<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/Screenshot_2026-01-25-19-18-33-191_comandroidchrome-edit-380094804.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pertambangan nikel di kawasan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Rabu (21/1/2026). (ANTARA/Abdul Fatah)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pertambangan nikel di kawasan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Rabu (21/1/2026). (ANTARA/Abdul Fatah)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai kebijakan yang menentukan besaran insentif mobil listrik (moblis) dari jenis baterai dapat menjadi titik balik kebangkitan industri otomotif nasional. Dihubungi dari Jakarta, Jumat, Yannes menilai bahwa usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru-baru ini yang menganjurkan porsi insentif lebih besar terhadap baterai berbasis nikel (NCM/NCA) dibanding&nbsp;lithium ferro phosphate&nbsp;(LFP) dipandang sebagai langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV membangun ekosistem industri yang lebih dalam di Tanah Air.&nbsp; &ldquo;Ini memiliki logika ekonomi makro yang kuat, sebab idenya sebagai bentuk nasionalisme industri yang bertujuan memastikan integrasi industri hulu nikel Indonesia yang masif dengan industri hilir (sel baterai dan EV) dan menciptakan ekosistem yang terintegrasi secara vertikal serta&nbsp;added value&nbsp;sebesar-besarnya bagi Indonesia,&rdquo; kata Yannes.&nbsp; Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 55 juta metrik ton atau sekitar 45 persen dari total cadangan global pada 2023-2024. Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar, menguasai sekitar 50 persen produksi nikel dunia. Dengan kebijakan seperti itu, ekosistem dapat terbangun, dan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri. Menurut Yannes, baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah EV, mencapai 40&ndash;50 persen dari total biaya. Penggunaan baterai berbasis nikel yang diproduksi di dalam negeri akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem industri baterai nasional.&nbsp; Secara makro, strategi ini juga memberi keunggulan kompetitif karena baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi, sehingga jarak tempuh EV buatan Indonesia bisa melampaui standar global berbasis LFP. Namun, di balik peluang tersebut tersimpan risiko mikro yang tidak kecil. Harga baterai nikel masih sekitar 35&ndash;40 persen lebih mahal dibanding LFP. Tanpa insentif besar untuk menutup selisih biaya produksi, EV berbasis nikel berpotensi sulit bersaing di segmen harga Rp200&ndash;400 juta yang menjadi tulang punggung pasar nasional. &ldquo;Agar baterai NCM-NCA bisa bersaing dengan LFP, pemerintah tentunya harus menutup&nbsp;gap&nbsp;biaya produksi NCM/NCA yang sekitar 35-40 persen lebih mahal dari LFP per KwHnya, sehingga dengan insentif yang diberikan EV berbasis baterai nikel bisa dijual dengan harga lebih murah dari mobil berbasis baterai LFP di pasar Indonesia,&rdquo; jelas Yannes. Yannes juga menyoroti potensi kekosongan pasokan pada awal 2026. Saat ini, PT Hyundai LG Indonesia masih fokus memenuhi kebutuhan internal, sementara Indonesia Battery Corporation (IBC) baru diperkirakan siap secara komersial di akhir 2026. Jika aturan diterapkan terlalu kaku sejak awal tahun, insentif LFP yang dipangkas dapat membuat harga EV melonjak, sementara EV berbasis nikel lokal belum tersedia dalam jumlah memadai. Ia menekankan pentingnya masa transisi dan kewajiban pabrik baterai menjual produknya ke semua merek agar pasar tetap kompetitif. &ldquo;Karena harga baterai nikel ini masih mahal, pemerintah juga harus memberi diskon besar-besaran khusus untuk mobil berbaterai nikel ber-TKDN 40 persen ke atas supaya harga di diler nanti bisa lebih murah dari mobil baterai LFP yang sekarang menjamur,&rdquo; kata Yannes. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mengusulkan agar industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmen kendaraan, jenis teknologi, hingga bobot TKDN, termasuk perbedaan jenis baterai yang digunakan. Agus menanggapi adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP memperoleh stimulus lebih kecil dibandingkan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel. Namun hingga saat ini, insentif mobil listrik untuk 2026 masih belum ketok palu. (*)

kebijakan yang menentukan besaran insentif mobil listrik (moblis) dari jenis baterai dapat menjadi titik balik kebangkitan industri otomotif

Pengamat Sebut Insentif EV Berdasarkan Jenis Beterai Bisa Bangkitkan Industri Otomotif Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/ethanol-5058486_1280-3926375515.jpg" alt="ILUSTRASI: Etanol. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Etanol. (Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kandungan etanol hingga kini masih jadi perbincangan hangat. Terlebih, senyawa jenis ini terdapat pada BBM impor PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang disinyalir jadi penyebab mundurnya sejumlah penyedia BBM swasta. Hal ini tentu membuat sejumlah lapisan masyarakat was-was sekaligus bertanya-tanya mengenai kandungan maksimal batas aman etanol pada kendaraan yang dimilikinya.&nbsp; Melihat hal ini, pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, menjelaskan, bahwa mesin modern kendaraan produksi tahun 2010 ke atas berada pada kondisi aman, meskipun mengonsumsi BBM dengan kandungan etanol hingga 10 persen (E10). &ldquo;Umumnya komponen karet dan logamnya sudah kompatibel dan aman. Bahkan direkomendasikan karena dapat meningkatkan oktan untuk mencegah knocking serta dapat mengurangi emisi CO hingga 30 persen tanpa merusak sistem bahan bakar,&rdquo; kata Yannes kepada JawaPos.com, Rabu (8/10). Meski begitu, setiap jenis atau merek motor tentu memiliki batasan berbeda. Dia menyarankan, alangkah lebih baiknya untuk melihat terlebih dahulu buku panduan agar sesuai dengan spesifikasi motor yang dimiliki. &ldquo;Sangat disarankan untuk membaca dulu buku panduan pabriknya masing-masing brand yang dimiliki,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Yannes turut menjelaskan apa itu Etanol. Menurutnya, senyawa jenis ini merupakan bahan terbarukan yang dibuat dari semacam alkohol dari tumbuhan seperti tebu, jagung, atau singkong, lewat proses fermentasi yang kemudian bisa dicampur ke bensin.&nbsp; &ldquo;(Etanol bisa juga untuk) antiseptik atau keperluan bagi industri makanan dan farmasi. Dalam konteks BBM, etanol ditambahkan untuk membantu pembakaran yang lebih bersih dan mengurangi polusi,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Dia menuturkan, pencampuran etanol pada BBM sejatinya telah banyak digunakan untuk menurunkan kadar polutif. Cara ini juga telah dipakai oleh sejumlah negara seperti Thailand, Brasil, AS, India, dan sejumlah beberapa negara eropa lainnya. &ldquo;Secara umum, BBM yang digunakan di banyak negara saat ini mengandung etanol dalam kisaran E5 hingga E10 (BBM mengandung 5 persen hingga 10 persen etanol),&rdquo; tutur Yannes. &ldquo;Nah, E5 &ndash; E10 cukup untuk meningkatkan oktan tanpa resiko kerusakan atau penurunan tenaga dan sebagian besar mesin sudah kompatibel dan bisa menangani etanol dalam BBM dengan aman,&rdquo; tuturnya. (*) &nbsp;

Pengamat otomotif telah menjelaskan kadar batas aman kandungan etanol dalam BBM untuk kendaraan bermotor modern.

Berapa Batas Kadar Aman Etanol pada Kendaraan Bermotor? Ini Penjelasan Pengamat Otomotif

pengamat otomotif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamat otomotif

Berita Terkini

Pengamat Sebut Insentif EV Berdasarkan Jenis Beterai Bisa Bangkitkan Industri Otomotif Nasional

Berapa Batas Kadar Aman Etanol pada Kendaraan Bermotor? Ini Penjelasan Pengamat Otomotif

Download Aplikasi JawaPos.com