<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-185719-789586523.jpeg" alt="Pakar akuntansi Unair, Zaenal Fanani menjadi ahli dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (31/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakar akuntansi Unair, Zaenal Fanani menjadi ahli dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (31/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Hal itu diungkapkan Prof. Zaenal Fanani, Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ahli akuntansi itu sekaligus menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Niaga Surabaya. Dahlan mendalilkan bahwa PT Jawa Pos memiliki utang di salah satu bank swasta. Kenyatannya, utang senilai Rp 164 miliar itu sebenarnya bukan utang PT Jawa Pos Holding (JPH) selaku induk perusahaan, melainkan utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, keduanya cucu PT JPH. Utang itu memang tercatat di catatan atas laporan keuangan (CALK) PT JPH. Sebab, sebagai perusahaan induk, PT JPH harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Yakni, seluruh laporan keuangan yang meliputi seluruh entitas perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan. &ldquo;Memang harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Tetapi, tidak serta-merta punyanya anak atau cucu itu kepunyaan induk,&rdquo; kata Prof. Zaenal. Dalam proses konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, seperti utang piutang antara induk dan anak perusahaan akan dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Dengan begitu, jumlah utang yang ditampilkan pada laporan konsolidasi adalah total kewajiban grup usaha secara kolektif, bukan hanya kewajiban yang dimiliki oleh entitas induk saja. &ldquo;Ketika utang sebesar Rp 164 miliar ini muncul di laporan keuangan konsolidasi, apakah itu kewajibannya induk Jawa Pos (PT JPH), jawabannya tidak,&rdquo; ujar Prof. Zaenal. Prof. Zaenal menambahkan, utang tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian utang. Dalam hal ini, yang menandatangani perjanjian utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, dan aset yang dijaminkan juga milik PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, maka tidak ada kaitannya dengan PT JPH selaku induk perusahaan. Dalam persidangan Kamis, (31/7), Prof. Zaenal juga menegaskan bahwa bila memang ada utang dividen, maka secara prinsip akuntansi, utang tersebut harus tercatat dalam laporan keuangan. Jika tidak tercatat, maka secara akuntansi dapat disimpulkan bahwa utang dividen tersebut tidak ada. Sementara itu, pengacara Dahlan, Arif Sahudi, enggan merepons pendapat ahli dari PT Jawa Pos. Pihaknya akan menyanggah keterangan saksi ahli dari PT Jawa Pos dengan saksi ahli yang telah mereka siapkan. &ldquo;Nanti akan kami sampaikan dalam keterangan saksi ahli. Yang berhak membantah saksi ahli nanti biar ahli juga,&rdquo; kata Arif.

Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Ahli menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban

Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/croza-2066586562.jpg" alt="Sengketa merek di Pengadilan Niaga Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sengketa merek di Pengadilan Niaga Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhmad Firdaus mendaftarkan merek Groza miliknya pada 18 November 2022 lalu. Pendaftaran merek yang didaftarkan pada kelas 12 bidang penjualan suku cadang kendaraan tersebut juga telah diterima. Namun polemik tiba-tiba muncul ketika dia mendapati merek yang sama dengan desain serupa pada 2024 lalu. Kuasa hukum Akhmad Firdaus, Sugianto, menuturkan bahwa merek dan desain Groza yang didaftarkan pada 2022 lalu merupakan murni hasil kreativitas dari sang klien. Pria yang akrab disapa Edo itu menciptakan logo Groza dengan huruf G berbentuk melingkar serta potongan bayangan putih di dalamnya yang mencitrakan huruf G. Huruf G itu lantas diikuti dengan huruf roza yang ditulis secara kapital. Logo kreasi Edo itu kemudian ditemukan salinan serupa yang didaftarkan orang lain ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum. Dengan nama pendaftarnya yaitu Thu Sen pada 26 Februari 2024 lalu. Temuan itu kemudian mendorong pihaknya menggugat Thu Sen ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan petitum gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek Groza milik Thu Sen tersebut. &rdquo;Gugatan diajukan untuk membatalkan merek Groza atas nama Thu Sen. Karena diduga pendaftaran diajukan atas dasar iktikad tidak baik,&rdquo; ungkap advokat yang akrab disapa Sugi tersebut. Dugaan pendaftaran atas iktikad tidak baik itu muncul sebab logo Groza milik Thu Sen dianggap nyaris persis dengan Groza milik Edo yang sudah terdaftar satu tahun lebih awal. Sama-sama diawali dengan huruf G berbentuk lingkaran hitam dengan potongan putih di dalamnya. Disertai dengan tulisan roza kapital di bagian belakang. &rdquo;Desain Groza ini hasil coretan klien kami. Kreasi dia, hasil imajinasi. Tidak mungkin logo yang sama ada di dua kepala yang berbeda,&rdquo; terangnya. Kuasa hukum lainnya, Yayat Supriyatna, menuturkan bahwa kedua merek Groza tersebut didaftarkan pada kelas yang sama. Yaitu, kelas 12 dengan jenis usaha bergerak di bidang penjualan sparepart kendaraan. Terlebih kedua produk tersebut juga beredar di wilayah yang sama, yaitu di Provinsi Bali. &rdquo;Keduanya sama-sama beroperasi di wilayah Bali. Khawatirnya ini dapat mengecoh pelanggan setia kami yang sudah terjalin sejak lama,&rdquo; tutur Yayat. Kekhawatiran tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk material dan immaterial. Namun pihaknya belum menghitung besaran kerugian secara pasti baik dari sisi material maupun immaterial. Atas kekhawatiran tersebut, pihaknya menuntut PN Niaga Surabaya untuk membatalkan pendaftaran merek Groza milik Thu Sen di kelas 12. Sementara itu, Thu Sen dalam pendaftaran merek Groza didampingi oleh kuasa hukum Dedi Sutanto. Pihak Jawa Pos telah mencoba menghubungi kuasa pihak tergugat secara pesan tertulis. Namun hingga berita ini ditulis pihak tergugat belum memberikan jawaban atas sengketa merek Groza tersebut. Selain menggugat Thu Sen, Edo juga turut menggugat Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum. Dalam persidangan Selasa (29/4) lalu Ditjen Kemenkum diwakili oleh Fatimah dan Nur Yuwadiman. Keduanya tidak berkenan memberikan tanggapan mengenai gugatan atas pengabulan pendaftaran dua merek yang serupa di kelas yang sama. &rdquo;Kami belum bisa memberikan keterangan mengenai persidangan ini,&rdquo; ungkap Fatimah. (leh)

Dua pengusaha bersaing dalam sengketa merek Groza yang diduga dijiplak, dengan proses hukum berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya.

Pengusaha Sparepart Gugat Pesaing yang Diduga Jiplak Merek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/yEj1kK2ln0mQS8iOi1r4ufAHgW3hhiq6pDJtgDSD-1183799251.jpg" alt="Juliana Christy Foto: Istimewa Caption: Bambang Pranoto (kiri) bersama kuasa hukumnya setelah memenangkan sengketa merek Kutus Kutus di Pengadilan Negeri Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juliana Christy Foto: Istimewa Caption: Bambang Pranoto (kiri) bersama kuasa hukumnya setelah memenangkan sengketa merek Kutus Kutus di Pengadilan Negeri Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Perjalanan panjang sengketa merek Kutus Kutus akhirnya menemui titik terang. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya resmi memenangkan Bambang Pranoto, sang peramu awal minyak balur herbal asal Bali, dalam perkara kepemilikan merek Tamba Waras Kutus Kutus. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (17/4), dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Bambang Pranoto adalah pemilik sah dan pihak yang memiliki itikad baik dalam pendaftaran merek Kutus Kutus. Sebaliknya, pendaftaran yang dilakukan oleh pihak tergugat &mdash; Fazli Hasniel Sugiharto &mdash; dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hakim pun memerintahkan agar pendaftaran atas nama tergugat dicoret dari database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Putusan ini mempertegas bahwa merek Kutus Kutus kini kembali secara sah kepada penciptanya, sekaligus menjadi penanda bahwa perjuangan panjang Bambang Pranoto dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektualnya telah berbuah hasil. &ldquo;Kami sangat menghargai keputusan majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini secara objektif dan profesional. Putusan ini memberi pesan kuat bahwa hukum berpihak pada kebenaran dan keadilan,&rdquo; ujar Elsiana Putri, kuasa hukum Bambang dari kantor hukum K&amp;K Advocates, Kamis (17/4). Ia menambahkan, putusan ini juga menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dan inovator lokal agar tidak ragu menegakkan hak atas kekayaan intelektual mereka. &ldquo;Putusan ini bisa menjadi preseden baik. Kami berharap tidak ada lagi kekhawatiran bagi pencipta produk lokal untuk mengklaim haknya, selama didukung fakta hukum dan itikad baik,&rdquo; kata Elsiana. Sidang sengketa Kutus Kutus mendapat sorotan publik sejak awal karena melibatkan konflik keluarga antara Bambang dan Fazli, anak tirinya yang mendaftarkan merek tersebut sejak 2014. Setelah melewati proses panjang, termasuk pembuktian dan saksi ahli, akhirnya majelis hakim menjatuhkan keputusan yang dinilai adil dan berpihak pada pencipta asli. Dengan keluarnya putusan ini, Bambang Pranoto disebut siap mengembalikan Kutus Kutus ke identitas awalnya dan mulai menyiapkan transformasi merek menuju nama baru, yakni Sanga Sanga &mdash; sebuah langkah rebranding yang juga mencerminkan harapan dan filosofi baru dari produk herbal legendaris ini.

Bambang Pranoto memenangkan sengketa merek Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya, putusan ini menjadi harapan bagi pelaku UMKM.

Menang di Pengadilan Niaga Surabaya, Kutus Kutus Resmi Kembali ke Tangan Sang Peracik Asli, Akan Ganti Nama Jadi Sanga Sanga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/obuk-celleng-345881045.png" alt="BELUM BERAKHIR: Lagu Obuk Celleng ciptaan Romli yang dipopulerkan Selvi Ayunda viral setelah diunggah di kanal YouTube." width="100%">
<figcaption>BELUM BERAKHIR: Lagu Obuk Celleng ciptaan Romli yang dipopulerkan Selvi Ayunda viral setelah diunggah di kanal YouTube.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Romli, pencipta lagu Obuk Celleng, memenangi sengketa hak cipta melawan Rahman Efendi, pencipta lagu Nasib Force One Buruk. Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik mengabulkan gugatan Romli. Majelis hakim menyatakan, lagu Obuk Celleng yang dipopulerkan Selvi Ayunda itu adalah ciptaan Romli berdasar surat pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan perbuatan Rahman yang mengklaim lagu Obuk Celleng hasil Romli menjiplak lagu Nasib Force One Buruk tidak benar. &rsquo;&rsquo;Menyatakan tergugat (Rahman Efendi) telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu Obuk Celleng karena mengklaim lagu tersebut merupakan plagiat atas lagunya sendiri,&rsquo;&rsquo; ungkap majelis hakim dalam putusannya. Rahman dihukum untuk membayar ganti rugi materiil 500 juta. Musisi asal Barabai, Kalimantan Selatan itu diharuskan membayar kerugian maksimal enam bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Matrosul, pengacara Rahman, menegaskan bahwa pihaknya mengajukan kasasi. Dia tidak sependapat dengan majelis hakim yang memutus pemilik lagu hanya berdasar pihak yang mendaftarkan lebih dulu ke DJKI. Padahal, menurut dia, lagu Obuk Celleng tersebut hasil plagiat lagu kliennya yang ketika itu masih belum didaftarkan. &rsquo;&rsquo;Kalau hanya siapa yang duluan mendaftarkan itu dimenangkan secara logika kurang pas. Harus dilihat kronologi awalnya,&rsquo;&rsquo; ujar Matrosul. Sementara itu, Muslim, pengacara Romli, belum mau berpuas diri karena lawannya masih kasasi. Menurut dia, Romli sudah lama menciptakan lagu tersebut dan baru didaftarkan hak ciptanya tahun lalu setelah mengenal Selvi Ayunda. Pihaknya menggugat Rahman karena mengusiknya dengan menuding lagu Obuk Celleng hasil plagiat lagu musisi Kalimantan itu. &rsquo;&rsquo;Padahal, dia yang sebenarnya plagiat lagu Obuk Celleng,&rsquo;&rsquo; kata Muslim.&nbsp;(gas/c6/eko)

Romli, pencipta lagu Obuk Celleng, memenangi sengketa hak cipta melawan Rahman Efendi, pencipta lagu Nasib Force One Buruk.

Pencipta Lagu Obuk Celleng Menang Sengketa Hak Cipta, Tergugat Dihukum Bayar Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/aqucui-453967366.png" alt="PROSES PANJANG: Hakim Saifudin Zuhri menunjukkan laporan Aqucui saat sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Surabaya." width="100%">
<figcaption>PROSES PANJANG: Hakim Saifudin Zuhri menunjukkan laporan Aqucui saat sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Tiga gugatan sengketa merek antara Otje Suwandito dan anaknya, Liman Santoso selaku direktur PT Aneka Tirta Sukoindo (ATS), sama-sama tidak dapat diterima majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Liman masih mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum kasasi. Sedangkan ayahnya, Otje, memutuskan untuk tidak kasasi. Otje mengajukan dua gugatan lebih dulu untuk menuntut direksi PT ATS membayar royalti senilai total Rp 103 miliar karena telah menggunakan dua merek air mineral, masing-masing Ocu dan Aqucui. Otje mengklaim sebagai pemilik merek tersebut yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas namanya. Setelah itu, Liman menggugat balik sang ayah. Dia menuntut agar merek Aqucui atas nama Otje dihapus dari daftar merek DJKI. Liman menggugat ayahnya dengan dalih untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kepentingan keluarga. Termasuk kepentingan PT ATS yang juga perusahaan keluarga. Liman tidak ingin konflik antara dirinya dan sang ayah dimanfaatkan pihak-pihak lain. &rsquo;&rsquo;Saya sebagai pribadi yang mempunyai saham di PT Aneka Tirta Sukoindo harus melakukan gugatan penghapusan merek Aqucui demi melindungi penggunaan merek Aqucui,&rsquo;&rsquo; kata Liman. Menurut dia, PT ATS telah menggunakan merek Aqucui sebelum Otje mendaftarkan merek atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama perusahaan di DJKI. Liman menambahkan, Otje dalam buku otobiografinya juga mengaku bahwa merek Aqucui milik perusahaan. &rsquo;&rsquo;Lagi pula, Pak Otje secara pribadi memang tidak pernah menggunakan merek Aqucui sejak tanggal dia mendaftarkan mereknya,&rsquo;&rsquo; tambah Liman. Liman menyatakan, dua gugatan ayahnya untuk menuntut pembayaran royalti atas penggunaan merek air mineral tidak jelas. Bapak Jadi Pemegang Saham, Anak Jadi Direksi Secara terpisah, Vania A. Lirungan, pengacara Otje, membantah klaim Liman. Merek Aqucui dibuat Otje yang telah mendirikan PT ATS sejak 20 tahun lalu. Merek itu didaftarkan Otje pada 2005 di DJKI setelah bersengketa merek dengan perusahaan air mineral ternama. Vania menambahkan, Otje adalah pemilik ATS yang telah mendirikan perusahaan tersebut. Hingga kini Otje juga masih tercatat sebagai pemegang saham. Namun, Liman selaku direksi tidak pernah membayar royalti atas penggunaan merek yang terdaftar atas nama Otje. &rsquo;&rsquo;Pendaftar merek Aqucui Pak Otje karena PT Aneka Tirta punya Pak Otje. Merek itu sudah digunakan Pak Otje di PT Aneka Tirta karena perusahaan itu Pak Otje yang mendirikan,&rsquo;&rsquo; jelas Vania.&nbsp;(gas/c6/eko) &nbsp;

Tiga gugatan sengketa merek antara Otje Suwandito dan anaknya, Liman Santoso selaku direktur PT Aneka Tirta Sukoindo tak bisa diterima.

Bapak-Anak Berebut Merek Aqucui di Pengadilan Niaga Surabaya, Gugatan Sama-Sama Kandas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/barata-1834012593.png" alt="BERUBAH SIKAP: Sunarno Edy Wibowo, pengacara kelima kreditur, menunjukkan surat permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya." width="100%">
<figcaption>BERUBAH SIKAP: Sunarno Edy Wibowo, pengacara kelima kreditur, menunjukkan surat permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya.</figcaption>
</figure> Lima kreditur PT Barata Indonesia belum menerima pembayaran Rp 25 miliar setelah sepakat berdamai dua tahun lalu. Kini mereka menuntut pembatalan kesepakatan perdamaian agar perusahaan pelat merah itu dipailitkan. --- DUA&nbsp;tahun lalu, PT Barata Indonesia dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Para kreditur sepakat menerima pembayaran dengan cara mencicil yang ditawarkan perusahaan pelat merah itu. Perusahaan yang bergerak di bidang industri alat berat itu pun terhindar dari pailit. Namun, setelah dua tahun berlalu, lima kreditur mengklaim belum menerima pembayaran utang dari perusahaan asal Gresik tersebut. Kelimanya adalah Kwa Herjadi Krisno Saputra (UD Sumber Makmur), Andi Setiadi (Koperasi Himpen-PG), Muhammad Nur Yusuf (PT Unggul Energy Engineering), Agus Priyanto (PT Trijaya Anugrah Bina Steel, dan Rizali (PT Sampoerna Alam Samudra). Mereka kini mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan PT Barata Indonesia di Pengadilan Niaga Surabaya. Pengacara kelima kreditur, Sunarno Edy Wibowo, mengatakan, PT Barata Indonesia selaku debitur telah melanggar putusan perdamaian yang ditetapkan hakim. Dalam putusan itu, PT Barata Indonesia diwajibkan untuk membayar seluruh tagihan tersebut. &rsquo;&rsquo;Kenyataannya, termohon (PT Barata Indonesia) tidak pernah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya,&rsquo;&rsquo; ujar pengacara yang akrab disapa Bowo tersebut. Kelima kreditur sudah kerap menagih utang PT Barata Indonesia. Namun, perusahaan pelat merah itu selalu memberi janji, tetapi tidak menepatinya. PT Barata Indonesia selalu berdalih bahwa kondisi keuangan perusahaan rugi terus-menerus sehingga tidak dapat melunasi utangnya. &rsquo;&rsquo;Tidak sesuai dengan perjanjian perdamaian yang menyatakan sanggup untuk melunasi tagihan kreditur,&rsquo;&rsquo; katanya. Bowo menambahkan, tagihan kelima kliennya belum dibayar PT Barata Indonesia hingga permohonan ini diajukannya. Karena itu, dia mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Dengan permohonan ini, kelima kreditur menuntut agar PT Barata Indonesia ditetapkan dalam keadaan pailit. &rsquo;&rsquo;Supaya nanti aset-aset debitur dibereskan kurator lalu dilelang untuk membayar tagihan kreditur,&rsquo;&rsquo; ujar Bowo. Sementara itu, pengacara PT Barata Indonesia Ari Mukti Raharjo belum bersedia menanggapi permohonan pembatalan homologasi tersebut. &rsquo;&rsquo;Sementara ini saya belum ada informasi karena kemarin baru sidang pertama,&rsquo;&rsquo; kata Ari.&nbsp;(gas/c17/eko)

Lima kreditur PT Barata Indonesia belum menerima pembayaran Rp 25 miliar setelah sepakat berdamai dua tahun lalu.

Tagihan Rp 25 Miliar Tak Dibayar, Kreditur Tuntut Pembatalan Perdamaian Agar PT Barata Indonesia Dipailitkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/logo-PTPN-X-1965665123.png" alt="PTPN X" width="100%">
<figcaption>PTPN X</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X mengeklaim tidak punya tanggungan tagihan terhadap 22 mantan karyawan yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Para karyawan itu disebut telah menerima hak-haknya. Pengacara PTPN X Sururi menyatakan, peraturan pembayaran tunjangan tiap tahun berbeda. Para karyawan sebelumnya juga sempat mengajukan permohonan yang sama. Ketika itu permohonan PKPU tersebut sudah ditolak hakim. &rsquo;&rsquo;Itu masalah pembayaran tunjangan hari tua. Perjanjian kerja bersama tiap tahun berubah menyesuaikan kondisi perusahaan. Tapi, mereka sudah menerima hak-haknya,&rsquo;&rsquo; kata Sururi. Direktur PTPN X Tuhu Bagus menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak karyawan. &rsquo;&rsquo;Kesejahteraan karyawan senantiasa jadi prioritas kami. Kami komit untuk menunaikan hak karyawan. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiunan,&rsquo;&rsquo; ujar Tuhu. Sebanyak 22 mantan karyawan sebelumnya mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan pelat merah itu. Mereka menagih selisih santunan hari tua senilai Rp 830,4 juta yang diklaim belum dibayar. Menurut mereka, berdasar adendum baru, nominal santunan mereka berkurang dari yang seharusnya diterima. Para pemohon baru tahu selisih itu ketika disodori, nominalnya berbeda.&nbsp;(gas/c18/eko)

PTPN X mengeklaim tidak punya tanggungan tagihan terhadap 22 mantan karyawan yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban PKPU di Surabaya

PTPN X Klaim Tidak Punya Tagihan ke Mantan Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-121949-768062946.jpg" alt="Direktur PTPN X Tugu Bangun bersama keluarga besar P3RI Cabang PTPN X." width="100%">
<figcaption>Direktur PTPN X Tugu Bangun bersama keluarga besar P3RI Cabang PTPN X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Laporan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PTPN X oleh 22 orang pensiunan, dibenarkan manajemen PTPN X. Pelaporan PKPU itu berkaitan dengan santunan hari tua (SHT) untuk para pensiunan, karena sedang dalam proses Pengadilan Niaga Surabaya. PTPN X menghargai dan berjanji bersikap kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Direktur PTPN X Tugu Bangun mengatakan, PTPN X berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban dan memberikan hak kepada karyawan, termasuk kepada 22 orang pensiunan tersebut. Tugu menegaskan, dalam menjalankan proses bisnis, PTPN X&nbsp; senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan stakeholder. Utamanya, karyawan dan pensiunan. &rdquo;Kesejahteraan karyawan senantiasa menjadi prioritas. Kami komit untuk menunaikan hak karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,&rdquo; tegas Tugu Bangun. Hal senada disampaikan Sururi, kuasa hukum PTPN X terkait PKPU yang diajukan para pensiunan. Sebelumnya, sudah pernah digugat PKPU juga tapi ditolak. Gugatan mantan karyawan PTPN X itu bukan masalah gugatan utang piutang. &rdquo;Gugatan itu masalah pembayaran tunjangan hari tua perjanjian kerja bersama tiap tahun berubah menyesuaikan kondisi perusahaan, Tapi mereka sudah terima hak-haknya,&rdquo; terang Sururi. Sururi menambahkan, PTPN X tetap menjalin hubungan baik dengan pensiunan melalui beberapa kegiatan seperti silaturahmi dan halalbihalal. Harapannya, ke depan hubungan baik dan komunikasi dengan para pensiunan senantiasa terjalin dengan baik.

PTPN X sebut penundaan kewajiban pembayaran utang terkait santunan hari tua untuk para pensiunan, karena proses Pengadilan Niaga Surabaya

Ada Laporan PKPU, PTPN X Tegaskan Bakal Selesaikan Semua Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/MS-Glow.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penetapan kasus sengketa hak cipta PS Glow dan MS Glow berubah. Itu diketahui berdasar laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Beberapa poin putusan yang berubah di antaranya menghilangnya poin perintah penghentian produksi. Selain itu, menghilangnya perdagangan dan penarikan produk MS Glow. Kasus itu telah ditangani PN Niaga Surabaya.  ”Akan kami dalami,” janji Humas PN Surabaya Suparno pada Selasa (19/7).  Suparno mengaku belum mendengar putusan hakim PN Niaga Surabaya soal putusan penghentian produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang dijatuhkan pada tergugat.  ”Saya belum pernah mendengar ataupun terkait putusan hakim Niaga yang melarang (perdagangan merek MS Glow),” ujar Suparno.  Karena itu, dia akan bertanya kepada hakim pemeriksa untuk memastikan poin-poin yang berubah tersebut. ”Saya nanti juga menanyai hakim, pemeriksaannya apakah pernah mengeluarkan penetapan atau putusan itu,” tegas Suparno.  Sejauh ini, menurut dia, asumsi hilangnya poin putusan itu karena salah tulis atau human error. ”Salah tulis bisa, karena human error,” ujar Suparno.  Sementara itu Humas Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya Khusaini mengonfirmasikan perubahan putusan dari perkara sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow. Perubahan itu menyangkut poin perintah penghentian produksi, perdagangan, dan penarikan produk MS Glow.  Hal itu diketahui dari salinan putusan yang diunggah di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Niaga Surabaya. Perubahan itu terlihat sejak Sabtu (16/7).  Dalam putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby per hari ini (19/7), situs itu tak lagi memuat poin putusan tentang penghentian produksi dan penjualan.  Amar putusan hanya berisi lima poin sehingga hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada tergugat hanya berupa denda Rp 37,99 miliar. Hukuman itu juga minus perintah penghentian produksi dan penjualan.  ”Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 37.990.726.332 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika,” bunyi poin keempat amar putusan perkara itu.  ”Iya, poin nomor lima menjadi hilang,” kata Khusaini saat dikonfirmasi.  Pada Rabu (15/7), menurut salinan putusan sebelumnya di situs yang sama, PN Niaga Surabaya menjatuhkan hukuman penghentian produksi dan penjualan bagi MS Glow. Sanksi itu dituang dalam poin lima.  ”Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, secara tanggung renteng penghentian produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS GLOW yang telah beredar di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,” tulis amar tersebut.  Khusaini mengaku belum mengetahui apa alasan poin putusan itu menghilang dari laman SIPP PN Surabaya. Yang bisa menghapus adalah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan juga panitera.  ”Belum tahu alasannya. Yang bisa menghapus, yang punya password perkara itu, hakimnya, panitera penggantinya, atau orang yang disuruh mereka dengan memberi tahu password-nya,” ucap Khusaini.  Gugatan dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY itu diperiksa tiga majelis hakim. Yakni hakim Slamet Suripto, Erintuah Damanik, dan A.F.S. Dewantoro. Sedangkan paniteranya adalah Lukman Hakim.

Poin Penetapan Kasus Sengketa MS Glow vs PS Glow Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/facial-2.jpg" alt="Perawatan berbagai jenis facial yang ditawarkan MS Glow Aesthetic Clinic/ MS Glow Aesthetic Clinic" width="100%">
<figcaption>Perawatan berbagai jenis facial yang ditawarkan MS Glow Aesthetic Clinic/ MS Glow Aesthetic Clinic</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pstore Glow Bersinar Indonesia, perusahaan produsen kosmetik PS Glow, memenangi gugatan melawan PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (PT Kosme) di Pengadilan Niaga Surabaya. Dua perusahaan itu adalah produsen kosmetik MS Glow yang dimiliki pasangan suami istri Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari.  Majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto mengabulkan sebagian gugatan PS Glow terkait dengan sengketa merek dagang tersebut. Dalam putusan tersebut, PT Pstore dinyatakan telah memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang Pstore Glow yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang atau jasa kosmetik.  Dengan demikian, Sandy dan Gilang yang juga pemilik Juragan 99 serta dua perusahaannya dianggap telah berbuat melawan hukum karena menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan dengan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow. Sandy dan Gilang serta dua perusahaannya sebagai tergugat dalam perkara itu dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PS Glow senilai Rp 37,9 miliar secara tunai dan seketika.  Para tergugat juga dihukum menghentikan produksi seluruh kosmetik dengan merek MS Glow. Produk-produk yang telanjur beredar di pasaran harus ditarik. Pengacara MS Glow, Arman Hanis, langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan tersebut. Dia menegaskan bahwa putusan tersebut masih tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, pihaknya tidak harus melaksanakan putusan Pengadilan Niaga Surabaya terlebih dahulu.  ”Tidak terbukti adanya penggunaan merek tanpa hak yang telah dilakukan PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, serta Shandy Purnamasari atas merek dagang PS Glow dan Pstore Glow milik PT Pstore Glow Bersinar Indonesia,” kata Arman.  Arman balik menuding PS Glow yang menjiplak merek dagang kliennya. Pendaftaran merek dagang milik PT Pstore Glow Bersinar Indonesia telah dilandasi dengan iktikad tidak baik. Yakni, meniru dan menjiplak merek MS Glow yang terlebih dahulu mendapatkan hak eksklusif. Juga telah mendapat perlindungan hukum dari DJKI Kemenkum HAM sejak 2016. ”Sedangkan merek PS Glow baru terdaftar pada 2021,” ucapnya.  Menurut Arman, sengketa itu bermula dari pertemuan antara Putra Siregar, pemilik PS Glow, dengan Gilang dan Sandy pada Agustus 2020. Ketika itu Putra mengajak kedua kliennya bertemu untuk menawarkan kerja sama bisnis dengan memasarkan produk-produk MS Glow di Batam. Gilang dan Sandy yang tertarik dengan tawaran tersebut lantas mempresentasikan bisnisnya kepada Putra. ”Mulai cara memproduksi, strategi bisnis, sampai cara pengemasan produk,” kata Arman.  Tidak lama setelah itu, kliennya mendapat informasi dari salah satu perusahaan produsen botol kemasan kosmetik langganan MS Glow. Perusahaan itu mengaku sempat mendapat pesanan kemasan serupa dari pihak lain dengan membawa contoh kemasan MS Glow dan MS Glow For Men. Dari situ diduga PS Glow mulai menjiplak.  Meski kalah di Surabaya, MS Glow menang di Pengadilan Niaga Medan. Majelis hakim yang diketuai Immanuel mengabulkan gugatan Sandy terhadap Putra Siregar. Sandy dinyatakan sebagai pemilik hak eksklusif terhadap merek MS Glow yang didaftarkan di DJKI Kemenkum HAM sejak 2016 dan tercatat pada 2020. Merek PS Glow produksi PT Pstore milik Putra Siregar yang baru didaftarkan pada 24 Januari 2021 dianggap telah membonceng, meniru, dan menjiplak merek MS Glow.  Sementara itu, pengacara PS Glow, Edy Hartono, belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini selesai ditulis. Saat dihubungi beberapa kali melalui telepon seluler, dia belum menjawab. Edy juga tidak membalas permintaan konfirmasi yang dikirim melalui pesan singkat.

MS Glow Menang di Medan, Kalah di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan niaga surabaya

Berita Terkini