<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yakin-dapatkan-kursi-cawagub-dki-pks-akan-serahkan-dua-nama-ke-anies_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PKS yakin akan dapatkan kursi wagub DKI Jakarta dan segera serahkan dua nama ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKS yakin akan dapatkan kursi wagub DKI Jakarta dan segera serahkan dua nama ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anak muda yang progresif dalam mengejar pembangunan pantas menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Banten. Pernyataan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Yhanu Setyawan.  Dia mengatakan, tokoh muda selayaknya dipertimbangkan menjadi Pj Gubernur Banten melanjutkan kerja Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang berakhir pada 12 Mei 2022. Sosok itu juga idealnya mampu mengimbangi Kota Jakarta sebagai ibu kota negara.  ”Iya dong, Pj Gubernur yang progresif dan menguasai permasalahan di daerahnya akan membuat daerah yang dipimpinnya tumbuh menjadi daerah yang semakin dinamis,” ujar Yhanu Setyawan, Rabu (6/4).  Selain itu, menurut Yhanu, anak muda calon Pj Gubernur harus cekatan bekerja di lapangan. Dia juga sosok terlatih menata dokumen dan tertib mengelola administrasi negara.  Meski demikian, menurut Wakil Ketua ICMI Banten itu, dari kalangan manapun tokoh tersebut tidak jadi masalah. Yang paling penting mau kerja keras dan mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder dan masyarakat Banten pada umumnya.  ”Di lingkaran Kantor Staf Presiden (KSP) lebih bagus. Latar belakang tersebut akan membuat semakin lancar jalur komunikasi pembangunan antara Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan pimpinan negara di Jakarta,” ujar Yhanu.  Dia mengakui, sejumlah nama digadang-gadang menjadi sosok Pj Gubernur Banten. Di antaranya mantan Kapolres Serang yang kini sebagai Stafsus Kementrian Pariwisata, Krisnandi.  Selain dia, ada juga nama mantan Kajari Serang/Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka. Lalu, mewakili internal Pemprov Banten ada Sekdaprov Banten Almuktabar.  Muncul pula nama Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik yang disebut-sebut tepat memimpin Banten. Selain itu, ada juga Wamenseskab Fadlansyah Lubis dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.  Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul mengatakan, Pejabat (Pj) Gubernur Banten yang dipilih pemerintah pusat diharapkan merupakan sosok yang mampu menggerakan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Banten. Karena itu, Pj Gubernur Banten idealnya memahami karakteristik birokrasi dan masyarakat Banten.  Sehingga pembangunan bisa berjalan dan didukung masyarakat. Dia menjelaskan, karakteristik masyarakat Banten yang religius pasti dipertimbangkan pemerintah pusat.  ”Saya kira itu sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Karena kan dia harus paham juga soal kearifan lokal, paham karakteristik masyarakat. Saya kira itu poin penting juga, 2 tahun jadi Pj Gubernur Banten itu bukan waktu sebentar,” ucap Adib Miftahul.

Sosok Pejabat Gubernur Banten Diharapkan Anak Muda Progresif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pakai-masker-di-leher.jpg" alt="RAZIA: Petugas satpol PP mencegat pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAZIA: Petugas satpol PP mencegat pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Slamet Rosyadi menyatakan, gerakan Jateng di Rumah Saja yang akan dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah pada 6–7 Februari bisa mengurangi mobilitas masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19.  ”Saya pikir program stay at home dalam jangka pendek bisa mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Slamet seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/2).  Dia yakin hal tersebut akan berdampak positif terhadap upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Namun demikian, program tersebut harus diiringi dengan penegakan disiplin protokol kesehatan secara masif agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku.  ”Para perangkat daerah tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan juga harus berperan lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing,” ujar Slamet.  Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan operasi yustisi dengan melibatkan seluruh unsur terkait harus lebih digencarkan. Terutama saat pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah Saja.  Slamet mengatakan, selama penerapan program tersebut, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat yang bekerja dengan upah harian.  ”Perlu dipikirkan juga bahwa untuk mereka yang bekerja dengan upah harian atau usaha kecil akan sangat terdampak secara ekonomi. Pemerintah daerah harus mempersiapkan solusi misalkan dengan memberikan bantuan sosial,” tutur Slamet.  Dia menambahkan, program tersebut juga harus diiringi dengan tes cepat antigen atau tes usap PCR secara masif.  ”Program tinggal di rumah perlu diikuti juga dengan pengujian PCR secara masif untuk memastikan siapa yang sehat dan yang sakit,” terang Slamet.  Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo memastikan seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mendukung gerakan Jateng di Rumah Saja untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19. Dia juga meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam melaksanakan gerakan Jateng di Rumah Saja yang bakal dilaksanakan pada 6-7 Februari 2021 atau akhir pekan ini.  Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk menunda seluruh kegiatan yang sudah direncanakan pada akhir pekan nanti agar pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah Saja bisa berjalan baik. Melalui surat edaran, Ganjar juga akan meminta restoran, tempat wisata, hingga pasar, untuk tutup selama dua hari tersebut. Namun, pelayanan umum seperti kesehatan dan transportasi publik tetap beraktivitas dengan pengetatan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Pengamat Yakini Gerakan Jateng di Rumah Saja Bisa Kurangi Mobilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/larangan-mudik.jpg" alt="LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah hingga kini masih hanya memberikan imbauan kepada masyarakat terkait mudik lebaran 2020. Padahal, mobilitas transportasi menjadi media penyebaran virus Covid-19.  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah jika masyarakat sekedar dihimbau untuk tidak mudik lebaran tidak akan efektif menghindari pergerakan orang dari kota ke daerah.  “Kalau (sekedar) menghimbau mending lepas aja (untuk mudik). Orang Indonesia (kalau cuma) diimbau dan tidak ada sanksi ya bakal dilanggar. Ada sanksi aja (kadang) dilanggar. Jadi jangan sekali-kali kita mengimbau, ini (imbauan) kalau diibaratkan manusia itu banci, nggak jelas gendernya,” kata dia dalam Diskusi Online Mudik Lebaran di Masa Pandemik Covid-19, Selasa (14/4).  Dia mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang tegas dan tidak setengah-setengah dalam mencegah adanya penyebaran Covid-19. Pasalnya, jika tetap dilakukan, yang akan menanggung akibat dari banyaknya mobilitas transportasi saat mudik adalah pemerintah daerah (Pemda).  “Ini jangan diimbau, atur saja larang, ini urusannya bebannya ada di daerah, mereka yang kewalahan, yang jelas-jelas saja (dalam membuat aturan),” tambahnya.  Apalagi pemerintah juga terlalu banyak mengeluarkan regulasi yang mana hal itu membuat bingung masyarakat, salah satunya terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana di dalamnya juga terdapat imbauan dan pembatasan operasional transportasi.  “Kita dari kemarin bingung terus, udah kebanyakan aturan, kebanyakan definisi mending segera lakukan dan terapkan larangan,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nN1fYblmEGU  https://www.youtube.com/watch?v=UO6WcbULhUU  https://www.youtube.com/watch?v=sZD0JdNN61k

Pengamat: Jangan Cuma Mengimbau, Mudik Lebaran Harus Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dolar-kembali-perkasa-rupiah-jatuh-ke-14125-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang Rupiah dan Dolar AS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penurunan tarif batas atas (TBA) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang tidak menyalahi aturan. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut. Namun, saya khawatir jika tarif itu terus ditekan pemerintah.  Masa mudik termasuk peak season. Banyak orang melakukan perjalanan. Itulah saat maskapai mengambil untung untuk menutup kerugian di bulan sebelumnya. Lalu, ketika semua naik, kenapa tarif pesawat harus diturunkan?  Setelah menurunkan TBA, tidak berarti pekerjaan rumah (PR) pemerintah selesai. Pemerintah harus menurunkan kurs dolar AS agar membantu maskapai tetap hidup. Kenapa demikian? Sebab, seluruh pembiayaan pesawat dibayarkan dengan dolar.  Pesawat terus menua. Untuk itu, perlu dilakukan pengecekan. Mungkin juga ganti onderdil. Semua dibayar dengan dolar. Begitu juga pelatihan untuk kru dan pilot yang pembayarannya dilakukan dengan dolar.  Setelah TBA turun, pemerintah harus menurunkan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/17/05/2019/tarif-baru-tiket-pesawat-jakarta-surabaya-paling-murah-rp-408-ribu/">kurs dolar</a>. Idealnya, 1 dolar AS berada di harga Rp 12.000. Sayang, kurs dolar masih bertengger di angka Rp 14.000-an.  Lalu, bagaimana dengan harga avtur? Avtur tidak disubsidi negara. Pertamina telah menurunkan harga avtur. Sekarang ini harga avtur di Jakarta lebih murah daripada di Singapura. Namun, avtur tidak satu harga. Antara satu wilayah di Indonesia dan wilayah lainnya, harganya beda.  Untuk menurunkan tarif bandara, juga harus ada negosiasi dengan Angkasa Pura I dan II. Mereka selama ini mendapat pemasukan dari parkir dan layanan bandara lain. Apakah mau?  Penurunan TBA itu sebenarnya harus dikoordinasikan juga dengan kementerian atau lembaga lain. Kemenhub hanya bisa menentukan patokan TBA dan tarif batas bawah (TBB). Selanjutnya, mereka mengawasi maskapai agar mematuhi hal itu. Tidak lupa, Kemenhub juga harus memastikan keselamatan transportasi udara.  Semoga diturunkannya TBA ini tidak mengurangi angka keselamatan penerbangan. Jangan sampai dengan harga yang terlalu murah, akhirnya pesawat kita di-banned Uni Eropa seperti 2007 silam. Waktu itu pesawat kita dilarang terbang ke Uni Eropa lantaran dianggap mengabaikan aspek keselamatan.

PR Berikutnya: Menurunkan Kurs Dolar