<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Capture-2021-02-04-15.20.46.jpg" alt="Ayu Ting Ting./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ayu Ting Ting./Abdul Rahman</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.Com -</strong> Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting&nbsp;baru-baru ini kembali viral ramai jadi sorotan.</p> <p>Di kalangan selebriti Tanah Air, kabar tak sedap ini kembali jadi pembicaraan hangat di akhir-akhir Minggu ini.</p> <p>Usut punya usut, gosip perselingkuhan yang kembali menyeret nama Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kembali dilatarbelakangi dengan berbagai kabar kurang sedap.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mulanya kasus perselingkuhan antara sultan Andara dengan penyanyi dangdut berusia 32 tahun itu memang kembali mencuat akibat unggahan TikTok oleh akun @softlotu5s.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam unggahan itu terlihat komentar salah satu netizen @ev*** yang menjelaskan kronologi perselingkuhan Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, Ayu Ting Ting dituduh ingin merebut Raffi Ahmad dari Nagita Slavina dengan cara yang tak lazim. Menurut kabar yang beredar, Ayu Ting Ting telah berkompromi dengan Mira, mantan asisten pribadi Raffi Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayu Ting Ting diduga melancarkan aksinya melalui mie goreng yang telah dibumbui dengan ilmu spiritual atau ilmu hitam. Sejak saat itu, Raffi Ahmad merasa semakin dekat dengan Ayu Ting Ting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Raffi telah&nbsp;memberikan sejumlah barang-barang mewah untuk Ayu seperti mobil mini cooper, berlian, tas hermes, baju, dan rumah yang sedang dibangun di kawasan elit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah bukti tersebut telah diketahui oleh Mama Amy, Ibunda Raffi Ahmad. Lalu, Raffi Ahmad pun dibawa ke oleh Irfan Hakim ke salah satu ustadz untuk menjalani pengobatan spiritual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ustadz tersebut memberikan isyarat kepada Raffi Ahmad untuk mengelilingi dua benua agar dia dapat terlepas dari sihir atau guna-guna. Hal itu telah dijalani oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama 3 bulan di tahun 2019 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen pun curiga dengan kembali mencuatnya kasus perselingkuhan ini ke publik. Mereka mengatakan bahwa kasus ini sengaja dibuka kembali untuk menutupi kasus lain atau pengalihan isu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gejola politik sekarang lagi panas nih, soalnya adu kasus pedulilindungi jadi akun judol," tulis netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Ayu Ting Ting seolah enggan berkomentar terkait hal ini. Hal itu diketahui pada akun Instagram resminya @ayutingting92. Warganet telah ramai berkomentar di akun Instagram Ayu Ting Ting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teh diem aja kena hujat," tulis @nad****</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(*)</div> </div>

Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali viral ramai jadi sorotan. Ada apa? Simak!

Dugaan Perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Kembali Viral, Disebut Pakai Ilmu Hitam hingga Pengalihan Isu, Simak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/HO4pThthGVDG2pdMv60qinRliWLn5O8UOpEZ4E7W-3224667037.jpg" alt="Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)" width="100%">
<figcaption>Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Rumor perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin ramai diperbincangkan. Seorang perempuan bernama Lisa Mariana mengaku memiliki hubungan dengan RK dan membagikan berbagai bukti, termasuk rekaman video call dan tangkapan layar percakapan.</p> <p>Di tengah ramainya perbincangan ini, Ivan Rivandani, orang dekat Ridwan Kamil, memberi klarifikasi.</p> <p>Ivan yang pernah menjadi ajudan RK, menilai isu ini sengaja digoreng untuk mengalihkan perhatian publik dari kontroversi Undang-Undang TNI yang sedang menuai penolakan dan memicu demonstrasi di berbagai daerah.</p> <p>&ldquo;Paling juga buat bikin aksi ini redup,&rdquo; tulis Ivan dalam unggahan di akun Instagramnya, @ivanrivandani, Rabu (26/3).</p> <p>Ia menegaskan bahwa narasi perselingkuhan ini merupakan bentuk pengalihan isu berskala nasional.</p> <p>Dalam unggahan itu, Ivan terlihat mengunggah ulang poster ajakan demonstrasi penolakan terhadap UU TNI yang akan dilaksanakan Kamis (27/3) siang ini di depan Gedung DPR RI.</p> <p>Ia juga kemudian menuliskan tegar yang dalam bahasa Indonesia berarti "perasaan terus jadi tumbal aja".</p> <p>"#asajaditumbalwae," tulisnya.</p> <p>Sebelumnya, Lisa Mariana mengunggah berbagai bukti yang ia klaim sebagai tanda kedekatannya dengan RK.</p> <p>Dalam salah satu unggahannya, ia membagikan cuplikan video call dengan seorang pria yang wajahnya ditutupi tulisan, serta tumpukan uang yang disebutnya sebagai sogokan untuk menggugurkan kandungannya pada 2021 silam.</p> <p>Selain itu, Lisa juga membagikan tangkapan layar percakapan yang menunjukkan dirinya tengah hamil dan meminta tanggung jawab kepada pria yang ia panggil "akang."</p> <p>Namun, respons yang ia dapatkan justru terkesan mengabaikannya. Dalam salah satu pesan, pria yang diduga RK menyatakan tidak lagi menggunakan Telegram atas permintaan istrinya.</p> <p class="class-paragraph">Meski mendapat banyak respons, baik dukungan maupun keraguan, Lisa menegaskan bahwa dirinya tidak takut dan akan terus memperjuangkan hak anaknya.</p> <p>"Tidak akan takut selagi saya benar! Apalagi yang saya perjuangkan adalah hak anak!" tulisnya di Instagram Story.</p> <p>Hingga kini, Ridwan Kamil sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini.</p>

Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil semakin ramai diperbincangkan, Ivan Rivandani memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Klarifikasi Orang Dekat Ridwan Kamil Soal Rumor Perselingkuhan dengan Lisa Mariana, Singgung Pengalihan Isu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/HO4pThthGVDG2pdMv60qinRliWLn5O8UOpEZ4E7W-3224667037.jpg" alt="Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)" width="100%">
<figcaption>Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI. (Instagram Ivanrivandani)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rumor perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dengan seorang model seksi Lisa Mariana tengah jadi trending topik.&nbsp;</p> <p>Anak buah Ridwan Kamil, Ivan Rivandi menuding bahwa isu perselingkuhan Ridwan Kamil hanyalah bentuk pengalihan isu. Sebab, koalisi masyarakat sipil akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada hari ini Kamis (26/3) siang.</p> <p>Melalui instagram storynya, ia mengunggah postingan flyer aksi demo dan mengungkapkan kecurigaannya itu.</p> <p>"Paling juga buat bikin aksi ini redup. Pengalihan isu, Pengalihan isu," tulis Ivan dikutip JawaPos.com, Kamis (27/3).</p> <p>Aksi tersebut menuntut penolakan pengesahan revisi Undang-undang TNI. Mereka juga menyerukan penolakannya terhadap militerisme, lawan kapitalisme dan ganyang oligarki. Aksi itu rencananya akan dimulai pukul 13.00 WIB. &nbsp;</p> <p>Seperti diketahui, rumor perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), semakin panas. Seorang perempuan bernama Lisa Mariana nekat men-spill bukti-bukti mengejutkan, termasuk potongan chat hingga cuplikan video call yang diduga melibatkan sosok RK.</p> <p>Sejumlah bukti kedekatannya dengan pria yang diduga Ridwan Kamil diunggah Lisa melalui Instagram Story. Lisa pun mengaku telah memiliki seorang anak perempuan dari hubungan gelapnya itu. Terbaru, ia mengunggah video call bersama seorang pria yang diduga merupakan Ridwan Kamil. Namun, video yang menampilkan sosok lawan bicaranya itu sengaja ditutupi oleh Lisa.</p>

Rumor perselingkuhan Ridwan Kamil dengan model Lisa Mariana tengah trending di tengah aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI.

Rumor Perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Model Majalah Dewasa Lisa Mariana Trending, Disebut Pengalihan Isu Penolakan UU TNI

<div id="m#msg-f:1820584989082169650" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-3JPG-4173013322.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820584989082169650-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> PDI Perjuangan menyebut penggeledahan rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari pengalihan isu dari laporan&nbsp;Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke dalam nominasi pemimpin dunia terkorup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015500476/ini-warna-warba-keberuntungan-pemilik-shio-tikus-pada-2025-mampu-tarik-hoki-besar">Ini Warna-Warba Keberuntungan Pemilik Shio Tikus pada 2025, Mampu Tarik Hoki Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata juru bicara PDIP Guntur Romli kepada wartawan, Selasa (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guntur mengungkapkan, terdapat portal berita diintimidasi agar menghapus berita yang telah ditayangkan. Bahkan, pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum untuk segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi pada saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK yang meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian Jokowi," ucap Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia meyakini penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari pengalihan isu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu," cetus Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan upaya penggeledahan di rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> "Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik untuk perkara dengan tersangka HK," ucap juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (7/1). <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penggeledehan itu saat ini masih tengah berlangsung. KPK belum bisa mengungkap barang bukti yang diamankan dari upaya paksa penggeledahan tersebut.<br /> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai," tegas Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Seharusnya, Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin. Namun, Hasto beralasan ada acara yang tak bisa ditinggalkan, sehingga meminta penjadwalan ulang setelah perayaan HUT PDIP pada 10 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK mengingatkan Hasto untuk kooperatif menjalani prosea hukum. Mengingat, dalam beberapa kesempatan Hasto dan PDIP telah menyatakan akan kooperatif menjalani prosea hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya, apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menyatakan, tidak segan melakukan penangkapan terhadap Hasto jika kembali tidak hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan ulang. Namun, ia menyebut jemput paksa maupun penangkapan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan, bagi tersangka ya," papar dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

PDI Perjuangan menyebut penggeledahan rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (K

PDIP Sebut Penggeledahan Rumah Hasto Oleh KPK adalah Pengalihan Isu dari Jokowi yang Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup Sedunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/HACKER.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Hacker mencoba untuk meretas akun target. (DNAIndia)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Hacker mencoba untuk meretas akun target. (DNAIndia).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Hacker Bjorka kembali muncul setelah sempat menghilang tanpa jejak. Kali ini Bjorka comeback dengan membagikan data-data pribadi dari anggota BPJS Ketenagakerjaan.<br /> <br /> Dalam sebuah unggahan di situs Breached.vc, Minggu (12/3), Bjorka mengklaim memiliki data pengguna BPJS Ketenagakerjaan berjumlah mencapai 19 juta. Dalam keterangannya, hacker Bjorka juga mengunggah logo BPJS Ketenagakerjaan, serta deskripsi soal apa itu BPJS Ketenagakerjaan dalam bahasa Inggris.<br /> <br /> “BPJS Ketenagakerjaan adalah organisasi pemerintah yang menyediakan layanan kesejahteraan pekerja,” tulis Bjorka, setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seperti dilansir <em>Bali Express (Jawa Pos Group).</em><br /> <br /> Bjorka juga menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti dari PT Jamsostek (Persero). “Tugasnya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik tenaga kerja formal maupun informal,” ujarnya.<br /> <br /> Bjorka membocorkan 100 ribu sampel data yang dapat diunduh gratis. Selanjutnya, keseluruhan data tersebut dijual dengan harga USD 10.000. Beberapa data yang disebarkan adalah nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, tanggal lahir, gender, pekerjaan, dan lain-lain.<br /> <br /> Alih-alih mendapat perhatian seperti awal kemunculannya, hacker Bjorka malah dituding sebagai pengalihan isu kasus bongkar kekayaan pejabat. Bahkan warganet menantang hacker Bjorka turut membongkar praktek korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat.<br /> <br /> Akun Twitter @PartaiSocmed pun turut mengomentari kemunculan hacker Bjorka. Melalui cuitannya, Senin (13/3), akun @PartaiSocmed menuliskan bahwa Bjorka itu membongkar data rakyat, sedangkan pihaknya membongkar harta pejabat. Sontak cuitannya tersebut pun ramai ditanggapi oleh netizen.<br /> <br /> “Setelah lempar berita artis narkoboy agak anyep, jadi Bjorka mesti turun gunung, ‘Kata orang sih begitu’,” tulis akun @pensilmekanik.<br /> <br /> “Bjorka gak usah diajak tum, orang aneh dari kedatangannya aja udah aneh,” cuit akun @GrealishManiaIndonesia.<br /> <br /> “Bjorka ini sebenarnya buzzer yang lagi nyambi jadi hacker-hackeran,” cuit akun @Vitamix22.

Bjorka Bobol Data BPJS Ketenagakerjaan, Warganet Sebut Pengalihan Isu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/foto-telanjang-para-peserta-pesta-gay-untuk-pengalihan-isu_m_131987.jpeg" alt="Sejumlah peserta pesta gay di Jakarta yang digerebek polisi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta pesta gay di Jakarta yang digerebek polisi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Penggerebekan pesta gay di Atlantis Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu malam, (21/5) menjadi sorotan dalam rapat komisi III DPR dengan Polri hari ini. Mereka mempersoalkan foto yang tersebar ke publik.</p><br /> <p></p><br /> <p>"Penangkapan itu (memang seharusnya) tapi ada yang tidak seharusnya. Mempertontonkan orang yang telanjang," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).</p><br /> <p></p><br /> <p>Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan mengapa hal yang tidak seharusnya tersebut dipertontobkan. Dia mempertanyakan apakah itu mainan untuk mengalihkan isu. "Isu yang ingin mengalihkan sesuatu yang ada di institusi," sebutnya dihadapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</p><br /> <p></p><br /> <p>Atau lanjut dia, foto-foto gay tanpa busana yang digerebek itu murni kesalahan anggota. "Apakah ini keteledoran atau proses saling menjatuhkan sesama anggota kepolisian di polres setempat," ucap Desmond.</p><br /> <p></p><br /> <p>Atau, tambah legislator asal Banjarmasin itu, ada pihak yang sengaja merugikan institusi Polri. "Atau anggota dipakai oleh pihak yang ingin merugikan institusi kepolsian?" pungkas Desmond.</p><br /> <p></p><br /> <p>Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad meminta Polri menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam pesta gay tersebut. Jangan sampai, mereka bebas dari pidana mengingat para gay tampak dari golongan kelas menengah ke atas.</p><br /> <p></p><br /> <p>"Jangan sampai muncul persepsi publik seolah ada perlakuan berbeda. Ini kesempatan tunjukkan ke publik kepolisian menegakkan hukum rasa keadilan dan persamaan di muka publik," pungkas Daeng. <strong>(dna/JPG)</strong></p><br /> <p></p>

Foto Telanjang Para Peserta Pesta Gay untuk Pengalihan Isu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/penyiram-air-keras-novel-baswedan-pengalihan-isu_m_122533.jpeg" alt="Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan</figcaption>
</figure><p>Penyiram Novel Baswedan Pengalihan Isu?&nbsp;</p><br /> <p>JawaPos.com - Penyiraman air keras kepada Penyidik KPK Novel Baswedan belum bisa dikaitkan dengan kasus megakorupsi e-KTP. Begitu pula dengan kasus-kasus korupsi lainnya yang pernah ditangani sepupu dari calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu .</p><br /> <p>"Bagaimana pun masih terbuka berbagai kemungkinan. Balas dendam dari para tersangka, terdakwa atau terpidana kasus korupsi di KPK hanya satu kemungkinan," ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani melalui pesan singkat, Selasa (11/4).</p><br /> <p>Kata dia, masih ada kemungkinan lain. Yakni, adanya pihak ketiga yang sengaja ingin menciptakan kekisruhan baru di masyarakat dengan mengambil Novel Baswedan sebagai sasarannya. "Bahkan bisa jadi ini upaya pengalihan atensi dan berita atas isu-isu lain yang lagi jadi trending topic," pungkas sekretaris jenderal PPP itu.</p><br /> <p>Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali diteror. Wajahnya disiram air keras oleh seseorang setelah salat subuh berjamaah di masjid sekitar rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading untuk mendapatkan penanganan oleh warga yang berada di lokasi.</p><br /> <p>Teror terhadap Novel bukan baru kali pertama terjadi. Tahun lalu, Novel ditabrak mobil ketika sedang mengendarai sepeda motor menuju kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan. Novel juga dipidanakan atas meninggalnya tahanan, ketika ia menjadi penyidik di Bengkulu, yang telah terjadi pada 2004.&nbsp;</p><br /> <p>Semua teror itu datang setelah Novel memimpin penyidikan berbagai kasus besar, di antaranya kasus korupsi simulator SIM di Kepolisian. Terpidana kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Sementara saat ini, Novel sedang menyidik perkara megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>Adapun kasus megakorupsi proyek pengadaan e-KTP enyeret sejumlah nama pejabat publik hingga politikus Senayan. Bahkan ketua umum Partai Golkar sekaligus ketua DPR Setya Novanto. (dna/JPG)</p><br /> <p></p>

Penyiram Air Keras Novel Baswedan Pengalihan Isu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71340_90601_muhamad-syafii-jpnn.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com - </strong>Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bisa dipidana diprotes komisi III DPR. &nbsp;Mereka menganggap mempidanakan anggota parlemen karena perkataannya bententangan dengan konstitusi.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Adapun pernyataan Eko yang dimaksud yakni mengatakan penangkapan &lrm;teroris di Bekasi beberapa hari lalu sebagai pengalihan isu. Dalam hal ini, kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pernyataan Kapolri kata Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi&#39;i, bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 Juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">UU MD3 itu mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR (hak imunitas).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Saya nggak tahu apakah Kapolri nggak ngerti hukum. Pasal 224 UU MD3 (menyebutkan) anggota DPR punya hak imunitas dalam membuat pernyataan dan menyatakan sikap dalam kapasitasnya tidak bisa dituntut hukum,&quot; ujar Syafi&#39;i dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Kapolri perlu baca undang-undang, Kapolri sering buat pernyataan buru-buru,&quot; tegas dia.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Terkait pemanggilan Eko yang merupakan anggota DPR, ketentuannya pun diatur dalam Pasal 224 ayat (5) UU MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUu-XII/2014 yang menegaskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Pemanggilan Bareskrim Polri terhadap Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&quot; pungkasnya.<strong> (dna/JPG)</strong></p>

Bilang Eko Bisa Dipidana, DPR: Kapolri Perlu Baca Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71327_90588_eko-patrio-jpnn.jpg" alt="Eko Patrio" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio membantah dirinya pernah menyatakan kasus penggerebekan bom di Bekasi adalah pengalihan isu.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Ini disampaikan dia usai menghadap penyidik Bareskrim Polri.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Justru itu kalau saya ngomong mungkin saya enggak datang kemari (Bareskrim) ada takut-takut juga,&quot; kata Eko di Bareskrim Polri, Jumat (16/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Eko justru &nbsp;mengapresiasi kerja keras &nbsp;Densus yang &nbsp;mampu menangkap pelaku teror itu. &quot;Ya kita patut apresiasi dari kinerja Densus. Karena berhasil menangkap pelaku teror,&quot; ucap dia.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dia &nbsp;menjelaskan, kasus ini mulai ramai diperbincangkan setelah ada suatu media online yang menulis tentang dirinya mengenai kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Padahal, kata Eko, media tersebut tidak pernah mewawancarai dirinya secara langsung.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kondisinya saya juga tidak tahu tiba-tiba malam hari ada berita yang dibuat oleh media online. Yang &nbsp;saya tahu hanya satu, tapi dari teman-teman ditelusuri ada 7 media online yang buat berita saya imaginer mengarang bebas,&quot; ucap dia.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Akibat berita tersebut, Eko mengaku merasa sangat dirugikan dan difitnah.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Yang merasa dirugikan &nbsp;bukan saya secara pribadi, &nbsp;tetapi juga instansi kepolisian dan juga tentunya partai kami dan juga pastinya teman-teman yang lain juga merasa tersakiti. Kita mengambil kesimpulan ini bagian dari fitnah zolim,&quot; ungkapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Pria yang tergabung dalam grup komedi Patrio itu pun kemudian melaporkan ketujuh media tersebut ke Mabes Polri.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Kuasa hukum Eko, Firman Nurwahyu mengatakan, meski sudah melaporkan ketujuh media tersebut ke Bareskrim Polri, pihaknya akan menunggu itikad baik dari ketujuh media tersebut, untuk melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang tidak benar.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kami berikan jangka waktu 1x24 jam kepada tujuh media tersebut, untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan klien kami dengan pernyataan klien kami bahwa klien kami tidak pernah melakukan wawancara secara langsung atau secara khusus baik itu telepon, atau tatap muka,&quot; ujar Firman. <strong>(elf/JPG)</strong></p>

Eko Patrio: Kita Justru  Apresiasi Kinerja Densus 88

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71324_90585_Bambang-Soesatyo-jpnn2.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com - &nbsp;</strong>Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Bareskrim Mabes Polri tidak bisa serta merta memanggil &nbsp; DPR Eko Hendro Purnomo atau &nbsp;akbarb &nbsp; disapa Eko Patrio. Pasalnya, , ada sejumlah mekanisme yang perlu dilalui.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, &nbsp; jika ada anggota yang diduga melanggar, DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan menindaknya sesuai tingkat kesalahan.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Lagipula, ada aturan ketatanegaraan yang juga harus dihormati bahwa pemanggilan anggota DPR harus seizin presiden.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Polri harus menghargai posisi DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3,&quot; tegas pria yang akrab disapa Bamsoet itu melalui pesan singkat, Jumat (16/12).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saling menghormati antar lembaga penting untuk dilakukan. Nyatanya, kata dia, DPR khususnya komisi III yang bermitra dengan Kepolisian melakukan hal yang sama sesuai prosedur.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Misalnya, ketika ada Kapolda atau pejabat tinggi lain di Polri membuat kekeliruan, komisi III sebagai pengawas meminta izin Kapolri untuk memanggilnya untuk dimintai keterangan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kenapa? Karena kita harus saling menghormati dan menghargai kewibawaan institusi kita masing-masing,&quot; sebut politikus Partai Golkar itu&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Legislator asal Jawa Tengah itu mengatakan, DPR walaupun memiliki kewenangan atau hak pengawasan, hak anggaran, dan hak membuat/merubah undang-undang, tetap harus menghargai institusi Polri. &quot;Sebaliknya juga demikian,&quot; pungkas Bamsoet.<strong> (dna/JPG)</strong></p><br /> <br /> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengalihan isu

Berita Terkini