<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/WhatsApp-Image-2024-05-14-at-121136-469597182.jpg" alt="Pameran ICEF digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 29-31 Mei." width="100%">
<figcaption>Pameran ICEF digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 29-31 Mei.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) akan kembali digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 29-31 Mei. ICEF merupakan pameran di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Event tersebut digelar untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) dan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022. Tahun ini, mengusung tema Potensi Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Nasional. &rdquo;Pameran ICEF 2024 mempertemukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku usaha secara langsung guna mendorong penggunaan PDN secara lebih meluas,&rdquo; papar Kepala LKPP Hendrar Prihadi.&nbsp; Pameran itu lanjut dia, merupakan kesempatan bagi pengguna barang/jasa yang ingin memenuhi kebutuhan di IKN Nusantara. ICEF 2024 merupakan yang dua kali digelar tahun ini. &rdquo;Hal ini bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri dalam negeri. Ajang ini juga menjadi media untuk menyosialisasikan regulasi terbaru dan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang baru diluncurkan bersama PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement,&rdquo; tutur Hendrar Prihadi. &rdquo;Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui E-Katalog Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat siapa saja,&rdquo; ujar Hendrar Prihadi. &rdquo;Sehingga diharapkan fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,&rdquo; tambah dia. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, gelaran ICEF merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan komitmen memajukan produk dan jasa lokal melalui digitalisasi dan sistem pengadaan dengan E-Katalog. &rdquo;Sebagai perwakilan utama organisasi para pelaku usaha di Indonesia, Kadin memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memperkuat perekonomian negara ini,&rdquo; kata Arsjad Rasjid. Ketua Panitia ICEF 2024 Kukrit Suryo Wicaksono menyebut, pameran akan diisi interaksi antara pelaku usaha dan buyer pemerintahan melalui beragam acara. Seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi terkait. &rdquo;⁠Kami mengundang 98 anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) terdiri atas para kepala pemerintah kota seluruh Indonesia dan 38 provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai visitor serta berbagai lembaga pemerintahan lain,&rdquo; ujar Kukrit Suryo Wicaksono. Direktur Satue Event, event organizer ICEF 2024 Bambang Setiawan mengatakan, akan terdapat sekitar 150 peserta pameran dari berbagai sektor bisnis. Di antaranya kesehatan, teknologi informasi, fashion, perkapalan, kendaraan, elektronik, alat kantor, tekstil, makanan dan minuman, hingga internet service provider (ISP). ICEF tahun ini juga bertambah semarak dengan hadirnya sejumlah kategori baru. Di antaranya, road sweeper, logistic, alat berat, cartridge toner, infrastruktur dan bangunan, serta manufacturing. Pada ICEF 2023, menghadirkan 7.792 pengunjung yang terdiri atas pejabat pengadaan (PP), pengelola pengadaan barang/jasa, unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ), pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pameran ICEF di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah akan kembali digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 29-31 Mei

ICEF 2024 Bidang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Akan Kembali Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/APN-1.jpg" alt="Persiapan penyelenggaraan pameran yang mengkhususkan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah ini akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022" width="100%">
<figcaption>Persiapan penyelenggaraan pameran yang mengkhususkan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah ini akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukung upaya pemulihan ekonomi di daerah, Apkasi berencana menggelar ajang Apkasi Procurement Network (APN) Tahun 2022. Pameran yang mengkhususkan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah ini akan berlangsung di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus 2022 yang akan langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.  Mewakili Ketua Umum Apkasi yang berhalangan hadir, Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Halikinnor yang juga Bupati Kota Waringin Timur, mengatakan kegiatan APN digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi.  “Alasan utama mengapa Apkasi harus berperan aktif dalam gerakan ini karena sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416,” kata Bupati Kotawaringin Timur ini.  Halikinnor menambahkan, salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah ini adalah agar bagaimana anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ-nya.  Oleh karena itu, Halikinnor menambahkan APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan secara baik. Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah (pemda) dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  “Dan lagi melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa,” imbuhnya.  Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi menuju Indonesia Maju melalui percepatan penayangan produk katalog nasional dan menargetkan pembentukan katalog lokal dan sektoral di lebih dari 400 Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menggeliatkan ekonomi daerah.  Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam kesempatan terpisah mengatakan event APN 2022 Expo and Forum di Hall A1 JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24-26 Agustus 2022 sudah siap digelar. Ia pun menambahkan, pameran ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan penyedia barang dan jasa.  Sarman menyebutkan potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya, di mana Pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal pengadaan barang/jasa sebesar Rp 1.481 triliun terdiri dari Pemerintah Pusat Rp.526 triliun, Pemerintah Daerah Rp 535 triliun dan BUMN Rp 420 triliun, di mana di bagian pemda, pemerintah kabupatenlah yang paling banyak mengalokasikan untuk belanja barang/jasa.  &nbsp;

Apkasi Ajak Perusahaan Barang Jasa Raih Peluang Pengadaan di Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1645157349018.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa pelaku UMKM disabilitas. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa pelaku UMKM disabilitas. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo telah dilakukan sejak 19 November 2020. Program itu merupakan upaya memudahkan pengadaan barang/jasa pemerintah.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yakni untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.  Khofifah menjelaskan, program Jatim Bejo salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring. Hal itu merupakan salah satu bagian dari E-marketplace. Program itu dirasa cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19.  ”Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” kata Khofifah pada Jumat (18/2).  Pemprov Jatim mencatat terdapat 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program Jatim Bejo. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.  ”Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat, yang awalnya 2020 hanya sebesar Rp 180 juta menjadi Rp 47,2 miliar pada 2021 dan pada 2022 sampai dengan untuk Februari saja telah mencapai 4,2 miliar,” terang Khofifah.  Capaian tersebut, berdasar data yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia. Program itu sebagai bagian dari peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).  Gubernur berharap terdapat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Sehingga ada stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara daring.  ”Terutama pengadaan langsung yang bersifat non transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e-marketplace,” papar Khofifah.  Khofifah menyebut program itu tidak hanya memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun juga memberi alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.  ”Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa,” ucap Khofifah.

Selama 2022, Transaksi di Jatim Bejo Capai Rp 4,2 Miliar