<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eri-dan-lesehan-bareng.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan warga pada kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota di Balai Kota Surabaya, Sabtu (25/6). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan warga pada kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota di Balai Kota Surabaya, Sabtu (25/6). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya mengharapkan forum pengaduan warga Lesehan Bareng Wali Kota Surabaya yang digelar rutin akhir pekan atau setiap Sabtu di Balai Kota Surabaya, bisa dioptimalkan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejumlah persoalan warga mendapatkan solusi cepat dalam kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota Surabaya tersebut. Seperti terkait perkampungan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan permintaan pekerjaan.  ”Yang paling banyak soal meminta ijazah SMA/SMK sederajat ditebuskan dan diambilkan,” kata Eri seperti diansir dari Antara.  Persoalan tebus ijazah itu sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemprov Jatim. Pihaknya berharap tidak ada masalah lagi.  Selain itu, lanjut dia, ada pula warga yang mengeluh membutuhkan pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang yang mengatakan tidak mau dimasukkan ke MBR, tetapi membutuhkan pekerjaan.  ”Kami punya aset yang bisa dimanfaatkan mereka, ada pula yang akan kerja jadi tukang jahit dan padat karya lainnya,” terang Eri.  Selain itu, lanjut dia, ada pula persoalan lingkungan dan hal itu sudah bisa diselesaikan. Namun, ada persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan, yaitu masalah tanah. Nanti difasilitasi Pemkot Surabaya untuk bertemu dengan jaksa pengacara negara dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta beberapa pihak yang bertentangan.  ”Tapi secara keseluruhan alhamdulillah langsung bisa dicarikan solusi. Nah, itulah tugas pemerintah hadir di sana hanya untuk memfasilitasi,” ujar Eri.  Wali Kota Eri memastikan acara itu akan rutin digelar setiap Sabtu. Namun, dia meminta masalah yang sama tidak terulang lagi disampaikan dalam pertemuan tersebut. Sebab, masalah yang sudah muncul itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.  ”Karena saya berharap semua masalah berhenti di kelurahan. Kalau tidak bisa kelurahan ya kecamatan, kalau tidak bisa lagi baru ketemu saya langsung di balai kota ini. Tapi semakin banyak yang ketemu saya, masalahnya berarti tidak selesai di lurah dan camat, itu berarti kinerja lurah dan camat yang perlu dipertanyakan,” ucap Eri.  Eri berharap, berbagai masalah itu tidak perlu masuk hingga tingkat wali kota. Sebab sudah diselesaikan lurah dan camat.  ”Kalau bisa diselesaikan lurah dan camat, warga tidak perlu ke Balai Kota Surabaya, karena lurah dan camat kepanjangan tangan dari Wali Kota Surabaya. Kalau tidak solutif sebagai seorang pejabat, tidak aplikatif dan komunikatif ya ngapain jadi pejabat. Tapi ini akan kami lihat dari kontrak kinerja mereka untuk satu tahun ke depan,” tutur Eri.

Wali Kota Bilang Lesehan Bareng di Surabaya Bisa Dioptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Rumah-aspirasi-armuji_1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menerima pengaduan warga seputar pelayanan publik melalui Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab Nomor 78 Kota Surabaya, Senin (14/2). Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menerima pengaduan warga seputar pelayanan publik melalui Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab Nomor 78 Kota Surabaya, Senin (14/2). Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menerima banyak pengaduan warga seputar pelayanan publik melalui Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab Nomor 78 Surabaya.  Salah seorang warga Sidotopo Wetan Surabaya Ika Siwi mengaku, mendatangi Rumah Aspirasi yang juga satu kompleks dengan Rumah Dinas Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, guna mengadukan pengurusan kartu BPJS untuk berobat orang tuanya yang menderita kanker prostat. ”Kami butuh kartu BPJS, Pak, supaya orang tua saya bisa berobat dengan cepat,” kata Ika seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (14/2).  Hal sama juga dilakukan warga Semampir Deasy. Dia mendatangi Rumah Aspirasi untuk menyampaikan pengurusan akta kematian keluarganya yang sudah dua tahun lebih belum terbit.  Sementara itu, warga lainnya, Yanuar Asmara juga menanyakan proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena dipergunakan untuk mempermudah akses dalam berusaha.  Mendapati hal itu, Wawali Armuji menyatakan, semua keluhan warga akan diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkot Surabaya. Wakil wali kota didampingi sejumlah staf mencatat permasalahan warga.  ”Sekarang zaman sudah makin maju, pemkot senantiasa memberikan layanan terbaik. Apabila ada keluhan tugas saya untuk membantu menyelesaikan,” ujar Armuji.  Menurut Armui, hal itu sesuai dengan komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tertuang dalam tema pembangunan 2022. Yakni Reformasi Struktural dan Pemulihan Ekonomi.  ”Kami mendorong agar para ASN (aparatur sipil negara) sebagai pelayan publik mampu meningkatkan performa dan standar pelayanan. Yang mudah harus lebih mudah, yang rumit harus dimudahkan,” papar Armuji.

Wawali Surabaya Terima Banyak Pengaduan Warga di Rumah Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Screenshot_2021-10-14-18-03-27-14.jpg" alt="Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri) menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri) menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman RI (ORI) Jawa Timur mengadakan kunjungan ke Pemkot Surabaya untuk koordinasi penyelesaian dua pengaduan warga. Pengaduan itu berkaitan dengan penertiban kawasan wisata religi Ampel dan pengelolaan bekas pusat perdagangan elektronik Hi Tech-Mall.  Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin didampingi Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan A. Khairuddin, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) A. Azmi Musyaddad, dan Asisten Pemeriksa M. Dianto. Rombongan diterima Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang didampingi Kasatpol PP Eddy Christijanto dan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Maria Theresia Ekawati Rahayu.  Agus mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemkot memastikan akan menindaklanjuti dua pengaduan tersebut. Bahkan khusus pengelolaan Hi Tech-Mall, sudah ada penyelesaian dengan telah diserahkannya foto kopi dokumen pengelolaan yang diminta pelapor.  Sedang untuk pengaduan warga Ampel, pemkot berjanji melaksanakan penertiban dengan melibatkan semua stakeholder kawasan tersebut.  ”Kami apresiasi tanggapan Pak Wali (pemkot) yang sangat kooperatif dengan Ombudsman selaku lembaga negara pengawas mengawasi pelayanan publik. Dalam pertemuan tersebut, kami juga mencari solusi terbaik atas dua pengaduan warga Surabaya tersebut. Jangan sampai penyelesaian pengaduan itu justru memunculkan masalah baru,’’ ujar Agus.  Menurut dia, antusiasme warga Surabaya yang mengadu seputar layanan publik ke Ombudsman relatif cukup tinggi. Selama 2020, total ada 130 warga Surabaya yang melapor ke Ombudsman.  Pihak terlapor tidak hanya Pemkot Surabaya, tetapi juga penyelenggara layanan publik lainnya. Di antaranya, Polda Jawa Timur (urusan kepolisian), Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur (urusan pertanahan), dan instansi lain.  ”Mayoritas pengaduan itu terselesaikan. Artinya, dari proses pengujian dokumen dan klarifikasi ke terlapor, memang ada yang terbukti maladministrasi dan ada yang tidak terbukti,’’ jelas Agus.  Dalam pertemuan itu, Agus mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang berupaya terus mengembangkan sarana pengaduan internal lewat aplikasi Wargaku. Di antaranya, inisiatif wali kota yang langsung memonitor progres penanganan pengaduan melalui dashboard dan penerapan reward dan punishment terhadap instansi terlapor yang lamban/cepat menangani pengaduan.  ”Dalam banyak forum, aplikasi WargaKu selalu kami sampaikan sebagai best practice penanganan pengaduan secara internal sehingga perlu direplikasi instansi atau pemda lain. Kebetulan juga diapresiasi Kemenpan RB,’’ ucap Agus.  Agus menambahkan, Ombudsman mendorong pemda terus memperbaiki sarana pengelolaan pengaduan secara internal. Sebab, dengan tersedianya penanganan pengaduan internal tersebut menjadi bukti bahwa pemda sungguh-sungguh melayani warga.  ”Penanganan pengaduan itu bagian tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Tidak bisa dipisahkan. Kalau penanganannya baik berarti pelayanan publiknya juga baik,’’ terang Agus.

Ombudsman Jatim Bawa Dua Aduan Warga ke Wali Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-3.png" alt="Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebulan setelah dirilis, aplikasi WargaKu sudah mengumpulkan ribuan pengaduan dari masyarakat. Aplikasi WargaKu merupakan platform yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya untuk menghubungkan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan warga. Per Rabu (21/4), sudah terdapat 2.121 pengaduan yang masuk.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, pengaduan tidak selalu diartikan sebagai komplain. Pengaduan itu bisa sebagai upaya masyarakat untuk menyampaikan kondisi lapangan.  ”Atau bisa juga untuk bertanya dan menginformasikan. Misal lansia yang tidak punya keluarga, itu bisa diinformasikan supaya Dinas Sosial bisa bergerak,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Dari total 2.121 pengaduan yang masuk, ada 1.972 aduan yang sudah selesai dan sudah ditindaklanjuti. Sementara itu, 149 aduan masih dalam proses tindak lanjut.  ”Untuk aduan yang sudah diselesaikan atau ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 24 jam, berjumlah 1.793. Sementara itu yang lebih dari 24 jam sebanyak 310 aduan. Yang lebih dari 24 jam biasanya aduan perbaikan jalan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari,” terang Febriadhitya Prajatara.  Sementara itu, 10 topik aduan yang paling sering didapatkan adalah terkait bantuan sosial, lowongan pekerjaan, jalan rusak, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta KTP elektronik.  ”Lima sisanya adalah soal penerangan jalan umum (PJU) yang mati, BPJS, bantuan UMKM, serta rusunawa,” urai Febriadhitya Prajatara.  Dia juga mencatat, terdapat 10 dinas dengan aduan teratas. Dinas-dinas tersebut adalah adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).  ”Selain itu, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan (Dishub),” ujar Febriadhitya Prajatara.  Sebelumnya pada 31 Maret, Pemerintah Kota Surabaya merilis aplikasi bertajuk WargaKu. Aplikasi itu memiliki fitur supaya warga bisa langsung berhubungan via chat dengan OPD terkait.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya M. Fikser berharap agar aplikasi itu mampu menjadi pendengar kebutuhan warga. Sebab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga langsung meninjau semua laporan di aplikasi tersebut.  ”Dari sini, keluhan atau laporan langsung dicek wali kota. Pak Eri bisa terus memantau, mengawasi, dan mengoordinasikan. Akan dibuat sistem peringkat OPD mana yang paling sering dan paling lambat memberikan respons. Kemudian bisa memberikan teguran bila tidak menanggapi respons warga,” tutur Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NE0XHOdki7I

Sebulan Diluncurkan, Aplikasi WargaKu Tampung 2 Ribu Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_135506.jpg" alt="Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, selama 2020 pihaknya menerima 70 pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Berdasar data Ombudsman Bali, pada 2017 ada 170 pengaduan, 2018 sebanyak 129 pengaduan, 2019 ada 97 pengaduan, dan 2020 sebanyak 70 pengaduan.  ”Pengaduan ke Ombudsman mengalami penurunan signifikan pada 2020. Ini bisa dimaklumi karena situasi pandemi Covid-19,” kata Umar seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali.  Selain pandemi, penurunan juga karena pemerintah daerah telah mewadahi aduan masyarakat melalui kanal pengaduan yang telah disediakan. Kanal pengaduan yang dimiliki masing-masing pemda berfungsi secara efektif menerima pengaduan masyarakat terutama pada masa pandemi.  ”Situasi pandemi ini memengaruhi tingkat pengaduan masyarakat. Namun, itu tidak bisa dijadikan dasar, kami mengalami penurunan kinerja, ini masalah situasi. Kami terus melakukan pengawasan tanpa ada pengaduan dari masyarakat. Tahun ini, kami dorong lagi agar publik lebih aktif melaporkan adanya maladministrasi ke Ombudsman,” jelas Umar Ibnu Alkhatab.  Umar mengatakan, sektor-sektor yang dominan menjadi bahan pengaduan ke Ombudsman selama 2020 yaitu sektor pertanahan dan pendidikan. Sektor pendidikan memiliki tingkat aduan yang cukup tinggi karena dipengaruhi adanya perubahan sistem pendidikan.  ”Meskipun di sektor pendidikan masih ada ditemukan debat tentang zonasi. Ya karena itu sistem yang baru tentu butuh adaptasi sehingga masih ada beberapa kendala terkait hal tersebut,” kata Umar Ibnu Alkhatab.  Hingga saat ini, kata Umar, semua pelaporan yang masuk ke Ombudsman bisa diselesaikan meskipun membutuhkan waktu yang tidak cepat. Adapun waktu tenggang dalam penyelesaian aduan tersebut di antaranya 60 hari untuk laporan ringan, 90 hari untuk laporan sedang, dan 120 hari untuk laporan berat.  Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah pengaduan maladministrasi pelayanan publik saat pandemi, Umar menambahkan, beberapa posko telah dibuka. Namun, masyarakat tidak banyak yang melakukan pengaduan ke Ombudsman.  ”Masyarakat yang ingin melaporkan maladministrasi pelayanan publik dapat mengakses email, telepon, whatsapp, termasuk melalui website, jadi tidak wajib mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali,” tutur Umar Ibnu Alkhatab.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uluQgQpylbw

Ombudsman Bali Terima 70 Pengaduan Masyarakat Selama 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melalui-jabar-quick-response-ridwan-kamil-dengarkan-curhatan-warga_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jabar Quick Response menjadi kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat. Terlebih bagi warga yang membutuhkan pertolongan. Karena dengan program tersebut, pemerintah bisa langsung meresponse keluhan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Jabar Quick Response bukan hanya sebagai wadah penampung keluhaan warga saja. Melainkan sebagai cara untuk mengakrabkan diri antara pemerintah dengan warganya. "Kami ingin negara lebih dekat kepada masyarakat. Kami ingin cepat tanggap menerima curhat masyarakat," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/9). Mantan Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil ini, sudah memantau seluruh Jabar sejak dirinya dilantik bersama Uu Ruzhanu Ulum. Dalam surveinya itu banyak masyarakat meminta pertolongan kemanusiaan. Dari masalah kecil hingga emergency. "Keluhan sangat banyak, seperti ijazah ditahan, masuk rumah sakit ditolak, rumah tetangganya runtuh, menjadi gelandangan, masalah lansia tidak terurus, dan lainnya," ungkapnya. Menurut Kang Emil program itu harus dibuat sistem sehingga peradaban Pemprov Jabar meningkat. Namun terkadang warga tidak bisa memilah antara curhatan kemanusiaan dengan pelayanan, maka dengan Jabar Quick Response semua diproses. "Ini adalah cara kami, mudah-mudahan menjadi sebuah keunggulan tidak ada lagi jarak antara warga dan pemerintah. Juga harus disosialisasikan ke daerah-daerah," ujarnya. Program 100 hari Jabar Juara Lahir Batin ini berbentuk inovasi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kota Kabupaten, aktivis sosial, dan masyarakat Jabar. Tujuan lainnya yakni meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jabar. "Saya ingin Jabar bahagia sedangkan indeks kebahagiaan masih kurang. Itu wajah baru kami hari ini, pendanaan gabungan sifatnya bisa diselesaikan pada anggaran pemerintah tapi bisa juga dana masyarakat sendiri," tandasnya.

Melalui Jabar Quick Response, Ridwan Kamil Dengarkan Curhatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-diluncurkan-jabar-quick-response-jadi-penampung-masalah-warga_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Progam Jabar Quick Response resmi diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa (18/9). Hal ini merupakan salah satu program 100 hari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk mengakomodir segala keluhan masyarakat Jabar. Menurut Kang Emil sapaannya, program tersebut untuk memperbaiki tata cara negara dalam menolong warga Jabar. Program ini diharapkan bisa menolong warga yang sedang emergency. "Jadi kata kuncinya emergency, berkesusahan bisa melaporkan diri sendiri atau melapor ke tetangganya, saudaranya," kata Kang Emil di Gedung Sate Bandung, Selasa (18/9). Banyak jenis pengaduan masyarakat yang bisa disampaikan lewat SMS center maupun media sosial. Yakni contohnya warga Jabar yang dirasa kekurangan tidak bisa makan, rumah runtuh, masalah kesehatan, tidak mampu bayar rumah sakit, pendidikan dan lainya yang sifatnya emergency. "Pendidikan, misal tadi anak yatim yang tidak punya modal apapun itu masalahnya bisa dilaporkan dari berbagai sistem. Yang tidak punya medsos ada SMS, atau bisa via Twitter, Instagram, atau Facebook. Nanti dikelola oleh gabungan koordinasi pemerintah Provinsi Jabar," jelasnya. Perihal sumber pendanaan, diperoleh dari berbagai pihak baik pemerintah, instansi, perusahaan, maupun masyarakat yang ingin berdonasi. Namun tetap dana program kemanusiaan itu melalui pemerintah. "Kalau sifatnya program lewat pemerintah, kalau sifatnya kemanusiaan biasanya dana zakat, sedekah, infak dan macam-macam itu juga dikelola secara profesional," ungkapnya. Program Jabar Quick Response diketuai aktifis masyarakat miskin, sehingga bisa diprogramkan secara sistem. Nantinya program ini mengatur warga yang lebih emergency akan ditolong lebih dulu. Selain itu, anggota dewan yang mendapat curhatan dari warga bisa langsung diproses tanpa harus menunggu berbulan-bulan. "Yang biasanya dijawab harus menunggu setahun yah sekarang tinggal panggil saja kabar Jabar quick response, jika masalahnya darurat individu kemanusiaan bisa langsung ditolong," pungkasnya.

Resmi Diluncurkan, Jabar Quick Response Jadi Penampung Masalah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kembali-jadi-gubernur-ahok-lakukan-kebiasaan-lama_m_109270.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan warga di hari pertamanya berkantor di Balai Kota." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan warga di hari pertamanya berkantor di Balai Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah aktif lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta defenitif, Basuki Tjahaja Purnama kembali melakukan kebiasaanya di Balai Kota, yakni menerima pengaduan warga. Berdasarkan pantauan, setiba di Pendopo Balai Kota, Senin (13/2), sekira pukul 07.15 WIB Ahok langsung diserbu warga yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi. Ahok kala itu terlihat datang mengenakan pakaian dinas berwarna coklat. Setelah beberapa warga dilayani, mantan Bupati Belitung Timur itu harus disibukkan dengan agenda mingguannya, yakni menghadiri sidang penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan lokasi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ahok cuti selama tiga setengah bulan lantaran harus kampanye Pilkada DKI Jakarta. Dia aktif kembali setelah melakukan serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono pada Sabtu (11/2) pekan lalu. Adapun, Ahok berduet dengan Djarot Saiful Hidayat di pertarungan Pilkada DKI yang merupakan wakil gubernur definitif saat ini. (uya/JPG)

Kembali Jadi Gubernur, Ahok Lakukan Kebiasaan Lama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengaduan warga

Berita Terkini