<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1813867203735689398" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Screenshot_2024-10-25-14-03-24-199_comgoogleandroidgm-edit-3118416278.jpg" alt="Para pejabat Kabinet Merah Putih berkegiatan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (25/10)." width="100%">
<figcaption>Para pejabat Kabinet Merah Putih berkegiatan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (25/10).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1813867203735689398-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> &nbsp; JawaPos.com - Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah sudah berjalan. Presiden Prabowo Subianto membuka kegiatan pada Jumat (25/10) dengan olahraga bersama. Ratusan pejabat Kabinet Merah Putih tampak mengenakan loreng Komponen Cadangan (Komcad).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015237206/ramalan-zodiak-selama-bulan-november-2024-aries-taurus-gemini-dan-cancer">Ramalan Zodiak Selama Bulan November 2024: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer</a> Loreng Komcad berbeda dengan loreng yang biasa digunakan oleh TNI. Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuat loreng tersebut secara khusus. Warnanya tidak gelap. Relatif lebih terang dari loreng yang umum dipakai prajurit dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.&nbsp; Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa penggunaan loreng Komcad untuk para pejabat Kabinet Merah Putih sudah tepat. &rdquo;Seragam Komcad berarti bukan seragam TNI kan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Berdasar dokumen foto dan video yang dibagikan oleh Tim Media Presiden Prabowo Subianto, tampak para pejabat Kabinet Merah Putih berkumpul di Lapangan Sapta Marga, Akmil. Mereka melakukan sejumlah aktivitas dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.&nbsp; &rdquo;Saya melihat kegiatan retreat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo untuk anggota kabinetnya sebagai upaya untuk memperkuat soliditas, kolaborasi, dan rasa saling percaya dalam pemerintahan,&rdquo; ungkap Fahmi. (*) </div> </div> </div> </div>

Prabowo Subianto membuka kegiatan pada Jumat (25/10) dengan olahraga bersama. Ratusan pejabat Kabinet Merah Putih tampak mengenakan loreng

Pengamat Militer Sebut Penggunaan Loreng Komcad Dalam Retreat Kabinet Merah Putih sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Antusiasme-Warga-Sambut-Parade-HUT-Ke-77-TNI-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Masyarakat antusias berswafoto dan menaiki kendaraan tempur saat peringatan HUT ke-77 TNI di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Peringatan HUT ke-77 TNI yang mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Masyarakat antusias berswafoto dan menaiki kendaraan tempur saat peringatan HUT ke-77 TNI di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Peringatan HUT ke-77 TNI yang mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi Panglima TNI menggantika Jenderal TNI Andika Perkasa masih kosong. Padahal masa bakti Andika segera berakhir pada (21/12). Sejumlah nama pun santer disebut sebagai calon suksesor. Mereka yakni KSAL Laksamana Yudoyono Margono, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.  Meski demikian, hingga di kini Presiden Jokowi belum mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI ke DPR RI. Hal tersebut lantaran Ketua DPR Puan Maharani selaku penerima masih berada di luar negeri. Jokowi, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dikabarkan akan menyampaikan surpres ke Puan pada Senin (28/11) sore nanti.  "Mari kita sabar dan menahan diri terkait isu ini. Keputusan ini bukan hal yang mudah bagi Presiden sebab akan menentukan nasib bangsa, dalam menghadapi berbagai persoalan hingga juga suksesi 2024," kata pengamat militer Apep Agustiawan kepada wartawan, Senin (28/11).  Apep menilai, Jokowi merupakan sosok yang unik. Dia kerap berfikir di luar hal-hal biasa. Apalagi, Panglima yang dipilih harus memiliki faktor kinerja dan produktifitas. Belum lagi faktor dinamika politik dan mengantisipasi sejumlah ancaman krisis, membuat Panglima yang dipilih harus loyal dan berani.  Misalnya saja, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang digadang-gadang banyak pihak layak menjadi Panglima TNI, menggantikan Andika. Presiden Jokowi bisa memilih calon Panglima TNI dari kesatuan yang diinginkannya, tidak harus bergantian atau bergiliran dari kesatuan seperti AL, AD dan AU.  Jokowi juga diyakini memilih sosok calon Panglima TNI yang jejak rekamnya bersih, berintegritas, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sebab, sosok yang demikian dianggap mampu menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia dari semua ancaman.  Nantinya, negara akan menghadapi agenda politik besar pergantian kepala daerah dan 2023 yang semuanya akan dipimpin penjabat yang ditunjuk atau diangkat pemerintah. Termasuk, 27 Gubernur yang akan dipilih presiden atas pengajuan Kemendagri. Ini karena tidak adanya Pilkada serentak 2022.  "Pak Jokowi pasti akan melakukannya namun perlu pertimbangan tepat dan waktu yang ideal. Pak Presiden tidak bisa dipaksa harus berpikir keras sendiri dalam mengatasi semua ini. Apalagi Presiden Jokowi memang terbiasa dalam hal kebijakan-kebijakan yang solutif," tambah Apep.  Lebih jauh, Apep meminta publik bersabar menunggu Presiden Jokowi bekerja dan membuat asesmen, analisis, apa yang terbaik. Sehingga bisa ditunjuk sebaik mungkin memutuskan pengemban posisi Panglima TNI.  "Sepenuhnya semua berada di bawah kendali presiden. Penyerahan hanya terkenda ketua DPR (Puan Maharani) yang belum ada di tempat. Terpenting, tidak mempengaruhi kesolidan di pemerintahan," paparnya.  Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, sebenarnya Supres Jokowi dapat dikirim tanpa harus menunggu Puan terlebih dahulu. "Sebenarnya pengajuan surpres bisa kapan saja, ada tidak ada Ketua DPR tidak menjadi masalah. Bisa jadi pengunduran pengiriman surat tersebut adalah hasil komunikasi Antara pimpinan DPR dan Mensesneg Pratikno," kata Anton.  Anton berpandangan jika Supres Panglima ditunda tak menutup kemungkinan nama calon pengganti Andika akan berubah. Apalagi, selama ini masyarakat hanya menilai rumor yang beredar. "Apakah isi surat berubah atau tidak? Bisa iya atau tidak. Problemnya adalah dari awal publik tidak tahu siapa nama yang sedianya diajukan pada 23 November lalu. Artinya, kalau pun ada perubahan, kita tidak tahu pasti. Selama ini yang beredar sifatnya masih rumor," tandasnya.

Pengamat Militer: Jokowi Butuh Panglima TNI yang Loyal dan Berani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perwira-tni-pegang-jabatan-sipil-penuh-dilema_m_.jpg" alt="Ilustrasi pasukan TNI - FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasukan TNI - FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaster baru covid-19 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI-AD, Bandung, menimbulkan tanda tanya terhadap petinggi TNI. Sebab, selama ini aparat TNI terlibat dalam penanganan virus korona di Tanah Air. Namun, di lingkungan sendiri jebol karena terdapatnya klaster baru. Tidak tanggung-tanggung, klater covid-19 timbul di Secapa TNI-AD.  Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengapresiasi keterbukaan informasi dari TNI-AD terkait penanganan Covid-19 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) Bandung. Di sisi lain, ada fakta baru yang cukup mengejutkan.  "Menutupi masalah itu untuk menjaga citra, justru bisa berdampak di kemudian hari jika ternyata situasi memburuk," kata Fahmi saat dihubungi, Senin (13/7).  "Kalaupun ada hal yang perlu dikritik, itu adalah adanya kesan bahwa para petinggi TNI meremehkan situasi dan terlambat mengantisipasi potensi penularan di lingkungan kesatrian dan lembaga pendidikannya," imbuhnya.  Fahmi menjaskan, TNI tidak cukup hanya dengan mengandalkan protokol kesehatan perorangan maupun lingkungan. Sebab, epidemiologi sejak dulu sudah mengingatkan besarnya potensi ancaman penularan di lingkungan asrama. Contohnya pada kasus kapal pesiar Diamond Princess maupun sejumlah klaster besar lainnya.  Diketahui, Secapa menjadi klaster baru Covid-19. Pada Kamis (9/7) Secapa AD menjadi salah satu penyumbang terbesar Covid-19 di wilayah Jawa Barat. Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-29 Achmad Yurianto menjelaskan, pemeriksaan epidemiologi sudah selesai dilakukan sejak 29 Juni. Tepatnya pada terjadi penularan di klaster pusat pendidikan Secapa TNI.  “Positif 1.262 orang tertular. Terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana,” jelas Yuri dalam konferensi pers, Kamis (9/7).  Dari jumlah yang diidentifikasi, ada 17 orang yang dirawat di RS Cimahi. Ribuan siswa dan pengajar lainnya diisolasi di Secapa TNI. “Sisa lainya 1.245 tanpa keluhan. Saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan Secapa di Bandung,” tambahnya.  Yurianto menjelaskan seluruh kompleks perwira sudah dilakukan isolasi karantina. Pihak Secapa juga melarang adanya orang keluar masuk secara bebas di area sekolah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SfCdnRdlEZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IIUnpuxpqRM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Gldcy2FOu5c

Pengamat Militer: Adanya Kesan Para Petinggi TNI Meremehkan Situasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Panglima-TNI-Dan-Kapolri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) menuai kritik. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dianggap terlalu terburu-buru dalam merealisasikan program tersebut. Tetapi, tidak diiringi dengan perencanaan matang.  Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Komcad tidak ada keharusan disiapkan seluas-luasnya dalam waktu dekat. Terlebih Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang menjadi dasar program ini baru disahkan sekitar 8 bulan lalu.  "Itu menurut saya, langkah yang buru-buru yang tidak jelas. Dari segi agendanya, timeline-nya ini nggak jelas," kata Fahmi saat dihubungi, Sabtu (22/2).  Fahmi berpandangan, Kemenhan maupun Mabes TNI sebaiknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan Komcad sebelum menjalankan programnya. Dengan begitu, gambaran program ini akan lebih jelas. Mulai dari jumlah dan cara pengelolaannya.  "Pernyataan kemarin itu terburu-buru, dikejar-kejar tapi belum jelas juga. Padahal kita juga belum tahu, pengelolan sumber dayanya bagaimana, program-programnya seperti apa," imbuh Fahmi.  Fahmi menuturkan, dengan begitu cepatnya Komcad dijalankan, seharusnya Kemenhan menjelaskan urgensi dari program ini. Sebab, sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pelaksanaan Komcad juga belum selesai dibuat.  "Ini hanya menimbulkan kegaduhan. Sosialisasi saja kan belum cukup langkah terkait pengelolaan sumber daya (Komcad) bagaimana," pungkas Fahmi.  Atas dasar itu, Fahmi menyarankan Kemenhan lebih mengedepankan program bela negara. Berupa pendidikan kewarganegaraan secara luas. Hal ini dinilai lebih memiliki urgensi dibanding membentuk Komcad.

Program Komcad Dianggap Terburu-buru dan Perencanaan Belum Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pengamat-panglima-tni-jangan-emosional_m_100466.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akibat melakukan penghinaan terhadap Pancasila, TNI memutuskan menghentikan sementara kerja sama dengan militer Australia. Pengamat militer Al Araf menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya tidak gegabah bersikap memutuskan kerja sama negara itu. Karena pihak Australia sudah berjanji akan melakukan investigasi. "Menurut saya, sebaiknya sementara ini menahan diri dulu dan tidak emosional," ujar Al Araf saat dihubung, Jumat (6/1). Direktur Eksekutif Imparsial itu menambahkan, seharusnya Panglima TNI menunggu sampai hasil investigasi keluar. Jika hasil investasi itu menyebut benar adanya penghinaaan Pancasila, maka TNI bisa melakukan penghentian hubungan kerja sama. "Silakan saja pemerintah mengambil langkah sikap tegas terkait dengan pemutusan hubungan kerjasama pertahanan," katanya. Menurut Al Araf jika tidak menunggu adanya hasil investigasi, maka ditakutkan akan ada reaksi berlebihan dari masyarakat terhadap kasus itu. Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil sikap untuk memerintahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menunggu sampai hasil investigas keluar, sebelum membuat keputusan. "Untuk menunggu prosesnya dan tidak lagi merespons secara berlebihan," pungkasnya. Sebelumnya, kerja sama dengan militer Australia sementara waktu dihentikan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, penghentian itu karena&nbsp; kedaulatan Indonesia telah dihina oleh militer Australia lantara Pancasila diplesetkan menjadi pancagila.(cr2/JPG)

Pengamat: Panglima TNI Jangan Emosional

pengamat militer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamat militer

Berita Terkini

Pengamat Militer Sebut Penggunaan Loreng Komcad Dalam Retreat Kabinet Merah Putih sudah Tepat

Pengamat Militer: Jokowi Butuh Panglima TNI yang Loyal dan Berani

Pengamat Militer: Adanya Kesan Para Petinggi TNI Meremehkan Situasi

Program Komcad Dianggap Terburu-buru dan Perencanaan Belum Matang

Pengamat: Panglima TNI Jangan Emosional

Download Aplikasi JawaPos.com