<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/Indutri-garmen-1507603782.jpeg" alt="Kegiatan produksi di pabrik Arc&rsquo;teryx Equipment, unit usaha Amer Sports Canada. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan produksi di pabrik Arc&rsquo;teryx Equipment, unit usaha Amer Sports Canada. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Arc&rsquo;teryx Equipment, unit usaha Amer Sports Canada Inc. (Arc&rsquo;teryx), perusahaan desain global yang berfokus pada pengembangan pakaian dan perlengkapan menyatakan kekecewaan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta tertanggal 30 Desember 2025. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan Arc&rsquo;teryx terhadap perusahaan asal Tiongkok yang telah mendaftarkan merek Arc&rsquo;teryx di Indonesia tanpa persetujuan pemilik merek yang sah. &ldquo;Kami sangat kecewa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Putusan tersebut tidak mengandung pemeriksaan atas persamaan kedua merek yang disengketakan, serta tidak pula mempertimbangkan itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di Tiongkok tersebut,&rdquo; kata Cameron Clark, Head of Legal Arc&rsquo;teryx dalam keterangannya. Kedua aspek tersebut biasanya merupakan elemen kunci dalam suatu persidangan gugatan pembatalan merek. Arc&rsquo;teryx telah mengajukan bukti yang signifikan termasuk fakta bahwa kami telah mendaftarkan merek Arc&rsquo;teryx di banyak negara sejak tahun 1992,&rdquo; imbuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/logo-3275912918.jpeg" alt="Logo jenama Arc" width="100%">
<figcaption>Logo jenama Arc</figcaption>
</figure> Arc&rsquo;teryx menilai putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat perusahaan telah lama dikenal sebagai pemilik sah merek Arc&rsquo;teryx di tingkat global. Selain itu, kesadaran konsumen internasional, termasuk di Indonesia, selama ini telah mengidentifikasi Arc&rsquo;teryx sebagai merek yang berasal dari Kanada. Lebih jauh, putusan ini dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha lain yang tengah mempertimbangkan investasi maupun peluang bisnis di Indonesia, khususnya terkait kepastian hukum dalam perlindungan hak atas merek. Meski demikian, Arc&rsquo;teryx menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan melindungi integritas merek Arc&rsquo;teryx di seluruh dunia. Perusahaan memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan melalui pengajuan kasasi di Indonesia. Upaya ini dinilai penting guna melindungi konsumen, mencegah kebingungan di masyarakat, serta memastikan bahwa hak atas merek Arc&rsquo;teryx tidak dialihkan kepada pihak yang tidak berhak di negara mana pun. Sebagai informasi, Arc&rsquo;teryx sejatinya telah mengklarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai pembukaan toko yang mengatasnamakan perusahaan. Mereka menegaskan, bahwa pembukaan toko di salah satu mal besar Jakarta itu bukan merupakan toko resmi, sebagaimana yang telah diberitakan. Produk-produk yang dijual di toko tersebut bukan produk resmi, tak memenuhi standar. Perusahaan tidak memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko tersebut. &ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa toko yang dibuka di mal besar Jakarta ini bukanlah toko resmi Arcteryx. Produk yang dijual di sana tidak berasal dari Arc&rsquo;teryx Equipment, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merek kami telah terdaftar di negara asalnya sejak 1992,&rdquo; kata Cameron Clark, Head of Legal Arc&rsquo;teryx Equipment dalam keterangannya, Jumat (8/8). Nama Penulis: NANDA PRAYOGA - nandaprayoga66@gmail.com Rubrik/Kanal: Nasional Tagging: Arc'teryx

Jenewa Arc’teryx kecewa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta 2025 yang tolak gugatan merek. Perusahaan tetap lawan demi lindungi hak merek

Gugatan Merek Ditolak, Arc’teryx Kecewa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ebenezer-3689458135.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ia mengungkapkan, hasil kunjungannya ke pabrik tekstil itu di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu. Ia mengakui bahwa telah menanyakan perihal itu pada para pekerja serta serikat pekerja Sritex. "Sritex positif. Kita masih fokuskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kan saya datang ke sana untuk memastikan di Sritex tidak ada PHK," ujar Wamen Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/11). Meski sebelumnya manajemen perusahaan telah menyampaikan tidak ada PHK, namun ia ingin memastikan sendiri dari sisi pekerja atau buruh bahwa tak ada PHK. "Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada. Lantas saya ke serikat pekerja tidak ada. Artinya saya atau persoalan ini kan tidak dari satu sudut pandang jadi dari serikat juga kawan-kawan buruh juga gitu," ujarnya pula. Sementara soal 2.500 pekerja yang dirumahkan, Wamenaker mengungkapkan perusahaan hingga kini masih membayarkan kewajibannya. "Tetap dibayar, kewajiban tetap kok," katanya. PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu. "Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," ujar Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan menjelaskan karyawan yang diliburkan karena adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat. Ia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji. Jumlah itu disebut Iwan akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha, pasalnya ketersediaan baku disebutnya hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.

"Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada".

Sudah Konfirmasi ke Karyawan dan Serikat Pekerja, Wamenaker Immanuel Ebenezer Pastikan Tak Ada PHK di Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Ilustrasi-meja-hijau-4093693445.jpg" alt="Ilustrasi meja hijau pengadilan. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi meja hijau pengadilan. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit. Putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. &rdquo;Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022,&rdquo; kata Haruno Patriadi seperti dilansir dari Antara. Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. &rdquo;Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya, pada Januari 2022, PT Sritex digugat salah satu debitur, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya. Seiring dengan berjalan waktu, PT Sritex kembali digugat PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut

Pengadilan Niaga Semarang Putus Pailit PT Sritex

<h1 class="single-title"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure> </h1> JawaPos.com - Tim Kurator PT. Alam Galaxy melalui Dedi Suwasono &amp; Partners selaku kuasa hukumnya memberikan hak jawab atau hak koreksi terkait&nbsp;isi pemberitaan di JawaPos.com yang tayang pada 3 Mei 2024 dengan judul <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014612899/praktik-mafia-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga-masih-terjadi-dua-kurator-divonis-2-tahun-penjara">"Praktik Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Masih Terjadi, Dua Kurator Divonis 2 Tahun Penjara"</a> Dalam pemberitaan itu terdapat kalimat. &ldquo;Mahkamah Agung (MA) menghukum Rochmad Herdito dan Wahid Budiman dua orang kurator yang menyebabkan perusahaan sehat dan solven serta hanya mempunyai satu kreditor yaitu BCA dengan kolektibilitas lancar menjadi pailit.&rdquo; Menurut Dedi Suwasono, kalimat pemberitaan tersebut tidak benar karena mengandung kekeliruan dan ketidakakuratan fakta. &ldquo;Dalam putusan MA No.277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024 (untuk selanjutnya disebut dengan Putusan Kasasi Pidana) baik dalam amar mau pun pertimbangan hukum tidak disebutkan dan/atau tidak tertulis mengenai kalimat &lsquo;1 kreditor yaitu BCA dengan kolektibilitas lancar, dijadikan pailit&lsquo;,&rdquo; ujar Dedi. Dedi juga menjelaskan, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara a quo sesuai dengan Daftar Piutang Tetap tanggal 2 Agustus 2021 maupun Daftar Piutang Tetap tanggal 7 September 2021, terdapat 10 Kreditor dengan klasifikasi Preferen, Separatis dan Konkuren. &ldquo;Tindakan klien kami baik selaku Tim Pengurus PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) mau pun selaku Tim Kurator PT.Alam Galaxy (Dalam Pailit) tidak menyebabkan PT.Alam Galaxy dinyatakan Pailit,&rdquo; tegasnya. PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) dinyatakan berada dalam keadaan Pailit karena adanya penolakan dari dua kreditor konkuren terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan PT. Alam Galaxy (dalam PKPU). Sehingga, tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby tanggal 25 Maret 2022 juncto Putusan MA Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 juncto Putusan MA Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 14 Desember 2023 (untuk selanjutnya disebut dengan Putusan Perdata Kepailitan). Kemudian terkait redaksi kalimat pemberitaan: &ldquo;Rochmad dan Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperbesar junlah piutang kreditur Atika Ashiblie,SH Dan Hadi Sutiono dalam verifikasi PKPU, sebagaimana dimuat dalam Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 234 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.&rdquo; Kuasa hukum menilai itu mengandung kekeliruan, ketidakakuratan fakta, tidak berimbang, bersifat opini yang menghakimi, dan merugikan nama baik kliennya. &ldquo;Bahwa jumlah piutang kreditor Atika Ashiblie sebesar Rp77.814.124.923 dan Hadi Sutiono sebesar Rp89.674.927.164 dalam proses PKPU perkara a quo telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 juncto Putusan MA Nomor 594 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022 juncto Putusan MA Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Februari 2023 (selanjutnya disebut Putusan Perdata Daftar Piutang Tetap),&rdquo; ungkapnya. Bahwa Putusan Perdata Daftar Piutang Tetap tersebut telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) jauh sebelum Putusan Kasasi Pidana (Putusan MA Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024). &ldquo;Oleh karena itu, dalam perkara pidana klien kami a quo telah terdapat Saling Pertentangan Putusan antara Putusan Peradilan Perdata (Putusan Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 juncto Putusan MA Nomor 594 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022 juncto Putusan MA Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Februari 2023) melawan Putusan Peradilan Pidana (Putusan PN &nbsp;Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 juncto Putusan PT Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT.SBY tanggal 21 Agustus 2023, juncto Putusan MA Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024,&rdquo; paparnya. &ldquo;Bahwa Saling Bertentangan Putusan antara Putusan Peradilan Perdata melawan Putusan Peradilan Pidana tersebut di atas telah jelas dan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan harkat dan martabat serta kehormatan klien kami,&rdquo; ucap Dedi. Selanjutnya, terkait redaksi kalimat pemberitaan: &ldquo;Kami bersyukur akhirnya MA mengeluarkan putusan kasasi yang menunjukkan keadilan, kami sangat dirugikan akibat perbuatan Rochmad Herdito dan Wahid Budiman karena seandainya tidak terjadi penggelembungan tagihan, PT Alam Galaxy dapat mencapai perdamaian dan tidak pailit. Saat voting, seluruh kreditur menyetujui rencana perdamaian kami kecuali Atika dan Hadi,&rdquo; ujar Roy di Jakarta, Jumat (3/5/2024). Dia menjelaskan, tagihan Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono yang juga merupakan pemegang saham minoritas PT Alam Galaxy, digelembungkan dari yang seharusnya sesuai Putusan PKPU Rp 98 miliar menjadi Rp 108 miliar. Penggelembungan merupakan permintaan Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono yang tidak pernah diperjanjikan dan masih ditambah lagi dengan bunga moratoir dan denda. Sehingga, total menjadi Rp167 Miliar dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa Rochmad Herdito dan Wahid Budiman. Menurut Roy, tagihan yang telah digelembungkan tersebut kemudian digunakan Atika dan Hadi untuk voting terhadap Rencana Perdamaian PT Alam Galaxy. Patra M. Zen selaku Kuasa Hukum dari PT Alam Galaxy meminta semua pihak yang terkait untuk segera menghentikan proses kepailitan PT Alam Galaxy karena putusan pailit PT Alam Galaxy didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan Rochmad Herdito dan Wahid Budiman. "Dia menyebut adanya oknum kurator merupakan salah satu bukti adanya permainan mafia kepailitan atau mafia di PKPU&rdquo;, Menurutnya hal tidak benar karena mengandung kekeliruan, ketidakakuratan fakta, tidak berimbang, bersifat opini yang menghakimi dan merugikan kliennya. Dedi menjelaskan, jumlah piutang kreditor Atika Ashiblie sebesar Rp 77.814.124.923 dan Hadi Sutiono sebesar Rp 89.674.927.164 yang tersebut dan tertulis dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 2 Agustus 2021 telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 juncto Putusan MA Nomor 594 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Maret 2022 juncto Putusan MA Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Februari 2023 (Putusan Perdata Daftar Piutang Tetap). Putusan Perdata Daftar Piutang Tetap tersebut telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht von gewijsde) jauh sebelum Putusan Kasasi Pidana (Putusan MA Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024. &ldquo;Selanjutnya, klien kami dan Hakim Pangawas Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya secara bersama-sama berdasarkan Amar/Diktum Angka 5 dan 6 Putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya Nomor 54 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 yang telah dikuatkan dengan Putusan MA Nomor 8 PK/Pdt Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021, telah diperintahkan secara hukum untuk wajib menjalankan dan atau melaksanakan proses pengurusan PKPU terhadap PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) berdasarkan Daftar Piutang Tetap tanggal 2 Agustus 2021 dan Beeita Acara Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (dalam PKPU) tanggal 2 Agustus 2021,&rdquo; imbuhnya. Melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga Niaga pada PN &nbsp;Surabaya Nomor 54 54/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 23 Desember 2021 yang telah dikuatkan dengan Putusan MA Nomor 8 PK/Pdt Sus-Pailit/2023 tanggal 28 Februari 2023, sambung Dedi, adalah perbuatan hukum kliennya, dan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PN &nbsp;Surabaya untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 KUHP. &ldquo;Berdasarkan uraian dan penjelasan atas fakta-fakta tersebut, tergambar pemberitaan di suarasurabaya.net tanggal 3 Mei 2024 dengan judul "Praktik Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Masih Terjadi, Dua Kurator Divonis 2 Tahun Penjara" merugikan nama baik, harkat, matrabat dan kehormatan klien kami, serta bersifat sepihak, tanpa melakukan cek dan ricek tentang kebenaran informasi, tidak berimbang dan proporsional, serta bersifat menghakimi,&rdquo; pungkas Dedi.&nbsp;

Tim Kurator PT. Alam Galaxy melalui Dedi Suwasono & Partners selaku kuasa hukumnya mengoreksi isi pemberitaan terkait mafia kepailitan.

Hak Jawab: Tim Kurator PT Alam Galaxy Bantah Soal Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum dua orang kurator, yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang menyebabkan perusahaan yang semula sehat dan solven serta hanya mempunyai 1 kreditur yaitu BCA dengan kolektibilitas lancar, dijadikan pailit.&nbsp; Direktur PT Alam Galaxy Roy Revanus Anadarko mengapresiasi putusan MA tersebut. Vonis dua kurator yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman ini termuat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pid/2024. &nbsp; Rochmad dan Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana &ldquo;Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur Atika Ashiblie, S.H. dan Hadi Sutiono dalam verifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang," sebagaimana dimuat dalam Pasal 400 Angka 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.&nbsp; "Kami bersyukur akhirnya MA mengeluarkan putusan Kasasi yang menunjukkan keadilan, kami sangat dirugikan akibat perbuatan Rochmad Herdito dan Wahid Budiman&nbsp; karena seandainya tidak terjadi penggelembungan tagihan, PT Alam Galaxy dapat mencapai perdamaian dan tidak pailit. Saat voting, seluruh kreditur menyetujui Rencana Perdamaian kami kecuali Atika dan Hadi," ujar Roy pada Jumat (3/5). Ia menjelaskan, tagihan Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono yang juga merupakan pemegang saham minoritas PT Alam Galaxy, digelembungkan dari yang seharusnya sesuai Putusan PKPU Rp 98 Miliar menjadi Rp 108 Miliar. Penggelembungan merupakan permintaan Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono yang tidak pernah diperjanjikan dan masih ditambah lagi dengan bunga moratoir dan denda sehingga total menjadi Rp 167 Miliar dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh para Terdakwa Rochmad Herdito dan Wahid Budiman. Dikatakannya, tagihan yang telah digelembungkan tersebut kemudian digunakan oleh Atika dan Hadi untuk voting terhadap Rencana Perdamaian PT Alam Galaxy.&nbsp; Akibatnya tidak tercapai perdamaian antara PT Alam Galaxy dan krediturnya sehingga PT Alam Galaxy dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya. "Kami sudah melaporkan perbuatan para Terdakwa ini sejak 06 Agustus 2021 namun sayangnya putusan pidana baru berkekuatan hukum tetap tanggal 20 Maret 2024, pada saat PT Alam Galaxy terlanjur dinyatakan pailit," sambung Roy. Putusan tersebut merupakan lanjutan dari perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Alam Galaxy Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby yang diputus pada 29 Juni 2021. "PKPU diajukan oleh Atika Ashiblie dan Hadi Sutiono dengan mengubah Modal Saham Disetor Dimuka menjadi Utang. Dalam permohonan PKPUnya, Atika mohon agar majelis hakim menunjuk Rochmad Herdito dan Wahid Budimansebagai Tim Pengurus dalam PKPU dan Kurator dalam Kepailitan PT Alam Galaxy," jelasnya. Sementara itu Kuasa Hukum dari PT Alam Galaxy, Patra M Zen meminta semua pihak yang terkait untuk segera menghentikan proses kepailitan PT Alam Galaxy karena putusan pailit PT Alam Galaxy didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Rochmad Herdito dan Wahid Budiman.&nbsp; Ia menyebut adanya oknum kurator merupakan salah satu bukti adanya permainan mafia kepailitan atau mafia di PKPU. "Klien kami adalah korban ketidakadilan dan penyelewengan aturan PKPU dan Kepailitan,"&nbsp;tegas&nbsp;Patra. Dihubungi terpisah, Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut, dugaan mafia pailit bisa saja dikatakan ada karena vonis bersalah dua kurator membuktikan adanya kerjasama dengan orang di pengadilan. "Dimana&nbsp; seolah-olah perkara normal yang berujung kepailitan, memang seharusnya kehati-hatian menjadi hal wajib yang ada di pengadilan niaga, jangan hanya pendekatan formal yang digunakan tetapi juga harus dilihat secara material, apakah benar sebuah perusahaan yang sedang berjalan pantas dipailitkan," tuturnya. Abdul Fickar menyebut mafia atau oknum orang orang jahat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat akibat kepailitan sebuah perusahaan. Ia menyebut kasus ini semestinya bisa juga dipidanakan sebagai kasus penipuan&nbsp;dan&nbsp;penggelapan.

MA menghukum dua orang kurator, yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang menyebabkan perusahaan yang semula sehat menjadi pailit.

Praktik Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Masih Terjadi, Dua Kurator Divonis 2 Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PN-PUSAT.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) saat ini telah berusia 19 tahun. Regulasi ini perlu diperkuat agar bisa mengikuti dinamika dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, dan meningkatkan indeks Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. Selama ini, para pelaku usaha di Indonesia menggunakan regulasi ini untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dalam bentuk utang-piutang. Namun demikian, seiring dengan ekosistem bisnis yang semakin kompleks dan melampaui batas negara, UU tersebut ternyata menjadi kurang relevan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur atau para pihak yang berselisih. Managing Partner Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLC), Rizky Dwinanto melihat penggunaan UU 37/2004 telah bergeser dari tujuan utamanya, sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian utang-piutang yang adil, cepat, transparan dan efektif. Menurut Rizky, beleid ini seharusnya ditujukan untuk melindungi debitur yang mengalami kendala dalam berusaha atau berbisnis. "Atau mungkin kalau debitur yang benar-benar sudah sangat kesulitan dalam berbisnis dan membayar utangnya, dia bisa memakai mekanisme pengajuan pailit. Jadi, fokusnya ke perlindungan debitur," kata Rizky dalam keterangan, Kamis (26/10). Namun demikian, Rizky memandang, saat ini UU 37/2004 justru dijadikan alat atau skema hukum untuk melakukan penagihan utang oleh kreditur kepada debitur. Akibatnya, mayoritas permohonan PKPU dan pailit di Indonesia justru lebih banyak datang dari kreditur. "Kalau berangkat dari fenomena saat ini, ketika utang belum terbayar dua bulan sudah dimohonkan PKPU, lalu utang Rp 100 juta belum terbayar sudah diajukan PKPU. Ini akhirnya jadi moral hazard. Seharusnya kita lihat dulu kondisi perusahaan debitur dan kondisi ekonomi saat ini. Supaya jangan sedikit-sedikit PKPU atau pailit," tambahnya. Sementara itu, Presiden Direktur AJ Capital Geoffrey D. Simms menyatakan, dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks dan terhubung (melampaui batas negara), hukum harus dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang sama, baik bagi kreditur maupun debitur. "Kreditur, debitur, dan pengadilan semuanya harus berpartisipasi dan memiliki peran masing-masing dalam proses kepailitan dan PKPU. Pengadilan niaga tentu akan berusaha untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Pengadilan niaga juga harus berusaha untuk menjaga perusahaan (debitur) tetap beroperasi dan memberikan perlindungan kepada semua pemegang saham. Itu adalah semangat hukum modern," ujarnya. Simms menyatakan, hukum harus digunakan sebagai sarana untuk melakukan restrukturisasi bisnis yang sehat dengan memastikan hak-hak para kreditur terlindungi sambil membantu mengatasi masalah perusahaan (debitur) yang mengalami kesulitan agar kembali sehat dan dapat menyelesaikan kewajiban yang dimilikinya. Penegakan hukum kepailitan yang kuat dan konsisten, katanya, dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan proses kepailitan, yang dapat berdampak negatif pada para pemegang saham dan kreditur. Simms mengatakan ketidakpastian penyelesaian yang adil dalam putusan kepailitan dikhawatirkan dapat meningkatkan persepsi risiko dalam pemberian pinjaman. Lembaga keuangan, katanya, mungkin memandang pinjaman kepada individu atau perusahaan di Indonesia lebih berisiko jika mereka tidak yakin tentang prosedur dan perlindungan hukum yang akan diberikan dalam proses kepailitan. "Oleh karena itu, untuk mengompensasi risiko yang lebih tinggi, mereka mungkin menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian biaya peminjaman akan naik dan ekonomi secara keseluruhan akan menjadi lebih buruk," ungkapnya. Jumlah Kepailitan Meningkat Pada 2021 lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyoroti peningkatan jumlah kasus hukum terkait dengan aturan PKPU dan kepailitan. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 24 Agustus 2021. Adapun, pada 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Namun, jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 635 permohonan pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan. Sementara itu, pada 2022, pengajuan permohonan mulai turun menjadi 625 dan pada 2023 (hingga 14 Oktober 2023) menjadi 563 permohonan. Airlangga bahkan memandang terdapat moral hazard dalam pengajuan PKPU dan kepailitan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh mudahnya persyaratan bagi kreditur untuk meminta debiturnya mengajukan PKPU. Kala itu, Airlangga pun menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium pengajuan PKPU dan kepailitan sesuai UU yang berlaku. Sebabnya, undang-undang tersebut selama ini tidak hanya dimanfaatkan debitur untuk merestrukturisasi utangnya, namun justru digunakan para kreditur sebagai bagian dari aksi korporasi mereka. Sebelum adanya inisiatif dari pemerintah, wacana untuk memperkuat UU 37/2004 sempat muncul pada 2017. Pada saat itu, Kelompok Kerja Revisi UU 37/2004 telah menyusun naskah akademik yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Namun demikian, hingga saat ini pembahasan mengenai revisi UU 37/2004 tak kunjung usai, baik di tingkat pemerintah maupun DPR RI.

Lembaga keuangan mungkin memandang pinjaman kepada individu atau perusahaan lebih berisiko jika tidak yakin tentang perlindungan hukum di RI

Tingkatkan Indeks EoDB, UU Kepailitan dan PKPU Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gunakan-dana-tak-terduga-mantan-penjabat-bupati-divonis-bebas_m_176479.jpeg" alt="Ilustrasi putusan hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi putusan hakim</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pertengahan 2023 ditutup Hotel Garden Palace Surabaya dengan cerita baru. Pengadilan Niaga (PN) Surabaya menyatakan bahwa Hotel Garden Palace Surabaya berstatus pailit. Garden Palace Surabaya dianggap terbukti tidak memberikan pesangon kepada para karyawan yang diputus sepihak atau PHK. JawaPos.com menerima amar putusan Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Slamet Suripto. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Slamet Suripto memutuskan, PT Mas Murni Indonesia (Mami) yang notabene sebagai perusahaan pengelola Hotel Garden Palace pailit. Garden Palace Surabaya dinyatakan status pailit itu bermula ketika para karyawan mengajukan gugatan setelah tak mendapat pesangon usai di-PHK. &rdquo;Iya, sudah diputus pailit oleh Hakim Slamet Suripto,&rdquo; kata Humas PN Surabaya Khusaini. Berdasar informasi yang dihimpun JawaPos.com, Hotel Garden Palace Surabaya diklasifikasikan sebagai hotel berbintang 4 yang mempunyai 330 kamar. Terdiri atas beberapa tipe seperti Standard Room, Deluxe Room, Deluxe Theme Room, Club Excellence, dan Suite Room. Hotel berlantai 24 itu beroperasi pada 10 Desember 1983. Lokasi Garden Palace Surabaya ada di pusat kota Surabaya. Sementara itu, kuasa hukum para pekerja yang di-PHK, Agus Supriyanto mengatakan, PT Mami juga punya utang pada sejumlah bank. Dia menyebut total tagihan utang PT Mami hingga Rp 300 miliar. Usai dinyatakan pailit, Agus menegaskan, kurator bakal membereskan berbagai aset PT Mami. Salah satunya adalah hotel Garden Palace. &rdquo;Aset itu akan dilelang, hasilnya untuk melunasi utang pada karyawan,&rdquo; ujar Agus. Agus menyampaikan, sebelum pailit pihaknya sempat bertemu dan mediasi. Namun, tidak tercapai kesepakatan pembayaran kekurangan upah dan pesangon karyawan yang belum dibayar. Sekitar 200 pekerja belum memperoleh upah dari pemilik hotel yang berada di Jalan Yos Sudarso Surabaya itu. &rdquo;PT Mami belum membayar pesangon dan gaji ratusan pekerja. Diingkari (PT Mami), padahal kesepakatan itu pesangonnya dicicil, tapi ingkar,&rdquo; tutur Agus. Pengacara PT Mami Tanu Hariyadi enggan mengomentari hal itu. Termasuk terkait kasasi atau menerima putusan tersebut. &rdquo;Maaf, no comment,&rdquo; ujar Tanu.

Pengadilan Niaga (PN) Surabaya menyatakan, Hotel Garden Palace Surabaya berstatus pailit. Pengelola dianggap tidak memberikan pesangon PHK

Tok, Hotel Garden Palace Surabaya Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/ACE-HARDWARE.jpg" alt="Ilustrasi gerai Ace Hardware. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerai Ace Hardware. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos .com -  Manajemen PT Ace Hardware Indonesia Tbk memberikan keterangan terhadap gugatan Wibowo &amp; Partners dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.  Direktur Ace Hardware Sugiyanto Wibawa mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima pemberitahuan resmi terkait perkara tersebut dari Pengadilan Niaga.  Sugiyanto mengungkapkan, pihaknya memiliki hubungan dengan Wibowo &amp; Partners terkait perjanjian jasa hukum. Dari hubungan itu, ada biaya bulanan sebesar Rp 10 juta.  "Dapat kami sampaikan bahwa antara PT Ace Hardware Indonesia Tbk dan Wibowo &amp; Partners ada ikatan perjanjian jasa hukum bulanan (retainer) senilai Rp 10 juta," ujarnya Melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/10).  Menurutnya, perusahaan akan mengambil sikap jika sudah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga terkait perkara tersebut.  Dengan demikian, perusahaan mengimbau kepada masyarakat dan investor agar tidak terlalu terpengaruh oleh kabar perkara tersebut.  "Saat ini PT Ace Hardware Indonesia Tbk memiliki kinerja yang sangat baik dan tetap beroperasi seperti biasa," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Gugatan Perjanjian Jasa Hukum, Ace Hardware Buka Suara

pengadilan niaga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan niaga

Berita Terkini