<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220609_113033.jpg" alt="Hakim Ketua Rochmad membacakan putusan sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantam Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/6). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Rochmad membacakan putusan sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantam Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/6). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun waktu 2017 hingga 2018.  Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Rochmad dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 700 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.  Hakim juga tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran yang pengganti kerugian negara Rp 26,02 miliar sebagaimana tuntutan jaksa. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama.  Sementara terhadap dakwaan kedua, melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim menyatakan tidak terbukti.  ”Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua,” kata Rochmad dalam sidang yang digelar secara hibrida tersebut pada Kamis (9/6).  Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, terdakwa tidak mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ”Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” tambah dia.  Menurut Rochmad, meski tak lagi menjabat sebagai direktur di PT Bumi Rejo, PT Sutikno Tirta Kencana, dan PT Buton Tirto Baskoro, setelah menjabat sebagai bupati, terdakwa terbukti tetap membantu menjalankan perusahaan-perusahaan itu.  ”Secara tidak langsung terdakwa masih terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut,” tutur Rochmad.  Terdakwa melalui orang kepercayaannya, Kedi Afandi, yang juga diadili dalam perkara itu melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap para kontraktor yang mengikuti lelang pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.  Sementara berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, hakim menilai terdakwa tidak menerima uang yang diberikan melalui Kedi Afandi tersebut. Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Mantan Bupati Banjarnegara Divonis 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siap-sidang-taufik-kurniawan-kembalikan-uang-suap-rp-365-miliar_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan memilih untuk tidak menanggapi langsung putusan yang diketok majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin (15/7). Dia akan menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap: menerima putusan atau mengajukan banding.  "Kami akan pelajari dulu. Tapi, kami menghormati proses hukum yang berjalan," ujar Taufik setelah sidang seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Tidak banyak pernyataan dari Taufik. Dia menyerahkan proses selanjutnya kepada tim penasihat hukum.  Dalam sidang putusan kemarin, majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menyatakan bahwa Taufik bersalah dalam perkara suap dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Majelis hakim juga mewajibkan Taufik membayar uang pengganti Rp 4,240 miliar. Pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa kepada negara melalui KPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selalu-pesan-tiga-kamar-cara-taufik-kurniawan-terima-suap_c_293206.jpg" alt="SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>SUAP DAK: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> Wakil Ketua DPR (nonaktif) Taufik Kurniawan saat mengenakan rompi oranye. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Yakni, pencabutan hak politik selama tiga tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara," kata hakim Antonius.  Dalam uraian pertimbangan putusan, majelis hakim memerinci uang yang diterima Taufik. Antara lain, pada 26 Juli 2016 uang Rp 1,6 miliar diserahkan oleh Hojin Ansori kepada Rahmat Sugianto alias Anto di Hotel Gumaya. Kemudian, Rp 2 miliar diserahkan oleh Adi Pandoyo kepada Rahmat Sugianto di Hotel Gumaya pada 15 Agustus 2016. Pada Agustus 2017, duit Rp 1,2 miliar diserahkan dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi alias Hadi Gajut kepada Wahyu Kristianto.  Hakim menyebutkan, Rahmat merupakan orang yang ditugaskan oleh terdakwa untuk menerima commitment fee dari Muhammad Yahya Fuad. "Sedangkan Wahyu Kristianto adalah orang yang ditugaskan untuk menerima commitment fee dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi. Setelah uang itu diterima, dilaporkan kepada terdakwa," kata Robert Pasaribu, anggota majelis hakim. Uang tersebut kemudian digunakan sesuai instruksi Taufik.

Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pejabat-pemkab-purbalingga-ngaku-dimintai-uang-oleh-tasdi_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengakui diminta untuk setor sejumlah uang kepada Bupati nonaktif Tasdi. Hal itu terungkap, pada sidang pemeriksaan saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (28/11). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, M. Najib yang hadir sebagai salah satu saksi mengaku, pernah dimintai Rp 10 juta oleh Tasdi. Yang katanya untuk kepentingan partainya. Tepatnya, sekitar Maret 2018 silam. "Saya pernah diminta uang oleh Pak Bupati (Tasdi). Waktu itu dihubungi Pak Priyo (Priyo Satmoko, Mantan Kadinas PUPR) dan mengatakan ada kegiatan partai untuk pemenangan Pilgub," katanya. Najib pada saat itu hanya memberi seperempat dari jumlah yang diminta. Tapi, tak berhenti sampai di situ, karena tidak berselang lama setelahnya, terdakwa meminta uang senilai Rp 100 juta kepada Najib. "Katanya untuk membeli mobil operasional. Tapi, saya enggak tahu digunakan untuk membeli mobil jenis apa. Pada saat itu, saya berkali-kali ditelpon Pak Priyo soal ini," kata Najib lagi. Namun, seperti sebelumnuya Najib hanya bisa menyetor separuh dari jumlah yang diminta. Dimana katanya kali ini, uang diambil dari miliknya sendiri dan baru diberikan pada bulan berikutnya, April 2018. Dari jumlah uang yang diminta, Najib hanya memberikan separonya yakni Rp 50 juta. Menurut pengakuannya, uang yang diberikan milik pribadinya. Sebelumnya, Priyo Satmoko sendiri menyebut pernah memberikan uang dengan total Rp 50 juta kepada Tasdi. Katanya untuk dana operasional partai dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Uang itu diberikan dalam tempo waktu yang sama dengan Najib. Jumlah uang yang sama juga diberikan Nugroho Priyo Pratomo, selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Purbalingga kepada Tasdi. Dimana dalam dakwaan juga disebut ada uang sebesar Rp 360 juta yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Purbalingga, Gunawan Setyadi ke terdakwa. Sebagaimana diketahui, Tasdi sendiri didakwa menerima suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Bupati Purbalingga. Dalam kasus suap itu, ia disebut menerima Rp 115 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 senilai Rp 22 miliar. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, dia didakwa menerima uang Rp 1,4 miliar dan 20 ribu dollar AS.&nbsp; Tasdi dijerat dengan dakwaan berlapis, yaitu pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat Pemkab Purbalingga Ngaku Dimintai Uang Oleh Tasdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pejabat-pemkab-purbalingga-ngaku-dimintai-uang-oleh-tasdi_m_-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengakui diminta untuk setor sejumlah uang kepada Bupati nonaktif Tasdi. Hal itu terungkap, pada sidang pemeriksaan saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (28/11). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, M. Najib yang hadir sebagai salah satu saksi mengaku, pernah dimintai Rp 10 juta oleh Tasdi. Yang katanya untuk kepentingan partainya. Tepatnya, sekitar Maret 2018 silam. "Saya pernah diminta uang oleh Pak Bupati (Tasdi). Waktu itu dihubungi Pak Priyo (Priyo Satmoko, Mantan Kadinas PUPR) dan mengatakan ada kegiatan partai untuk pemenangan Pilgub," katanya. Najib pada saat itu hanya memberi seperempat dari jumlah yang diminta. Tapi, tak berhenti sampai di situ, karena tidak berselang lama setelahnya, terdakwa meminta uang senilai Rp 100 juta kepada Najib. "Katanya untuk membeli mobil operasional. Tapi, saya enggak tahu digunakan untuk membeli mobil jenis apa. Pada saat itu, saya berkali-kali ditelpon Pak Priyo soal ini," kata Najib lagi. Namun, seperti sebelumnuya Najib hanya bisa menyetor separuh dari jumlah yang diminta. Dimana katanya kali ini, uang diambil dari miliknya sendiri dan baru diberikan pada bulan berikutnya, April 2018. Dari jumlah uang yang diminta, Najib hanya memberikan separonya yakni Rp 50 juta. Menurut pengakuannya, uang yang diberikan milik pribadinya. Sebelumnya, Priyo Satmoko sendiri menyebut pernah memberikan uang dengan total Rp 50 juta kepada Tasdi. Katanya untuk dana operasional partai dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Uang itu diberikan dalam tempo waktu yang sama dengan Najib. Jumlah uang yang sama juga diberikan Nugroho Priyo Pratomo, selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Purbalingga kepada Tasdi. Dimana dalam dakwaan juga disebut ada uang sebesar Rp 360 juta yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Purbalingga, Gunawan Setyadi ke terdakwa. Sebagaimana diketahui, Tasdi sendiri didakwa menerima suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Bupati Purbalingga. Dalam kasus suap itu, ia disebut menerima Rp 115 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 senilai Rp 22 miliar. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, dia didakwa menerima uang Rp 1,4 miliar dan 20 ribu dollar AS.&nbsp; Tasdi dijerat dengan dakwaan berlapis, yaitu pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/layaknya-siti-masitha-mantan-ketua-nasdem-brebes-juga-divonis-ringan_m_206813.jpeg" alt="Mantan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung saat mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (23/4)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung saat mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung divonis 7 tahun penjara di&nbsp;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (23/4). Orang kepercayaan Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha Soeparno itu terbukti bersalah dalam kasus suap senilai total Rp 7 miliar.&nbsp; Ketua Majelis Hakim, Antonius Widjantono dalam amar putusannya menyatakan, Amir secara meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.&nbsp; "Menjatuhkan pidana selama tujuh tahun penjara," kata Antonius, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (23/4). Selain itu hukuman badan, Amir juga dikenai denda sebesar Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Perlu diketahui, vonis terhadap Amir lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rochcahyanto pada sidang tuntutan, Senin (2/4) lalu. Dimana majelis hakim diminta menjatuhkan 9 tahun bui kepada terdakwa. "Adapun hal-hal yang meringankan karena terdakwa berlaku sopan. Terdakwa juga mengaku bersalah atas perbuatannya," jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Amir Mirza Hutagalung diadili lantaran diduga menjadi perantara kasus suap Wakil Direktur Rumah Sakit Kardinah Cahyo Supardi yang menyogok Siti Masitha. Cahyo, berdasarkan dakwaan telah memberikan suap dengan nilai total Rp 7,1 miliar kepada Siti dalam periode tahun 2016 hingga 2017.&nbsp; Uang suap itu salah satunya digunakan Amir dan Siti yang telah divonis 5 tahun penjara sebelumnya, untuk mencalonkan diri di Pilkada Kota Tegal 2018. Dari uang suap yang diterima total senilai Rp 345 juta dibagikan ke sejumlah partai politik sebagai dana sosialisasi dan syukuran parpol. Mendengar putusan hakim tadi, Amir Mirza memutuskan untuk mengambil langkah pikir pikir. Sikap dan tanggapan atas putusan majelis hakim akan disampaikannya dalam waktu yang ditentukan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK, Joko Hermawan menyebut saat sebelum divonis hakim, Amir telah mengembalikan uang suap kepada KPK senilai lebih dari Rp 3 miliar. "Rinciannya banyak mulai dari suap pengusaha-pengusaha dan lain-lain," bebernya.

Layaknya Siti Masitha, Mantan Ketua Nasdem Brebes Juga Divonis Ringan