<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/Screenshot_20250213_114732_YouTube-1-1558474864.jpg" alt="Ketua BPKN RI, Muhammad Mufti Mubarok saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua BPKN RI, Muhammad Mufti Mubarok saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menginisiasi langkah transformasi kelembagaan dengan mengajukan usulan peningkatan status menjadi kementerian. Gagasan ini muncul seiring makin rumitnya isu perlindungan konsumen, yang tercermin dari tren kenaikan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengungkapkan, selama periode 2023 hingga 2025 tercatat sebanyak 3.582 laporan pengaduan konsumen, dengan sektor jasa keuangan sebagai penyumbang kasus terbanyak.&nbsp; Situasi tersebut menunjukkan tantangan perlindungan konsumen yang kian kompleks, terutama di tengah pesatnya transaksi digital dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. &ldquo;Perlindungan konsumen hari ini jauh lebih kompleks. Dengan penduduk sekitar 280 juta, Indonesia membutuhkan otoritas perlindungan konsumen yang kuat, terpusat, dan responsif,&rdquo; ujar Mufti dalam konferensi pers di kantor BPKN, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). Rencana peningkatan status BPKN menjadi kementerian itu dimasukkan dalam Agenda Strategis 2026. Usulan tersebut berjalan beriringan dengan dorongan agar Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Menurut Mufti, pengesahan RUUPK menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen sekaligus memberikan kejelasan mengenai kewenangan lembaga. "Pengesahan RUUPK pada 2026 ini penting dan harus segera. Transformasi BPKN menjadi kementerian juga harapan kami,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, terdapat perbedaan mendasar antara posisi badan non-kementerian dan kementerian, khususnya dalam aspek anggaran, sumber daya manusia, serta cakupan kewenangan. Keterbatasan tersebut dinilai masih menghambat optimalisasi peran BPKN dalam menangani pengaduan konsumen secara lebih intensif. &ldquo;Perbedaan status berdampak langsung pada operasional. Anggaran kami sangat terbatas dan kewenangan juga masih sempit, sehingga penanganan kasus belum bisa maksimal,&rdquo; ujarnya. Mengenai tindak lanjut usulan tersebut, Mufti menyampaikan bahwa BPKN telah memulai komunikasi dan lobi awal dengan Kementerian Sekretariat Negara. Ia berharap pada 2026 nanti pihaknya dapat memaparkan langsung gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Komunikasi sudah kami lakukan, baik dengan Setneg maupun para menteri terkait. Ke depan tentu kami siapkan langkah resmi, termasuk persuratan dan kesiapan kelembagaan, apabila usulan ini mendapat persetujuan Presiden,&rdquo; pungkas Mufti. &nbsp;

BPKN mengusulkan peningkatan status menjadi kementerian untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

Pengaduan Konsumen Melonjak, BPKN Usul Naik Kelas Jadi Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220818_124845.jpg" alt="Ilustrasi debt collector. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi debt collector. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) mengakui banyak menerima pengaduan dari konsumen di Jogjakarta terkait kasus penarikan kendaraan secara paksa. Itu biasa dilakukan penagih utang (debt collector).  ”Pengaduan kasus pengambilan paksa atau perampasan masih dominan di Jogjakarta. Tahun lalu hampir sama,” kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Saktyarini Hastuti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (18/8).  Tutik menyebutkan, pada 2021, pengaduan mengenai kasus kredit kendaraan bermotor atau leasing yang berujung penarikan paksa tercatat sebanyak 8 kasus dari 29 pengaduan konsumen yang diterima. Sejak Januari hingga Juli, LKY kembali menerima tiga pengaduan terkait kasus serupa.  ”Tidak hanya motor, ada juga mobil yang ditarik paksa,” ujar Saktyarini Hastuti.  Dia menyesalkan kasus penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan masih terjadi di Jogjakarta. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek seperti kendaraan secara sepihak. Hal itu diatur dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia.  ”Tidak boleh tiba-tiba menarik paksa di jalan raya atau datang ke rumah lalu mengambil kendaraan. Itu sudah perampasan kalau kayak gitu,” terang Saktyarini Hastuti.  Berdasar laporan dari konsumen, menurut dia, beberapa perusahaan leasing di Jogjakarta membebankan biaya penarikan jika konsumen ingin mengambil kembali kendaraan yang disita. ”Biaya penarikan ada yang sampai Rp 4 juta. Itu di luar cicilan. Itu kan mengada-ada,” ucap Saktyarini.  Terkait pengaduan itu, menurut dia, sebagian sudah selesai dan berakhir melalui mediasi dan ada yang masih dalam proses. ”Kalau tidak selesai di mediasi ya bisa sampai ke pengadilan,” papar Saktyarini Hastuti.  Dia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menertibkan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dalam penagihan. ”Apalagi (perusahaan) yang diadukan itu rata-rata legal,” tutur Saktyarini Hastuti.  Saktyarini menilai masih banyak masyarakat atau konsumen yang cenderung konsumtif dan terburu-buru mengajukan kredit tanpa menyadari kemampuan. Konsumen juga kurang cermat memahami kesepakatan yang ada. ”Kadang merasa dimudahkan di awal tapi di belakang merasa berat akhirnya nunggak,” terang Saktyarini Hastuti.

LKY Banyak Terima Pengaduan Kasus Penarikan Kendaraan Secara Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pengaduan konsumen di 2021 mayoritas mengenai layanan di financial technology (fintech), yakni sebanyak 50.413 pengaduan sejak 1 Januari hingga 25 November 2021, melebihi aduan layanan perbankan sebesar 49.205.  "Pada tahun sebelumnya dan biasanya itu perbankan yang paling banyak," ungkap Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam media gathering di Bandung, Sabtu (4/12).  Secara keseluruhan, terdapat 595.521 pengaduan konsumen kepada OJK sepanjang tahun ini, angka tersebut naik 22 kali lipat dari tahun 2017 yang sebanyak 25.742 pengaduan.  Tirta memerinci, pengaduan mengenai layanan fintech terdiri dari aduan perilaku debt collector, legalitas lembaga jasa keuangan (LJK) dan produk, restrukturisasi pinjaman online, keberatan biaya tambahan atau denda, serta penipuan.  Kemudian untuk aduan mengenai layanan perbankan berupa permintaan informasi debitur, penipuan, restrukturisasi, debtcollector, serta legalitas LJK dan produk.  Ia menambahkan, aduan mengenai industri keuangan non bank (IKNB) pembiayaan tercatat sebanyak 25.072, yang terdiri atas permintaan informasi debitur, perilaku debt collector, restrukturisasi pembiayaan, penipuan, serta legalitas LJK dan produk.  Sementara untuk pengaduan mengenai layanan IKNB asuransi sebanyak 5.783, yang meliputi kesulitan klaim asuransi, produk atau layanan tidak sesuai penawaran, sengketa antar pihak, permintaan tindak lanjut pengaduan, serta legalitas LJK dan produk.  Pengaduan konsumen mengenai layanan pasar modal sebanyak 2.685, yang berisi pengaduan perizinan profesi dan jasa penunjang, gagal bayar, legalitas LJK dan produk, permintaan tindaklanjut pengaduan, dan sistem informasi pengaduan OJK (SIPO).  Kendati demikian, Tirta menjelaskan pihaknya tak bisa menyelesaikan seluruh masalah yang diadukan konsumen, lantaran yang diselesaikan hanya pengaduan yang memiliki sengketa atau pelanggaran.  "Kalau tidak ada sengketa seperti pengaduan meminta keringanan untuk mengangsur pembiayaan, OJK tidak bisa menyelesaikannya karena itu bukan wewenang kami," katanya.

OJK Catat Pengaduan Konsumen di 2021 Mayoritas Terkait Fintech

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen dan berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Untuk itu, regulator akan meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) pada 1 Januari 2021.  "APPK merupakan sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa," terang OJK dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/12).  Portal tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan adanya perlindungan konsumen yang kuat, kepercayaan konsumen akan meningkat dan memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia.  Dalam keterangannya disebutkan, sebagai sebuah aplikasi portal perlindungan konsumen yang terintegrasi, APPK telah dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya alert dan notifikasi, dashboard dan penyusunan laporan, nomor tiket untuk mempermudah pemantauan layanan, dan akses konten edukasi dan informasi terkait perlindungan konsumen.  Terdapat sejumlah manfaat yang bisa didapat konsumen dengan aplikasi ini. Pertama, mempermudah penyampaian pengaduan ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) secara online. Kedua, mempermudah memantau penanganan yang telah dan sedang dilakukan PUJK. Kemudian mempermudah komunikasi dengan PUJK dan mempermudah meneruskan sengketanya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OJK01B.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara bagi PUJK, aplikasi ini akan mempermudah menerima informasi pengaduan dari Konsumennya (terdapat fitur notifikasi). Lalu, mempermudah berkomunikasi dengan Konsumen jika diperlukan tambahan informasi atau dokumen terkait.  Kemudian, mempermudah penyampaian informasi tindak lanjut penanganan pengaduan ke Konsumen, dan mendapatkan informasi dari konsumen untuk perbaikan produk dan layanannya.  Sedangkan bagi LAPS, APPK akan mempermudah menerima permintaan penyelesaian sengketa dari Konsumen. Mempermudah mendapatkan dokumen yang tekait dengan pengaduan. Kemudian mempermudah penyampaian informasi tindak lanjut penanganan sengketa ke Konsumen  Terakhir, bagi OJK sendiri APPK dapat mempermudah melakukan pemantauan terhadap proses penanganan pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa oleh LAPS  Lalu mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti, danMendapatkan informasi untuk menjadi dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.

OJK Luncurkan Aplikasi Pengaduan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpsk-kota-malang-terima-20-pengaduan_m_.jpg" alt="Ketua BPSK Kota Malang Luh Putu Eka Wilantari." width="100%">
<figcaption>Ketua BPSK Kota Malang Luh Putu Eka Wilantari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang menerima 20 pengaduan sepanjang Januari-Juli 2018. Rata-rata berasal dari konsumen yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Jumlah itu mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Ketua BPSK Kota Malang Luh Putu Eka Wilantari mengatakan, pengaduan dari konsumen beragam. Antara lain terkait lembaga pembiayaan, properti, usaha laundry, air bersih, makanan dan tiket. BPSK Kota Malang sendiri baru berdiri pada 2016. Saat itu, pengaduan dari konsumen masih terbilang minim. Namun tahun ini, pengaduan jauh lebih banyak dan sudah meluas untuk sektor usahanya. "Kalau dulu kan paling finance atau toko. Sekarang keluhan dengan layanan air bersih, properti, makanan, laundry, juga tiket pesawat terbang," ujar Eka dalam keterangannya, Kamis (2/8). Tahun ini, setidaknya ada 20 pengaduan yang masuk ke BPSK. Namun tidak semuanya ditangani. Ada dua pengaduan yang ditolak karena bukan ranah BPSK. "Yakni, ada seseorang yang membeli mesin kopi dan dia komplain. Tidak bisa kami terima karena mesin kopi itu akan dipakai untuk usaha," terang Eka. Keluhan lain yang tangani BPSK Kota Malang seperti tentang layanan air bersih. Yakni, terkait dengan tarif yang tiba-tiba mahal. Padahal pemakaian sama dengan bulan sebelumnya. "Kalau terkait properti, pengembang yang menyalahi janji waktu pembangunan kepada konsumen," terang Eka. Selanjutnya dari lembaga pembiayaan. Rata-rata kasus yang ditangani yaitu pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan memakai nama orang lain. Bahkan, baru-baru ini BPSK Kota Malang telah menangani kasus tersebut. Pada penyelesaian kasus seperti itu, BPSK memiliki dua putusan. Yakni, secara mediasi atau arbitrase. "Beberapa kasus selesai dengan cara mediasi. Konsumen dan pelaku usaha menyelesaikannya secara musyawarah dengan mediasi dari BPKS," jelasnya. Jika ada kompensasi kerugian, nanti juga disepakati bersama. Pengaduan yang diterima BPSK harus dibuat end user atau konsumen terakhir. "Harus konsumen akhir. Barang yang dibeli bukan untuk dijual atau menghasilkan keuntungan," pungkas Eka.

BPSK Kota Malang Terima 20 Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/temukan-kasus-investasi-bodong-bkpn-imbau-masyarat-waspada_m_165114.jpeg" alt="DEMI KONSUMEN: Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak (kiri berdiri) dalam diskusi Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Investasi Ilegal." width="100%">
<figcaption>DEMI KONSUMEN: Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak (kiri berdiri) dalam diskusi Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Investasi Ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menemukan lima kasus investasi bodong di sejumlah proyek properti yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua BPKN Rolas B. Sitinjak, temuan tersebut diyakini muncul bersamaan dengan banyaknya promosi yang menjanjikan keuntungan berlipat melalui investasi, terutama untuk bisnis properti. Masyarakat yang tidak berhati-hati menjadi mangsa bagi pelaku investasi bodong ini. ''Parahnya lagi ada pengaduan bank pelat merah bisa disebut bank milik pemerintah mendanai perusahaan properti itu,'' ujarnya Kamis (26/10) dalam Forum Komunikasi Pengaduan Konsumen 'Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Investasi Ilegal' di Hotel Ibis. Rolas mengungkapkan, pihaknya mendapat sejumlah laporan pengaduan. Modusnya, calon korban, dalam hal ini masyarakat akan diarahkan untuk membayar lewat bank, namun sertifikat tidak bisa diambil atau lebih tepatnya tidak keluar setelahnya. Laporan tersebut hingga kini masih ditangani melalui Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK). Pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap iming-iming serupa. ''Masyarakat harus jeli melihat ijin resmi investasinya bisa dilkuarkan oleh OJK atau BAPPETI, imbal hasilnya wajar, resiko-resiko disampaikan secara gamblang, transparan dari pengelolaan dana, kepengurusan dan memiliki pelaporan data yang tertata rapi,'' imbuhnya. Terkait dengan temuan ini, Wakil Ditrekrimsus Polda Jateng AKBP Haryo Sugihartono mengatakan pihaknya sudah memeriksa lima proyek investasi bodong yang ada di Jateng dalam dua tahun terkahir. ''Polda Jateng terus melakukan penyedikan terhadap proyek tersebut,'' ujar Haryo. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya paling banyak menerima laporan untuk modus di mana dana nasabah dialihkan dan kemudian dipakai pribadi oleh penyedia jasa investasi. ''Jika terbukti bersalah tersangka dikenakan ancaman dengan undang undang tindak pidana umum, dan UU perbankan dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun penjara,'' ancam Haryo.

Temukan Kasus Investasi Bodong, BKPN Imbau Masyarat Waspada

pengaduan konsumen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengaduan konsumen