<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-2JPG-3823054114.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kurang dari dua pekan hari pemungutan suara, persiapan Pemilu 2024 terus berjalan. Begitu pula persiapan pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kemarin (1/2) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Apel juga diikuti jajarannya di daerah secara virtual. Dengan mengerahkan 446.219 prajurit, Agus memastikan seluruh jajarannya siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari. &rdquo;Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,&rdquo; katanya saat memeriksa ribuan prajurit TNI. Dia menyebut persiapan pengamanan pemilu dilakukan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga terus-menerus dijalin. Termasuk terkait dengan rencana kontinjensi. Agus menjelaskan, rencana kontinjensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama). &rdquo;Pangkotama atau Pangdam itu memiliki rencana kontinjensi. Ada faktor alam dan nonalam yang harus dihadapi,&rdquo; jelas mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Khusus faktor nonalam, Agus menyebut beberapa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan komitmen instansinya. TNI diatur undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu. &rdquo;Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan, yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,&rdquo; bebernya. Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Terutama ke daerah-daerah yang sulit diakses seperti lokasi yang terdampak bencana. &rdquo;Kemarin ada masalah di Papua, saat pendistribusian logistik pemilu, terjadi longsor sehingga dibantu pasukan TNI,&rdquo; terang dia. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan, logistik Pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini logistik sudah berada di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirimkan ke kecamatan. Rata-rata, progres packing sudah mencapai 65&ndash;95 persen. &rdquo;Tiap daerah berbeda-beda,&rdquo; ujarnya di kantor DKPP Jakarta kemarin. Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan penentuan jadwalnya kepada setiap KPU daerah. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit diakses. Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat itu mengakui bahwa aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab, mayoritas daerah memasuki musim hujan. &rdquo;Ada ombak yang tinggi,&rdquo; ungkapnya. Untuk mengantisipasinya, KPU meminta bantuan TNI dan Polri. Beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI, khususnya untuk distribusi perairan. KPU juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya, membungkusnya dengan plastik. Selama proses distribusi, KPU memberikan ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.&nbsp;(dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma.

Antisipasi Konflik Sosial, TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit dan Bantu Distribusi Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/sigit-217092586.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi bisa berjalan aman dan damai menjadi sorotan. Hal itu seiring dengan maraknya dugaan pelanggaran dan intearvensi aparat. Aspek netralitas tersebut menjadi poin krusial saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri kemarin (15/11). Agenda raker membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024, termasuk anggarannya. Sejatinya rapat mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Sigit tidak hadir dan diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol M. Fadil Imran. Ketidakhadiran Kapolri tersebut sempat dipertanyakan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di awal rapat. Bahkan, dia mengusulkan rapat ditunda menunggu Kapolri hadir. &rdquo;Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,&rdquo; tegas anggota Fraksi PDIP itu di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen Senayan. Sebagai pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyebutkan, kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin. Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan bahwa netralitas Polri dalam mengawal pemilu sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut memasuki tahap kampanye. &rdquo;Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,&rdquo; ujarnya. Anggota komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Di antaranya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Apalagi, kejahatan siber saat ini makin canggih sehingga harus dihadapi dengan persiapan yang baik. Mulai kesiapan sumber daya manusia hingga logistik. Sementara itu, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi, hingga penegakan hukum. &rdquo;Jadi, yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,&rdquo; ujarnya. Terkait netralitas, Fadil mengatakan, isut tersebut selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Kapolri, kata dia, telah menerbitkan Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/2407/X/Huk.7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang menggarisbawahi profesionalisme dan netralitas Polri dalam rangka menyambut tahapan Pemilu 2024. Dilansir dari Radar Madiun, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan netralitas aparat dalam pemilu. Menurut dia, hal utama yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan adalah memastikan pelaksanaan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Posisi aparat berstatus netral dan fokus pada pengamanan. &rdquo;Ini sudah sering saya sampaikan bahwa Polri tugasnya melaksanakan kegiatan rangkaian tahapan pengamanan pemilu,&rdquo; ujarnya setelah memimpin Gerakan Penanaman Sepuluh Juta Pohon Bersama Polri di halaman GOR Pangeran Timur, Kabupaten Madiun, kemarin. Polri, lanjut Sigit, menjadi salah satu elemen instansi yang turut melaksanakan rangkaian tahapan. Utamanya dalam pengamanan demi menyukseskan gelaran pesta demokrasi. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD membuka posko dan nomor pengaduan sebagai respons atas maraknya dugaan pelanggaran dan intervensi aparat kepolisian pada Pemilu 2024. TPN mengajak masyarakat aktif mengawal proses pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil. &rdquo;08568947144 adalah nomor pengaduan yang kami buka untuk umum soal dugaan pelanggaran pemilu,&rdquo; terang Deputi Bidang Hukum TPN Todung Mulya Lubis. Menurut Todung, keterlibatan masyarakat secara aktif pada pemilu kali ini penting untuk menjaga demokrasi agar tetap pada relnya. Pelibatan masyarakat akan mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu secara jujur dan adil.(tyo/wan/far/lum/idr/ryu/aan/c9/fal) &nbsp;

Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi bisa berjalan aman dan damai menjadi sorotan.

Kapolri: Polri Netral, Fokus pada Pengamanan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Screenshot_20231017-131907-3368768152.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Polri siap mengamankan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada Februari mendatang. Maka dari itu, langkah pengamanan sudah dilakukan jauh-jauh hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu upaya Polri dalam mengamankan Pemilu adalah menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 selama 222 hari, dimulai dari tanggal 19 Oktober mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi Mantap Brata ini, Polri mengerahkan 261.695 personel gabungan Mabes Polri dan polda jajaran seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013079117/kpai-minta-kominfo-dan-polri-tegas-blokir-game-online-yang-berunsur-kekerasan-dan-perjudian">KPAI Minta Kominfo dan Polri Tegas Blokir Game Online yang Berunsur Kekerasan dan Perjudian</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024. yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu,&rdquo; kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam amanatnya saat apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta, Selasa (17/10) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolri menjelaskan, apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel hingga sarana dan prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024. Tujuannya agar Pemilu dapat berlangsung aman dan terkendali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal Polisi Listyo Sigit juga mengamanatkan bahwa Pemilu 2024 merupakan bukti kematangan demokrasi di Indonesia dan menjadi penentu bagi masa depan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013078101/demi-meningkatkan-kinerja-polri-lakukan-mutasi-jabatan-kapolda-dan-satu-jabatan-dankoribmob">Demi Meningkatkan Kinerja, Polri Lakukan Mutasi Jabatan Kapolda, dan Satu Jabatan Dankoribmob</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini pekerjaan yang besar yang sangat menentukan masa depan bangsa, masa depan negara kita,&rdquo; imbuh Sigit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamanan Pemilu merupakan upaya pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo karena pesta demokrasi tersebut merupakan momen politik penting di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar," ujar Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013080651/kamaruddin-simanjuntak-terlihat-di-bareskrim-polri-dampingi-anak-pendiri-blue-bird-jalani-pemeriksaan">Kamaruddin Simanjuntak Terlihat di Bareskrim Polri, Dampingi Anak Pendiri Blue Bird Jalani Pemeriksaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sigit menambahkan pihaknya siap berpartisipasi penuh dalam mensukseskan Pemilu karena ekskalasinya sangat tinggi. Maka dari itu seluruh elemen mulai dari TNI, Kementerian, hingga masyarakat turut mendukung Polri dalam mengamankan Pemilu dengan mensukseskan Operasi Mantap Brata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," pungkas Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam operasi ini juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Humas Operasi Mantap Brata 2023. Sebanyak 45 personel kepolisian ditugaskan dalam satgas ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013074092/senjata-api-miliki-kkb-sebagian-besar-hasil-rampasan-dari-tni-dan-polri">Senjata Api Miliki KKB Sebagian Besar Hasil Rampasan dari TNI dan Polri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan satgas ini akan dibagi menjadi tiga subsatgas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam satgas ini, dibagi menjadi tiga subsatgas, yakni Subsatgas Peliputan, Subsatgas Publikasi, serta Subsatgas Pemantauan dan Viralisasi. Total 45 personel yang terlibat,&rdquo; ujar Sandi seperti dikutip dari laman resmi Humas Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sandi menambahkan Satgas Humas akan melaksanakan tugas dari sejak persiapan, saat pemilihan, hingga pascapemilu serentak.&nbsp;</div>

Salah satu upaya Polri dalam mengamankan Pemilu adalah menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 selama 222 hari, dimulai 19 Oktober 2023.

Polri Kerahkan Lebih dari 260 Ribu Personel Amankan Pemilu Melalui Operasi Mantap Brata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230208-WA0002.jpg" alt="Personel TNI dan Polri melakukan gladi sebelum perhelatan Rapim TNI dan Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel TNI dan Polri melakukan gladi sebelum perhelatan Rapim TNI dan Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri 2023 digelar di Hotel Sultan, membahas berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi kedua lembaga keamanan tersebut. Salah satunya tentang pengamanan Pemilu 2024.  Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan Polri terhadap agenda strategis nasional 2023.  ”Materi (yang dibahas) tentang PAM Pemilu 2024, mengamankan agenda-agenda strategis nasional mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, event nasional dan internasional, serta menjaga stabilitas keamanan,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara.  Adapun dari Polri yang hadir dalam kegiatan tersebut, selain Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, turut hadir pula pejabat utama Mabes Polri, semua perwira tinggi di Mabes dan di luar struktur, Kapolda dan kepala biro operasi. Rapim TNI-Polri 2023 rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo yang akan memberikan pembekalan dan pengarahan.  Rapim TNI-Polri merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun. Pada 2022, Rapim digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada 1 Maret. Dalam pembekalan dan amanatnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri untuk meningkatkan kedisiplinan nasional.  Presiden Joko Widodo menegaskan, aparat TNI-Polri agar tak terlibat dalam urusan demokrasi dan meminta TNI-Polri mengencangkan kedisiplinan di institusi masing-masing. Hal itu, agar masyarakat dapat mencontoh sikap disiplin demi terwujudnya disiplin nasional.  Selain itu, Rapim TNI-Polri pada 2022 juga menjadi momentum dalam rangka kembali menyatukan visi untuk memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan tugas dalam melayani dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Rapim TNI-Polri 2022 mengangkat tema TNI Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.  Rapim TNI Polri 2023 mengangkat tema TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif.

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Panglima-TNI-Marinir-OK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sorot mata tajam dan sikap yang hebat dari Marinir menunjukkan prajurit benar-benar berlatih untuk menjadi petarung yang memiliki jiwa ksatria, militan, loyal dan profesional.  Pernyataan itu diungkapkan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat hadir di memberikan pengarahan di hadapan ribuan Prajurit Korps Marinir wilayah Barat pada acara Apel Gelar Pengecekan Personel dan Materiel di Lapangan Kesatrian Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).  Hadi juga turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Prajurit Korps Marinir yang telah melaksanakan tugas pengamanan pemilu, mulai dari masa kampanye selama kurang lebih tujuh bulan, hingga hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019.  “Semuanya bisa dilaksanakan dengan aman, sukses dan demokratis. Ini adalah berkat kerja sama kita sebagai anggota TNI dengan komponen bangsa lainnya,” ucap Hadi.  Hadi juga menilai, sebagai prajurit petarung Marinir dididik untuk menjadi ksatria bukan Pecundang. Itu adalah tujuan menjadikan Marinir seorang prajurit yang disegani oleh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.￼  Sebagai prajurit petarung, menurut Panglima TNI, Marinir juga dibentuk untuk memiliki jiwa loyal. Yakni loyalitas hanya satu garis yaitu mulai dari Pimpinan Tertinggi TNI, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Dankormar, Komandan Batalyon, Komandan Kompi, Komandan Peleton.  "Perintah hanya satu garis tegak lurus. Tidak ada loyalitas yang mendua, semuanya prajurit loyalitas tegak lurus,” tegasnya.  Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat harus dekat dengan masyarakat dan harus bisa mencuri hati rakyat untuk saling berinteraksi.  “Kuasai hati rakyat dengan cara kita menunjukkan perilaku yang terbaik di depan rakyat. Kalian harus memberikan contoh kepada seluruh masyarakat dengan berbaur,” terangnya.

Panglima TNI Tegaskan Marinir Dididik Bukan untuk Jadi Pecundang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pengamanan-Pemilu.jpg" alt="Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polresta Solo tidak hanya menyebar 800 personel ke 1.734 tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019. Namun sekaligus mendirikan posko pengamanan di sembilan titik strategis. Tujuannya untuk membackup pengamanan di TPS.  "Kami juga mendirikan sembilan Posko pengamanan di titik-titik strategis," terang Kapolresta Solo Kombes Pol Ribut Hari Wibowo kepada JawaPos.com, Senin (15/4).  Tetapi, Ribut enggan menyebutkan kesembilan titik strategis pendirian posko. Ia hanya menyatakan bahwa keberadaan posko akan memudahkan mobilisasi personel dalam menjangkau TPS. "Posko ini akan memudahkan polisi untuk gerak cepat ke TPS yang membutuhkan penanganan," kata Ribut.  Posko tak hanya disediakan untuk personel Polresta Solo. Tapi bisa juga dimanfaatkan personel gabungan. Baik dari Brimob Polda Jateng, TNI dan perwira pengendali. Selain itu, posko juga dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk melakukan pengamanan.  "Selain peleton dari Brimob, Polisi, TNI dan perwira pengendali, juga ada peralatan pendukung. Keberadaan pasukan ini juga cukup mudah untuk tiba di TPS di wilayah," papar Ribut.  Dengan pengamanan berlapis, Ribut memberikan jaminan keamanan selama penyelenggaraan pemilu. Polisi tidak akan menoleransi setiap tindakan yang berpotensi mengganggu kondusifitas Kota Solo. Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan hak suara dengan nyaman, tenang dan tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun.

Pemilu, Polresta Solo Dirikan 9 Posko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pengamanan-Pemilu.jpg" alt="Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 5.875 personel Polda Riau dan jajaran dikerahkan untuk mengamankan 17.643 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">Tempat Pemungutan Suara</a> (TPS) di seluruh Riau. Ribuan personel itu dilepas bersamaan dengan tim patroli money politic, Minggu (14/4).  Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo mengatakan, pelepasan ribuan personel tersebut dalam rangka mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif 2019. Dari seluruh personel tersebut, 1.085 diantaranya merupakan polisi bantuan atau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">bawah kendali operasi</a> (BKO) Polda Riau.  "Kepada personel yang berangkat BKO ke wilayah agar benar-benar memahami, mengetahui apa yang menjadi tugas <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">pengamanan TPS</a> masing-masing," kata dia.  Mantan Wakapolda Jawa Timur ini juga mengingatkan, agar para personel Polda Riau yang telah digeser tersebut untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">penyelenggara Pemilu</a> di masing-masing TPS. "Tujuannya untuk mengetahui situasi di lapangan, jumlah pemilih dan pelaksanaan nantinya," sebutnya.  Dengan dilepasnya ribuan personel korps Bhayangkara tersebut, maka diharapkan proses pemungutan suara, perhitungan surat suara hingga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">pengiriman kotak suara</a> dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.  Lebih jauh, Widodo juga menyinggung terkait proses pelaksanaan pesta demokrasi di Riau. Secara umum, dia mengatakan setiap tahapan hingga memasuki masa tenang tiga hari mendatang berlangsung dengan aman dan kondusif. Meski begitu, dia mengatakan jajarannya akan selalu waspada dan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.  Bersamaan dengan pelepasan BKO itu, Polda Riau juga melepas personel khusus untuk memantau potensi terjadinya politik uang selama masa tenang ini. Tim Patroli politik uang itu terdiri dari gabungan Polisi, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">Badan Pengawas Pemilu</a> (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.  Semua unsur ini, bekerja sama memberantas terjadinya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">politik uang</a> jelang Pemilu berlangsung. Tim ini juga akan disebarluaskan ke seluruh pelosok Riau.  Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menuturkan, tim gabungan tersebut bertugas melakukan pemantauan selama masa tenang. "Tujuannya mencegah terjadinya money politik dan bentuk lainnya<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/"> selama masa tenang</a>," ujarnya.  Dia menjelaskan tim gabungan tersebut akan bergerak secara acak ke lokasi yang dianggap rawan serta melakukan razia secara terpadu. "Seluruh jajaran pengawas pemilu bersama-sama dengan masyarakat, kita tolak dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/bawaslu-wilayah-pelosok-rawan-politik-uang/">lawan politik uang</a> demi pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat," imbuhnya.

5.875 Personel Polda Riau Dikerahkan untuk Amankan TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-pilpres-pemilu1.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai, konflik sosial memiliki potensi tertinggi saat pemilu berlangsung. Oleh sebab itu, aparat perlu memaksimalkan antisipasi dan mitigasi dari tingkat bawah hingga pusat agar konflik tidak terjadi.  "Artinya bahwa dengan maping yang sudah dilakukan itu, jumlah personel juga cukup kuat dalam mitigasi dan sarana prasarana digunakan juga harus cukup memadai agar betul-betul konflik sosial itu bisa diredam secara maksimal," ujar Dedi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).  Dedi menjelaskan, sampai hari terakhir kampanye terbuka, konflik sosial sudah pernah terjadi di tingkat kabupaten/kota. Terbaru di Tangerang dan Jogjakarta. Namun, Dedi tidak menjabarkan terkait kasus tersebut.  Di tingkat provinsi pun terjadi. Seperti di Maluku Utara, Papua, hingga DKI Jakarta. Oleh sebab itu, daerah-daerah tersebut dianggap menjadi salah satu yang memiliki tingkat kerawanan lebih, sehingga penting untuk dilakukan pencegahan.  "Sehingga dari seluruh polda sudah mempersiapakan rencana pengamanan secara komprehensif dan juga rencana kontijensi apabila betul-betul terjadi konflik maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang sudah ada selama ini," tutur Dedi.  Lebih lanjut, Dedi mengatakan, untuk Pemilu 2019, polri menerjunkan 271.880 personel. Jumlah itu juga akan mendapat bantuan dari prajurit TNI. Adapula penebalan personel di tingkat polsek, polres, hingga polda. Serta ada pengamanan di seluruh objek vital nasional dan daerah.  Selain potensi konflik sosial, polri juga memfokuskan diri pada ancaman terorisme. Menurut Dedi, ancaman ini masih berpotensi muncul, sehingga tetap perlu menjadi perhatian bersama.  "Ancaman terorisme merupakan salah satu isu yang betul-betul diwaspadai oleh kepolisian. Karena usai kejadian di Sibolga dan penangkapan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan mereka (terorisme, Red) juga akan terjadi. Kepolisian tentunya akan meningkatkan kewaspadaan," imbuhnya.  Sementara itu, di wilayah Papua sendiri polri menerapkan treatment khusus. Mengingat di wilayah tersebut kerap terjadi konflik. Seperti pada Pilkada serentak 2018, tercatat ada anggota polisi yang gugur saat melakukan pengamanan logistik.  "Di sini kita mengantisipasinya dengan penebalan beberapa kesatuan yang ada di sana, baik dari TNI maupun polri yang mem-back up anggota kepolisian yang memang memiliki tugas pengamanan TPS dan mengamankan logistik pemilu," pungkas Dedi.

Jelang Pencoblosan, Polri Fokus Cegah Konflik Sosial dan Ancaman Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapolda-Kepri-Irjen-Andap-Bobi-copy-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2019, Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama TNI, dan pejabat di Provinsi Kepri menggelar doa bersama. Kegiatan itu bagian dari ikhtiar pihak keamanan dalam mengamankan pemilu.  Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan, rangkaian proses pemilu di Kepri, sejak Juli hingga saat ini berjalan baik. Pihaknya tidak mendapati kendala berarti. Secara umum pelaksanaan proses pemilu berjalan sebagaimana mestinya.  "Sebagai penanggungjawab keamanan di Kepri, kami sampaikan terimakasih atas pengamanan pemilu mulai Juli 2018 sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang signifikan," kata Andap sebelum pelaksanaan doa bersama di Masjid Agung Batam, Batam Centre, Jumat (12/4).  Lebih lanjut, Andap mengajak semua pihak untuk tetap waspada, meskipun Kepri merupakan daerah yang dinyatakan tidak rawan. Ia berpesan agar semua pihak berupaya maksimal tidak hanya dalam tindakan.  Tetapi jug ketika berdoa, sehingga jika nantinya terjadi sesuatu, hal itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Andap juga mengajak masyarakat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pemilu di Kepri.  Tanpa dukungan masyarakat, pihak keamanan tidak akan bisa menciptakan suasana pemilu yang aman, kondusif, dan lancar. "Ke depan, mari satukan hati dan fikiran, menjaga bumi segantang lada (Kepri)," kata Andap lagi.  Sementara itu, terkait dengan proses pengamanan pendistribusian logistik, Andap mengaku pihaknya sudah memetakan tingkat kerawanan yang ada. Khusunya pada kondisi geografis di Kepri dan kemungkinan anomali cuaca yang terjadi.  Untuk itu, pihaknya tidak hanya menyertakan personil untuk proses pengiriman dan pengamanan logistik di TPS. Namun, menambah pengamanan patroli.  Selain itu, pihaknya juga melakukan rayonisasi untuk bisa mengarahkan polsek terdekat ketika terjadi hal-hal di luar dugaan pihak keamanan. "Kita juga koordinasi dengan Polda terdekat, agar bisa berkoordinasi bila butuh pertolongan," tutur Andap.

Kapolda Kepri: Proses Pemilu di Kepri Berjalan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kapolda-Sumsel-Irjen-Zulkarnain-Alwi-copy-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Sumsel menyiagakan 11 ribu personel untuk menjaga 25.326 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumsel. Kepolisian memastikan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang berlngsung aman.  Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, personel mulai diturunkan pada Minggu (14/4). Tugas mereka nantinya mengawal logistik pemilu hingga kota suara sampai ke PPK. Setelah itu dibuat acara serah terima.  “Jadi tugas personel ini dari awal hingga akhir untuk mengamankan kotak suara dan perhitungan suara,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (11/4).  Saat ini, pihaknya juga telah melakukan pemetaan daerah yang dianggap rawan terutama untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sumsel. Daerah tersebut yakni di Dapil 7 yang meliputi Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang.  Untuk pengamanannya sesuai dengan TPS, yang mana TPS yang dinilai sangat rawan akan dijaga dua polisi untuk satu TPS dibantu dengan empat anggota Linmas. Untuk TPS yang kurang rawan atau aman akan dijaga dua personel untuk 10 TPS.  Sedangkan untuk TPS yang rawan akan dijaga dua polisi untuk dua TPS.  “Kami bersama TNI akan menjamin pelaksanaan ini aman dan menjaga keselamatan masyarakat untuk menyalurkan hak suara mereka. Karena itu, kami mengimbau agar masyarakat menggunakan hak mereka dengan cara demoktratis,” ujarnya.  Berdasarkan data, Sumsel merupakan peringkat 12 dalam tingkat kerawanan. Artinya, tingkat kerawanan di Sumsel yaitu aman. Meskipun begitu, pihaknya tidak mau under estimed dan tetap melakukan pengamanan pemilu mendatang.  “Kami akan kawal berlangsungnya pemilu di wilayah Sumsel ini,” tutupnya.

Jaga 25 Ribu TPS, Polda Sumsel Siagakan 11 Ribu Personel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengamanan pemilu

Berita Terkini