februari Maret panen tidak optimal. &ldquo;Pemerintah harus memastikan bahwa beras bisa diakses oleh masyarakat,&rdquo; tegasnya Terkait dengan kemungkinan impor beras, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan akan melaksanakan tugas itu untuk mencukupi kebutuhan nasional. &ldquo;Bulog kan hanya sebagai operator. Analisa kebutuhannya ada dalam rakortas (rapat koordinasi terbatas). Kalau memang dibutuhkan impor atas keputusan pemerintah, Bulog juga akan melakukan tugas itu,&rdquo; katanya. Tri mengakui, penggelontoran beras untuk operasi pasar saat ini memang kian meningkat. Per harinya aliran beras Bulog untuk operasi pasar sudah mencapai kisaran 2.500 ton. &ldquo;Sekarang sudah mulai banyak (yang harus digelontorkan). Sekarang sudah 2.500 ton per hari. Desember-Januari itu puncaknya, bisa 5&mdash;6 ribu ton per hari,&rdquo; ujarnya lagi.

Pengamat Pertanian Ingatkan Pemerintah Soal Cadangan Beras, Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/swasembada-tiga-komoditas-bersamaan-sulit-dicapai-ini-saran-pengamat_m_187087.jpeg" alt="Ilustrasi penanaman padi dilahan persawahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penanaman padi dilahan persawahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target swasembada tiga komoditas utama tanaman pangan yang dicanangkan pemerintah yakni padi, jagung, dan kedelai sepertinya sulit terealisasi. Lahan yang tersedia bagi petani untuk menggarap tiga komoditas itu jadi kendala utama. &ldquo;Untuk mencapai berswasembada di tiga komoditas, yakni padi, jagung dan kedelai, lahan 7,7 juta hektare tidak mencukupi,&rdquo; ujar Guru Besar Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas soal rencana target pemerintah mengejar swasembada di tiga komoditas utaam di Jakarta, Rabu (7/2). Penambahan lahan sawah yang terus diupayakan pemerintah saat ini pun sulit terealisasi. Menurut Dwi Andreas, data citra satelit pada 2013 hingga yang terbaru pada 2017 tidak berubah. Kementerian Pertanian sendiri melansir, luasan lahan sawah di Indonesia pada 2009 tercatat sebanyak 6,7 juta. Artinya, hanya ada penambahan satu juta hektare sawah selama delapan tahun terakhir. Menurut Dwi Andreas, harus ada yang diprioritaskan sekaigus dikorbankan, apabila pemerintah serius hendak mengejar swasembada. Padi dianggap opsi paling logis sebab merupakan kebutuhan pangan utama di masyarakat nusantara saat ini. Nilai politisnyapun dianggap sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian sendiri, tingkat produktivitas lahan sawah untuk padi, jagung, maupun kedelai hanyalah di kisaran 5 ton per hektare. Kata Dwi, jika memfokuskan hanya kepada padi, sebenarnya angka lahan seluas 7,7 juta hektare, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia. Hitung-hitungannya, dengan angka produktivitas di kisaran 5 ton per hektare, maka dengan luas lahan sawah di Indonesia rata-rata akan menghasilkan sekitar 38,5 juta ton padi tiap panenannya. Dwi Andreas menghitung berdasarkan indeks penanaman (IP) sawah di Indonesia saat ini berada di angka 1,5 tiap tahun. Dengan luasan yang ada, tiap tahunnya Indonesia bisa memproduksi 57,8 juta ton padi.

Swasembada Tiga Komoditas Bersamaan Sulit  Dicapai, Ini Saran Pengamat