<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/WhatsApp-Image-2025-03-13-at-200827-1544087967.jpeg" alt="LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejati Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta. Laporan ini mencakup empat terlapor, termasuk Direktur Utama PT Tamara Green Garden, SBR. Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong menjelaskan, laporan ini didasarkan pada hasil investigasi sebagai kuasa hukum ahli waris Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara. Lahan tersebut merupakan milik almarhum ayahnya, berdasar bukti akta jual beli dan dokumen pendukung lain. Namun, dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihaknya terus mencari bukti tambahan dengan mengajukan permohonan informasi ke berbagai instansi terkait. Pada 10 Agustus 2020, LBH Pijar mengirimkan surat ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk meminta kejelasan status tanah di RT 007/01, Kelurahan Pegadungan, yang kini menjadi Taman Kumbang Sereh. Sebulan kemudian, pada 11 September 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta merespons bahwa terdapat pelepasan hak atas enam bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Tamara Green Garden. Total luas tanah yang dilepas mencapai 14.866 meter persegi. Lebih lanjut, Madsanih menyebutkan, pihaknya mengantongi bukti fotokopi surat pelepasan dan peralihan hak serta SHGB atas nama PT Tamara Green Garden. Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi merupakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang seharusnya diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI tanpa kompensasi. &rdquo;Tanah fasos/fasum itu tidak bisa diperjualbelikan seenaknya. Itu adalah kewajiban developer yang harus diserahkan penuh ke Pemprov DKI, bukan diperjualbelikan,&rdquo; tegas Madsanih. Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga memperkuat dugaan penyimpangan ini. Dalam sidang perdata dengan Nomor Perkara 157/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, BPN menegaskan bahwa PT Tamara Green Garden memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian lahan sebagai fasos dan fasum kepada Pemprov DKI. &rdquo;Jawaban dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah jelas, bahwa tanah seluas 9.038 meter persegi adalah fasos dan fasum yang wajib diserahkan PT Tamara Green Garden ke Pemprov DKI,&rdquo; ujar Madsanih. LBH Pijar mendesak Kejati Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi ini. Madsanih menuturkan, potensi kerugian negara akibat kasus ini sangat besar. Berdasar dokumen pelepasan dan peralihan hak, luas tanah yang bermasalah mencapai 9.038 meter persegi. Jika dihitung dengan harga per meter Rp 8.825.000, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 78 miliar. &rdquo;Ini jelas merugikan keuangan negara, khususnya Pemprov DKI. Kami berharap kejaksaan segera mengusut tuntas kasus ini dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum,&rdquo; ucap Madsanih.

LBH Pijar laporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Jalan Irigasi, Kelurahan Pegadungan, oleh Pemprov DKI ke Kejati Jakarta

LBH Pijar Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Kalideres, Kerugian Negara Capai Rp 78 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/WhatsApp-Image-2024-06-27-at-161641_33a4c24b-399925857.jpg" alt="Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik (baju hitam berkacamata) menyampaikan sosialisasi penanganan dampak sosial pembangunan IKN di Sepaku (27/6). (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik (baju hitam berkacamata) menyampaikan sosialisasi penanganan dampak sosial pembangunan IKN di Sepaku (27/6). (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pembangunan kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Apalagi rencananya peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti, bakal dipusatkan di IKN. Di tengah upaya pembangunan itu, dampak sosial kemasyarakatan masih muncul di lapangan. Adanya dampak sosial kemasyarakat yang masih terjadi akibat pembangunan IKN tersebut, menjadi perhatian serius Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Meskipun begitu dia meyakini bahwa setiap masalah, ada solusinya. Selama semua pihak terbuka dan bersedia berkomunikasi dengan baik. Pria yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri memastikan, pemerintah berusaha keras untuk menyejahterakan rakyatnya. "Termasuk (kesejahteraan) warga sekitar IKN," katanya di sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (27/7). Sosialisasi itu dilakukan dalam rangka percepatan perolehan tanah di wilayah inti IKN. Pada kesempatan itu, Akmal menguraikan bahwa kehadiran IKN di Kaltim adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut dia, selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris. Karena pembangunan dan ekonomi terpusat di Jawa. Kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. "Bukan lagi Jawa sentris," tuturnya. Sebab, pemerintah meyakini IKN di Kaltim akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Ia pun mengisahkan kala dirinya masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat. Ia memberangkatkan ratusan perahu sandek menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan itu merupakan cerminan dari semangat mendukung IKN. "Tanpa biaya pemerintah, tidak memakai dana APBD," tegasnya. Menyimak respons masyarakat, Pj Gubernur Akmal Malik meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan. "Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan untuk bersilaturahmi," lanjut Akmal. Sahdin selaku tokoh masyarakat Desa Pemaluan mengungkapkan Desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk). &rsquo;&rsquo;Kami hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini,&rsquo;&rsquo; sebut Sahdin. Meski kebiasaan warga setempat melakukan ladang berpindah, mereka tak setuju disebut sebagai perambah hutan. Sebab mereka hanya melakukan ladang berpindah di sekitar kawasan Desa Pemaluan. Jadi mereka berpendapat bahwa kampung mereka adalah kampung tua yang ada sebelum zaman kemerdekaan.&nbsp;

Akmal menguraikan, kehadiran IKN di Kaltim adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Percepat Perolehan Tanah IKN, Pemprov Kaltim Perkuat Sosialisasi dan Pastikan Kesejahteraan Warga

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Tanah-Terdampak-Tol-Kediri-Tulungagung-1-1251262317.jpg" alt="Salah satu bidang tanah terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung." width="100%">
<figcaption>Salah satu bidang tanah terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Proses pengadaan tanah untuk proyek tol Kediri-Tulungagung, khusunya untuk akses menuju Bandara Dhoho terus dikebut dengan melakukan pembayaran lahan terdampak di Kelurahan/Kecamatan Mojoroto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengatakan bahwa proses pembayaran di ruas Kota Kediri masih berlangsung di dua kelurahan di Kecamatan Mojoroto, yakni Kelurahan Mojoroto dan Gayam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu ini kalau sudah ada validasi yang terbit, kami gas lagi. Pembayaran lagi di Kelurahan Mojoroto masih banyak," ujarnya seperti dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), Jumat (23/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014330494/pembayaran-ugr-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-terus-dikebut-kelurahan-mojoroto-jadi-perhatian-utama-tim-pengadaan-tanah">Pembayaran UGR Tanah Terdampak Tol Kediri - Tulungagung Terus Dikebut, Kelurahan Mojoroto Jadi Perhatian Utama Tim Pengadaan Tanah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menegaskan bahwa setidaknya butuh waktu 2-3 hari untuk proses pengajuan pembayaran setelah validasi terbit. Pihaknya menargetkan pembayaran kembali dilanjutkan di kelurahan yang seluruhnya merupakan akses bandara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nanda, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa hingga pekan lalu progres pembayaran di Kota Kediri mencapai sekitar 26,30 persen. Artinya, pembayaran baru dilakukan di tiga kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan rincian, Kelurahan Mojoroto dengan progres pembayaran 69,05 persen. Ada 203 bidang senilai Rp 255 miliar yang telah dicairkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014204178/jadi-akses-utama-ke-bandara-dhoho-sebelum-adanya-tol-kediri-tulungagung-progres-jembatan-jongbiru-mrican-sudah-mencapai-50-persen">Jadi Akses Utama ke Bandara Dhoho Sebelum Adanya Tol Kediri-Tulungagung, Progres Jembatan Jongbiru-Mrican Sudah Mencapai 50 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian di Kelurahan Gayam dengan progres 21,49 persen. Di sana ada 26 bidang terdampak senilai Rp 21,4 miliar yang sudah diserahkan ke pemilik tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota dengan progres 89,39 persen yang mencakup 59 bidang senilai Rp 78,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Kelurahan Semampir semua tanah milik warga sudah 100 persen. Tinggal aset instansi. Kami masih menunggu permintaan&mdash;seperti dari pemkot dan kemenag&mdash;dalam bentuk apa ganti ruginya. Bangunan atau tanah pengganti," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014199555/pemasangan-patok-selesai-tim-akan-segera-bebaskan-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-pada-tahap-kedua">Pemasangan Patok Selesai, Tim Akan Segera Bebaskan Tanah Terdampak Tol Kediri-Tulungagung pada Tahap Kedua </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, selain melanjutkan pengadaan tanah tahap I, panitia pengadaan tanah juga sedang mengebut progres untuk tahap II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek tambahan yang mencakup pelebaran di sepanjang trase tol tersebut menyasar seluruh bidang yang terdampak di tahap I, termasuk di antaranya empat kelurahan prioritas akses menuju Bandara Dhoho Kediri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terkait pengadaan tanah tahap II tersebut, menurut Nanda pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014199064/pematokan-selesai-pembebasan-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-tahap-ii-akan-dimulai-pekan-depan">Pematokan Selesai, Pembebasan Tanah Terdampak Tol Kediri - Tulungagung Tahap II Akan Dimulai Pekan Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana terkait sosialisasi pemasangan patok batas bidang tanah tersebut akan dilakukan setelah pemasangan patok right of way (RoW) selesai dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemasangan patok RoW untuk akses bandara (di ruas Kota Kediri) sudah selesai. Sekarang lagi jalan ke selatan. Posisinya di Kecamatan Mojo," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melakukan sosialisasi, Satgas A dari BPN akan turun untuk melakukan pengukuran. Sama seperti pada tahap I, pengukuran akan dilanjutkan dengan pemberkasan yuridis oleh Satgas B.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014198888/pemasangan-patok-selesai-tim-pembebasan-lahan-tol-kediri-tulungagung-segera-kerjakan-tahap-kedua-proyek">Pemasangan Patok Selesai, Tim Pembebasan Lahan Tol Kediri-Tulungagung Segera Kerjakan Tahap Kedua Proyek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti (pemberkasan yuridis, Red) bersama-sama dengan dinas pertanian dan dinas permukiman untuk mengukur tanaman dan bangunannya," tandasnya.</div>

Selanjutnya di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota dengan progres 89,39 persen yang mencakup 59 bidang senilai Rp 78,9 miliar.

Pembayaran Tanah di Kelurahan Mojoroto Kediri Terus Dikebut, Progres Pengadaan Lahan Tol Kediri-Tulungagung Belum 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/WhatsApp-Image-2023-06-04-at-91334-AM-794481093.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menyatakan, proses pengadaan lahan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sudah 95 persen. Proses pembangunan ditargetkan rampung seluruhnya pada 2024. &rdquo;Saat ini sudah tidak ada kendala berarti dari segi teknis dan lahan. Untuk pengadaan lahan sudah 95 persen dan terus proses penyelesaian,&rdquo; ujar Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Minggu (4/6). Menurut Jarot, progres konstruksi Bendungan Bener sudah 26 persen. Saat ini sedang dilakukan upaya percepatan teknis konstruksi. Bendungan yang dibangun sejak Oktober 2018 itu, akan menjadi bendungan multifungsi yang memiliki banyak manfaat. Dia menjelaskan, bendungan tersebut memiliki tampungan sekitar 92 juta meter kubik. Mempunyai manfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, Bendungan Bener juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. Termasuk ke Bandara Internasional Jogjakarta. &rdquo;Bendungan tersebut juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 meter kubik per detik menjadi 178 meter kubik per detik atau 70 persen pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25),&rdquo; papar Jarot Widyoko. Selain itu dia menambahkan, fungsi lainnya adalah menjadi pendukung sektor perikanan, pariwisata, dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu. Pembangunan Bendungan Bener itu, lanjut dia, merupakan bagian dari pembangunan 61 bendungan dari 2015 hingga 2025 yang akan menambah jumlah tampungan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Jawa Tengah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Jumat (2/6) telah meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menteri menyampaikan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan yang baik dan rapi mulai dari desain hingga pelaksanaan. &rdquo;Perhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Tolong dievaluasi desain engineering dan arsitektur, sehingga tidak ada desain yang berlebihan (overdesign). Pekerjaannya yang rapi, sisa material ditata baik,&rdquo; ujar Basuki. &nbsp;

Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR menyatakan, proses pengadaan lahan Bendungan Bener, Purworejo, sudah 95 persen

Dirjen PUPR Sebut Pengadaan Lahan Bendungan Bener Purworejo Sudah 95 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230227_134141_2.jpg" alt="Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, proses perolehan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian. &rdquo;Proses perolehan tanah di IKN terus berjalan, saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN,&rdquo; ujar Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia seperti dilansir dari Antara, Jumat (5/5). Mia mengatakan, langkah tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Selanjutnya, menurut Mia Amalia, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN) dan/atau aset dalam penguasaan (ADP). Mia mengatakan, hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita IKN dan khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang. Sementara itu, tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. OIKN kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi di IKN. Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). &rdquo;OIKN memahami bahwa tanah yang akan dikerjasamakan perlu disiapkan dengan cermat untuk menjamin kepastian hukum,&rdquo; tutur Mia Amalia. Oleh karena itu, dia menambahkan, proses penyiapan melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsi, serta sesuai dengan tata kelola yang baik. &rdquo;Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan,&rdquo; jelas Mia.

Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan, proses perolehan tanah di IKN Nusantara terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian

Otorita Sebut Perolehan Tanah di IKN Didukung Lintas Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222-presiden-tinjau-tol-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melaksanakan pembayaran uang ganti kerugian untuk pengadaan lahan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jumlahnya Rp 17,3 miliar. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran tahap I untuk 9 bidang tanah yang diterima lima warga terdampak. &rdquo;Kami merealisasikan pembayaran perdana pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur IKN, yang diharapkan mampu menjadi akselerator perwujudan IKN sebagai salah satu rencana strategis nasional,&rdquo; kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi seperti dilansir dari Antara. Pembayaran perdana itu juga merupakan wujud dari sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pengadaan lahan IKN. Pembayaran pembebasan lahan IKN akan dilakukan secara bertahap, mengikuti&nbsp;progress&nbsp;pengadaan lahan di lapangan, setelah seluruh tahap pengadaan lahan dilewati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. LMAN membayarkan uang ganti menggunakan skema pembayaran langsung. Dana akan dibayarkan langsung LMAN ke rekening bank warga terdampak. Untuk tahap awal, alokasi dana pengadaan lahan untuk pembangunan IKN, LMAN telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 795,79 miliar. &rdquo;Pengalokasian anggaran tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan IKN,&rdquo; terang Basuki Purwadi. Uang ganti kerugian yang diterima warga, diharapkan mampu menjadi pendorong daya beli yang dapat digunakan secara bijaksana. Sehingga, menghasilkan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup warga terdampak. &rdquo;Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menghasilkan manfaat berganda bagi masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,&rdquo; ucap Basuki Purwadi. &nbsp;

Lembaga Manajemen Aset Negara laksanakan pembayaran ganti kerugian untuk pengadaan lahan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

LMAN Bayarkan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Lahan Infrastruktur IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221021_1120061.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyebutkan, ada dua mekanisme yang dilakukan dalam mendapatkan lahan pembangunan IKN. Yakni pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk mengamankan lahan seluas 256.000 hektare. &rdquo;Yang 256 ribu hektare, 65 persen atau hampir 2/3-nya berupa hutan tropis. Jadi banyak di bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutanan kembali,&rdquo; ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara, Senin (3/4). Bambang menuturkan, hanya akan membangun sebesar 25 persen dari luas area 256 ribu hektare. Berdasar rencana, terdapat sembilan generator ekonomi di IKN. Dengan demikian, menurut Bambang Susantono, pada 2024 diharapkan IKN menjadi super hub. Sehingga, pengembangan ekonomi Indonesia terdistribusi dengan baik dan diharapkan Jawa sentris berubah menjadi Indonesia sentris pada 2045. &rdquo;Dan IKN menjadi super hub untuk mewujudkan itu,&rdquo; imbuh Bambang Susantono. Saat ini menurut dia, sebanyak 36.150,03 hektare hutan yang akan dibebaskan berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saat ini, KLHK sudah melakukan validasi dan verifikasi. &rdquo;Hasil masih ada penguasaan lahan di areal pelepasan kawasan hutan atau clean and clear,&rdquo; tutur Bambang Susantono. Selanjutnya pelepasan kawasan hutan akan dilakukan KLHK kepada Otorita IKN melalui penandatanganan berita acara serah terima. &rdquo;Tim terpadu yang melakukan validasi dan verifikasi ini yang sudah dilakukan dalam minggu lalu bagaimana proses 36 ribu ini sudah clean and clear untuk segera diserahkan ke kami,&rdquo; papar Bambang Susantono. Lebih lanjut, usai penandatanganan berita acara serah terima, Kementerian Keuangan akan mencatatnya sebagai barang milik negara (BMN) dan aset dalam penguasaan (ADP) yang bisa dikembangkan lebih lanjut penggunaannya sesuai peruntukan yang tercantum dalam peraturan.

Otorita IKN Nusantara menyebutkan, ada mekanisme untuk mendapatkan lahan pembangunan IKN. Yakni pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah

Kepala Otorita IKN Bilang Ada Dua Mekanisme untuk Dapatkan Lahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/DKI-Jakarta.jpg" alt="Ilustrasi TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sigid Kurniawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sigid Kurniawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampik ada pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan pemakaman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Hal itu seperti yang tersirat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK untuk Tahun Anggaran 2020.  Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat seperti dilansir dari Antara di Jakarta menegaskan, dalam pengadaan lahan makam, pemprov melakukan pembayaran berdasar hasil penilaian (appraisal) Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meski di dalamnya disebutkan penilaian dilakukan tidak didasarkan kondisi dan data sebenarnya.  ”Kalau melihat temuan BPK, tidak ada kalimat pemborosan. Judul temuannya adalah Penilaian Harga Pasar dari Konsultan Jasa Penilai Publik atas Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Makam Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tidak Didasarkan oleh Kondisi Tanah dan Data Pembanding yang Sebenarnya,” terang Syaefuloh.  Syaefulloh menilai, rekomendasi tersebut bersifat administratif untuk membuat pedoman teknis dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). ”Serta menambah pedoman teknis/standar operasional prosedur (SOP) terkait kewajiban review atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi KJPP, khususnya review atas data pembanding. Tidak ada kerugian negara atas temuan ini,” ucap Syaefulloh Hidayat.  Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati menyebutkan, pengadaan lahan makam itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 yang pembayaran menggunakan hasil penilaian penilaian KJPP. Hasil penilaian KJPP juga dinyatakan resmi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Menurut Suzi, sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, penilaian KJPP bersifat final dan mengikat. Namun, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta justru tetap dapat melakukan penghematan sebesar Rp 2,5 miliar dalam pengadaan lahan makam itu.  ”Penilaian appraisal KJPP sebesar Rp 73.787.892.000, sedangkan dari hasil musyawarah, Pemprov DKI Jakarta membayar sebesar Rp 71.236.650.000. Jadi, ada penghematan sebesar Rp 2.551.242.000,” papar Suzi.  Suzi juga menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar. Rekomendasi BPK juga telah ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan dalam proses pengadaan lahan dengan pedoman teknis yang lebih komprehensif.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan sejumlah Rp 3.329.333.000, berkaitan dengan pengadaan tanah makam Covid-19 seluas 14.349 meter persegi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. BPK menyebutkan, kesalahan pemborosan itu terjadi lantaran pejabat pembuat kebijakan tidak cermat dalam menyusun kegiatan pengadaan lahan dan tidak melakukan peninjauan atas laporan akhir pembuatan harga perkiraan ganti rugi KJPP.  BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta Kepala DPHK agar membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif dan menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) terkait kewajiban untuk melakukan peninjauan atas laporan KJPP.

DKI Tampik Ada Pemborosan Anggaran Dalam Pengadaan Lahan Makam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa setiap pihak yang mengetahui perkara pengadaan lahan di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Termasuk membuka kemungkinan memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam perkara ini.  "Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu, karena jika ada kebutuhan penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/5).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan setiap pihak yang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung mengetahui rangkaian peristiwa. Hal ini untuk menambah terang perkara yang sedang ditangani KPK.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/05/2021/anies-dituding-dapat-gratifikasi-rumah-mewah-dari-pengembang-reklamasi/">Anies Dituding Dapat Gratifikasi Rumah Mewah dari Pengembang Reklamasi</a>  "Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan pengumpulan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain," ucap Ali.  Ali menyatakan setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi dipastikan akan diinformasikan ke publik. "Berikutnya mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, Diretur PT. Adonara Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  "Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108.9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/5).  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung Jakarta Timur.  "PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate," ungkap Ghufron.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus Pengadaan Lahan, KPK Buka Kemungkinan Periksa Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Ridwan-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YRC), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.  Selain Yoory, lembaga antirasuah juga menetapkan Direktur PT. Adonara Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.  "Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/5).  Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019. "Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108.9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI," ucap Ghufron.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung Jakarta Timur.  "PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate," ungkap Ghufron.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Sebagai informasi, KPK sudah lama mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur ini. Tetapi lembaga antirasuah baru mengumumkan penetapan tersangka kasus tersebut seringinan dengan penahanan tersangka. (*)

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadaan lahan

Berita Terkini