<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat hukum Masriadi Pasaribu menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah membongkar praktik suap yang dilakukan hakim di Pengadilan Tipikor. Masri mengatakan praktik rasuah oleh hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan sangat berbahaya. Apalagi mereka yang terlibat hakim terpilih, khusus menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).&nbsp; &rdquo;Miris jika hakim sudah korup, ini sangat berbahaya bagi sistem hukum dan keadilan. Sebab jelas hakim yang korup dapat mempengaruhi proses pengadilan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil,&rdquo; kata Masri dalam keterangan, Kamis (17/4). &rdquo;Ini sangat memprihatinkan. Hakim Tipikor seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberantas korupsi, namun jika mereka sendiri yang korup, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,&rdquo; tambah Masriadi Pasaribu. Masri menyebut sejumlah dampak akibat perilaku korup hakim. Pertama rusaknya kepercayaan masyarakat. &rdquo;Jika hakim Tipikor korup, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan,&rdquo; tandas Masriadi Pasaribu. Akibatnya bisa memunculkan korupsi yang lebih parah. Juga bisa disebut&nbsp; bentuk kegagalan Sistem Hukum. &rdquo;Hakim Tipikor korup, sistem hukum dapat gagal dalam menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi,&rdquo; ucap Masriadi Pasaribu. Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) ini mengatakan, kasus suap telah mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia. Di mana ternyata banyak para hakim yang justru melaksanakan praktik haram dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatan sebagai hakim. Dia menilai dengan penanganan kasus pembongkaran praktik korupsi dan suap hakim oleh Kejaksaan Agung bisa meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga tersebut, bahkan lebih baik ketimbang Polri maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). &rdquo;Dengan dibongkarnya kasus-kasus yang melibatkan hakim sebagai pelaku yang nakal, akan membuat kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan meningkat. Hal ini menjadikan lembaga kejaksaan berada di depan KPK dan Polri dalam penanganan korupsi,&rdquo; tutur Masriadi Pasaribu. Kejagung menetapkan 7 tersangka, yakni WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, dan MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tiga hakim sebagai tersangka. Tiga hakim tersebut DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharuddin), dan AM (Ali Muhtarom). Ketujuh tersangka diduga terlibat suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengamat hukum sampaikan apresiasi tinggi kepada Kejagung yang telah membongkar praktik suap hakim di Pengadilan Tipikor

Bongkar Suap Hakim Tipikor Bikin Kejagung Makin Dipercaya Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hadiri-undangan-pansus-kpk-kejagung-malah-keluhkan-kewenangannya_m_155080.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Kejaksaan Agung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Kejaksaan Agung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komitmen yang ditunjukkan Kejagung harus terus didukung karena mampu menekan dan mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela. Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengamat Hukum dari Universitas Nasional (Unas) itu mengaku sempat khawatir dengan isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan memereteli kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. &rdquo;Harusnya fungsi penyidikan harus diperkuat khususnya kejaksaan yang sudah setel dan permanen,&rdquo; ujar Ismail. Dia berharap dengan tidak dipretelinya kewenangan penyidikan tersebut harus dijawab dengan kinerja yang semakin moncer. Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik. &rdquo;Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih dan tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain,&rdquo; kata Ismail. Ismail mengatakan, Kejaksaan itu harus steril. Sebab, rakyat akan marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar diistimewakan. Misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi. &rdquo;Harus dibuktikan bahwa kejaksaan bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kejaksaan juga mesti steril dari praktik politik sandera yang dapat merusak institusi penegak hukum,&rdquo; terang Ismail Rumadan. Dia minta Kejaksaan terus menunjukkan sebagai lembaga garda terdepan dalam perang melawan korupsi dengan tidak membedakan siapa pun yang terlibat. Dengan kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih melekat. &rdquo;Jangan ada upaya untuk mengkebiri kewenangan Jaksa, lalu harus ada penguatan integritas dan komitmen yang tinggi Kejaksaan,&rdquo; tandas Ismail Rumadan. Kejaksaan, menurut dia, harus terus menggelorakan perang melawan korupsi. Jangan kendur, apalagi lengah, karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. &rdquo;Kita tidak mau koruptor yang jadi pemenangnya, seorang jaksa harus punya integritas tinggi,&rdquo; ucap Ismail Rumadan. Sebelumnya, beberapa tahun terakhir, rapor hijau Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi menjadi penanda peran penting yang dimainkan Korps Adhyaksa dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat negara hingga pengusaha dengan taksiran kerugian negara ratusan triliun rupiah disikat dan dibuktikan ke meja hijau. Berdasar survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-28 Januari, Kejagung jadi lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Sejumlah kasus besar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya, kasus PT Timah, serta dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga dapat apresiasi.

Peneliti Pusat Riset Bidang Hukum BRIN dukung upaya pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Jaga Korps Adhyaksa Trengginas Sikat Koruptor, Pengamat Hukum: Kejaksaan Harus Steril dari Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengungkap kian derasnya serangan serta upaya pelemahan Kejagung akhir-kahir ini. Bentuk serangan tersebut mulai dari pemberitaan yang menyudutkan kejaksaan, pembunuhan karakter insan adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antar penegak hukum. &rdquo;Polanya hampir sama, yaitu saat Kejagung mengungkap kasus-kasus besar, selalu muncul serangan semacam itu. Isu-isu lama dimainkan kembali secara terorganisasi,&rdquo; kata Masri, Sabtu (15/3). Masri mencatat, pasca Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina, serangan terhadap pejabat kejaksaan di media sosial begitu masif. Isu-isu miring berupa fitnah terhadap petinggi kejaksaan kembali muncul. Tak terkecuali pelaporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK. &rdquo;Tindakan melaporkan suatu dugaan tindak pidana adalah hak yang dilindungi undang-undang, dan pasti saya bela hak itu. Tetapi publik juga berhak bertanya, mengapa laporannya muncul di tengah bergulirnya kasus besar yang ditangani Kejagung?&rdquo; ungkap Masri. Dia menyatakan, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk serangan balik koruptor terhadap institusi kejaksaan. Sebab, koruptor dan lingkarannya pasti tidak senang serta merasa terancam dengan langkah-langkah besar Kejagung dalam memberantas korupsi. &rdquo;Fenomena serangan balik koruptor sudah berkali-kali menimpa Kejagung. Dan itu harus tetap diwaspadai karena dampaknya bisa memengaruhi soliditas penegakan hukum, mengganggu kesinergian antar lembaga, dan juga memengaruhi opini dan kepercayaan publik,&rdquo; jelas Masri. Dia berpendapat, saat ini yang dibutuhkan Kejagung dalam mengungkap sejumlah kasus mega korupsi adalah dukungan dari berbagai pihak. &rdquo;Salah satu lembaga yang masih jadi harapan publik dalam memberantas korupsi. Lembaga dengan prestasi membanggakan, maka harus kita dukung,&rdquo; tegas Masri. Soal pelaporan, Masri mengimbau sebaiknya KPK bisa berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk memberantas mafia-mafia berkedok bisnis yang telah menggarong hak-hak masyarakat. Sebab, dengan adanya serangan dari pihak atau aktor intelektual yang memerintahkan Koordinator KSST melayangkan desakan dapat menganggu proses penyidikan kasus korupsi dan mempengaruhi fokus dan strategi yang dilakukan penyidik. &rdquo;Sebab dengan serangan yang bertubi- tubi bisa mempengaruhi psikologis Jampidsus," tandas Masri. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mempelajari laporan koalisi sipil masyarakat antikorupsi tentang dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Tentu kami akan mempelajari dulu ya, seperti apa laporannya karena terkait soal laporan seperti ini kan bukan yang pertama,&rdquo; ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, korps Adhyaksa berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, sebagaimana ditekankan Jaksa Agung ST Burhanuddin. &rdquo;Bagi kami, satu orang insan Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi. Ya, jadi kami sampaikan bahwa kami tegak,&rdquo; ujar Harli. Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi melaporkan Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK, Senin (10/3). Koalisi yang terdiri atas Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Indonesian Police Watch (IPW), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), melaporkan Febrie atas empat dugaan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana korupsi. Yakni, dalam kegiatan penyidikan kasus korupsi Jiwasraya, perkara suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, penyalahgunaan tata niaga batu bara Kalimantan Timur, dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU). &rdquo;Diduga dilakukan terlapor, Jampidsus Febrie Adriansyah, selaku penganggung jawab penyidikan, dengan modus operandi memberantas korupsi sembari korupsi,&rdquo; ucap Ronald Loblobly, koordinator koalisi tersebut, sebagaimana keterangan tertulisnya. Laporan tersebut merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya, yakni terkait pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama oleh Kejagung.

Jampidsus dilaporkan ke KPK, pengamat hukum mengungkap serangan serta upaya pelemahan Kejagung kian deras sebagai serangan balik koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK, Pakar Hukum Sebut Bentuk Serangan Balik Koruptor!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-092441-2554604223.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan seluruh pengurus termasuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilarang rangkap jabatan. Dengan beratnya tugas sebagai menteri dan mencegah konflik kepentingan, pengurus BPI Danantara yang rangkap jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Menurut dia, tanggung jawab badan baru ini sangat besar karena mengelola dana besar yakni US$ 20 miliar yang setara Rp 360 triliun (kurs Rp16.000/US$), berasal dari program efisiensi anggaran. &rdquo;Modalnya dari APBN. Ingat, 70 persen APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang hidupnya sudah ngos-ngosan. Jadi enggak main-main. Sebaiknya memang harus mundur,&rdquo; ucap Hardjuno di Surabaya, Selasa (25/2). Dalam UU Nomor UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau. c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. &rdquo;Kalau baca UU No 39 Tahun 2008 itu dilarang menteri rangkap jabatan apapun, karena menteri jabatan publik,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho. Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyampaikan, desakan agar mundur bukan berarti meragukan kompetensi para pengurus BPI Danantara termasuk dewas. Akan tetapi agar mereka bisa lebih fokus dalam mengelola investasi BPI Danantara bisa melahirkan profit yang berguna untuk kesejahteraan rakyat. &rdquo;Saya yakin mereka punya kompetensi tinggi. Bahkan, CEO BPI Danantara semula semua orang juga tahulah. Nah, di antara orang-orang yang kompeten itu punya jabatan strategis lain. Ini yang dikhawatirkan menimbulkan conflict of interest,&rdquo; imbuh Hardjuno Wiwoho. Berdasar data, beberapa pengurus BPI Danantara ini masih menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP). &rdquo;Saya kira, semua yang masih menjabat Menteri atau wamen di KMP harus mundur dong. Semua harus mundur,&rdquo; ucap Hardjuno Wiwoho. Hal ini penting agar mereka bisa fokus ke BPI Danantara. Sehingga negara bisa tidak bergantung kepada utang dan menciptakan lapangan kerja, menuju kesejahteraan rakyat. Secara struktur, lanjut Hardjuno, BPI Danantara harus jelas. Konsekuensinya, tidak boleh rangkap jabatan. Dia mengingatkan agar audit BPI Danantara harus betul-betul konkret dan berlapis. &rdquo;Sebagai super holding, BPI Danantera sangat berbeda dengan Temasek atau Khazanah yang dibiayai dari profit BUMN yang dikumpulkan puluhan tahun. Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN,&rdquo; ungkap Hardjuno Wiwoho. Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi. Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Pengamat hukum dan pembangunan mengingatkan seluruh pengurus termasuk Dewan Pengawas BPI Danantara dilarang rangkap jabatan

Agar Fokus Kelola BPI Danantara, Pengamat Sebut Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/WhatsApp-Image-2024-12-02-at-084445-438119363.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Gerindra baru saja menetapkan lima poin keputusan strategis. Salah satu poin yang paling menarik perhatian adalah keputusan meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia. Pasalnya, belum genap 100 hari pemerintahan baru berjalan, Partai Gerindra sudah menetapkan calon presiden untuk lima tahun ke depan. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, langkah ini merupakan sinyal kuat bagi para politikus muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak berandai-andai dalam kontestasi politik 2029. &rdquo;Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan diri siap menjalani dua periode kepemimpinan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh,&rdquo; ujar Hardjuno di Surabaya, Sabtu (15/2). Hardjuno juga menyinggung isu utang budi dalam politik. Tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. &rdquo;Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi dia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Urutan emosional harus menjadi prioritas terakhir, karena sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada individu tertentu,&rdquo; tegas Hardjuno. Salah satu janji besar Prabowo Subianto adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. &rdquo;Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin para debitur,&rdquo; kata Hardjuno. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kasus-kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil. &rdquo;KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan,&rdquo; jelas Hardjuno. Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, investasi akan datang dengan tanpa perlu meminta-minta. &rdquo;Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin,&rdquo; ungkap dia. Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Proyek strategis nasional (PSN) justru sering kali mengorbankan lahan pertanian yang subur. &rdquo;Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial,&rdquo; tegas Hardjuno. Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut. &rdquo;Jika kita ingin bangkit, presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak menjadi hampir 5.000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,&rdquo; tegas Hardjuno. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo Subianto diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai, Presiden Prabowo menegaskan diri siap menjalani dua periode kepemimpinan

Partai Gerindra Minta Prabowo Subianto Maju Pilpres 2029, Pengamat Sebut Rakyat Minta Prabowo Tegas Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/satgas-BLBI-2165633022.jpg" alt="Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho menuntut Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bekerja lebih fokus dan tepat sasaran. Hal itu guna mengembalikan uang negara yang dikemplang para obligor nakal. Dia pun meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmen dalam melakukan penanganan serta penyelesaian kasus skandal BLBI secara efektif dan efisien. Hal tersebut agar pengembalian uang negara benar-benar optimal. &rdquo;Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidak dibayar. Harus dibayar segera,&rdquo; ujar Hardjuno, Senin (2/9). Belakangan ini, kasus BLBI kembali mencuat. Pemantiknya, protes Marzuki Alie terhadap petugas Satgas BLBI yang hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris. Protes mantan Ketua DPR RI dan mantan pimpinan Partai Demokrat, tentang penyitaan aset Bank Centris ramai di media sosial. Marzuki protes karena aset Bank Centris tidak terkait dengan BLBI. Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengatakan, kasus Bank Centris seharusnya menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI. Namun, jika Satgas BLBI menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang terjadi pada Bank Centris, itu adalah sebuah kesalahan serius yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. &rdquo;Satgas BLBI harus bekerja berdasar bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan berdasar asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan,&rdquo; tandas Hardjuno yang juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini. Hardjuno menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI. Semua tindakan yang diambil pejabat negara harus berdasar hukum yang jelas dan transparan. &rdquo;Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus benar-benar memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasar dokumen dan fakta yang valid, bukan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat,&rdquo; lanjut Hardjuno. Hardjuno juga menyinggung peran kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terkait BLBI berjalan dengan adil dan transparan. &rdquo;Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya,&rdquo; tegas Hardjuno. Menurut Hardjuno, jika ada dugaan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan aset, hal ini harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti dengan serius. &rdquo;Satgas BLBI penting untuk menegakkan hukum terhadap para pengemplang BLBI, namun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah,&rdquo; ucap Hardjuno.

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho minta Satgas BLBI bekerja lebih fokus dan tepat sasaran guna kembalikan uang negara dari para obligor nakal

Pengamat Hukum Sebut Satgas BLBI Harus Bekerja Berdasar Hukum dan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-vonis-nihil-dimas-kanjeng-pengamat-ini-putusan-model-terbaru_m_.jpg" alt="Dimas Kanjeng Taat Pribadi dikawal petugas di PN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dimas Kanjeng Taat Pribadi dikawal petugas di PN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis nihil kepada terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Rabu (5/12). Pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Abdul Fatah menilai, hal tersebut dapat saja terjadi meski tergolong baru di Indonesia. Menurut undang-undang dan aturan hukum yang termuat dalam KUHAP, vonis nihil dapat dijatuhkan dengan beberapa syarat. Pertama, ada lebih dari satu perkara yang digelar terhadap satu terdakwa. Kedua, ada vonis maksimal 20 tahun yang sudah dijatuhkan pada salah satu perkara. Sehingga, perkara yang lain memang harus diputus nihil. "Undang-undang tidak memperbolehkan kumulatif hukuman melebihi 20 tahun. Walaupun secara praktik di Indonesia, bisa jadi putusan ini model terbaru," kata Abdul Fatah kepada JawaPos.com, Rabu (5/12). Namun, vonis nihil bukan berarti memberi angin segar bagi Dimas Kanjeng. Menurut Abdul, Dimas Kanjeng tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai terpidana. Dimas wajib bertanggung atas dampak atau kerugian dari tindakan kriminalnya. "Bukan bebas. Nihil. Putusan nihilnya tidak menghapus kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul," kata Abdul. Sementara itu, pengamat hukum Universitas 17 Agustus Hufron menilai, memang ada sistem hukum yang namanya absorbsi. Yakni, pemidanaan berdasarkan pilihan atas perkara yang telah mencapai hukuman 20 tahun penjara. Namun, hakim perlu mempertimbangkan putusannya jika memvonis nihil kepada terdakwa. Menurut Hufron, ada yang namanya sistem hukum penggabungan. Yakni, jika terdakwa terlibat pada lebih dari satu perkara dan salah satunya telah divonis 20 tahun, maka hakim tetap dapat menjatuhkan vonis dengan membagi masa hukuman terhadap perkara. "Jadi harus ditinjau kembali untuk vonis 20 tahun (terhadap Dimas Kanjeng) pada perkara sebelumnya (pembunuhan). Harus ada penjatuhan sanksi jika memang melakukan tindak pidana. Harusnya bisa lebih dari 20 tahun," kata Abdul.

Soal Vonis Nihil Dimas Kanjeng, Pengamat: Ini Putusan Model Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dakwaan-kpk-di-kasus-blbi-menuai-sorotan-pakar_m_213131.jpeg" alt="ilustrasi hakim ketua tindak pidana korupsi (Tipikor)." width="100%">
<figcaption>ilustrasi hakim ketua tindak pidana korupsi (Tipikor).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menuai sorotan dari sejumlah pakar hukum. Hal itu terkait misrepresentasi dalam penyelesaian BLBI bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata. Dalam dakwaanya pada persidangan perdana pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan terdakwa SAT, KPK menyebutkan bahwa Sjamsul Nursalim (SN) belum menyelesaikan kewajibannya atas misrepresentasi mengenai piutang BDNI terhadap petambak yang diserahkan kepada BPPN. Diketahui, dalam dakwaannya tersebut, KPK merujuk pada surat Glenn Yusuf selaku Kepala BPPN tertanggal 1 November 1999, yang pada pokoknya menyatakan SN telah melakukan misrepresentasi atas keadaan kredit petambak sebesar Rp 4,8 triliun. KPK menganggap SAT mengetahui atas misrepresentasi tersebut, namun tetap menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham tertanggal 26 April 2004, yang dikenal juga sebagai Surat Keterangan Lunas/SKL. Dikemukakan juga bahwa SN tidak menyetujui surat Glenn Yusuf tersebut. &ldquo;KPK dalam dakwaannya menganggap klaim misrepresentasi yang disampaikan Glenn Yusuf adalah sebagai suatu kebenaran. Padahal dalam dakwaan juga disebutkan SN menolak isi surat Glenn tersebut. Mengingat hal ini menyangkut perselisihan (dispute) terhadap persoalan misrepresentasi atas Master Settlement and Acquisition Agreement (Perjanjian MSAA), maka seharusnya klaim tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata," katanya. Mengamati dakwaan KPK, pakar hukum Dodi Abdulkadir menilai, perkara tersebut sebenarnya dalam ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana. Menurutnya, meskipun KPK dalam dakwaannya menyatakan SN belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian MSAA, Pemerintah justru berpendapat sebaliknya. Dalam jawaban Pemerintah tertanggal 3 April 2018 dalam perkara gugatan perdata SAT terhadap Pemerintah yang sedang berlangsung, Pemerintah menyatakan SN telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Dakwaan KPK di Kasus BLBI Menuai Sorotan Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kpk-boleh-ditelanjangi_m_126686.jpeg" alt="pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Minggu (16/4) lalu." width="100%">
<figcaption>pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Minggu (16/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski telah disetujui DPR, hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbulkan pro kontra. Kendati demikian, Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita berpendapat hak angket KPK itu tidak ada yang salah dan sudah tepat. Menurutnya, sebuah kesalahan apabila KPK menolak hak angket yang digulirkan oleh DPR. Sebab KPK itu harus diawasi oleh DPR. Pengawasan itu sama halnya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian. "Hak angket itu hak konstitusional DPR, berdasarkan pada UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD)," ujar Romli kepada JawaPos.com, Sabtu (29/4). Menurutnya, angket yang digulirkan DPR juga berlaku ke semua lembaga atau institusi. Sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan DPR untuk membuka rekaman terhadap penyelidikan kasus keterangan palsu terhadap mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. "Hak angket DPR itu bisa ke semua lembaga pemerintahan termasuk KPK," tegasnya. Oleh sebab itu, hak angket yang telah diketok palu dalam rapat paripurna, Jumat (28/4) su&lrm;dah benar dilanjutkan ke tahap Panitia Khusus (Pansus). Apalagi hak angket ini untuk perbaikan dari lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "KPK ditelanjangi (kritisi) orang juga boleh. KPK juga boleh telanjangin (kritik) orang," pungkasnya. Sekadar informasi, angket KPK itu diminta oleh Komisi III DPR lantaran ingin mengetahui rekama&lrm;n penyidikan mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani. Karena dalam persidangan e-KTP tiba-tiba Miryam mencabut berita acara pemeriksan (BAP), karena alasan mendapatkan tekanan dari penyidik. Oleh sebab itu DPR ingin melihat isi rekaman pemeriksaan terhadap Miryam. Dalam rapat paripurna Jumat (28/4) setidaknya ada tiga fraksi yang menolak angket tersebut. Diantaranya Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Demokrat. (cr2/JPG)

KPK Boleh Ditelanjangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pengamat-sebut-dpd-makin-lemah-sibuk-cakar-cakaran_m_117224.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap semakin memprihatinkan. Sebab, kewenangan lembaga wakil rakyat daerah itu semakin lemah. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, awal mula DPD diciptakan sebagai kamar kedua untuk terciptanya cek and balance. Sebagai penyambung aspirasi rakyat daerah, mereka dibuat untuk mengawasi kinerja daripada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun seiring berjalannya waktu, kewenangan DPD semakin sempit. "Undang-undang dasar mengecilkan maknanya, pasal 22d menjadikannya seperti kambing, di UU MD3 diubah lagu menjadi kelinci, tatib mengubah lagi jadi tikus. Ada pengerdilan secara sistematis," ujar Zaenal dalam sebuah diskusi di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (19/3). Keterbatasan wewenang yang hanya bisa mengusulkan undang-undang itu diperparah dengan adanya perebutan kekuasaan kepemimpinan di DPD. "Anehnya di tengah kelemahan dan ketidakberdayaan, DPD sibuk cakar-cakaran di internal," tuturnya. Diketahui, pada 3 April, lembaga wakil rayat daerah itu akan kembali melakukan pemilihan ketua. DPD melalui sidang Paripurna ke-7 pada 21 Februari 2018 memutuskan secara aklamasi diwarnai perdebatan bahwa masa jabatan kepemimpinan di lembaga tersebut tidak lagi 5 tahun tetap 2 tahun 6 bulan. Sementara di awal Maret, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata tertib DPD-RI terkait masa jabatan pimpinan lembaga itu dijudical review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah anggotanya. Sebab, Tatib yang diberlakukan surut kepada Pimpinan DPD 2014-2019 itu dianghap bertentangan dengan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya keriuhan di internal DPD itu, Zainal khawatir dengan nasib lembaga yang menjadi kamar kedua untuk cek and balance DPR. Jika kelakuan anggota DPD sama seperti DPR yang sibuk memperebutkan kekuasaannya, menurutnya, tidak ada yang bisa diharapkan masyarakat dengan keberadaannya. "Mereka rajin mempertontonkan hal yang tidak menarik untuk publik. Kita harus ingatkan, beri catatan, dan beri cermin ke mereka. Kalau anda lanjutkan proses cakar-cakaran, sikut-sikutan demi posisi jabatan ketua, saya bisa katakan say goodbye," pungkas Zainal. (dna/JPG)

Pengamat Sebut DPD Makin Lemah, Sibuk Cakar-cakaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamat hukum

Berita Terkini