<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-175947-1-668933628.jpeg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kiri) mengucapkan sumpah janji di hadapan Presiden Prabowo Subianto, senin (8/9/2025). (Cahyo/Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kiri) mengucapkan sumpah janji di hadapan Presiden Prabowo Subianto, senin (8/9/2025). (Cahyo/Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru dinilai belum menjadi pilihan terbaik untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan. Khusus terkait Purbaya, Fadhil mengakui bahwa Menkeu baru itu merupakan ekonom yang mumpuni dan memahami persoalan. Namun, ia menilai Purbaya belum memiliki pengalaman langsung dalam mengelola fiskal dan ekonomi secara menyeluruh. &ldquo;Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik. Masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya Wamenkeu Suahasil,&rdquo; jelas Fadhil dalam keterangannya, Senin (8/9). Menurut Fadhil, selama ini Sri Mulyani diakui dunia usaha maupun lembaga internasional sebagai figur yang berhasil menjaga kebijakan fiskal Indonesia tetap stabil, prudent, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia masih merupakan salah satu negara yang dipercaya mengelola ekonominya dengan baik dan masih menarik untuk investasi. Meski begitu, Fadhil menilai dalam beberapa tahun terakhir, terutama di periode kedua Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskal Sri Mulyani menjadi lebih akomodatif terhadap keinginan presiden. Hal ini berdampak pada meningkatnya utang publik sekaligus menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal. Dia menegaskan, pergantian Sri Mulyani sebaiknya tidak dikaitkan dengan peristiwa penjarahan rumahnya yang sempat ramai disebut akibat kebijakan dianggap tidak pro rakyat. &ldquo;Jika dengan demikian akan mengakibatkan reaksi negatif dari kalangan dunia usaha, pasar dan masyarakat sendiri," ujar Fadhil. Lebih lanjut, Fadhil menekankan bahwa siapapun pengganti Sri Mulyani akan menghadapi tantangan fiskal yang berat. &ldquo;Pilihan-pilihannya memang tidak ada yang mudah,&rdquo; tambahnya. Senada dengan itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut mundurnya Sri Mulyani merupakan kehilangan besar bagi Indonesia. Baginya, Sri Mulyani adalah sosok yang sangat kredibel di mata investor dan dunia usaha. "Paling tidak, setelah apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini, pasar akan memaklumi pergantian ini, dan ini sangat membantu proses transisi ke menteri baru,&rdquo; ujar Wijayanto.

Fadhil Hasan menilai Purbaya Yudhi Sadewa belum menjadi pilihan terbaik untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Pengamat Ekonomi Nilai Purbaya Bukan Sosok Terbaik Gantikan Sri Mulyani: Masih Ada Pilihan yang Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/hilirisasi-sda-2364623302.png" alt="ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI Ronny P Sasmita menjelaskan, raihan pundi-pundi hilirisasi nikel memang cukup menggembirakan.

BKPM mencatat, realisasi investasi di sektor hilirisasi sepanjang 2023 Rp 375,4 triliun, atau sebesar 26,5 persen dari total realisasi

Pengamat Ekonomi Sebut yang Menikmati Keuntungan Hilirisasi Nikel Sebagian Besar adalah Perusahan-Perusahan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG-20221217-WA0023_1-464947172.jpg" alt="Pertamina batasi pembelian solar." width="100%">
<figcaption>Pertamina batasi pembelian solar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat ekonomi menilai, kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan Pertamina harus ada pengecualian. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi,&nbsp;pembatasan pembelian solar akan berpengaruh terhadap sektor transportasi logistik. Jika ada pembatasan, armada pengangkut barang harus ditambah sehingga bisa menyebabkan biaya transportasi logistik terhadap suatu komoditas makin tinggi. &rdquo;Kalau terkait ekonomi, sektor yang memang terkait yakni transportasi logistik, kan bahan utamanya bahan bakar, saya kira itu bisa dikecualikan, dan tata kelolanya harus diperhatikan,&rdquo; kata Acuviarta Kartabi, yang akrab disapa Acu seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (16/5). Pertamina mulai menerapkan aplikasi MyPertamina sehingga ada pembatasan&nbsp;tertentu terkait pembelian solar berdasar jenis kendaraan. Di samping itu, kendaraan pun hanya bisa membeli solar maksimal 20 liter per hari jika tidak menggunakan aplikasi MyPertamina. Dia menilai, saat ini kebutuhan masyarakat akan BBM sangat tinggi karena kondisi secara riil memang demikian. Sehingga, pembatasan pembelian BBM itu tidak sepenuhnya tepat. &rdquo;Memang permintaannya begitu. Nah pembatasan ini kan soalnya terkait dengan kebijakan pemerintah dan korporasi, kan begitu. Saya kira pembatasan ini harus melihat kondisi&nbsp;riil kebutuhan masyarakat,&rdquo; ujar Acuviarta Kartabi. Dia menjelaskan, transportasi logistik yang merupakan proses distribusi itu merupakan salah satu komponen penentu harga. Bahkan biaya distribusi logistik terkadang lebih tinggi dari harga riil suatu komoditas. &rdquo;Kita bisa lihat dari MPP (Margin Pengangkutan dan Perdagangan) itu luar biasa, selisih harga dari tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumen itu tinggi,&rdquo; terang Acuviarta Kartabi.

Pengamat ekonomi menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis solar yang dilakukan Pertamina harus ada pengecualian

Pengamat Sebut Pembatasan Pembelian Solar Harus Ada Pengecualian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668404310157.jpg" alt="Ilustrasi kemungkinan resesi ekonomi global. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemungkinan resesi ekonomi global. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Resesi yang diprediksi bakal terjadi pada 2023 merupakan isu dan masalah global. Artinya, bukan hanya terjadi di Indonesia.  Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono menjelaskan, resesi ekonomi global memang perlu diwaspadai. Namun tidak terlalu berlebihan hingga menyebabkan masyarakat resah.  ”Resesi perlu diwaspadai, tetapi jangan terlalu didramatisasi. Tentunya optimisme dan komunikasi kebijakan yang baik diperlukan guna menjaga ekspektasi masyarakat,” tutur Adhitya Wardhono, Senin (14/11).  Pemberitaan terkait resesi ekonomi global harus objektif dan perlu dikaji secara hati-hati. Sebab, ada perbandingan antara kondisi perekonomian global dan dalam negeri, menurut dia, isu resesi harus disampaikan secara lugas dan jelas.  ”Hal ini untuk menghindari asimetris informasi serta ketakutan masyarakat yang berlebihan atas resesi ekonomi yang diprediksi terjadi pada 2023,” papar Adhitya Wardhono.  Dia menjelaskan, isu resesi seharusnya dijelaskan dari perspektif sinergi kebijakan. Sinergi itu harus menjadi kunci dari stabilitas perekonomian.  ”Sejalan dengan bauran kebijakan nasional, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 harus terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas,” tutur Adhitya Wardhono.  Menurut pakar moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu, resesi bisa diantisipasi dengan didukung stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudensial akomodatif, dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran.  Intinya arah kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas prostability, baik pencapaian sasaran inflasi, stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, di tengah proses pemulihan ekonomi nasional.  ”Meski dalam hal ini juga secara paralel BI memiliki kebijakan lain yang diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pro-growth,” ucap Adhitya Wardhono.  Terlepas dari kenaikan isu ancaman resesi global, lanjut dia, bahan dapur ekonomi domestik masih cukup memadai. Sebab, di sektor rill, konsumsi masyarakat masih berada pada tren yang positif.  ”Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level 117,2 pada September atau berada di zona optimistis. Dari sisi produksi juga berada pada jalur ekspansif. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang pada Agustus 2022 mencapai level 53,7,” terang Adhitya Wardhono.

Resesi 2023 Masalah Global, Warga Indonesia Tak Perlu Khawatir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210402-WA0119_copy_800x533_1.jpg" alt="Tol Tebingtinggi, Sumut. Donny Aditra/Antara" width="100%">
<figcaption>Tol Tebingtinggi, Sumut. Donny Aditra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo memperkirakan, pembangunan jalan Tol Medan–Parapat sepanjang 150 km dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi itu sekitar 0,45 persen.  ”Keberadaan jalan Tol Medan–Parapat itu harus bisa lebih cepat selesai dan mendapat dukungan dari semua pihak,” kata Wahyu seperti dilansir dari Antara di Medan.  Apalagi, saat ini perekonomian Sumut sedang tergerus akibat pandemi Covid-19.  Hitungan jalan Tol Medan-Parapat yang 150 km itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 0,45 persen, mengacu pada berbagai hasil kajian yang dilakukan LPEM Universitas Indonesia.  Hasil kajian itu, menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan stok jalan sebesar satu persen, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8 persen.  ”Bila menggunakan asumsi tersebut, pembangunan jalan Tol Medan–Parapat yang mencapai 150 km dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut sekitar 0,45 persen,” ujar Wahyu yang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU).  Dia menjelaskan, jalan tol membuat lalu lintas makin lancar yang mendorong perekonomian. Akses tol juga membuat waktu tempuh perjalanan makin cepat, bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan perdagangan yang akhirnya meningkatkan perekonomian. Apalagi, kawasan Danau Toba saat ini menjadi salah satu destinasi wisata strategis. ”Jadi jalan Tol Medan–Parapat diharapkan bisa segera rampung dan mendapat dukungan dari semua pihak,” tutur Wahyu.  Penjual lemang srikaya di Tebingtinggi, Sri Laswi mengatakan, sejak pedagang mendapat tempat berjualan di luar pintu gerbang masuk/keluar Tol Tebingtinggi, penjualan makanan khas daerah itu juga kembali meningkat. Dari rata-rata 20 batang lemang terjual dalam satu hari menjadi 50–60 batang.  ”Sebelum masuk atau keluar dari Tol Tebingtinggi, rata-rata pengendara singgah ke lokasi penjualan lemang untuk makan di tempat atau dijadikan oleh-oleh,” kata Sri.  Operation Management Department Head Regional Jasamarga Nusantara Tollroad Division Taufiqul Hidayat meyakini, ke depannya terjadi peningkatan penggunaan jalan tol. Meski pun, pada masa pandemi Covid-19, Jasa Marga Nusantara Tollroad, tidak mencatat adanya kenaikan volume kendaraan yang melewati gerbang Tol Tebingtinggi itu.  ”Diperkirakan sejalan dengan pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah semakin bagus, pengguna jalan tol kembali meningkat,” ujar Taufiqul Hidayat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=myF9yigya6s

Pengamat Sebut Jalan Tol Medan–Parapat Tingkatkan Ekonomi Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pikirkan-lagi-iuran-untuk-skema-baru-pensiun-pns_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PNS bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PNS bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyetujui skema baru pensiun PNS. Ke depannya untuk PNS rekrutan 2020 bakal menerima uang pensiun berdasar skema fully funded. Dari skema ini nantinya pemerintah dan PNS bakal sama-sama dibebankan untuk membayar iuran. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, skema pemotongan iuran PNS perlu dikaji. "Apakah PNS bayar iuran dipotong dari gaji pokok? Gaji pokok PNS itu kecil lho. Kalau dipotong lagi untuk iuran, apa mencukupi untuk kebutuhannya?" ujar Lana kemarin (1/12). Menurut Lana, perlu dipikirkan juga mengenai iuran PNS yang dihimpun tiap bulan. "Yang perlu dipikiran juga kalau PNS sudah membayar iuran sejak lama, apakah ada upaya menjadikan dana tersebut sebagai investasi?" tambahnya. Sementara itu, Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kunta Wibawa Dasa Nugraha belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, mengenai skema baru pensiun PNS. "Masih dibahas. Nanti ya, kalau sudah selesai pembahasannya," ujar Kunta. Sebagaimana diketahui, sudah ada kejelasan terkait masa depan skema pensiun PNS. Presiden Jokowi akhirnya menyetujui skema fully funded. Ketentuan baru itu rencananya diberlakukan untuk PNS hasil rekrutmen 2020. Sebaliknya, PNS yang sudah bekerja (existing) tetap menggunakan skema pensiun berbasis pay as you go. Dengan skema fully funded, PNS dan pemerintah selaku pemberi kerja sama-sama membayar iuran dana pensiun. Soal besaran dan merujuk pada gaji pokok atau total penghasilan, Kementerian PAN-RB masih mengkajinya. Sedangkan dalam skema pay as you go, pemerintah menanggung dana pensiun melalui APBN yang disetor ke PT Taspen.&nbsp;

Pikirkan Lagi Iuran untuk Skema Baru Pensiun PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/harga-kebutuhan-pokok-stabil-selama-ramadan-dan-lebaran-ini-kuncinya_m_142162.jpeg" alt="Petugas memeriksa stok beras di gudang Bulog." width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa stok beras di gudang Bulog.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri harga kebutuhan pokok relatif stabil. Jikapun terjadi lonjakan, namun itu masih dibatas kewajaran. Menurut Pengamat Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar, harga kebutuhan pokok tahun ini lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh distribusi yang lancar dan tidak ada penimbunan. "Tidak ada penimbunan sehingga tidak ada penahanan stok. Ini karena sudah ada ketentuan HET (harga eceran tertinggi) yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan," kata Hermanto, Rabu (5/7). Alasan lain tidak adanya gejolak harga sembako, sebutnya, akibat adanya Satgas Pangan. Satgas itu juga berkontribusi menjaga stabilitas harga. Mereka berperan memastikan para pedagang patuh terhadap aturan yang dibuat menteri. "Karena kalau hanya aturan tanpa ada satgas bisa saja mereka (pedagang) melanggar. Jadi memang ada sinergitas yang baik antara kebijakan HET dengan Satgas Pangan," tukasnya. Lebih jauh dikatakan Hermanto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga sangat rajin melakukan sidak yang bertujuan menstabilkan harga. Komunikasi yang dijalin menteri dengan pedagang juga menjadi kunci stabilitas harga selama ini. "Pak menteri yang sekarang lebih rajin. Dia sering sidak dan menjalin komunikasi dengan pedagang sehingga mereka mau ikut aturan menteri. Karena bisa saja kan dikeluarkan HET tapi seolah dipatuhi pedagang. Dengan sidak maka menteri bisa lihat sendiri bahwa benar pedagang mengikuti aturan yang ada. Dampaknya saat ini inflasi jauh lebih baik dibanding sebelumnya," pungkasnya. Seperti diketahui, inflasi pada Juni mencapai 0,69% dan Mei 0,39% atau mencapai 1,08%. Adapun, jika dibandingkan dengan momen ramadan dan lebaran pada 2014-2016, besaran inflasi mencapai 1,36% pada 2014, 1,47% pada 2015 dan 1,35% pada 2016. (iil/JPG)

Harga Kebutuhan Pokok Stabil Selama Ramadan dan Lebaran, Ini Kuncinya

pengamat ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamat ekonomi

Berita Terkini