<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bandung-langganan-banjir-pengamat-itb-sarankan-ini-ke-ridwan-kamil_m_.jpg" alt="Banjir di Bandung, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Banjir di Bandung, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bandung menjadi kota yang langganan banjir setiap musim hujan. Dari genangan hingga ketinggian air bermeter-meter terjadi di Kota Bandung. Hal ini harus diselesaikan atau diantisipasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Sehingga, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus menginstruksikan aparat di bawahnya seperti Wali Kota Bandung sampai tingkat Lurah. Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Denny Zulkaidi, mengatakan penanganan banjir harus fokus dan menyeluruh. Saat ini Bandung dinilai tidak mampu menampung air dengan jumlah yang besar. Karena drainase di beberapa titik tidak begitu berfungsi. "Bandung tidak siap menampung air atau menghandel curah hujan sebesar itu. Kalau dilihat sebetulnya tidak banyak pembersihan atau pembaharuan saluran kota," kata Denny kepada JawaPos.com, Jumat (23/11). Begitupun dengan master plan dari Pemerintah Kota Bandung yang hingga saat ini belum terlihat. Walaupun banyaknya drainase ditambah dengan kolam retensi namun tetap belum mampu menampung air. Sehingga air hujan begitu saja mengalir ke hilir hingga akhirnya kembali banjir. "Karena terakhir Bandung punya master plan ketika tahun 80 an, pemerintah itu besar-besaran membuat Master Plan dengan penataan drainase. Tapi itukan sudah lama (30 tahun-an) jadi mungkin sudah tidak berfungsi lagi karena endapan dan sampah," jelasnya. Pekot Bandung telah melalukan pelebaran saluran drainase dengan pembangunan di bawah trotoar. Namun masalahnya tidak semua titik drainase diperbaiki atau dilebarkan sehingga air akan tetap terjadi meluap di hilir. "Sisi lain kalau hujan deras air mengalir bukan di drainase tapi di badan jalan. Banyak kemungkinan air tidak mengalir ke drainase kalau mengalir pun indeksnya kecil sehingga tidak masuk semua atau dari kapasitas tidak mencukupi. Jadi kalau hujan besar air lebih banyak mengalir ke badan jalan dibanding ke drainase," tuturnya. Selain faktor drainase yang penuh dengan endapan lumpur dan sampah, perilaku masyarakat yang tidak bisa dikendalikan pun menjadi faktor Bandung terus terjadi banjir. Walaupun sudah diancam dengan denda sekian rupiah tapi regulasi itu tidak digubris. Maka Pemerintah harus bersinergi atau berkoordinasi dengan pemerintah lintas wilayah yakni seluruh pemimpin Bandung Raya. Hal itu penataan dari hulu ke hilir semakin baik, sehingga banjir bisa dikendalikan juga adanya penyimpanan air untuk antisipasi di musim kemarau. Untuk dikatahui, Bandung Raya diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Hal itu mengakibatkan beberapa ruas jalan digenangi air dari 30 centimeter hingga 1 meter lebih.

Bandung Langganan Banjir, Pengamat ITB Sarankan Ini ke Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bandung-langganan-banjir-pengamat-itb-sarankan-ini-ke-ridwan-kamil_m_-1.jpg" alt="Banjir di Bandung, Jawa Barat" width="100%">
<figcaption>Banjir di Bandung, Jawa Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bandung menjadi kota yang langganan banjir setiap musim hujan. Dari genangan hingga ketinggian air bermeter-meter terjadi di Kota Bandung. Hal ini harus diselesaikan atau diantisipasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Sehingga, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus menginstruksikan aparat di bawahnya seperti Wali Kota Bandung sampai tingkat Lurah. Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Denny Zulkaidi, mengatakan penanganan banjir harus fokus dan menyeluruh. Saat ini Bandung dinilai tidak mampu menampung air dengan jumlah yang besar. Karena drainase di beberapa titik tidak begitu berfungsi. "Bandung tidak siap menampung air atau menghandel curah hujan sebesar itu. Kalau dilihat sebetulnya tidak banyak pembersihan atau pembaharuan saluran kota," kata Denny kepada JawaPos.com, Jumat (23/11). Begitupun dengan master plan dari Pemerintah Kota Bandung yang hingga saat ini belum terlihat. Walaupun banyaknya drainase ditambah dengan kolam retensi namun tetap belum mampu menampung air. Sehingga air hujan begitu saja mengalir ke hilir hingga akhirnya kembali banjir. "Karena terakhir Bandung punya master plan ketika tahun 80 an, pemerintah itu besar-besaran membuat Master Plan dengan penataan drainase. Tapi itukan sudah lama (30 tahun-an) jadi mungkin sudah tidak berfungsi lagi karena endapan dan sampah," jelasnya. Pekot Bandung telah melalukan pelebaran saluran drainase dengan pembangunan di bawah trotoar. Namun masalahnya tidak semua titik drainase diperbaiki atau dilebarkan sehingga air akan tetap terjadi meluap di hilir. "Sisi lain kalau hujan deras air mengalir bukan di drainase tapi di badan jalan. Banyak kemungkinan air tidak mengalir ke drainase kalau mengalir pun indeksnya kecil sehingga tidak masuk semua atau dari kapasitas tidak mencukupi. Jadi kalau hujan besar air lebih banyak mengalir ke badan jalan dibanding ke drainase," tuturnya. Selain faktor drainase yang penuh dengan endapan lumpur dan sampah, perilaku masyarakat yang tidak bisa dikendalikan pun menjadi faktor Bandung terus terjadi banjir. Walaupun sudah diancam dengan denda sekian rupiah tapi regulasi itu tidak digubris. Maka Pemerintah harus bersinergi atau berkoordinasi dengan pemerintah lintas wilayah yakni seluruh pemimpin Bandung Raya. Hal itu penataan dari hulu ke hilir semakin baik, sehingga banjir bisa dikendalikan juga adanya penyimpanan air untuk antisipasi di musim kemarau. Untuk dikatahui, Bandung Raya diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Hal itu mengakibatkan beberapa ruas jalan digenangi air dari 30 centimeter hingga 1 meter lebih.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalimalang-diubah-jadi-sungai-di-korsel-begini-kata-pengamat-itb_m_.jpg" alt="Kalimalang, Bekasi akan diubah seperti sungai di Korsel" width="100%">
<figcaption>Kalimalang, Bekasi akan diubah seperti sungai di Korsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Gubernur Jawa Barat&nbsp;(Jabar) Ridwan Kamil untuk merevitalisasi Kalimalang menjadi sungai yang indah seperti di Korea Selatan harus dibahas secara menyeluruh. Sebab, program pembenahan sungai di Jabar harus dikerjakan dari hulu, tengah, hingga ke hilir. Soalnya aliran Kalimalang melintang di wilayah Kota Bekasi.  Lokasi&nbsp;itu berada di hilir sungai di Jawa Barat. Jika hanya dilakukan revitalisasi di hilir maka rencana tersebut kurang tepat. Pengamat Tata Kota dari Institut Tekhnologi Bandung (ITB) Denny Zulkaidi mengatakan, istilah revitalisasi artinya menata keseluruhan. Yakni bebas dari sampah hingga bangunan di atas sungai dan sungai harus difungsikan seperti semula. Perihal rencana Kalimalang akan disulap seperti sungai di Korea, dinilai kurang sesuai. Karena prinsipnya sungai di Jabar atau Kalimalang memiliki debit air yang cukup banyak, sedangkan Korea sedikit. Maka sungai dengan debit air yang banyak, tidak bisa dibuat macam-macam detail seperti buat jalan, tempat main, dan lainnya di badan sungai, terkecuali di sisi sungainya. "Ditata di badan sungai atau sisi sungai? Kalau di Korea di badan sungainya. Jadi memang alirannya tidak terlalu besar sehingga bisa dibuat macam-macam. Tetapi kalau sungainya besar dan debitnya banyak maka hanya bisa diterapkan di sisi kiri kananya untuk tempat nongkrong," kata Denny kepada JawaPos.com Senin (17/9). Selain itu, air Kalimalang berwarna coklat pekat, jadi harus dipikirkan lebih lanjut, agar Kalimalang bisa menarik wisatawan atau masyarakat setempat untuk berwisata atau bersantai di Kalimalang. Misal adanya penyaringan air agar jernih. "Kalau tidak salah, di Korea atau Jepang itu air yang kotornyanya di bawah sungainya. Jadi orang lihat air sungai bersih padahal ada lagi di bawahnya yang kotor," ujarnya. Akan tetapi jika Pemerintah Provinsi Jabar merencanakan untuk menyulap Kalimalang cocok saja, namun harus dipikirkan terkait debit air, warna dan lainnya. "Cocok saja, cuma memang harus dipikirkan untuk air sungai lalu mengukur debitnya, tanpa mengganggu aliran sungai dan debit. Jangan sampai kali dimacam-macam, air terhambat malah berdampak buruk (banjir), maka harus diperhitungkan," jelasnya. Namun perlu diingat, Kalimalang berada di posisi hilir maka sungai hulu dan tengah pun harus diperhatikan. Karena program tersebut hanya akan bertahan beberapa bulan saja jika hulu tidak diperhatikan. "Iya itu sebenarnya pemerintah memprogramkan dari hulu hingga hilir, jadi kalau hulunya tidak diperbaiki, ya bawah pun akan menerima apapun. Kalau mau (rencana) pararel, hulu tengah hilir dilakukan secara bersama-sama. Jadi selesai pada waktu bersamaan," ungkapnya. Maka, lanjutnya harus ada penyaringan sungai. Kedua penjernihan, agar kualitas air bersih dan menarik. "Jangan sampai Kalimalang sudah dibuat macam-macam airnya coklat. Orang enggak akan ada yang mau turun," tuturnya. Program pemerintah pusat pun sama, yakni membereskan sungai dari hulu ke hilir. Saat ini hulu sedikitnya ada progres namun tengah masih terkendala, karena banyak limbah industri, domestik, dan peternakan yang mengalir atau mencemari sungai Citarum. (ona/JPC)

Kalimalang Diubah Jadi Sungai di Korsel, Begini Kata Pengamat ITB

pengamat itb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamat itb

Berita Terkini

Bandung Langganan Banjir, Pengamat ITB Sarankan Ini ke Ridwan Kamil

Bandung Langganan Banjir, Pengamat ITB Sarankan Ini ke Ridwan Kamil

Kalimalang Diubah Jadi Sungai di Korsel, Begini Kata Pengamat ITB

Download Aplikasi JawaPos.com