<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/3664bae1-c37a-47cb-af82-8a0bfba42364-1-1619562730.jpg" alt="Chief Operating Officer &ndash; Australasia, China, and RCIS VFS Global, Simon Peachey (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chief Operating Officer &ndash; Australasia, China, and RCIS VFS Global, Simon Peachey (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang puncak musim liburan, VFS Global mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mengajukan visa secara mendadak. Pengurusan visa yang terlalu mepet dinilai berisiko menimbulkan keterlambatan proses sekaligus membuka celah terjadinya penipuan yang kerap menyasar calon pelancong. Chief Operating Officer &ndash; Australasia, China, and RCIS VFS Global, Simon Peachey, menegaskan pentingnya mengajukan visa sejak jauh hari setelah tiket dan akomodasi dipesan. &ldquo;Pengajuan visa yang terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan bukan hanya berisiko tertunda, tetapi juga membuat pemohon lebih rentan terhadap oknum penipu yang memanfaatkan situasi mendesak,&rdquo; ujar Simon di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (20/1). Ia juga menegaskan bahwa pemesanan janji temu visa tidak dipungut biaya dan hanya dapat dilakukan melalui situs resmi VFS Global. Sebagai mitra resmi 24 pemerintah asing di Indonesia, VFS Global merangkum sejumlah hal penting yang perlu diketahui pemohon visa agar proses berjalan aman dan lancar. <h3>1. Ajukan Visa Sejak Dini</h3> Pemohon disarankan mengajukan visa segera setelah rencana perjalanan ditetapkan. Sebagian besar negara sudah membuka pengajuan visa hingga 180 hari atau enam bulan sebelum tanggal keberangkatan. Untuk visa Schengen, ketentuan ini berlaku sejak 9 Februari 2020. <h3>2. Pendaftaran Janji Temu Gratis</h3> Pemesanan janji temu dilakukan langsung melalui situs resmi VFS Global atau portal pemerintah terkait tanpa biaya. Biaya yang dikenakan hanya biaya layanan resmi tertentu dan tidak ada skema &ldquo;akses prioritas&rdquo; atau jual beli slot antrean. <h3>3. Tidak Ada Kerja Sama dengan Pihak Ketiga</h3> VFS Global menegaskan tidak bekerja sama dengan agen, calo, atau pihak ketiga dalam pengaturan janji temu visa. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengaku terafiliasi dengan VFS Global. <h3>4. Keputusan Visa Bukan Wewenang VFS Global</h3> Staf VFS Global maupun pihak lain tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan visa. Persetujuan, penolakan, masa berlaku, hingga waktu pemrosesan sepenuhnya menjadi kewenangan kedutaan atau konsulat masing-masing negara. <h3>5. Tidak Menyediakan Layanan Imigrasi atau Pekerjaan</h3> VFS Global tidak menawarkan jasa penempatan kerja atau imigrasi ke luar negeri. Permintaan uang dengan iming-iming pekerjaan atau jalur imigrasi cepat atas nama VFS Global merupakan indikasi penipuan. <h3>6. Waspada Permintaan Data dan Pembayaran Tidak Resmi</h3> VFS Global tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran melalui media sosial, email, SMS, atau telepon. Seluruh pembayaran hanya dilakukan melalui situs resmi atau langsung di Pusat Permohonan Visa. Permintaan transfer ke rekening pribadi patut dicurigai sebagai penipuan. Simon juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menerima tawaran mencurigakan terkait visa. Informasi dan pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi anti-penipuan yang disediakan perusahaan, serta kepada aparat kepolisian jika telah menjadi korban. Untuk diketahui, saat ini VFS Global melayani 24 pemerintah asing di Indonesia melalui 45 pusat pengajuan visa yang tersebar di Bali, Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya. Selain itu, VFS Global juga menjadi mitra resmi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan e-VoA, serta menyediakan berbagai layanan tambahan guna mempermudah proses pengurusan visa. &nbsp;

VFS Global ingatkan ajukan visa sejak dini. Simak 6 hal penting agar proses visa aman, lancar, dan bebas penipuan.

Jangan Mepet! 6 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Mengajukan Visa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/visa.jpg" alt="Ilustrasi visa sebagai syarat wajib traveling ke sebuah negara/dok backpacker guide" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi visa sebagai syarat wajib traveling ke sebuah negara/dok backpacker guide</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tren wisata ke luar negeri menjadi gaya hidup kaum urban kekinian. Era media sosial membuat segala hal seolah perlu dibagikan kepada warganet. Sehingga momen berlibur atau traveling ke luar negeri kian populer.  Padahal di balik senyuman dan keceriaan dari sebuah video dan jepretan foto, ada rangkaian administrasi yang harus diselesaikan sebelumnya. Paling utama adalah masalah keimigrasian seperti Visa. Tak semua negara dengan mudah meloloskan Visa siapa saja yang akan berangkat menuju negaranya. Ada risiko Visa ditolak.  Catatan PT Futuready Insurance Broker, sebagai pionir broker asuransi online di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dalam beberapa tahun terakhir tren masyarakat Indonesia yang memilih destinasi wisata di luar negeri untuk berlibur mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tersedianya tiket promo yang terjangkau ke berbagai belahan dunia, dorongan media sosial yang ikut mempopulerkan berbagai tujuan wisata, dan pameran wisata yang banyak digelar di berbagai kota besar di Indonesia.  Sepanjang 2019, telah digelar sejumlah pameran wisata dengan sejumlah maskapai penerbangan dan agen travel yang menawarkan tiket dan paket wisata promo. Setidaknya, ada sekitar 24 acara travel fair di Indonesia yang digelar hingga Agustus.  Data Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) menunjukkan bahwa wisnas yang melakukan perjalanan ke luar negeri dari Januari hingga Maret 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 7-8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Destinasi yang dituju wisnas untuk berlibur di luar negeri antara lain Jepang, Singapura, Korea Selatan, China, Turki, negara-negara di Eropa Utara, negara-negara di Eropa Barat, dan Amerika Serikat.  "Pengajuan visa menjadi hal yang penting jika Anda ingin mengunjungi negara yang belum mengakomodasi ketentuan bebas visa bagi WNI. Dalam proses pengajuan visa ada risiko pengajuan visa ditolak meskipun Anda telah memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak kedutaan," tegas Segment Head Futuready Insurance Broker, Gretel Griselda, dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/visa-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Konferensi pers produk terbaru yang tersedia di Futuready.com yakni Visa Refund Insurance. (panitia)  Rata-rata biaya pembuatan visa adalah sebesar Rp 1,5-2 juta per orang. Maka jika visa ditolak, tak hanya batal berlibur tapi ada risiko kehilangan atau kerugian biaya yang sudah dikeluarkan. Berangkat dari adanya risiko tersebut, Futuready Insurance Broker (Futuready.com) memberikan solusi yang menjawab kebutuhan tersebut. Futuready Insurance Broker meluncurkan produk terbaru yakni Visa Refund Insurance dengan hanya mengeluarkan kocek untuk membeli produk tersebut Rp 70 ribu per orang.  Visa Refund Insurance ini merupakan produk pertama di Indonesia dan hanya bisa didapatkan di Futuready. Manfaat produk ini, bisa memberikan pengembalian biaya pembuatan visa yang dikenakan oleh pihak kedutaan saat pengajuan visa ditolak. Peluncuran produk terbaru ini menegaskan kembali strategi bisnis Futuready untuk mengembangkan berbagai jalur distribusi (multi-channel) yang menawarkan solusi proteksi bagi seluruh masyarakat Indonesia secara merata.  "Produk ini akan dipasarkan melalui jalur pembelian langsung di Futuready.com. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkannya di booth Futuready yang berada di VFS Kuningan City dan Lotte Shopping Avenue. Juga melalui jalur kerja sama Futuready dengan beberapa agen travel yang telah menjadi rekanan kami," ujar Gretel.  Melalui Visa Refund Insurance, pihaknya menyediakan solusi untuk nasabah mendapatkan proteksi biaya pengajuan visa dengan jangka waktu berlaku maksimal 90 hari dan jumlah manfaat yang diterima yaitu penggantian biaya pengajuan visa hingga Rp 8 juta dan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan hingga Rp 10 juta.  Head of Business Development Futuready Insurance Broker Oki Haridadi menjelaskan animo masyarakat yang tinggi untuk berlibur ke luar negeri tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan rasa aman (peace of mind) saat pengajuan visa. Memahami kebutuhan konsumen dan risiko yang sering kali terjadi, Futuready.com mengambil langkah inovatif untuk menyediakan produk sederhana yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.  "Dengan Visa Refund Insurance, nasabah dapat memaksimalkan benefit asuransi perjalanan yang tentunya mereka butuhkan di setiap perjalanan mereka dan menambahkan produk terbaru ini sejak persiapan perjalanan mereka mengajukan visa perjalanan," tutup Oki.

Traveling ke Luar Negeri Tak Cemas Lagi Jika Visa Ditolak

pengajuan visa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengajuan visa

Berita Terkini

Jangan Mepet! 6 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Mengajukan Visa

Traveling ke Luar Negeri Tak Cemas Lagi Jika Visa Ditolak

Download Aplikasi JawaPos.com