<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/Screenshot_20260209_182703_Instagram-452757298.jpg" alt="Pelaku yang mengancam Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat Penertiban PKL di teluk Pucung. Tri Adhianto mengaku sudah memaafkan. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Pelaku yang mengancam Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat Penertiban PKL di teluk Pucung. Tri Adhianto mengaku sudah memaafkan. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto buka suara terkait insiden menegangkan saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Teluk Pucung, Bekasi Utara, pada Minggu (8/2) lalu. Tri Adhianto membenarkan bahwa ia sempat diancam dengan senjata tajam oleh seorang warga. meski begitu, Tri memastikan tidak akan menempuh jalur hukum. Diketahui, insiden ini bermula ketika Tri Adhianto bersama petugas gabungan melakukan penertiban sampah visual dan PKL. Di tengah proses tersebut, seorang warga bernama Barmizon, 60, terpancing emosi dan mengayunkan golok ke arah rombongan. Alih-alih merasa terancam, Tri Adhianto justru menanggapi peristiwa tersebut dengan kepala dingin. Ia menegaskan tidak akan melaporkan pelaku ke pihak kepolisian dan menganggap masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. "Saya kira nggak ada, aman (nggak lapor polisi),&rdquo; ujar Tri, dikutip dari Radar Bekasi (Jawa Pos Group), Senin (9/2). Tri mengaku sudah memaafkan tindakan Barmizon bahkan sebelum yang bersangkutan meminta maaf secara resmi. Baginya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk memberikan pemahaman. "Sebelum dia mengucapkan maaf juga sudah saya maafkan, jadi saya kira kita bukan masalah ancaman dan masalah golok. Tapi kita ingin menyakinkan negara harus hadir saya kira itu," tuturnya. Belajar dari kejadian di Teluk Pucung, Tri mengingatkan seluruh jajaran aparatur Pemkot Bekasi agar tetap tenang dalam menjalankan tugas di lapangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan persuasif. Ia berharap petugas tidak mudah terpancing emosi meskipun menghadapi penolakan keras dari warga. Sebab, masyarakat yang ditertibkan tetaplah bagian dari keluarga besar Kota Bekasi. "Kan juga sebagai aparatur bukan represif, karena itu kan warga kita, sodara kita yang perlu itu adalah tadi kita elus, kita sadarkan ada satu proses yang memang tidak baik. Justru saya ingin mengingatkan aparatur saya untuk tidak terpancing," imbuhnya. <h2>Penyesalan dan Permohonan Maaf</h2> Di sisi lain, Barmizon, 60, yang sempat diamankan di Mapolsek Bekasi Utara menyampaikan permohonan maaf yang mendalam. Ia mengaku tindakan nekatnya murni karena kesalahpahaman dan luapan emosi sesaat. Permintaan maaf tersebut ditujukan langsung kepada Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 0507/Bekasi. "Saya Barmizon (60) mohon maaf kepada bapak Kapolres, Wali Kota, Dandim, dan jajarannya, dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk," ujar Barmizon. Sambil tertunduk lesu, pria lansia tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang. "Mohon dimaafkan dana saya tidak akan mengulangi lagi," katanya. &nbsp;

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto maafkan ancaman golok oleh warga saat penertiban PKL Teluk Pucung. Ia minta aparat tetap humanis, tak represif

Respons Wali Kota Bekasi Tri Adhianto usai Diancam Golok Saat Penertiban PKL: Sudah Saya Maafkan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/683204d3-b940-4cee-998b-af8599eca180-3622862012.jpg" alt="Aksi penataan reklame tanpa izin serta PKL di wilayah Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, diwarnai ketegangan. (Instagram: @jabodetabek24info)" width="100%">
<figcaption>Aksi penataan reklame tanpa izin serta PKL di wilayah Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, diwarnai ketegangan. (Instagram: @jabodetabek24info)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi penataan reklame tanpa izin serta pedagang kaki lima (PKL) yang menempati badan jalan di wilayah Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, diwarnai ketegangan pada Minggu (8/2). Hal ini turut diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek24info. Dalam proses penertiban tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto disebutkan sempat menghadapi situasi berbahaya setelah seorang pedagang diduga mengancam dengan senjata tajam berupa golok. Insiden bermula ketika aparat kelurahan bersama Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang yang berdiri di atas badan jalan. Salah satu pedagang yang menolak penertiban tiba-tiba tersulut emosi. Pedagang tersebut kemudian mengambil sebilah golok dan mendatangi Tri Adhianto yang saat itu berada di lokasi untuk memantau langsung jalannya penertiban. Petugas gabungan segera bertindak cepat untuk mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya insiden yang lebih serius. Hingga saat ini, identitas pedagang yang terlibat belum disampaikan secara resmi kepada publik. Pedagang tersebut beralasan telah membeli sebuah ruko di kawasan tersebut dan mengklaim area tempat lapaknya berada merupakan hak milik pribadi. Namun demikian, petugas menegaskan bahwa penempatan barang dagangan di depan ruko telah memakan badan jalan dan dinilai melanggar aturan ketertiban umum. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menata kawasan perkotaan serta mengembalikan fungsi jalan demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat. &nbsp;

Penertiban PKL di Teluk Pucung Bekasi memanas hingga Wali Kota Tri Adhianto dihadang golok. Polisi segera kendalikan situasi.

Penertiban PKL di Teluk Pucung Bekasi Memanas, Wali Kota Tri Adhianto Dihadang Golok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/06/IMG_2099-883617818.jpg" alt="Satpol PP Surabaya lakukan sosialisasi ke Pasar Loak Dupak. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Surabaya lakukan sosialisasi ke Pasar Loak Dupak. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya menggelar sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL) terkait larangan berjualan di bahu jalan, di seputaran Pasar Loak di Jalan Dupak Rukun Surabaya, Sabtu (6/7). Komandan Batalyon Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira mengatakan, selain melakukan sosialisasi, pihaknya juga melakukan pendataan terhadap para PKL. "Hari ini Satpol PP Kota Surabaya bersama Bapak Camat Asemrowo melakukan sosialisasi, serta pendataan kepada para PKL yang berjualan di bahu jalan," kata Mudita. Ia melanjutkan bahwa PKL kedapatan berjualan di bahu jalan, dikarenakan tidak mendapatkan stand di dalam Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya. Hasilnya, terdapat 154 PKL yang telah didata oleh Satpol PP Kota Surabaya.&nbsp; "Hari ini kita data, ada 154 PKL, itu dari sisi timur, selatan maupun sisi barat Pasar Loak ini. Harapan kami bisa tertibkan karena para PKL ini mengganggu akses jalan anak-anak yang bersekolah, kebetulan disini ada akses jalan ke SD dan SMP," imbuhnya. Mudita menjelaskan, para PKL yang berjualan di bahu jalan, melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sosialisasi larangan berjualan di bahu jalan ini, merupakan tahap awal yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya dengan melakukan imbauan bersifat persuasif. "Alhamdulillah mereka kooperatif, tetapi para PKL berharap sembari dilakukan penertiban, mereka juga mendapat tempat berjualan di dalam Pasar Loak ini. Kita dari Pemerintah Kota akan berupaya mengakomodir permintaan para PKL ini, termasuk melakukan pengecekan ketersediaan tempat di pasar ini,"&nbsp;pungkasnya.

"Alhamdulillah mereka kooperatif, tetapi para PKL berharap sembari dilakukan penertiban, mereka juga mendapat tempat berjualan di dalam".

Satpol PP Surabaya Gelar Sosialisasi Penertiban PKL di Pasar Loak Dupak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/1001756806-1188396598.jpg" alt="Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu." width="100%">
<figcaption>Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang mau meninggalkan lapaknya dan pindah ke Rest Area Gunung Mas. "Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait pemanfaatan rest area ini misalnya 6 bulan ke depan dibebaskan retribusi," ujar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, di sela-sela penertiban PKL di Puncak, Cisarua, Senin (24/6). Ia mengungkapkan, Pemkab Bogor telah menyediakan berbagai fasilitas untuk para pedagang, termasuk menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan kedepan. Pengelola Rest Area Gunung Mas PT Sayaga Wisata bahkan sedang mengintegrasikan pintu keluar masuk Agro Wisata Gunung Mas dengan rest area, agar para pedagang ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, Pemkab&nbsp;Bogor juga menggratiskan biaya parkir bagi kendaraan wisatawan yang keluar masuk Rest Area Gunung Mas. Ia menilai sistem parkir berbayar yang diterapkan sejak Rest Area Gunung Mas beroperasi pada medio 2023 sebagai salah satu penyebab sepi pengunjung. Asmawa mengawali penertiban PKL dengan menggelar apel pasukan, kemudian ia mendatangi sekelompok pedagang yang melakukan aksi demo tepat di depan rest area hingga menutup jalan raya. Meski sempat berdialog dengan pedagang, tapi Asmawa menginstruksikan petugas Satpol PP untuk membubarkan aksi demo dan melanjutkan pembongkaran lapak-lapak PKL di sepanjang Jalur Puncak. "Terutama di sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tapi tidak dimanfaatkan selama ini," kata Asmawa. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Suryanto Putra menjelaskan dari 516 pedagang yang sudah terdata akan pindah ke rest area, 325 diantaranya telah mengambil kunci dan 116 pedagang sempat mengisi kios, namun kembali tutup karena sepi pengunjung. Kini, Pemkab Bogor memberikan batas waktu beberapa pekan ke depan agar para pedagang mengisi kiosnya masing-masing. "Kalau nanti dengan batas waktu mereka tidak mau mengisi, kami serahkan ke orang lain. Kami coba masih mengimbau dululah ya karena kami tidak mau mengancam-ngancam teruslah, kami coba mengajak," kata Suryanto.

Pemkab Bogor telah menyediakan berbagai fasilitas untuk para pedagang, termasuk menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan kedepan.

Pemkab Bogor Gratiskan Retribusi Pedagang di Rest Area Gunung Mas selama 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-102524-1021487194.jpg" alt="Satpol PP menerima audiensi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Satpol PP menerima audiensi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Satpol PP Surabaya pada Senin (31/7). Mereka menggelar aksi selama kurang lebih dua jam hingga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut digelar buntut dari giat penertiban Satpol PP terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pakaian bekas di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya, pada 26 Juli. Setelah menyampaikan aspirasi kurang lebih satu jam, perwakilan massa aksi diterima audiensi Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto di ruang rapat lantai 1, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik yang disampaikan massa aksi. &rdquo;Saya atas nama Kepala Satpol PP menyampaikan terima kasih terhadap kritik semuanya yang njenengan (Anda) sampaikan kepada kami,&rdquo; kata Eddy Christijanto. Eddy menjelaskan soal pola penataan PKL di Surabaya agar mereka tetap bisa berjualan tanpa mengganggu kepentingan publik. Yakni PKL di jalur pedestrian dimasukkan ke Sentra Wisata Kuliner (SWK). Sedangkan pola kedua, PKL dimasukkan ke halaman ruko-ruko. &rdquo;Tetapi terkadang ruko tidak mau, kita mencoba untuk memediasi untuk bisa masuk (halaman) ruko, karena saat malam ruko tidak dipakai. Sekarang kita sedang memediasi supaya bisa masuk di kawasan minimatket, supaya PKL bisa masuk di situ tidak di jalan,&rdquo; ujar Eddy. Sedangkan pola ketiga, Eddy menyebut, penataan PKL Surabaya di jalur pedestrian dilakukan dengan dimasukkan ke persil pemilik rumah. Namun, ketika masuk persil milik orang lain, tentu akan ada biaya sewa. &rdquo;Nah, itu monggo (silakan) bisa disampaikan langsung dengan pemilik persil rumah. Contoh di Jalan Kalasan, itu kita masukkan di persil orang. Tentu mereka ada sewa menyewa dengan pemilik rumah,&rdquo; tutur Eddy. Selain tiga pola itu, Eddy menyatakan, pihaknya juga memberikan opsi penataan PKL dengan cara pembinaan. Pola pembinaan itu dilakukan ketika di lokasi terdekat tidak ada SWK, ruko, atau persil halaman rumah. &rdquo;Seperti di Genteng itu contoh PKL binaan, dengan catatan ada space yang tidak mengganggu kepentingan warga. Jadi empat pola itu yang dilakukan sejak dahulu seperti itu,&rdquo; papar Eddy. Eddy menyebut, penataan PKL di kawasan itu telah dilakukan sejak sekitar 2017-2018. Saat itu PKL masih berjualan di jalur pedestrian jalan raya. &rdquo;Akhirnya oleh pemerintah kota dibelikan tanah di Gembong Asih. Mereka direlokasi di situ dan itu sudah bersih semua tidak ada PKL di Gembong, di Ngaglik yang berjualan di jalan raya,&rdquo; kata Eddy. Sedangkan terkait peristiwa pada 26 Juli di Jalan Ngaglik, Eddy menyebut, sebelumnya PKL sudah beberapa kali diingatkan agar tidak berjualan pakaian bekas hingga melebar di jalur pedestrian. Nah, ketika dilakukan penertiban, ada salah satu PKL yang memprovokasi hingga membuat kesalahpahaman antara petugas Satpol PP dan pedagang. &rdquo;Mungkin teman-teman terpancing ketika ada (PKL) yang teriak (provokasi). Lalu ada yang coba mendorong petugas sehingga dia (PKL) sampai jatuh terpeleset dan luka di lutut. Jadi kejadiannya seperti itu. Akhirnya kemudian bertemu di polsek sampai selesai,&rdquo; terang Eddy. Eddy menegaskan selalu menekankan kepada jajarannya agar mengedepankan humanis dan persuasif saat melaksanakan penertiban. Dia mempersilakan siapapun untuk melaporkan apabila melihat petugas Satpol PP yang tidak bertugas sesuai prosedur.

Satpol PP Surabaya lakukan penertiban PKL di jalur pedestrian Jalan Ngaglik, Surabaya. Satpol PP tetap humanis saat lakukan penertiban PKL

Penertiban PKL di Jalur Pedestrian Jalan Ngaglik, Kasatpol PP Surabaya Beberkan Pola Penataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PKL-MAS-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) mulai steril dari pedagang kaki lima (PKL). Aktivitas jual beli mereka dialihkan ke lahan sisi utara milik Pemkot Surabaya. Dinas koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan (dinkopdag) segera melakukan pendataan ulang.  Rencana pendataan ulang sebelumnya urung dilakukan. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah lahan yang kosong dan tak aktif, terutama saat pagi. Sejumlah pedagang yang tak terlihat mengaku lelah seusai berjualan di akhir pekan.  ’’Pedagang masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Kami memaklumi hal itu,’’ ucap Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopdag Surabaya Risdiana Kusumawati kemarin (4/1).  Tim pengawas khusus akan melakukan pendataan ulang hari ini (5/1). Jika ada pedagang yang tak berjualan selama tujuh hari berturut-turut, pihaknya akan memberikan surat peringatan. Jika tidak dipedulikan, yang bersangkutan akan diganti dengan pedagang lain. ’’Belum berani bilang jumlahnya berapa karena masih berubah-ubah,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Camat Jambangan Ahmad Yardo Wifaqo memaparkan, jumlah pedagang harian mencapai 348 orang. Pada Minggu, ada sebanyak 1.156 orang. Jumlah tersebut didapatkan melalui pendataan awal yang dilakukan paguyuban PKL. Pihaknya pun telah berkomitmen dengan pedagang untuk tetap aktif berjualan.  ’’Bisa jadi pedagang tidak berjualan karena berbagai faktor. Misalnya, hujan atau sakit. Kami tetap melakukan pembinaan dan pengawasan supaya tepat sasaran,’’ terangnya.  Dia mengakui, masih ada sejumlah pedagang yang tak terdata berjualan di luar lahan. Terutama saat Minggu dari bawah flyover tol hingga Pasar Pagesangan. Pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya rutin melakukan penertiban secara bertahap karena masih berada di fase transisi. ’’Sudah kami halau secara humanis. Kami pastikan segera tertata,’’ katanya.

Masjid Al Akbar Steril PKL, Satpol PP Bakal Rutin Gelar Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKL-KALIANGET.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kecamatan Pabean Cantian bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bekerja sama untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kalianget, Kamis (4/8). Penertiban itu dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kenyamanan di akses penting sekitar kantor Pelindo.  Jalan Kalianget berarti penting bagi Pelindo di Surabaya. Di jalan tersebut, terdapat sejumlah kantor dan aset Pelindo. Keberadaan PKL yang tak tertata membuat keindahan dan ketertiban di lingkungan itu terganggu.  Para pedagang tidak hanya berjualan di sisi jalan. Namun, di area Jalan Kalianget, para PKL juga mendirikan bangunan semipermanen. Bangunan liar tersebut berfungsi sebagai tempat berjualan, bahkan tempat tinggal. Kebersihan yang tidak dijaga PKL juga menjadi alasan penertiban.  Selain itu, Pelindo Subregional Jawa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan pelabuhan yang aman, tertib, nyaman, indah, dan kondusif. Khususnya di Jalan Kalianget. Hal itu merujuk pada Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban).  Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama Pelindo pada akhir Juli (26/7). Hasil koordinasi tersebut menyepakati pelaksanaan kegiatan penertiban. Sosialisasi juga telah disampaikan kepada PKL sejak Februari lalu.  ’’Jadi, ketika penertiban, tidak ada gejolak dari para pedagang,’’ ungkap Rizal.  Sebelum penertiban dilakukan kemarin, para pedagang memindahkan barang mereka. Rizal menyebut penertiban berjalan secara kondusif dan lebih humanistis. Petugas pun hanya membersihkan sisa-sisa barang yang ditinggalkan pedagang. ’’Total ada 21 pedagang di sini dan mereka sudah bongkar sendiri,’’ terangnya.  Penertiban itu melibatkan anggota Polsek Pabean Cantian, koramil, satpol PP, propam, serta dishub. Ada enam truk untuk mengangkut barang yang ditinggalkan pedagang. Dua truk berasal dari satpol PP serta empat truk dari Pelindo.  Alumnus SMAN 4 Surabaya itu menjelaskan, setelah penertiban, akan dipasang pembatas agar tidak ditempati lagi oleh para PKL serta dijadikan lokasi parkir liar truk. Selanjutnya, setiap minggu pihaknya bersama Pelindo melakukan pengawasan di sekitar Jalan Kalianget.  Secara terpisah, Regional Manager SDM &amp; Umum Pelindo Subregional Jawa Nugroho Christianto mengatakan, imbauan tidak hanya berlaku untuk para PKL, tapi juga perusahaan ekspedisi yang dilarang memarkir armada truk di sepanjang Jalan Kalianget. ’’Untuk penertiban truk, kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penempatannya,” tegasnya.

Makin Menjamur, PKL Disterilkan dari Jalan Kalianget Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cium-adanya-preman-saat-penertiban-pkl-anies-laporannya-beda-beda_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cium adanya preman di balik penertiban PKL Tanah Abang" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cium adanya preman di balik penertiban PKL Tanah Abang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi pelemparan batu dan besi yang dilakukan oknum PKL kepada Satpol PP yang bertugas membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan prihatin. Pasalnya, Satpol PP hanya menjalankan tugas dalam menertibkan PKL. Banyak beredar spekulasi bahwa seluruh kejadian yang terjadi pada Kamis (17/1) pukul 10.00 WIB adalah hasil koordinasi preman. Anies pun tidak membantah maupun mengiyakan atas spekulasi tersebut. "Semua spekulasi (preman) ada, tapi menurut saya terlalu awal kalau untuk saya menyimpulkan hal yang sama. Laporan yang saya terima itu beda-beda jadi ditunggu deh sampai semuanya clear," ungkapnya&nbsp;Jumat (18/1). Menurutnya, semua yang dilakukan Satpol PP sudah jelas menertibkan pedagang yang membandel. Namun ia tidak asing dalam perilaku yang melanggar pasti akan lebih galak pada kenyataannya. "Kasihan petugas kami di lapangan dalam menghadapi itu. Jadi duduk perkara yang sesungguhnya nanti sesudah semua dimintai keterangan kami akan tahu. Jadi hari ini jangan buru-buru untuk menyimpulkan," ungkapnya. Namun, Anies pun meyakini para petugas Satpol PP itu memiliki prosedur dalam bertugas sehingga tidak mungkin asal tarik saja. Anies melihat petugas punya rujukan, dan harapannya mereka terus menjalankan tugas dengan baik.

Cium Adanya Preman Saat Penertiban PKL, Anies: Laporannya Beda-beda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penertiban-pkl-di-tanah-abang-ricuh-anies-yang-langgar-lebih-galak_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat, sudah seharusnya semua pihak menjaga ketertiban" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat, sudah seharusnya semua pihak menjaga ketertiban</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ricuhnya penertiban PKL di Tanah Abang berbuntut panjang karena diduga keributan tersebut diprovokasi oleh beberapa pihak. Bahkan kepolisian nyatanya telah menangkap 3 pelaku yang diduga sebagai provokator. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat, sudah seharusnya semua pihak menjaga ketertiban. Namun terkadang menurut mantan Menteri Pendidikan itu, si pelanggar justru lebih galak dari petugas. "Yang melanggar itu yang seringnya lebih galak, daripada yang mau menertibkan. Nah di sini memang sering kali fenomena yang dihadapi oleh petugas kami di lapangan," jelas Anies&nbsp;Jumat (18/1). Anies pun meminta agar aparat Satpol PP dapat terus bersabar atas tugas yang dihadapi. Sebab, tugas yang diemban para&nbsp;petugas Satpol PP adalah tugas mulia dan penting yaitu menjaga ketertiban. "Saya minta kepada semua hargai mereka yang bertugas. Marah kan malah jadi masalah, sekarang dengan sudah adanya kejadian pelemparan pemukulan maka ini sudah menjadi peristiwa hukum yang sudah ditangani juga oleh kepolisian," jelasnya. Anies mengandaikan coba tidak ada adegan pelemparan dan perusakan maka tidak terjadi sampai ke proses hukum. Dirinya menyatakan akan terus monitor, tapi yang pasti di Tanah Abang pihaknya akan disiplin. "Kami menghargai kesepakatan yang sudah ada dan saya berharap semua pihak jangan merusak kesepakatan itu karena kalau tidak ya akan muncul masalah baru," tandasnya.

Penertiban PKL di Tanah Abang Ricuh, Anies: yang Langgar Lebih Galak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satpol-pp-bersihkan-sisa-pkl-gembong-yang-masih-nekat-berjualan_m_.jpg" alt="Anggota Satpol PP terus bersiaga di Jalan Kapasari dan Gembong untuk mengawasi PKL yang masih nekat berjualan." width="100%">
<figcaption>Anggota Satpol PP terus bersiaga di Jalan Kapasari dan Gembong untuk mengawasi PKL yang masih nekat berjualan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Pemkot Surabaya masih terus mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kapasari II hingga Jalan Gembong Tebasan, Kamis (14/11). Mereka berusaha mencegah agar para PKL tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Sejak pukul 07.00 WIB, 42 personil Satpol PP menyebar di sepanjang Jalan Kapasari II. Informasi yang diterima JawaPos.com, mereka menggiring 5 hingga 10 lapak pedagang ke Sentra PKL Gembong Asih. Danton Jarko Satpol PP Surabaya Mario Sumaryono mengatakan, penertiban itu dilakukan agar PKL tidak kembali berjualan di pinggir jalan. Apalagi, sampai berjualan diatas saluran air.&nbsp; Pertimbangannya jika saluran air sudah bebas dari PKL, pemkot akan mudah melakukan pengerukan selama musim hujan tahun ini. Selain itu, penertiban tersebut juga dalam rangka memberi ruang bagi warga penghuni pemukiman dan pedagang di Jalan Kapasari II.&nbsp; "Sing penting ojok dodolan nang kene, demi keadilan (yang penting jangan jualan lagi di sini). Karena, berjualan diatas saluran ini adalah pelanggaran," kata Sumaryono kepada JawaPos.com di Jalan kapasari II, Kamis (14/11).&nbsp; Salah seorang warga asli Jalan Kapasari II bernama Muhammad Yunus, 58, mengungkapkan hal yang sama. Toko servis alat rumah tangga elektronik sepi pelanggan.&nbsp; Sejak 2000 lalu, PKL yang berjualan alat elektronik selalu membuka lapak di depan rumahnya. Biasanya, mereka mendirikan lapak mulai pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 23.00 WIB.&nbsp; "Sekarang pun masih sepi. Karena ada ricuh kemarin lusa (Senin). Tapi, ya lihat saja nanti. Mungkin keadaan bisa normal lagi. Tapi, saya senang kalau PKL ditertibkan," kata Yunus.&nbsp; Dia berharap, pemkot tidak hanya memindahkan mereka ke Sentra PKL Gembong Asih. Yunus berharap ada langkah kongkret dari pemkot terkait pembinaan PKL di sentra tersebut "Jangan cuman dipindah saja. Optimalkan, bagaimana supaya (dagangannya) laku. Supaya nggak kembali lagi dagang di pinggir jalan," harapnya. Salah seorang warga lainnya, Muhammad Marzuki, 76, setuju dengan relokasi para pedagang tersebut. Namun dia berharap agar pemkot menuntaskan pembangunan Sentra PKL Gembong Asih yang memang belum rampung 100 persen. "Sebenarnya, mereka nggak ingin balik lagi. Tapi pemkot belum menyelesaikan proyek bangunan sentranya, kalau PKL-nya dipindahkan, ya amburadul. PKL segitu banyak, mana muat," ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan PKL&nbsp;melawan&nbsp;sekitar 30 pertugas Satpol PP, Senin malam (12/11). Mereka menolak ditertibkan. Akibatnya, satu unit truk milik Satpol PP rusak akibat amuk para PKL.

Satpol PP Bersihkan Sisa PKL Gembong yang Masih Nekat Berjualan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penertiban pkl

Berita Terkini