<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/award-market-430165125.jpg" alt="Sejumlah pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan meraih Mbizmarket Award yang diselenggarakan Mbizmarket. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan meraih Mbizmarket Award yang diselenggarakan Mbizmarket. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sejumlah pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan meraih Mbizmarket Award yang diselenggarakan Mbizmarket sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat dalam mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital, transparan, dan akuntabel. Acara malam penghargaan ini dihadiri oleh sejumlah 10 Pemerintah Provinsi, dan 27 Pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, dan mitra strategis pengadaan. Acara dibuka dengan sambutan dari Andhie Saad, CCO/COO Mbizmarket, menyampaikan bahwa Mbizmarket Award merupakan bentuk penghargaan atas kerja kolektif para pelaku pengadaan di daerah dalam membangun tata kelola pengadaan yang semakin modern dan terintegrasi. &ldquo;Mbizmarket Award bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi para pelaku pengadaan dalam mendorong transformasi digital. Ini adalah hasil kolaborasi yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,&rdquo; ujar Andhie. Sementara itu, Ryn M. R. Hermawan, CEO &amp; Co-Founder Mbizmarket, menegaskan bahwa Mbizmarket akan terus berinovasi sebagai mitra resmi lokapasar LKPP RI untuk mempermudah pengadaan digital pemerintah. &ldquo;Sejak 2023, Mbizmarket Award menjadi agenda tahunan kami untuk mengapresiasi para penggerak transformasi pengadaan digital, dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, lembaga, hingga RSUD. Ke depan, Mbizmarket akan terus menghadirkan inovasi dan fitur yang sejalan dengan regulasi LKPP RI agar pengadaan digital semakin mudah dan berdampak,&rdquo; ungkap Ryn. Dr. Suwarta Yudin Pande, Direktur RSUD Nene Mallomo, Sidrap, Sulawesi Selatan, yang menilai pengadaan digital memberikan dampak langsung terhadap efisiensi layanan kesehatan. &ldquo;Kami secara konsisten mengarahkan pengadaan melalui platform digital seperti Mbizmarket. Sistem ini memudahkan proses pengadaan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sakit,&rdquo; ujarnya. Pada malam penghargaan tersebut, Mbizmarket memberikan apresiasi Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Depok, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gianyar; Best Adoption of Government Marketplace Award kepada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bekasi; Selain itu penghargaan diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Pemerintah Kabupaten Gresik; serta Digital Payment Support kepada BPD DIY, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Barat (Bank BJB), BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta BPD Kalimantan Barat. &nbsp; &nbsp;

Pengadaan digital memberikan dampak langsung terhadap efisiensi layanan kesehatan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan pengadaan.

Sejumlah Pemda dan dan Pelaku Pengadaan Raih Mbizmarket Award

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/LOKAPASAR-3111045045.jpg" alt="Penandatangana kerja sama PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatangana kerja sama PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Kabupaten Lampung lewat PT Lampung Selatan Maju menjalin kesepakatan dengan Mbizmarket dalam mendukung digitalisasi pengadaan. Digitalisasi pengadaan dikembangkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Berkurangnya intervensi manual dalam proses pengadaan diharapkan menekan risiko terjadinya korupsi dan kolusi dapat ditekan secara signifikan. Direktur PT Lampung Selatan Maju, Baiquni Aka Sanjaya mengungkapkan bahwa BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah. Menurutnya, produk unggulan Lampung Selatan Maju akan ditayangkan dan dipasarkan melalui Lokapasar Mbizmarket sehingga dapat diakses oleh OPD Kabupaten Lampung Selatan maupun pemerintah daerah lain di wilayah Lampung. "Kami juga akan memprioritaskan produk-produk lokal dari UKM di Lampung Selatan agar dapat masuk dalam sistem pengadaan. Hal ini tidak hanya memperkuat rantai pasok lokal, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Baiquni seusai penandatangan kerja sama di Jakarta. Baiquni optimis bahwa kerja sama pengelolaan Lokapasar Mbizmarket akan membuka peluang skalabilitas bisnis baru bagi PT Lampung Selatan Maju. Peningkatan pendapatan dari sektor ini ditargetkan menjadi kontributor utama dalam memperkuat struktur finansial perusahaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan sebagai bentuk kontribusi nyata BUMD. Kami menjamin PT Lampung Selatan Maju siap memberikan layanan prima dan solusi yang solutif bagi kebutuhan pengadaan di Lampung Selatan," pungkas Baiquni. Pada kesempatan lain Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyampaikan apresiasi kepada PT Lampung Selatan Maju atas kepercayaannya. Ia menegaskan bahwa Mbizmarket siap memberikan dukungan penuh melalui platform digital terpadu yang dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan pemerintah daerah. "Kami ingin memastikan kualitas dan layanan PT Lampung Selatan Maju dapat dirasakan secara berkelanjutan melalui pengelolaan lokapasar Mbizmarket yang mendukung pelayanan optimal," pungkasnya. Kerja sama antara PT Lampung Selatan Maju dan Mbizmarket diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengadaan digital daerah, membuka peluang peningkatan pendapatan BUMD, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Lampung Selatan.

Berkurangnya intervensi manual dalam proses pengadaan diharapkan menekan risiko terjadinya korupsi dan kolusi secara signifikan.

BUMN Lampung Selatan Perkuat Pengadaan Digital Lewat Lokapasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/PONTIANAK-717906497.jpg" alt="Pemprov Kalimantan Barat mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Kalimantan Barat mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov Kalimantan Barat mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket. Menghadirkan 40 UMKM terpilih, Pemprov Kalbar mempertemukan perangkat pemerintahan dari berbagai Kabupaten/ kota untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal. Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, menyampaikan &ldquo;Kegiatan ini bermanfaat membuka wawasan semua pihak. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas dan dapat memprioritaskan produk lokal UMKM. Kalimantan Barat memiliki potensi daerah yang luar biasa, dan banyak sekali peluang bagi UMKM untuk terus dikembangkan,&rdquo; ujar Wakil Gubernur Krisantus. Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring peringkat empat tertinggi secara nasional di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 255 miliar, yang melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer nasional dalam hal efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah. Kepala LKPP RI, Dr Hendrar Prihadi menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan, memiliki data yang cukup dan jelas untuk merumuskan kebijakan dalam memajukan wilayah Usaha Menengah Kecil dan Koperasi, dan dapat memajukan produk lokal. "Kami di lapangan, banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lokapasar, salah satunya adalah Mbizmarket yang intens sekali melakukan penetrasi dan sosialisas ke daerah-daerah." Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengadaan digital yang progresif, Mbizmarket memberikan penghargaan dan piagam kepada Satuan Kerja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan konsistensi bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihandoyo memaparkan materi terkait tranformasi digital sebagai solusi, dan menyampaikan bahwa saat ini penyebutan Toko Daring telah berubah, menjadi lokapasar, yang menjadi bagian dari Katalog Elektronik. &ldquo;Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang telah mendorong transformasi pengadaan digital dengan melakukan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui lokapasar Mbizmarket, ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket. Praktik baik yang dijalankan di Kalimantan Barat ini, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar mitra resmi LKPP RI, telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Pemprov Kalbar mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring lebih dari Rp 255 miliar.

Pemprov Kalbar Dukung Pengembangan UMKM Lewat Pengadaan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/SLEMAN-15-3611252924.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui kegiatan Business Matching yang digelar bersama platform e-marketplace pengadaan pemerintah Mbizmarket, Pemkab Sleman menghadirkan 45 UMKM terpilih serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal. Bupati Sleman, H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat peran UMKM dalam ekosistem belanja pemerintah. &ldquo;Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM lokal dapat naik kelas, bersaing secara sehat, dan terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sleman harus menjadi pusat pertumbuhan UMKM yang tangguh dan berdaya saing,&rdquo; ujar Bupati Harda. Selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, Kabupaten Sleman mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring tertinggi secara nasional di platform toko daring LKPP, yakni sebesar lebih dari Rp205 miliar, yang melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem UMKM lokal, Pemkab Sleman juga telah membentuk Forum Komunikasi UMKM di tingkat Kapanewon, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan intensif, serta memfasilitasi kegiatan temu usaha (business matching) secara berkala. Hingga saat ini, terdapat 2.001 UMKM Sleman yang telah bergabung di platform Mbizmarket, dan lebih dari 1.000 UMKM di antaranya telah aktif bertransaksi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengadaan digital yang progresif, Mbizmarket turut memberikan hibah perangkat komputer kepada sejumlah OPD dengan performa transaksi terbaik. &ldquo;Kami mengapresiasi komitmen Pemkab Sleman yang menjadikan pengadaan digital sebagai alat pemberdayaan UMKM. Ini bukan hanya tentang transaksi, tapi tentang transformasi,&rdquo; ujar Ryn Mulyato Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket. Praktik baik yang dijalankan di Kabupaten Sleman ini&mdash;khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui e-marketplace mitra resmi LKPP RI&mdash;telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, dipastikan pelaku UMKM lokal dapat naik kelas dan mampu bersaing secara sehat.

Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Sleman Catat Transaksi Pengadaan Digital Tetinggi Nasional