<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IHSAN-YUNUS.jpg" alt="BERI KESAKSIAN: Politikus PDIP Ihsan Yunus menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI KESAKSIAN: Politikus PDIP Ihsan Yunus menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPK memeriksa anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus kemarin (18/4). Politikus PDIP itu diperiksa lantaran mempunyai hubungan dengan salah satu perusahaan pemenang tender proyek pengadaan APD untuk Covid-19 Kemenkes tahun 2020. Proyek itu diduga merugikan negara Rp 625 miliar.</p> <p>Keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 13.25 WIB, Ihsan irit bicara. Dia terus berjalan dan hanya sesekali menjawab pertanyaan media. &rdquo;Tanya sama penyidik, ya,&rdquo; katanya. Jawaban itu diulang ketika ditanya pertanyaan yang dilontarkan penyidik. &rdquo;Tanya ke penyidik, ya. Lupa saya,&rdquo; kelitnya.</p> <p>Ihsan menjadi orang kedua di gedung Senayan yang dipanggil KPK dalam perkara korupsi pengadaan APD. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Al Haddar juga diperiksa sebagai saksi pada 25 Maret lalu.</p> <p>KPK membidik perkara korupsi APD itu sejak tahun lalu. Proyek pengadaan alat pelindung diri tersebut bernilai fantastis, yakni Rp 3,03 triliun. Anggaran jumbo itu digunakan untuk pembelian 5 juta set APD. Kerugian negara dalam proyek APD tersebut ditaksir mencapai Rp 625 miliar.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, pemeriksaan Ihsan dalam perkara itu sebagai saksi dari pihak swasta. Dia dikonfirmasi, antara lain, soal kaitan informasi dugaan turut serta dalam salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes. <strong>(elo/c18/oni)</strong></p>

KPK memeriksa anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus kemarin (18/4). Dia diperiksa dalam kasus proyek pengadaan APD untuk Covid-19 Kemenkes.

KPK Periksa Anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus untuk Kasus Korupsi Proyek Covid-19 Senilai Rp 3,03 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi. Selain Oscar, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT. Permana Putra Mandiri, Siti Fatimah Az Zahra dalam kapasitasnya sebagai saksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014078101/lagu-taylor-swift-hingga-bts-hilang-dari-tiktok-imbas-universal-music-group-akhiri-perjanjian-lisensi">Lagu Taylor Swift hingga BTS Hilang dari TikTok, Imbas Universal Music Group Akhiri Perjanjian Lisensi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kemenkes tahun anggaran 2020-2022 yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Oscar Primadi dan Siti Fatimah Az Zahra," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik KPK lewat pemeriksaan terhadap kedua orang saksi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah memeriksa karyawan BUMN Jodi Imam Prasojo, Kamis (1/2) kemarin. Jodi yang juga merupakan anak dari mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari itu didalami perihal aktivitas keuangan dengan salah satu tersangka yang sudah ditetapkan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi [Jodi Imam Prasojo] hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan dugaan adanya aktivitas keuangan antara saksi dengan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di samping itu didalami juga adanya kedekatan antara salah satu tersangka dalam perkara ini dengan mantan pejabat tinggi di Kemenkes agar mendapatkan rekomendasi untuk ikut dalam pengadaan APD dimaksud," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah</div> <div dir="auto">menggeledah sejumlah lokasi.&nbsp;Beberapa lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan salah satu ruangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BNPB, Kemenkes, dan LKPP, tim penyidik&nbsp;KPK&nbsp;juga menggeledah rumah para tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar tersebut. Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen penting, salah satunya catatan keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Bahkan,&nbsp;KPK&nbsp;juga telah&nbsp;mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan&nbsp;KPK&nbsp;melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan dibutuhkannya keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan&nbsp;APD&nbsp;di Kemenkes RI, saat ini&nbsp;KPK&nbsp;telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," urai Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama enam bulan ke depan, dan dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, juru bicara&nbsp;KPK&nbsp;berlatar belakang jaksa itu berharap, para pihak yang dicegah tersebut bisa kooperatif, untuk mempercepat penanganan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014078093/bupati-sidoarjo-deklarasi-dukung-prabowo-cak-imin-sebut-otomatis-keluar-dari-pkb">Bupati Sidoarjo Deklarasi Dukung Prabowo, Cak Imin Sebut Otomatis Keluar dari PKB </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat. "Adapun pihak dimaksud yaitu dua ASN dan tiga pihak swasta," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi

KPK Panggil Eks Sekjen Kemenkes terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca3-3045091525.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus dugaan korupsi proyek alat pelindung diri (APD) terjadi sebelum dirinya menjabat. Dia mengakui, pada masa itu ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan APD lantaran Covid-19 sudah merebak di Indonesia.</p> <p>Merujuk pada hasil penyidikan KPK, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi untuk pengadaan APD pada 2020&ndash;2022 dengan total anggaran Rp 3,03 triliun. &rdquo;Saya sudah pelajari, sebelum saya masuk memang ada pembelian-pembelian yang harus cepat dilakukan di awal-awal,&rdquo; kata Budi di Jakarta kemarin (11/11).</p> <p>Menurut Budi, saat itu Kemenkes dituntut bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan Covid-19.</p> <p>Kebutuhan itulah yang kemungkinan berpengaruh terhadap ketidaksesuaian harga APD yang dibeli Kemenkes. &rdquo;Ada memang saat-saat di mana kami harus mengambil keputusan cepat,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sejak dilantik Presiden Joko Widodo dan mulai bertugas sebagai Menkes pada 23 Desember 2020, Budi selalu menekankan keputusan cepat karena kebutuhan penanggulangan Covid-19 harus tetap sesuai aturan. Tidak boleh melanggar.</p> <p>Namun, saat ini KPK sudah menyidik kasus dugaan korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar tersebut. Bahkan, ada beberapa orang yang telah berstatus tersangka. KPK telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang, yakni dua dari ASN dan tiga pihak swasta.</p> <p>Karena itu, Budi menegaskan bahwa Kemenkes mendukung jalannya proses hukum.</p> <p>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pada saatnya KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut secara terperinci. Dia mempersilakan semua pihak untuk mengikuti jalannya proses hukum atas kasus itu.</p> <p>Terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, pelaku korupsi proyek APD untuk penanggulangan Covid-19 harus dihukum maksimal. &rdquo;Pidananya harus dimaksimalkan sesuai yang disediakan dalam undang-undang,&rdquo; ungkapnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Zaenur mengakui, dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, memang ada pengadaan yang berdasar aturan khusus. Syarat dan prosedur pengadaan dalam aturan itu jauh lebih longgar daripada biasanya. Tujuannya, barang atau jasa yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 diperoleh lebih cepat. <strong>(syn/c7/fal)</strong></p>

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus dugaan korupsi proyek alat pelindung diri (APD) terjadi sebelum dirinya menjabat.

Dugaan Korupsi APD di Kemenkes, Pelaku Diduga Memanfaatkan Pelonggaran Prosedur Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/covid-surabaya.jpg" alt="KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bukan hanya di Kemenkum HAM, dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) yang diduga dikorupsi.</p> <p>Berdasar data yang diperoleh penyidik KPK, nilai proyek APD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 itu mencapai Rp 3,03 triliun. Dari angka tersebut, kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. Ali menyatakan bahwa instansinya sangat menyesalkan tindakan tersebut.</p> <p>Dugaan korupsi di Kemenkes itu terjadi ketika masyarakat Indonesia butuh pertolongan. Meski belum bisa membuka detail konstruksi perkaranya, Ali menjelaskan bahwa proyek yang &rdquo;dimainkan&rdquo; orang-orang curang tersebut masuk dalam anggaran pemerintah untuk 2020&ndash;2022.</p> <p>Anggaran sebesar itu semestinya digunakan secara maksimal untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman Covid-19. Sayangnya, masih ada yang berani menyalahgunakan anggaran. &rdquo;Jadi, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan,&rdquo; jelas Ali.</p> <p>KPK memang belum mengungkap jumlah total kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Namun, Ali memastikan, penyidik bakal terus mendalami kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah yang sudah terdeteksi. Menurut dia, temuan itu menjadi titik awal bagi instansinya untuk terus mengembangkan penyidikan.</p> <p>Ali menyebut temuan tersebut sebagai bukti permulaan untuk menggali peristiwa pidana yang terjadi. Berdasar informasi yang diperoleh KPK, anggaran Rp 3,03 triliun digunakan untuk membeli lima juta set APD. &rdquo;Jadi, saya kira proyek APD untuk pandemi Covid-19 ini cukup besar dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dia pun memastikan sudah ada tersangka dalam penyidikan kasus tersebut. Meski demikian, sampai kemarin KPK belum bisa mengumumkan nama para tersangka. &rdquo;Memang ada beberapa orang (tersangka), ya. Saya kira lebih dari satu yang kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; jelas Ali.</p> <p>Dia menegaskan, KPK akan mengungkap semua nama tersangka bersamaan dengan penahanan. &rdquo;Pasti kami akan sampaikan seterang-terangnya. Konstruksi perkara, pasal-pasalnya, jumlah fixed dari kerugian keuangan negaranya,&rdquo; beber dia.</p> <p>Sampai saat ini, lanjut Ali, pihaknya terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Terutama yang terkait dengan substansi materi penyidikan. Termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu. &rdquo;Termasuk mungkin pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Pada waktunya, KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut seterang-terangnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa kasus rasuah itu terjadi sebelum era Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sebelum Budi, jabatan Menkes diampu Terawan Agus Putranto. &rdquo;Kita tunggu dari KPK,&rdquo; kata Nadia.</p> <p>Dia tidak ingin gegabah untuk mengomentari kasus ini. Terlebih, Nadia tidak tahu siapa yang terlibat pada kasus rasuah tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Nadia menekankan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus korupsi. Termasuk bekerja sama dengan penyuluh antikorupsi. &rdquo;Kami juga punya WBK (wilayah bebas dari korupsi), WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani), serta pencanangan zona integritas,&rdquo; ungkapnya. <strong>(lyn/syn/c14/ttg)</strong></p>

Dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri yang diduga disunat.

Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes Sudah Ada Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rumah_sakit-apd.jpg" alt="Petugas dengan APD lengkap membawa jenazah dengan protokol Covid-19. (SATGAS COVID-19 KOTIM FOR RADAR SAMPIT)" width="100%">
<figcaption>Petugas dengan APD lengkap membawa jenazah dengan protokol Covid-19. (SATGAS COVID-19 KOTIM FOR RADAR SAMPIT)</figcaption>
</figure><h3>Hasil Pemeriksaan Transaksi Keuangan oleh PPATK</h3><br /> <strong>JawaPos.com</strong> – Transaksi keuangan terkait dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tengah ditelisik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK M. Novian mengatakan, hasil pemeriksaan (HP) terkait dengan pengadaan APD itu merupakan satu di antara tiga kolaborasi yang dilakukan KPK dan PPATK. Sebelumnya, PPATK telah menyampaikan HP terkait dengan kasus korupsi suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. ”Ada juga (hasil pemeriksaan transaksi keuangan, Red) kepala daerah,” kata Novian kepada Jawa Pos kemarin (22/12).<br /> <br /> Selain HP, PPATK telah menyampaikan 34 hasil analisis (HA) kepada KPK. HA tersebut merupakan permintaan (inquiry) dari KPK sepanjang tahun ini.<br /> <br /> Novian menjelaskan, hubungan antara PPATK dan KPK selama ini cukup baik. Bahkan, KPK telah membentuk satuan khusus untuk menerima dan menindaklanjuti HP dan HA dari PPATK. ”Salah satunya (HP) itu terkait dengan pengadaan APD,” ungkapnya.<br /> <br /> Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya permintaan (inquiry) pemeriksaan mengenai pengadaan APD. Namun, Alex –sapaan Alexander Marwata– belum bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan perkara yang sedang ditangani. ”Tapi, kalau direkturnya (PPATK) sudah ngomong begitu, ya berarti benar (ada kasus korupsi terkait dengan APD, Red),” ujarnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan APD Masuk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bantuan-Relawan-Korona.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wabah virus Korona yang telah memakan banyak korban jiwa menjadi pemicu tumbuhnya solidaritas dan aksi-aksi sosial. Karena sudah saatnya seluruh elemen anak bangsa bersatu untuk melawan Covid-19.<br /> <br /> Salah satunya adalah Yayasan Hati Indonesia dan relawan Anak Bangsa Juara (ABJ) yang tergerak untuk menyalurkan bantuan dari sejumlah donatur untuk melawan penyebaran virus korona. Mereka menyebar bantuan ke sejumlah rumah sakit yang menangani virus korona dan permukiman warga yang ekonominya terganggu karena virus ini.<br /> <br /> Ketua Pembina Yayasan HATI Indonesia Michael Umbas menjelaskan, ada sejumlah paket makanan dan bantuan lain yang dikirimkan ke RSUD Pasar Minggu, dan RSPAD Gatot Soebroto. Rumah sakit itu merupakan rujukan untuk pasien Covid-19.<br /> <br /> "Selain paket alkes, kami juga Memberikan bantuan paket sembako secara random kepada perorangan dan keluarga miskin di rel kereta api Jalan Belawan, Petojo, Jakarta Pusat," ujar Umbas ddalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (3/4).<br /> <br /> Pihaknya, lanjut Umbas, juga turut menggel program menyemprotkan disinfektan dan membagikan masker di Kompleks Pasar Thomas, Jakarta Pusat. Uang donasi juga digunakan untuk memesan 300 baju hazmat atau alat pelindung diri (APD), 1.000 masker N95, 10 ribu disposable mask, 100 thermogun test, 100 kacamata plastik google glass.<br /> <br /> Umbas mengatakan pihaknya masih terus menerima uluran bantuan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Semua bantuan akan kami salurkan ke RS rujukan dan kepada masyarakat yang nanti di-update terus menerus. Tetap semangat mari kita terus lawan covid-19, ini saaatnya bersatu dan berbagi," pungkasnya.

Lawan Covid-19, Masyarakat Terus Alirkan Bantuan

pengadaan APD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadaan APD