<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1788340795944577448" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/pengacara-lukas-2136503945.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menyakini, Stefanus Roy Rening terbukti bersalah merintangi penyidikan KPK dalam kasus korupsi Lukas Enembe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013776385/pertamina-gandeng-toyota-bikin-strategi-dongkrak-populasi-kendaraan-hidrogen">Pertamina Gandeng Toyota Bikin Strategi Dongkrak Populasi Kendaraan Hidrogen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal," kata Jaksa KPK membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Roy Rening dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Stefanus Roy Rening. Hal yang memberatkan tuntutan, Roy Rening dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian," ucap Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, hal yang meringankan yakni Roy Rening belum pernah dihukum. Serta, Roy Rening dinilai tidak menikmati hasil tindak pidananya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa tidak memperoleh atau tidak menikmati hasil tindak pidana," tegas Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa meyakini, Stefani's I will be BBC 5⁷Roy Rening telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merintangi secara langsung atau pun tidak langsung proses penyidikan perkara Lukas Enembe. Roy Rening juga diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar, terkait kronologis peristiwa dalam perkara Lukas Enembe.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bertujuan untuk menggalang opini publik, sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan. Akibatnya proses penyidikan perkara yang dilakukan tim penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung menjadi terintangi dan terhambat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013776334/dilarang-muncul-di-jakarta-dan-bekasi-videotron-anies-kini-mejeng-di-surabaya-gorontalo-dan-aceh">Dilarang Muncul di Jakarta dan Bekasi, Videotron Anies Kini Mejeng di Surabaya, Gorontalo, dan Aceh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stefanus Roy Rening dituntut melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Mantan pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan

Eks Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/pengacara-enembe-tersangka-236145197.jpg" alt="KPK menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan di Rutan KPK" width="100%">
<figcaption>KPK menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan di Rutan KPK</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening. Tersangka kasus dugaan peritangan penyidikan alis obstruction of justice itu akan menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara.</p> <p>"Menjadi bagian dari kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan SRR untuk 20 hari pertama, dari tanggal 9-28 Mei 2023 di cabang Rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).</p> <p>KPK menduga, Stefanus Roy Rening telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merintangi secara langsung atau pun tidak langsung proses penyidikan perkara Lukas. "Diduga SRR dengan itikad tidak baik dan menggunakan cara-cara melanggar hukum," ucap Ghufron</p> <p>Ghufron menjelaskan bahwa awal mula Stefanus Roy Rening kenal dengam Lukas Enembe pada 2006. Saat itu, Lukas maju dalam Pilkada Gubernur Papua. "Komunikasi hingga kedekatan keduanya masih berjalan sampai dengan saat ini," kata Ghufron.</p> <p>Singkat cerita, KPK pun menetapkan Lukas sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Provinsi Papua.</p> <p>Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani Lukas, kemudian Lukas pun menunjuk tim penasihat hukum. Di mana, Stefanus ditunjuk untuk mendampingi Lukas selama proses hukum berlangsung di KPK.&nbsp;</p> <p>Untuk menghadapi proses hukum tersebut, diduga Stefanus menggunakan cara-cara melanggar hukum. Ghufron membeberkan, Stefanus diduga menyusun beberapa rangkaian skenario.</p> <p>Skenario itu dengan memberikan saran untuk mempengaruhi beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik, agar tidak hadir memenuhi panggilan. "Padahal menurut hukum acara pidana kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum," tegas Ghufron.</p> <p>Selain itu, Stefanus juga diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar, terkait kronologis peristiwa dalam perkara Lukas Enembe. Hal ini bertujuan untuk menggalang opini publik, sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan.</p> <p>"Terlebih diduga penyusunan testimoni dilakukan ditempat ibadah agar menyakinkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik," papar Ghufron.</p> <p>Stefanus juga diduga menyarankan dan mempengaruhi para saksi, agar tidak menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. "Atas saran dan pengaruh SRR tersebut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas," ungkap Ghufron.</p> <p>KPK menyebut akibat tindakan Stefanus itu, proses penyidikan perkara yang dilakukan tim penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung menjadi terintangi dan terhambat.</p> <p>Stefanus Roy Rening disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <strong>(*)</strong></p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening

KPK Resmi Tahan Eks Pengacara Lukas Enembe Terkait Sangkaan Merintangi Penyidikan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pengacara-enembe-antara.jpg" alt="Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening (kaos hitam) saat menyampaikan keterangan pers terkait kesediaan Gubernur Enembe diperiksa tim kesehatan KPK. ANTARA/Evarukdijati" width="100%">
<figcaption>Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening (kaos hitam) saat menyampaikan keterangan pers terkait kesediaan Gubernur Enembe diperiksa tim kesehatan KPK. ANTARA/Evarukdijati</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Provinsi Papua sebagai tersangka. Roy Rening dijerat dengan sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau<em> obstruction of justice. S</em>ementara Gerius disangkakan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah tetapkan Kadis PUPR Provinsi Papua sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan baru dengan menetapkan satu orang pengacara sebagai tersangka dalam dugaan korupsi menghalangi proses penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan tersangka LE selaku Gubernur Papua periode 2018-2023," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, Roy Rening diduga memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penetapan tersangka baru ini adalah bentuk komitmen KPK untuk membawa seluruh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ke persidangan," terang Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu mengumumkan dua tersangka penyuap Lukas, yaitu Karyawan PT Tabi Bangun Papua Fredrik Banne dan Pemilik PT Melonesia Mulia Piton Enumbi. Roy, Gerius dan Fredrik Banne telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 12 Oktober 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Lukas Enembe sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas&nbsp;diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan&nbsp; perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek <em>multiyears</em> peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga&nbsp;Lukas&nbsp;Enembe&nbsp;juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga, Lukas membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.</div> </div> </div>

Stefanus Roy Rening dijerat dengan sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

KPK Tetapkan Pengacara Lukas Enembe dan Kadis PUPR Papua sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pengacara-enembe-antara.jpg" alt="Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening (kaos hitam) saat menyampaikan keterangan pers terkait kesediaan Gubernur Enembe diperiksa tim kesehatan KPK. ANTARA/Evarukdijati" width="100%">
<figcaption>Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening (kaos hitam) saat menyampaikan keterangan pers terkait kesediaan Gubernur Enembe diperiksa tim kesehatan KPK. ANTARA/Evarukdijati</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah satu pengacara Gubernur Papua, Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening. Roy Rening diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.<br /> <br /> Pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (28/11), dilakukan karena Stefanus diduga bertemu dengan beberapa saksi yang pernah dipanggil lembaga lembaga antirasuah itu terkait kasus Lukas Enembe.<br /> <br /> "Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pertemuan saksi dengan beberapa pihak yang pernah dipanggil tim penyidik sebagai saksi untuk perkara tersangka LE (Lukas Enembe)," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya pada Rabu (30/11).<br /> <br /> Usai diperiksa, Stefanus Roy Rening mengaku diajukan 19 pertanyaan oleh penyidik KPK.<br /> <br /> "Saya hari ini datang memenuhi panggilan penyidik KPK yang berkaitan dengan perkara Bapak Gubernur Lukas Enembe. Tentu sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan itu. Saya diperiksa dengan 19 pertanyaan saya sudah jawab semua dan sudah selesai," kata Rening.<br /> <br /> Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka.<br /> <br /> Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.<br /> <br /> Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK, Senin (12/9), di Mako Brimob Papua, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Enembe tidak hadir.<br /> <br /> KPK kemudian memanggil Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Enembe pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.<br /> <br /> Tim penyidik KPK lalu menemui Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.<br /> <br /> Dalam perkembangannya, tim kuasa hukum Enembe pada Senin (28/11) mengirimkan surat ke KPK terkait permintaan kliennya agar diizinkan berobat ke Singapura lantaran kondisi kesehatannya semakin memburuk.<br /> <br /> "Terkait kondisi Pak Lukas sudah semakin memburuk karena tiga hal penyakit beliau ginjal, paru sama strokenya sehingga dokter-dokter di Singapura sudah mengirim rekomendasi yang intinya bahwa Pak Lukas harus segera dibawa ke Singapura kalau dibiarkan satu minggu terakhir nanti keadaan akan sangat memburuk dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata salah satu kuasa hukum Enembe, Petrus Bala Pattyona, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/11).<br /> <br /> Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menyatakan KPK akan membahas dalam rapat pimpinan soal permintaan itu.

Pengacara Lukas Enembe Diduga Temui Saksi yang Telah Dipanggil KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin, pada Kamis (24/11). Pemanggilan ulang ini dilakukan, karena sebelumnya mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Kamis (17/11) lalu.<br /> <br /> "Betul, menjadwalkan ulang pemeriksaan (dua pengacara Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin) pada hari ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (24/11).<br /> <br /> Ali menegaskan, penyidik KPK masih melanjutkan proses hukum kepada Lukas Enembe. Dia tak memungkiri, pengacara Lukas Enembe meminta tim penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan saksi di Jayapura. Namun Ali membantah, tim KPK menyatakan persetujuan atas permintaan pemeriksaan di Jayapura.<br /> <br /> “Informasi yang kami terima, benar yang bersangkutan mengkonfirmasi untuk diperiksa di Jayapura. Namun tidak benar bila sudah ada persetujuan untuk saksi ini diperiksa di Jayapura," tegas Ali Fikri<br /> <br /> Oleh karena itu, Ali memastikan sejauh ini pemeriksaan atas saksi pengacara Lukas Enembe akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Hal ini sebagaimana sesuai dengan surat pemanggilan yang sudah diberikan oleh tim penyidik KPK.<br /> <br /> "Kami mengingatkan para saksi ini koperatif hadir memenuhi panggilan tersebut, karena hal itu sebagai kewajiban hukum," ucap Ali.<br /> Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.<br /> <br /> Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.<br /> <br /> Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Kembali Panggil 2 Pengacara Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menyetujui permintaan pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, untuk dilakukan pemeriksaan di Papua. Seperti diketahui, Aloysius mangkir atau tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Kamis (17/11) lalu.<br /> <br /> "Informasi yang kami terima, benar yang bersangkutan mengonfirmasi untuk diperiksa di Jayapura, namun tidak benar bila sudah ada persetujuan untuk saksi ini diperiksa di Jayapura," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi, Selasa (22/11).<br /> <br /> "Sehingga sejauh ini tempat pemeriksaan sebagaimana surat panggilan yang telah diterimanya yaitu kantor KPK di Jakarta," sambung Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya telah berkirim surat panggilan kedua sebagai saksi kepada Stefanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin untuk menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) Lukas Enembe. Keduanya diagendakan untuk bersaksi di gedung merah putih KPK, Kamis (24/11).<br /> <br /> "Kami mengingatkan para saksi ini koperatif hadir memenuhi panggilan tersebut, karena hal itu sebagai kewajiban hukum," tegas Ali.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.<br /> <br /> Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Bantah Setujui Permintaan Pengacara Enembe Diperiksa di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-11.57.09.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, untuk menghadiri panggilan penyidik, bukan membentuk opini di hadapan publik.<br /> <br /> "Ada kewajiban untuk hadir, bukan kemudian membentuk sebuah opini di luar, seolah-olah dia kebal hukum dan lain-lain. Itu keliru besar," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/11).<br /> <br /> Sebelumnya, KPK memanggil Aloysius Renwarin sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/11) dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.<br /> <br /> Namun, Aloysius tidak menghadiri panggilan dan KPK pun akan menjadwalkan ulang pemanggilannya tersebut. Ali menegaskan bahwa KPK memanggil seseorang sebagai saksi tentu ada kaitannya dengan penanganan kasus yang sedang didalami.<br /> <br /> "Seorang saksi itu membantu tugas-tugas dari penyidik untuk membuat jelas dan terang dugaan perbuatan dari para tersangka, ini membantu sesungguhnya makanya ada kewajiban," ujarnya.<br /> <br /> KPK pun mengingatkan agar saksi Aloysius kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya. Terlebih sebagai bagian dari penegak hukum, seharusnya pengacara juga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.<br /> <br /> "Oleh karena itu, kami berharap ketika kami akan panggil untuk yang kedua sebagai saksi, dia kooperatif hadir menghormati proses yang sedang berjalan. Dia sebagai penegak hukum berilah contoh yang baik kepada masyarakat untuk hadir sebagai saksi di depan tim penyidik, bukan membangun opini di luar," ucap Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) melayangkan surat klarifikasi ke KPK terkait dengan pemanggilan dua anggota THAGP masing-masing Stefanus Roy Rening dan Aloysius sebagai saksi. Menurut Roy, surat tersebut telah diterima KPK pada Kamis (17/11).<br /> <br /> Sebelum melayangkan surat klarifikasi, Roy mengatakan bahwa dia dan Aloysius juga telah mengadukan adanya pemanggilan KPK tersebut ke organisasi advokat DPN Peradi pada Rabu (16/11). Keduanya mengirim surat berisi permohonan petunjuk dan perlindungan profesi dari Peradi.<br /> <br /> Mengenai hal tersebut, Ali Fikri menyatakan lembaganya tidak akan membalas surat tersebut. "Tentu kami tidak akan membalas surat semacam itu karena yang diperlukan adalah dia hadir kemudian disampaikan lah di hadapan tim penyidik," kata Ali. <strong>(*)</strong>

KPK Ingatkan Pengacara Enembe Hadiri Panggilan, Bukan Bentuk Opini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Lukas-Enembe-Diperiksa-dokter.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengatakan, dokter dari RS Mount Elizabeth Singapura kembali melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Lukas Enembe. Pemeriksaan dilakukan, pada Sabtu (29/10), di kediaman pribadi Gubernur Enembe, di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> Sebelumnya, pada (11/10)lalu, tim dokter dari RS Mount Elizabeth juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya Tengah.<br /> <br /> "Salah satu dokter yang datang ke Jayapura merupakan dokter yang selama ini menangani gangguan ginjal Gubernur Enembe, yakni dr Francisco," kata Roy Rening, di Jayapura, Minggu malam (30/10) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Dia menyatakan, hasil pemeriksaan itu nantinya dilaporkan ke tim dokter di Singapura yang memang selama ini merawat Gubernur Enembe.<br /> <br /> Hasil pemeriksaan itu, juga akan disampaikan dokter pribadi Gubernur Enembe ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dokter independen.<br /> <br /> Terkait kehadiran dokter KPK, Rening yang didampingi sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP), mengaku hingga kini belum mengetahui kapan kedatangannya dokter KPK.<br /> <br /> "Kami belum mengetahui kapan tim dokter KPK datang," kata Roy Rening.<br /> <br /> Paramedis dari RS Mount Elizabeth Singapura yang memeriksa kesehatan Gubernur Enembe yakni dr Cheng Ho Patrick Ang (spesialis jantung), dr Francisco Salcido Ochoa WNA asal Meksiko (spesialis ginjal), dr Mohammed Tauqeer Ahmad (spesialis nuerologi), didampingi seorang perawat yaitu Mardiana binti Ayob.<br /> <br /> Tim dokter dari Singapura tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (30/10), sekitar pukul 07.00 WIT menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 656.<br /> <br /> KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar.

Pengacara Sebut Dokter RS Mount Elizabeth Periksa Lagi Gubernur Lukas