<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/IMG_8178JPG-3110542653.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo berjabat tangan dengan tim jaksa usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo berjabat tangan dengan tim jaksa usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menetapkan sejumlah aset berupa rumah milik istri mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, dirampas untuk negara. Demikian termuat dalam putusan perkara banding Rafael di PT DKI Jakarta nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 dikembalikan kepada dari mana benda disita, sedangkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 553 sampai dengan nomor 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 413 sampai dengan 418 dirampas untuk negara," sebagaimana amar putusan PT DKI Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun aset yang dirampas untuk negara terdiri dari rumah di Jalan Mendawai I Nomor 92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas 324 meter persegi atas nama Ernie Meike Torondek. Rumah di Jalan Raya Srengseng Nomor 36 RT 003 RW 02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan luas 1.369 meter persegi atas nama Ernie Meike Torondek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014443988/resep-simple-singkong-thailand-yang-manis-dan-legit-cocok-untuk-menu-buka-puasa">Resep Simple Singkong Thailand yang Manis dan Legit, Cocok untuk Menu Buka Puasa</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, satu bidang tanah seluas 236 meter persegi yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB Nomor 12. Satu bidang tanah seluas 245 meter persegi yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB Nomor 11.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satu bidang tanah seluas 237 meter persegi yang beralamat di Green Hill Residence Blok DD Nomor 6B. Serta, satu unit Apartemen seluas 35,24 meter persegi lantai 09, Nomor Unit 09 Tipe 1 Bedroom di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prasetyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan satu unit mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ disita kemudian dirampas untuk negara," tulis putusan PT DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 berupa rumah di Jalan Simprug Golf XIII Nomor 29, RT 02 RW 08, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Ernie Meike. Aset tersebut diminta hakim untuk dikembalikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun Trisambodo tetap divonis dengan pidana 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, pada 8 Januari 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Putusan tingkat banding itu dibacakan pada Kamis, 7 Maret 2024. Putusan perkara nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI diadili oleh hakim ketua majelis Tjokorda Rai Suamba, Tony Pribadi dan Erwan Munawar selaku hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo selaku hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael Alun juga dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Torondek terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 16,6 miliar. Penerimaan gratifikasi itu melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Ernie juga terbukti melakukan TPPU dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5,1 miliar dan penerimaan lain sejumlah Rp 31,7 miliar. Sementara, pada periode 2011-2023 sebesar Rp 11,5 miliar dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14,5 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sejumlah aset berupa rumah milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek, dirampas untuk negara.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putuskan Rumah Hingga Apartemen Milik Istri Rafael Alun Dirampas Negara

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Shane-Lucas-Dery-Ridwansah-6-2833117357.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lukas menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lukas menjalani sidang beragendakan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Dia pun menyatakan banding dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mau banding Yang Mulia,&rdquo; ujar Shane dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses banding akan diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pihak Shane akan diminta membuat memori banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012943281/hakim-nilai-shane-ikut-hentikan-perbuatan-brutal-mario-dandy-tapi-terlambat">Hakim Nilai Shane Ikut Hentikan Perbuatan Brutal Mario Dandy Tapi Terlambat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan. Dia terbukti bersalah turut serta melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada Cristalino David Ozora.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012943150/divonis-5-tahun-penjara-shane-lukas-dibebaskan-bayar-restitusi-david-ozora">Divonis 5 Tahun Penjara, Shane Lukas Dibebaskan Bayar Restitusi David Ozora</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penganiayaan berat dan terencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan Shane melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primer. Majelis Hakim pun memerintahkan Shane tetap dalam tahanan.</div>

Proses banding diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI. Pihak Shane akan diminta membuat memori banding.

Divonis 5 Tahun Penjara, Shane Lukas Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/COKLIT-data-pemilih-Untuk-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan" width="100%">
<figcaption>COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Permohonan banding itu ditempuh, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memenangkan gugatan Partai Prima dan meminta KPU untuk menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima permohonan banding pembanding/tergugat. Membatalkan putusan PN Jakpus. Mengabulkan eksepsi tergugat, PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara," kata Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono membacakan putusan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim PT DKI Jakarta tidak sependapat dengan PN Jakarta Pusat. Sehingga, tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengadilan Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;<wbr />sebelumnya mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024.&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus, Rabu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3),&nbsp; oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PN&nbsp;Jakpus&nbsp;meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim&nbsp;PN&nbsp;Jakpus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menunda proses tahapan Pemilu,&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Majelis Hakim PT DKI Jakarta tidak sependapat dengan PN Jakarta Pusat. Sehingga, tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar.

KPU Menangkan Gugatan, Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024 Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan Kejaksaan memang harus menahan pengacara Alvin Lim.<br /> <br /> Pasalnya, dalam kasus surat palsu yang dihadapi Alvin Lim, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan hukuman penjara dan memerintahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi putusan tersebut.<br /> <br /> “Amar putusannya memerintahkan untuk ditahan. Jadi ketika sudah diperintahkan untuk ditahan, kalau Kejaksaan tidak menahan, ya jadi salah,” kata Suparji saat dihubungi media, Rabu (19/10).<br /> <br /> Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Alvin Lim dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4,5 tahun. Dalam amar putusan banding, hakim juga memerintahkan agar Alvin Lim ditahan<br /> <br /> Karena itu, Suparji menilai apa yang dilakukan Kejaksaan sudah sesuai hukum. Karena apa yang dilakukan Kejaksaan (menahan Alvin Lim), sudah sesuai hukum.<br /> <br /> "Karena melaksanakan perintah putusan pengadilan. Kalau tidak dijalankan, justru malah salah," ungkap Suparji.

Pakar Hukum: Salah Kalau Kejaksaan Tak Tahan Alvin Lim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220602_115242.jpg" alt="Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Soedarmadji memandu pengucapan sumpah dua Wakil Ketua DPRD DKI baru yakni Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada sisa jabatan periode 2019–2024.<br /> <br /> ”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” demikian pengucapan sumpah kedua Wakil Ketua DPRD DKI Rany dan Khoirudin seperti dilansir dari <em>Antara</em> dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/6).<br /> <br /> Keduanya juga bersumpah dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Keduanya juga bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI.<br /> <br /> Rany Mauliani diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1246/2022. Sedangkan pengangkatan Khoirudin berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1244/2022 yang kedua keputusan itu ditandatangani pada 23 Mei.<br /> <br /> Rany Mauliani menggantikan posisi seniornya Mohamad Taufik dan Khoirudin menggantikan posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya yakni Abdurrahman Suhaimi. Khoirudin sebelumnya merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dan Rany Mauliani sebelumnya Anggota Komisi E DPRD DKI sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DKI.<br /> <br /> Dengan demikian, susunan pimpinan DPRD DKI Jakarta yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan empat orang Wakil Ketua yakni Rany Mauliani, Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.<br /> <br /> Rapat paripurna DPRD DKI itu dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sedangkan rapat paripurna tersebut tidak dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.<br /> <br /> Sementara itu, politikus senior dari Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik berencana mengundurkan diri setelah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. ”Alasannya tidak apa-apa, kan saya punya keinginan, punya sikap,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI.<br /> <br /> Meski begitu, dia mengaku belum mengajukan pengunduran diri itu kepada DPRD DKI atau pun kepada pihak terkait lain karena setelah diganti, dia menjadi anggota DPRD DKI.<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD DKI dua periode itu pun mengaku belum melakukan pembicaraan terkait rencana mengundurkan diri itu kepada Ketua DPD Gerindra DKI sekaligus Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.<br /> <br /> ”Belum, baru pikir-pikir saja,” ucap Taufik.<br /> <br /> Rencananya, dia mengundurkan diri ketika perayaan HUT ke-495 DKI Jakarta yang jatuh pada Rabu (22/6). Saat ini, dia belum menentukan akan bertahan di Gerindra atau tidak meski masih berada di bawah naungan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.<br /> <br /> ”Belum ada pikiran apa-apa, sampai saat ini masih di Gerindra,” tutur Taufik.<br /> <br /> Taufik menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan agenda pergantian dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI periode 2019–2024.

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Pandu Sumpah Dua Wakil Ketua DPRD Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1614850218296.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus kekerasan seksual guru di Jakarta International School (JIS) memasuki babak baru. Theresia Pipit Widowati selaku penggugat dari keluarga korban mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena tidak puas dengan putusan hakim.<br /> <br /> Salah satunya, soal kerugian materil yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu 4 Agustus 2021. Tim pengacara penggugat, Rusdin Ismail mengatakan, kerugian materil yang dikabulkan hakim sangat mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban.<br /> <br /> "Majelis hakim sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap seorang anak, korban kejahatan seksual yang terjadi di JIS," ujar Rusdin dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (30/11).<br /> <br /> Selain itu, Rusdin juga menuturkan, pihaknya melihat majelis hakim tidak melakukan terobosan hukum dalam memutus kerugian materil dan immateril dalam kejahatan anak. Padahal banyak yurisprudensi yang bisa dipakai sebagai instrumen hukum dalam perkaran kejahatan anak.<br /> <br /> “Hakim terlalu sempit memaknai kasus ini dan tidak menggali lebih dalam sebelum memutus perkara. Putusan hakim tak sebanding dengan luka yang dialami oleh keluarga korban,” kata Rusdin.<br /> <br /> Menurutnya, hakim sebagai penegak hukum wajib menggali dan memahami nilai nilai hukum yang ada dimasyarakat. Artinya, putusan hakim tidak hanya berpaku pada pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata dalam memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban.<br /> <br /> “Hal ini yang tidak menjadi pertimbangan hakim. Apa yang menjadi pedoman dalam perbuatan hukum pidana seharusnya bisa mengakomodir tuntutan penggugat, baik materil dan immaterial secara utuh dengan melihat perkembangan putusan hukum yang baru,” tegas Rusdin.<br /> <br /> Oleh karena itu, tim penggugat mengajukan banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Selatan, untuk menghukum para tergugat membayar kerugian kepada penggugat baik materil dan immaterial yang diajukan penggugat.<br /> <br /> “Majelis hakim harus memberikan putusan yang bijak dan adil terhadap korban dan keluarga penggugat. Hakim harus mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari keluarga korban baik kerugian materil dan immaterial fakta hukum hukum yang ada. Itu harapan kami,”pungkasnya.<br /> <br /> Diketahui, keluarga korban pelecehan seksual di JIS itu mengajukan tuntutan kerugian materi Rp 374 miliar adalah untuk masa depan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut.<br /> <br /> Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum para tergugat secara tanggung renteng kerugian materi sebesar Rp 1.044.274.063. Para tergugat juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp 3.856.000.<br /> <br /> Dalam kasus ini, keluarga korban, Theresia mengajukan gugatan terhadap para tergugat 1-7, yaitu Neil Bantleman, Ferdinant Miche alias Ferdinant Tjiong, Afrischa Styami alias Icha, Syahrial bin Nasrul Jaka, Virgiawan Amin alias Awan bin Suparman, Agun Iskandar alias Agun bin Nana dan Zainal Abidin bin Ali Subrata.<br /> <br /> Keluarga korban juga menggugat JIS sebagai tergugat 8 dan tergugat 9 PT ISS Indonesia. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan, tergugat 1 sampai tergugat 9 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tuntut Rp 374 Miliar, Keluarga Korban Pelecehan Seksual di JIS Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-4.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang divonis sembilan tahun penjara pada tingkat banding. Hukuman itu lebih berat dari hukuman penjara lima tahun dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<br /> <br /> ”KPK sejak awal menghormati segala proses peradilan, termasuk hak-hak terdakwa untuk melakukan pengujian putusan pada tingkat pertama melalui banding,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/11).<br /> <br /> KPK juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Hal tersebut penting sebagai bagian dari <em>asset recovery</em> yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi.<br /> <br /> ”Jika kita melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur,” ucap Ali.<br /> <br /> Meski demikian, lembaga antirasuah sampai saat ini masih menunggu salinan putusan dari PT DKI Jakarta.<br /> <br /> ”KPK belum menerima salinan putusan tersebut. Saat ini kami menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dipelajari lebih lanjut,” tegas Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Edhy Prabowo tetap terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster.<br /> <br /> Edhy oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga hukuman pada tingkat banding, lebih berat dari putusan sebelumnya.<br /> <br /> ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” sebagaimana dikutip dari direktori putusan MA.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan pada 21 Oktober 2021. Disidangkan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Haryono, dengan anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Anton R. Saragih, dan Reny Halida Ilham Malik.<br /> <br /> Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang semula dijatuhkan hukuman tambahan selama dua tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77.000, menjadi tiga tahun penjara. Hukuman diterapkan, jika Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti.<br /> <br /> Edhy Prabowo pun tetap dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Hukuman itu diterapkan setelah Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.<br /> <br /> Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Edhy Prabowo divonis lima tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.<br /> <br /> Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama lima tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.<br /> <br /> Apabila tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.<br /> <br /> Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.<br /> <br /> Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK Sebut PT DKI Punya Kesamaan Persepsi Edhy Prabowo Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bentrok-pendukung-Habib-Rizieq.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kerusuhan antara simpatisan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan aparat kepolisian di sekitar Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Polisi menduga kerusuhan ini sudah terkoordinir.<br /> <br /> "Yang pasti kalau menurut perkirakaan kami pasti dikoordinir. karena gerakan massa seperti itu," Kata Kapolsek Cempaka Putih Kompol Ade Rosa kepada wartawan, Selasa (31/8).<br /> <br /> Ade menyampaikan, simpatisan Rizieq yang terlibat kerusuhan diperkirakan berjumlah ratusan orang. Sampai dengan kemarin, sudah 36 orang diamankan.<br /> <br /> "Jumlah simpatisan ratusan mungkin ya, karena mereka juga terpencar-pencar. ada di kawasan Coca-Cola, ada di Jalan Cempaka Putih Timur," jelasnya.<br /> <br /> Meski begitu, Ade memastikan kondisi berhasil dibuat kondusif tak lama setelah kerusuhan pecah. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir atas situasi yang sempat memanas.<br /> <br /> Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan oleh eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam kasus tes swab di Rumah Sakit UMMI Bogor. Dengan begitu, Rizieq tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.<br /> <br /> "Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim, dan inilah yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta," ujar Humas PT DKI Jakarta, Pamapo Pakpahan kepada wartawan, Senin (30/8).<br /> <br /> Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi juga menolak banding untuk terdakwa Hanif Alatas yang berstatus sebagai menantu Rizieq. Dalam perkara ini, Hanif divonis 1 tahun penjara.

Polisi Sebut Kerusuhan Pendukung Habib Rizieq Terkoordinir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bentrok-pendukung-Habib-Rizieq.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menolak permohonan banding yang diajukan oleh eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Tak lama setelah putusan selesai dibacakan, kondisi di sekitar pengadilan mulai memanas.<br /> <br /> Massa simpatisan Habib Rizieq yang mendatangi Pengadilan Tinggi terlibat bentrok dengan petugas di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Massa menolak dibubarkan oleh aparat setelah sidang selesai.<br /> <br /> "Bubar, bubar," ucap polisi melalui pengeras suara di lokasi, Senin (30/8).<br /> <br /> Massa yang menolak mulai melemparkan benda berupa botol dan batu ke arah petugas pengamanan. Aparat gabungan kemudian berusaha memukul muncul massa ke arah Pulogadung, Jakarta Timur.<br /> <br /> Adapun alasan polisi membubarkan massa karena mencegah munculnya klaster Covid-19 akibat kerumunan. Terlebih, proses persidangan sudah selesai dilaksanakan.<br /> <br /> Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan oleh eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam kasus tes swab di Rumah Sakit UMMI Bogor. Dengan begitu, Rizieq tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.<br /> <br /> "Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim, dan inilah yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ujar Humas PT DKI Jakarta, Pamapo Pakpahan kepada wartawan, Senin (30/8).<br /> <br /> Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi juga menolak banding untuk terdakwa Hanif Alatas yang berstatus sebagai menantu Rizieq. Dalam perkara ini, Hanif divonis 1 tahun penjara.

Habib Rizieq Divonis 4 Tahun, Pendukungnya Ngamuk di Depan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201119_232346.jpg" alt="Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra (kiri) selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/1" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra (kiri) selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/1</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman terdakwa Djoko Sugiarto Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan. Hal ini pun mendapat sorotan. Putusan itu pun menuai kritik dan sorotan dari kalangan parlemen.<br /> <br /> Salah satunya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Dia menyebut itu sebagai 'daegelan hukum'<br /> <br /> "Dagelan hukum kembali terjadi di depan publik. Ini mencederai keadilan masyarakat dan bukan tidak mungkin dapat menghilangkan efek jera bagi pelaku korupsi, keprihatinan kita bersama," ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (30/7).<br /> <br /> Sebab, dengan pengurangan vonis Djoko Tjandra tersebut bisa menimbulkan anggapan mengenai matinya gerakan antikorupsi. Karena pelaku koruptor dengan mudahnya bisa mendapatkan penguragan hukum.<br /> <br /> "Fenomena ini menimbulkan anggapan matinya gerakan antikorupsi. Selain KPK yang sedang mengendur, aspek implementasi semangat antikorupsi dalam hal hukuman juga kian mundur," katanya.<br /> <br /> Kasus Djoko Tjandra merupakan masalah extraordinary. Sehingga banyak yang berharap sejumlah penjahat dan koruptor lain yang kabur dari Indonesia termasuk yang buron di dalam negeri harus dikejar dan diungkap.<br /> <br /> "Namun ending dari kasus Djoko Tjandra secara tidak langsung menjadi potret amburadulnya hukum di negeri kita," ungkapnya.<br /> <br /> Menurut Mardani, jika pengurangan vonis tersebut terus berulang, maka sistem penegakan hukum do Indonesia bisa rusak.<br /> <br /> "Begitu juga dengan wibawa aparat penegak hukum sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang jadi luntur. Pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat," tuturnya.<br /> <br /> Jangan sampai kasus Djoko Tjandra ini menunjukkan amburadulnya penataan negara dari level rendah sampai level tertinggi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, bisa dibilang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia.<br /> <br /> "Sulit diterima jika para pengadil memberikan hukuman ringan kepada pelakunya, apalagi kasus ini melibatkan penegak hukum. Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan diskon hukuman tiga tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa Djoko Sugiarto Tjandra. Vonis tersebut lebih rendah dari putusan tingkat pertama Djoko 4,5 tahun penjara.<br /> <br /> Diketahui, Djoko Tjandra telah mengajukan banding atas putusan ditingkat pertama. Ia dijerat dalam perkara suap untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait statusnya dalam kasus cassie bank Bali dan kasus suap penghapusan red notice dan penghapusan DPO.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100 juta," dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), Rabu (28/7).<br /> <br /> Lebih lanjut, bila denda Rp 100 juta tidak dibayar oleh terdakwa Djoko, maka akan digantikan hukuman penjara selama enam bulan.<br /> <br /> Dalam putusan banding itu, dipimpin oleh majelis hakim Muhammad Yusuf dan Hakim Anggota Singgih Budi Prakoso, Haryono, Rusydi, dan Renny Halida Ilham Malik.

Hukuman Penjara Djoko Tjandra Dipangkas, PKS Sebut Dagelan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan tinggi dki jakarta

Berita Terkini