<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_Nadiem-Makarim-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI-4JPG-3270152210.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah pada Selasa (8/7) ia meminta penundaan pemeriksaan melalui kuasa hukumnya.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa seharusnya Nadiem hadir pemeriksaan beberapa waktu lalu. Namun, ternyata meminta penundaan pemeriksaan. "Kuasa hukumnya yang menyampaikan permintaan penundaan," ujarnya.&nbsp; Karena itu, penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan pemeriksaan terhadap Nadiem. Penyidik sembari melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya. "Kita tunggu saja, penyidik akan memiliki sikap memanggil yang bersangkutan," urainya kemarin (9/7).&nbsp; Dalam permintaan penundaan pemeriksaan tersebut, Nadiem tidak memberikan alasan atau penyebab meminta penundaan. "Ya hanya minta ditunda, mungkin karena kesibukan yang bersangkutan. Tidak ada alasan yang disebutkan," terangnya.&nbsp; Meski begitu, diketahui Nadiem meminta penundaan satu pekan. Karena itu penyidik akan mengatur jadwal kembali. "Nanti saat udah ada jadwalnya akan kami beritahukan. Akan coba dijadwalkan," paparnya.&nbsp; Sebelumnya, Nadiem sempat hadir dalam panggilan yang pertama. Namun, untuk panggilan yang kedua Nadiem meminta penundaan. Nadiem diperiksa terkait kasus dugaan korupsi chromebook atau pengadaan laptop dengan nilai proyek Rp 9,9 triliun.&nbsp; Namun, dalam pengadaan laptop tersebut kualitas laptop dipertanyakan. Bahkan, pada laptop baru sudah banyak muncul kerusakan. Belakangan, Kejagung mengusut kasus tersebut dan menduga proyek dikerjakan tanpa proses lelang.

Nadiem Makarim kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung setelah meminta penundaan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai

Kejaksaan Agung mau Panggil Lagi Nadiem Makarim, Diperiksa Kembali soal Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp 9,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/18/AXIAO-1-2124875228.jpg" alt="Kuasa Hukum PT Tera Data Indonusa,Tbk Adjie Wibisono. (Istinewa)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Tera Data Indonusa,Tbk Adjie Wibisono. (Istinewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;PT Tera Data Indonusa,Tbk, perusahaan laptop merek Axioo angkat bicara terkait kasus penipuan pengadaan laptop pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten tahun 2023 senilai Rp 2,6 miliar. Di mana, salah satu petinggi Axioo disebut bersekongkol dalam kasus pengadaan tersebut. Kuasa Hukum PT Tera Data Indonusa,Tbk Adjie Wibisono mengatakan, adanya pemberitaan petinggi Axioo bersekongkol atau berkomplotan itu tidak benar, pihaknya tidak pernah menjalani komunikasi dengan pemberi informasi terkait hal tersebut, justru kami pihak Axioo juga menjadi korban dalam hal ini. "Axioo menindaklanjuti informasi ini dan menugaskan salah seorang karyawan untuk mengecek atas proyek yang dimaksud untuk melakukan &ldquo;follow up&rdquo; tugas dan tanggung jawabnya memastikan proyek pengadaan tersebut," jelasnya kepada wartawan, Rabu (17/7). Adjie menambahkan, bahwa selama proses penandatangan spk, Petinggi Axioo (Direktur) yang dimaksud sama sekali tidak pernah mengetahui maupun terlibat baik pada proses penandatangan spk atau kesepakatan, maupun proses negosisasi. "Justru Direksi mengetahui proyek diketahui fiktif setelah adanya laporan ex karyawan Axioo dan dikuatkan dari pemberitaan media online," bebernya. Sebagaimana fakta bahwa Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk yang disebut sebagai Petinggi Axioo tidak pernah menjalin komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak BPBD Banten selama proyek yang diduga fiktif tersebut berjalan, dan Petinggi Axioo tidak mengenal oknum pihak BPBD Banten. Dikatakan Adjie, kliennya merasa dirugikan pada isi pemberitaan yang ramai tersebut yang menyebutkan Petinggi Axioo dan Ayub telah berkomplot dalam kasus penipuan tersebut walaupun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, yang namanya orang berkomplotan paling tidak mereka saling kenal, ada komunikasi yang terjalin,dan (niat) tujuannya sama namun fakta itu tidak terbukti (baik pada proses penyelidikan maupun penyidikan). Disebutkan berkomplot harus mempunyai dasar serta bukti yang kuat atas keterlibatan Petinggi Axioo yang dimaksud, karena ini menjadi persepsi pemahaman yang berbeda pada khalayak umum dan tentu merugikan Petinggi Axioo sendiri dan kalaupun ada bukti kuat pihak Axioo yang diduga (atas hasil penyelidikan maupun penyidikan) turut terlibat itu merupakan dugaan oknum bukan pada dugaan keterlibatan pada Petinggi Axioo," jelasnya. Lebih lanjut, Adjie memastikan, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, Petinggi Axioo (Direktur) secara patut telah menghadap ke pihak penyidik pada Subdit 1 Keamanan Negara Polda Banten untuk memberikan klarifikasi dan keterangan serta memberikan bukti-bukti yang diperlukan penyidik Polda Banten. "Bahwa yang perlu diketahui juga bahwa Axioo selaku produsen dalam hal melakukan pendistribusian barang tidak langsung ke end user/konsumen namun secara aturan mengenai distribusi barang : Produsen/Prinsipal terlebih dahulu melalui distributor kemudian ke reseller dan reseller ke end user (konsumen) sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang," paparnya. Awal Kasus Sebelumnya diberitakan, Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg), Ditreskrimum Polda Banten menahan tersangka Ayub Andi Saputra, mantan pejabat Pemprov Banten dalam kasus penipuan pengadaan laptop pada BPBD Provinsi Banten tahun 2023 senilai Rp 2,6 miliar. Wadir Reskrimum Polda Banten, AKBP Dian Setyawan, mengatakan, selain Ayub, penyidik juga menahan pihak swasta bernama Edi. Keduanya dilakukan penahanan di Rutan Polda Banten. &ldquo;Sudah ditahan dua tersangka tersebut (Ayub dan Edi),&rdquo; ujarnya dikonfirmasi melalui Whatsapp Selasa 2 Juli 2024, dikutip dari Radar Banten. Kuasa hukum pelapor dari PT ITI, Fanri Situmorang mengatakan, kasus penipuan ini berawal dari adanya informasi pengadaan laptop dari petinggi Axioo. Jumlah unitnya sebanyak 750 unit dengan nilai Rp 2 miliar lebih. &ldquo;Awalnya klien kami punya kerjasama dengan pihak Axioo selaku prinsipal pemilik brand Axioo. Mereka menyampaikan ada pengadaan BPBD untuk 750 (pengadaan laptop), tapi tahap pertama 150 unit,&rdquo; katanya. Kliennya diakui Fanri mempercayai informasi proyek itu karena disampaikan langsung oleh petinggi Axioo. Petinggi perusahaan yang bergerak dibidang elektronik itu cukup meyakinkan kliennya. &ldquo;Kita tertarik karena dapat informasi ini dari petinggi Axioo,&rdquo; katanya. Fanri menjelaskan, menindaklanjuti informasi pengadaan tersebut, PT ITI mengutus bagian marketing untuk melakukan pertemuan di BPBD Banten. Dalam pertemuan itu, dihadiri pihak dari Axioo dan BPBD yang diwakili Ayub Andi Saputra. &ldquo;Yang hadir ada dari perwakilan Axioo dan BPBD saudara Ayub,&rdquo; katanya. Dalam pertemuan itu, Ayub sambung Fanri, membenarkan bahwa ada proyek tersebut. Bahkan, mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Banten itu mengaku sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. &ldquo;Saudara Ayub ini mengaku sebagai PPK,&rdquo; ungkapnya. Fanri mengungkapkan, kliennya yang tertarik dengan proyek tersebut lantas mengirim 50 unit laptop ke gudang BPBD. Pengiriman ini dilakukan sekira April 2023. Namun setelah barang masuk gudang, PT tidak mendapatkan bayaran. Malah proyek tersebut diketahui fiktif. &ldquo;Setelah pengiriman barang kita minta tanda tangan (berita acara pengiriman-red) yang ditandatangani oleh Ayub. Baru kita minta pencairan ternyata tiba-tiba pihak BPBD menyatakan itu fiktif (proyek-red),&rdquo; ungkapnya. Akibat proyek fiktif itu, PT ITI mengalami kerugian hingga Rp 1 miliar lebih. Sebab, puluhan laptop yang bernilai Rp 32 juta per unitnya itu sudah tidak berada di tempat atau raib. &ldquo;Kerugian Rp 1,7 miliar,&rdquo; ujarnya. Disinggung petinggi Axioo dan Ayub telah berkomplot dalam kasus penipuan itu, Fanri menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Kamneg Ditreskrimum Polda Banten. Ia meyakini, penyidik akan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. &ldquo;Itu (dugaan berkomplot) nanti biar pihak kepolisian yang membongkar, apakah ada pemufakatan jahat atau tidak,&rdquo; tutur pria asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) ini.

Adanya pemberitaan petinggi Axioo bersekongkol atau berkomplotan itu tidak benar, justru kami pihak Axioo juga menjadi korban dalam hal ini.

Kuasa Hukum Axioo Bantah Petingginya Terlibat dalam Kasus Penipuan Pengadaan Laptop BPBD Banten tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/reni-PKS2-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahun anggaran 2022 tinggal tiga bulan lagi. Namun, ada sejumlah program usulan warga dan DPRD Surabaya  yang belum direalisasikan pemkot. Salah satu yang mendesak adalah pengadaan laptop bagi 855 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Total anggarannya mencapai Rp 8 miliar.  Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyatakan, pengadaan laptop sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan PAUD. Mulai pengisian data pokok pendidikan (dapodik), administrasi lembaga, hingga menunjang kegiatan belajar-mengajar. ”Kami minta untuk segera direalisasikan,” kata Reni Senin (5/9).  Program pengadaan laptop itu, jelas Reni, sudah masuk dalam APBD 2022. Anggaran Rp 8 miliar pun sudah disetujui pemkot. Kewenangan pengadaan laptop berada di Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. ”Ini usulan dari DPRD. Dan, pemkot sudah setuju,” jelasnya.  Dewan berkali-kali meminta penjelasan terkait dengan keterlambatan pengadaan laptop. Dispendik Surabaya beralasan, program tersebut molor karena terbentur aturan pemerintah. Setiap pemerintah daerah harus menaati aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pembelian barang dan jasa.  Namun, Reni mengungkapkan, berdasar informasi yang didapatkan, syarat TKDN sebetulnya sudah terpenuhi. Dia mengehaskan, PAUD sangat membutuhkan perangkat digital untuk menunjang pembelajaran. Laptop dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas.  ”Jadi, jangan ditunda-tunda lagi. Sebab, ini sangat bermanfaat untuk lembaga,” tegas Reni.  Selain itu, berbagai usulan masyarakat yang masuk melalui wakil rakyat atau pokir belum terealisasi. Biasanya, program itu berada dalam lingkup RT/RW. Di antaranya, pavingisasi, perbaikan saluran lingkungan, dan pengadaan bak sampah di lingkungan setempat.  Belum ada kejelasan mengenai usulan program di bidang keagamaan. Yakni, perbaikan musala, bantuan sarana-prasarana untuk TPA/TPQ, dan kelompok pengajian.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Syafi’i menyampaikan, pokir dewan sejatinya sudah masuk dalam APBD. Petugas juga sudah melakukan verifikasi ke lapangan. ”Kami minta untuk secepatnya direalisasikan,” ujar politikus Nasdem tersebut.  ---  BEBERAPA PROGRAM USULAN WARGA <ul> 	<li>Pengadaan laptop untuk PAUD</li> 	<li>Pengadaan komputer dan printer untuk RW</li> 	<li>Pengadaan tenda untuk RW</li> 	<li>Pengadaan bak sampah di lingkungan RT/RW</li> 	<li>Pavingisasi dan perbaikan saluran di tingkat RT/RW</li> 	<li>Perbaikan musala dan tempat ibadah</li> 	<li>Bantuan sarana-prasarana TPA dan TPQ</li> 	<li>Seragam kelompok ibu-ibu pengajian</li> </ul> Sumber: Banggar DPRD Kota Surabaya

Pengadaan Laptop, Pavingisasi, hingga Perbaikan Musala Belum Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/wali-kota-laptop.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi didampingi Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi didampingi Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, akan membentuk tim penuntut perdata tekait dengan permasalahan pengadaan program laptop gratis tahap kedua pada tahun anggaran 2021. Pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp 35,7 miliar menyalahi atau tidak sesuai dengan kontrak.  ”Yang jelas, selanjutnya kami akan membentuk tim penuntut perdata untuk memperkuat pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK),” ujar Wali Kota Madiun Maidi seperti dilansir dari Antara di Kota Madiun.  Dia merasa dirugikan karena pihak penyedia yang salahi kontrak. Tidak hanya itu, pembagian laptop ke siswa serta program unggulan wali kota setempat jadi terhambat.  Menurut Maidi, pengadaan laptop pada 2021 seharusnya berspesifikasi merek Axioo Mybook Pro G5 i3-6157U, RAM 8GB DDR4, HDD 1 TB, layar 14 inci, Windows 10, garansi 3/3/3 onsite. Namun, nyatanya barang yang dikirim hanya dilengkapi dengan memori DDR3. Artinya, spesifikasi tersebut lebih rendah.  Ribuan laptop itu rencananya dibagikan kepada siswa SDN kelas 5 dan siswa SMPN kelas 8 pada tahun ajaran 2021/2022. Namun, karena ada masalah tak sesuai dengan kontrak, terpaksa batal.  Pemkot Madiun terpaksa menolak dan anggaran pembelian yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) 2021 senilai Rp 35,721 miliar secara administrasi tidak dibayarkan. Sebab, tidak sesuai dengan pesanan.  ”Setelah dicek oleh tim pemeriksa dari Politeknik Negeri Madiun (PNM) ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, Pemkot Madiun menolak dan memutuskan kontrak,” terang Maidi.  Pemerintah Kota Madiun telah melayangkan surat pemutusan kontrak pengadaan laptop kepada PT PINS Indonesia, anak Perusahaan PT Telkom. Sebab, penyedia tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kontak pengadaan 4.880 laptop. Hal itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12/2021.  Selain membentuk tim penuntut perdata, pemkot juga akan berkonsultasi dengan kejaksaan dan kepolisian setempat atas kasus tersebut. ”Kami akan menempuh jalur hukum. Namun, prosesnya kami konsultasikan terlebih dahulu dengan tim hukum dari kejaksaan dan kepolisian,” tutur Maidi.  Wali Kota Madiun menegaskan, penolakan dan pemutusan kontrak tersebut karena pemkot tidak mau mengambil risiko jika kemudian hari siswa ataupun pihak sekolah terlibat permasalahan hukum.  Sebelumnya, Pemkot Madiun melakukan kembali pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021. PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit.  Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inci FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi tiga tahun untuk sparepart, tiga tahun labour, dan tiga tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3.  Sementara itu, pengadaan laptop jilid I sejumlah 5.425 unit dengan anggaran Rp 38,788 miliar untuk siswa yang saat ini duduk di kelas 6 SD dan kelas 9 SMP dengan merek HP 240 G7 i3-8130U, RAM 8GB, HDD 1TB, layar 14 inch, Window 10, garansi 3/3/3 onsite telah didistribusikan dengan lancar tanpa ada kendala.

Pemkot Madiun Bentuk Tim Penuntut Terkait Pengadaan Laptop Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/laptop-balik.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Kota Madiun Noor Aflah menunjukkan 4.880 unit laptop yang ditolak kerena spesifikasi tidak sesuai kontrak, Senin (3/1). Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Kota Madiun Noor Aflah menunjukkan 4.880 unit laptop yang ditolak kerena spesifikasi tidak sesuai kontrak, Senin (3/1). Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menolak pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp 35,7 miliar yang sudah diterima. Sebab, spesifikasinya tidak sesuai kontrak.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Pemerintah Kota Madiun Noor Aflah di Madiun mengatakan, 4.880 unit laptop yang ditolak tersebut merupakan hasil pengadaan program laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021.  ”Untuk laptop tahap dua sejatinya semua laptop sudah datang dan sudah kami lakukan pengecekan dengan menggandeng Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik, tetapi ada ketidaksesuaian dengan kontrak. Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolaknya,” ujar Noor Aflah seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, sesuai spesifikasi, pengadaan 4.880 unit laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021 tersebut bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4. Namun, barang yang datang hanya dilengkapi dengan memori DDR3.  ”Karena itu, program laptop yang seharusnya sudah bisa didistribusikan kepada siswa pada Januari 2022 terpaksa batal. Pemerintah tidak mau mengambil risiko jika kemudian anak-anak atau pihak sekolah harus terlibat karena permasalahan pengadaan laptop yang tentu akan menjadi barang bukti,” ucap Noor Aflah.  Menurut Noor Aflah, langkah penolakan dilakukan dengan risiko progam laptop tahun anggaran 2021 tersebut batal dilaksanakan. ”Yang jelas tidak bisa diteruskan. Kalaupun pihak penyedia bersedia mengganti, waktunya juga sudah tidak memungkinkan,” kata dia.  Aflah menjelaskan, surat penolakan tersebut sudah dikirim kepada PT PINS Indonesia selaku penyedia secara email pada 31 Desember. Sedangkan surat secara fisik sudah diterima beberapa waktu lalu.  Dia mengaku, pihak penyedia juga telah merespons dan berharap barang tetap diterima dengan penyesuaian harga. Namun, Pemkot Madiun tidak bisa menerimanya karena penentuan harga hanya bisa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP).  ”Secara proses untuk anak sekolah laptop ini memang tidak ada masalah, tetapi karena ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus sesuai benar. Apalagi dalam kasus ini ada penurunan spesifikasi atau downgrade,” tutur Noor Aflah.  Bahkan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum jika diperlukan. Pemerintah Kota Madiun setidaknya dirugikan secara immaterial karena ketidaksesuaian tersebut, yakni program yang seharusnya sudah berjalan menjadi tertunda. Selain itu, juga mempengaruhi penyerapan anggaran karena barang tersebut tidak terbayar.  ”Kerugian secara material memang tidak ada karena barang tidak kami bayar sama sekali dan kami kembalikan semuanya, tetapi secara immaterial kami tetap dirugikan. Karena itu kami masih akan mengadakan rapat dengan pihak terkait, termasuk dari kejaksaan sebagai pengacara negara, untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah hukum atau lainnya,” ucap Noor Aflah.  Pemerintah Kota Madiun kembali melakukan pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021. PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit. PT PINS merupakan anak perusahaan PT Telkom.  Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi tiga tahun untuk sparepart, tiga tahun labour, dan tiga tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3.  ”Yang jelas anggaran tidak bisa digunakan. Kalaupun di tahun ini akan dilakukan bisanya di APBD perubahan. Itu pun prosesnya harus dimulai lagi dari awal. Kami juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan karena anggaran juga dari Dana Insentif Daerah (DID),” terang Noor Aflah.

Pemkot Madiun Tolak Pengadaan 4.880 Laptop karena Tak Sesuai Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/laptop-delllaptoprepairsCom.jpg" alt="Ilustrasi: laptop. (delllaptoprepairs.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: laptop. (delllaptoprepairs.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Malaysia sejak 2011 telah menjalankan proyek laptop chromebook, sama seperti yang tengah dilakukan Indonesia. Namun, hal itu dihentikan pada 2019 karena implementasi untuk pemerataan akses pendidikan tidak berjalan efektif, khususnya pemahaman guru terkait teknologi.  Mengenai lemahnya pemahaman guru akan literasi digital itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, hal sama terjadi di Indonesia. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek pada tahun 2018 menunjukkan baru 40 persen guru yang melek teknologi.  Akan tetapi, anggaran pelatihan guru di program guru penggerak dan sekolah penggerak hanya Rp 2,68 triliun saja, jauh dari anggaran untuk belanja laptop. Padahal, para guru ini lah yang nantinya sebagai salah satu implementator pemanfaatan laptop chromebook tersebut.  “Kemendikbudristek lebih memprioritaskan bangun badannya daripada jiwanya. Fakta di lapangan, bantuan laptop chromebook tahun anggaran 2020 saja banyak tidak dapat digunakan karena minimnya akses internet seperti di daerah Enrekang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur). Belum dievaluasi sudah mau ditambah lagi jumlahnya dengan kondisi daerah yang sama,” ungkap dia dalam acara daring, Selasa (10/8).  Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah turut menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI tidak tahu menahu soal program Kemendikbudristek secara detil, karena tidak ikut pembahasan sampai detil kegiatan tersebut.  "DPR berhak meminta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tententu (PDTT) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika memang ada indikasi penyelewengan atau penghamburan uang rakyat," tutur dia.  Sementara itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan, pengadaan laptop oleh Kemendikbudristek ini berpotensi besar menjadi proyek yang menghambur-hamburkan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Di mana anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 3,7 triliun.  Seharusnya Kemendikbudristek mau belajar dari kegagalan Malaysia dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Semoga para pembuat kebijakan pendidikan tidak takabur dan benar-benar berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya.

Kritisi Pengadaan Laptop Chromebook, Kemungkinan Program Bisa Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bakal mengawasi anggaran negara yang dipakai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam pengadaan laptop merah putih bagi pelajar yang nilainya mencapai Rp 2,4 triliun. Pengawasan itu dilakukan KPK lantaran pengadaan laptop itu ini tengah menjadi polemik di masyarakat.  Laptop tersebut diduga dijual seharga Rp 10 juta. Publik bertanya-tanya jika laptop dengan harga fantastis itu tidak sebanding dengan spesifikasi yang terbilang standar, terlebih jumlah pengadaan itu sebanyak 240 ribu unit.  "KPK dan tentu aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (3/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau, Kemendikbud dalam pengadaan laptop merah putih seyogianya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga mekanisme pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku.  "Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku," imbau Ali.  Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemendikbudristek menganggarkan laptop senilai Rp 2,4 triliun bagi pelajar sebanyak 240.000 unit pada tahun 2021. Pengadaan laptop itu merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbudristek yang disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik kepada pemerintah daerah (pemda).

KPK Pelototi Anggaran Pengadaan Laptop Kemendikbudristek Rp 2,4 T