<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai langkah penegakan hukum yang dijalankan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum berjalan adil. Terutama terkait penagihan denda kepada perusahaan sawit dan tambang yang dianggap kurang transparan. Denda administratif tersebut disebut mencapai puluhan triliun rupiah kepada 71 perusahaan. Dari jumlah itu, 49 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua Umum Popsi Mansuetus Darto mengatakan, ada persoalan mendasar yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini adil bagi semua pihak. Ia menyebut sumber utama konflik lahan adalah ketidakjelasan batas kawasan hutan yang pemerintah jadikan acuan. Popsi juga menyebut banyak wilayah kawasan hutan tidak pernah diverifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, peta administratif sering tak sesuai dengan kondisi agraria yang terjadi di masyarakat. Ketidakakuratan batas kawasan ini melemahkan legitimasi tata ruang dan memperbesar potensi konflik. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH lakukan verifikasi partisipatif dan buka dialog dengan petani serta industri sawit. Selain verifikasi, Darto soroti bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering sifatnya top down. Ia nilai pemerintah daerah kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan agraria masyarakat setempat. Proses RTRW yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ini bisa memicu konflik ruang yang berkepanjangan. Popsi minta pemerintah buka ruang dialog formal dengan berbagai pihak agar RTRW mencerminkan realitas lapangan dan adil. Lebih lanjut, Darto katakan denda administratif bagian dari penegakan hukum. Namun, penerapannya jangan otoriter dan harus perhatikan kemampuan finansial perusahaan sawit. Ia mengingatkan bila perusahaan sawit bangkrut, petani plasma dan swadaya yang memasok tandan buah segar jadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH pertimbangkan skema pembayaran bertahap yang bisa dinegosiasikan. Darto juga tegaskan kebijakan penetapan kawasan hutan harus memperhitungkan keberadaan permukiman warga dan usaha rakyat. Termasuk kebun sawit yang beroperasi bertahun-tahun di lahan tersebut. Popsi dorong penertiban sawit adil sembari penguatan kepastian hukum untuk petani. Hal ini agar kebijakan menjaga keseimbangan antara hukum dan kehidupan petani sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017166719/informasi-tidak-berbasis-data-berpotensi-perkuat-persepsi-negatif-terhadap-sawit-indonesia">Informasi Tidak Berbasis Data Berpotensi Perkuat Persepsi Negatif terhadap Sawit Indonesia</a> &ldquo;Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,&rdquo; kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (2/3). Ia yakin kebijakan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 harus berjalan optimal. Transparansi data, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan jelas sangat krusial dalam hal ini. Darto nilai kepastian hukum kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Pemerintah sebaiknya susun peta jalan penataan sawit komprehensif yang mudah dipahami petani dan pelaku usaha.

Popsi kritisi denda sawit puluhan triliun dari Satgas PKH. Mereka minta penertiban kawasan hutan transparan dan libatkan petani sawit.

Penegakan Hukum Denda Sawit Puluhan Triliun Dinilai Kurang Transparan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/RATAS-20-1708291976.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dari London membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1) waktu setempat." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dari London membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1) waktu setempat.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &mdash; Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1) waktu setempat. Rapat ini digelar di sela lawatan Prabowo ke London, Inggris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada rapat terbatas tersebut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat terbatas berlangsung sekitar dua jam dengan agenda pembahasan perkembangan penertiban kawasan hutan. Satgas PKH dibentuk Prabowo pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5/2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,&rdquo; kata Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017088794/prabowo-dijadwalkan-bertemu-raja-charles-iii-dan-pm-starmer-bahas-kerja-sama-ekonomi-dan-maritim">Prabowo Dijadwalkan Bertemu Raja Charles III dan PM Starmer, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Maritim</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada akhir Desember 2025 lalu, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka dan menyerahkan uang triliunan rupiah dari penertiban kawasan hutan. Prabowo pun telah meminta Satgas PKH agar tak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun agenda lawatan Prabowo ke London ini untuk membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, antara lain di bidang ekonomi dan maritim. Kunjungan kali ini turut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan kedua negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025.

Prabowo Gelar Ratas di Sela Lawatan ke London, Bahas Penertiban Kawasan Hutan Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PEREKONOMIAN-2023.jpg" alt="Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah" width="100%">
<figcaption>Foto udara. Kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kehadiran regulasi itu diharapkan Pemerintah dapat membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional. Kehadiran satu peta nasional dapat menekan risiko ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi. &ldquo;Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,&rdquo; ujar Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Sadino dalam forum group discussion (FGD) di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5). Adapun FGD itu bertajuk "Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Menurut dia, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Dia menyoroti salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah. &ldquo;Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, pertambangan, hingga pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?&rdquo; tegasnya. Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, maka akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah. &ldquo;Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,&rdquo; ungkap Sadino. Sadino mengingatkan, jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. &ldquo;Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,&rdquo; jelasnya. Dia menyebut, data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, tetapi belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan. "Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya. Terkait Satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya. Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Di sisi lain, perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Agus berharap pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. "Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," ujar Agus. Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5 Tahun 2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya. &ldquo;Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,&rdquo; ungkap Setiyono. Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurut dia, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional. Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. &ldquo;Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399 ribu hektare telah diproses, dan sekitar 221 ribu hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Adapun, untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216 ribu hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75 ribu hektare.(*)

Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan

Pemerintah Diminta Membuat Satu Peta Kehutanan untuk Kepastian Hukum Demi Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan terus menyita lahan hutan yang dinilai ilegal pengelolaannya. Hingga kini penyitaan sudah mencapai 1 juta hektare. Kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini mendapat perhatian dari warga Kalimanten Tengah (Kalteng). Bahkan ada pengacara dari Palangka Raya yang sengaja bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Warga itu bernama Akhmad Taufik. Dalam suratnya, Akhmad Taufik secara khusus meminta agar penertiban kawasan hutan tidak melanggar hukum. Menurut dia, secara hukum tidak ada kawasan hutan di Kalteng. Sebab, selama ini belum pernah dilakukan penetapan kawasan hutan di Kalteng, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jo Pasal 36 pada UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang. "Berdasarkan aturan di atas pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses mulai dari tahap penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan baru terakhir penetapan kawasan hutan," kata Akhmad Taufik kepada media, Senin (21/4). Terkait ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta di lapangan, belum terdapat kawasan hutan di Kalteng yang telah melalui tahapan-tahapan pengukuhan kawasan hutan. "Kesemuanya baru pada tahapan penunjukan. Jadi secara hukum di Kalimantan Tengah itu tidak ada kawasan hutan. Karena belum melalui tahapan tahapan sebagaimana diatur dalam perundangan," kata dia. Akhmad Taufik mengungkapkan, jika Surat Menteri Pertanian No 759/KPTS/Um/l0/l982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektare diterapkan, hampir seluruh wilayah Kalteng masuk dalam kawasan hutan. Sebab, luas Kalimantan Tengah sendiri adalah sekitar 15.426.889 hektare. "Kalau merujuk surat menteri pertanian di atas, Kalteng itu hutan semua, tidak ada kota, tidak ada desa," paparnya. Masalah kawasan hutan tersebut terus menjadi polemik. Dalam perjalanannya, pada 2010 terjadi kemelut hukum dalam pelaksanaannya antara pemerintah daerah dan kementerian Kehutanan. Bahkan, kala itu, Menteri Kehutanan bersikukuh pemberlakukan Keputusan Menteri Pertanian No 759/KTPS/UM/ 10/1982 tersebut. Menanggapi sikap Menteri Kehutanan, sejumlah kepala daerah akhirnya melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan menang. Taufik yang menjadi salah satu pemohonnya mengatakan, Kementerian Kehutanan ternyata tidak mau mengindahkan putusan MK dengan tetap bersikukuh melakukan penunjukan kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan di Kalteng menurut SK: 529/Menhut-II/2012 adalah 12.697.522 hektare (82,45 persen), sedangkan kawasan non hutan seluas 2.707.073 hektare (17,55 persen) dari luas Provinsi Kalteng seluas 15.426.889 hektare. "Kalau berdasarkan MK, penunjukan itu tidak punya kekuatan hukum mengikat karena melanggar UUD. Masak Menteri kehutanan tetap bersikukuh pakai penunjukan. Berarti beliau tidak mengindahkan putusan MK," ungkapnya. Ditambah lagi, dalam UU NO 5 Tahun 1967 dan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga tidak ada kata penunjukan kawasan hutan, yang ada adalah penetapan kawasan hutan. Begitu pula di UU Cipta Kerja. Yang menjadi masalah sekarang ini tidak adanya kepastian hukum terkait kawasan hutan di Kalteng. Perda No 8 Tahun 2003 menyebut Kawasan Hutan luasnya 66 persen, sedangkan kawasan non hutan 34 persen. Aturan tersebut diubah Perda No 5 Tahun 2015 yang mengubah kawasan hutan menjadi 88 persen, lahan non hutan (12 persen). Merujuk pada perda baru itu berarti kawasan hon hutan yang sebelumnya luasnya 34 persen berkurang menjadi 12 persen. "Hal inilah yang menjadikan tidak ada kepastian hukum di negara hukum ini," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013297042/29-hektare-hutan-di-sebatik-barat-digunduli-kph-nunukan-sebut-statusnya-di-luar-kawasan-hutan">29 Hektare Hutan di Sebatik Barat Digunduli, KPH Nunukan Sebut Statusnya di Luar Kawasan Hutan</a> Akibat Perda tersebut, lahan perumahan 8 hektare miliknya yang sebelumnya wilayah non hutan diklaim menjadi masuk kawasan hutan. Akhmad Taufik mengaku sudah mengantongi izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga sertifikat yang sah. Dia berharap bisa mendapatkan keadilan atas masalah tersebut, Apalagi, perumahan itu telah dihuni oleh masyarakat. Terkait hal tersebut, dia meminta Presiden Prabowo untuk tegas menegakkan hukum dalam penertiban Kawasan hutan. "Silakan pemerintah lakukan penegakan hukum tapi jangan melanggar hukum. Lakukan tahapan-tahapan penetapan hutan yang diatur oleh UU. Kan pemerintah juga yang membuat UU. Jangan pemerintah merampas hak rakyat," tandasnya. Taufik juga menyertakan Surat Jaksa Agung No. B.072A/A.GP.1/09/2010, tanggal 21 September 2010, Perihal Permohonan Pertimbangan Hukum atas keterlanjuran Pemanfaatan Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI Hendarman Supandji. Di mana pokok intinya kawasan hutan yang disahkan oleh pemerintah harus melalui tahapan-tahapan penetapan kawasan hutan terlebih dulu. Karena itu, Akhmad Taufik menuliskan bahwa secara hukum, tindakan hukum Satgas yang melakukan penyitaan lahan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur pada khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Banyak warga Kalteng yang resah terkait penertiban hutan yang dilakukan satgas, namun mereka tidak berani bersuara.(*)

Satgas Penertiban Kawasan Hutan terus menyita lahan hutan yang dinilai ilegal pengelolaannya. Hingga kini penyitaan sudah mencapai 1 juta ha

Pengacara dari Kalteng Bersurat ke Presiden Prabowo soal Penyitaan Lahan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-2-3036717899.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan masih melaksanakan penyitaan dan penyegelan terhadap lahan sawit yang dinilai ilegal. Dalam penyegelan dan penyitaan ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) I Gde Pantja Astawa memberikan masukan dengan memerhatikan aspek yuridis. I Gde Pantja Astawa menilai, langkah penyitaan dan penyegelan berpotensi cacat hukum. Karena, tidak didasarkan pada prosedur pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan dan juga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan pengukuhan kawasan hutan. "Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemeritahan otoriter, kata Pantja dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (14/4). Menurut dia, tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai harkat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukkan. Menurut putusan MK itu, pengukuhan kawasan hutan harus melewati empat tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Kehutanan, yakni: (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penetapan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; dan (4) Penetapan kawasan hutan secara resmi. "Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, apakah penyitaan dan penyegelan 1 juta hektare kebun sawit di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hukum, sebelumnya sudah ada pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan?" tanya Pantja. Menurut dia, jika suatu kawasan belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan, maka tindakan penyitaan dan penyegelan adalah tindakan tidak fair. Sebab tindakan tersebut tidak berdasar atas hukum, yakni UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. "Ditambah lagi baik UU Cipta Kerja maupun PP No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tersebut sama sekali tidak ada klausul penyitaan dan penyegelan," jelasnya. Pantja juga menjelaskan, Satgas Penertiban Kawasan Hukum yang dibentuk oleh Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, hanya memiliki tugas yang dalam hukum administrasi negara disebut "bestuursdwang" (paksaan pemerintahan) dan "dwangsom" (pengenaan denda administratif). Tugas "bestuursdwang" dilakukan dalam bentuk penertiban terhadap perseorangan ataupun badan hukum perdata yang melanggar norma hukum administrasi seperti tidak memiliki izin usaha pertambangan, perkebunan, dan lain-lainnya. Adapun, tugas "dwangsom" yaitu pengenaan denda administratif. Sedangkan tindakan penyitaan dan penyegelan merupakan tindakan politional pro justisia dalam rangka law enforcement (penyelidikan dan penyidikan dalam kasus/perkara pidana). Menurut dia, tindakan penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh Satgas berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2024, bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan 2 PP, yang secara hierarkis kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Perpres No. 5 Tahun 2025 tersebut. Karena itu, tindakan Satgas tersebut dinilainya batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui gugatan Sengketa TUN atau Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh badan dan/Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih jauh Prof Pantja mengungkapkan, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga berdampak serius terhadap investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Ditambah lagi, langkah pemerintah tersebut juga mereduksi peranan industri kelapa sawit yang telah memberikan andil sangat besar bagi pembangunan ekonomi melalui efek berlipat ganda (multiplier effect) berupa pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara. "Presiden (Prabowo) dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan (chief of government) yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, serta sebagai Kepala Kekuasaan Eksekutif (Chief of Executive) bertanggung jawab untuk melaksanakan UUD dan menjalankan segala undang-undang dengan selurus-lurusnya, sesuai dengan lafal sumpah jabatannya sebagai Presiden," tuturnya. Dalam wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Kejaksaan dibantu Polri dan TNI (Satgas) sudah menyita 1 juta hektare kebun sawit yang dinilai bermasalah. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat, penyitaan kebun sawit yang dinilai melanggar itu bisa mencapai 2 juta hektare. "Saya dapat laporan, dari BPKP, Jaksa Agung, Ini sebelum saya jadi presiden, di kabinet sebelum saya sudah dilaporkan, ada kurang lebih 3,7 juta kebun kelapa sawit yang bermasalah yang melanggar aturan dan melanggar hukum. Saya bilang kalau itu temuan lembaga yudisial, lembaga penegak hukum, proses sesuai hukum," papar Kepala Negara. Menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya ada kasus-kasus tidak berani disentuh. "Kita mulai bertindak. Ini bukan pekerjaan ringan. Perjalanan masih panjang," tambah Presiden. Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan pemerintah seharusnya memahami duduk persoalan jutaan hektare lahan sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan hutan. Ada andil kesalahan pemerintahan di masa lalu. Saat proses merumuskan UU Cipta Kerja, kata dia, ditemukan keterlanjuran lahan sawit yang berada di kawasan hutan yang luasnya jutaan hektare tersebut. "Bagaimana cara menyelesaikannya? Kan tidak bisa yang seperti itu kita lepas, faktanya juga kita memungut pajak dari mereka, kita dapat feedback dari dana ekspor. Akhirnya kita carikan solusi, dengan melakukan pemutihan terhadap ketelanjuran,&rdquo; ujar Firman Soebagyo. Dia meminta agar masalah sawit untuk tidak dikedepankan sanksi pidana, tapi diselesaikan dulu dari sisi administrasinya. (*)

Langkah penyitaan dan penyegelan berpotensi cacat hukum. Karena, tidak didasarkan pada prosedur pengukuhan kawasan hutan.

Penyitaan Lahan Sawit Ilegal oleh Satgas Kawasan Hutan Diminta Perhatikan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3987232408.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satgas Sawit sedang gencarnya menertibkan kawasan hutan. Di tengah semangat dalam penertiban itu, Satgas diingatkan untuk lebih cermat memperhatikan kriteria kawasan hutan. Artinya, harus ada pedoman tipologi kawasan hutan dalam penetapannya. Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 terkait kawasan hutan dan Putusan MK No. 34/PUUIX/2011 yang melindungi hak atas tanah. &ldquo;Sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan,&rdquo; kata Sadino dalam keterangannya pada Kamis (10/4). Lebih jauh Sadino mengatakan, langkah penyitaan secara hukum sudah seharusnya mendasarkan pada aturan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berarti harus ada proses hukum. Aturan yang mendasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) tentu tidak sejalan dengan UU KUHAP itu sendiri. Terkait penertiban kawasan hutan tentu pola penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 110A dan 110B UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang aturan dibawahnya sudah diatur dalam PP 24 tahun 2021. Dia menjabarkan status kawasan hutan tentu acuannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunan lainnya. Selain itu juga berpedoman pada Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011. "Juga pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 angka Perpres 5 tahun 2025. Disitu berarti yang sudah ada penetapan kawasan hutan yang berarti harus yang sudah dikukuhkan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU 41 tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1)," paparnya. Lebih lanjut Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dia menilai penyitaan harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan pada Perpres tersebut. &ldquo;Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi disitu pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan. Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan,&rdquo; jelasnya. Sedangkan kriteria kawasan hutan harus juga memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya. "Tentu jika negara hukum, Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan PP sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perpres tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi," tambah Sadino. Dia juga menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). &ldquo;HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Tidak bisa diabaikan hanya karena klaim sepihak bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan,&rdquo; kata Sadino. Menurut dia, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh Satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan juga kreditor. Sadino mengingatkan bahwa prinsip hukum Presumtio Iustae Causa berlaku atas HGU dan hak atas tanah lainnya, yang berarti bahwa semua pihak wajib menghormati produk hukum yang sah hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. &ldquo;Satgas harus tunduk pada hukum dan tidak melampaui kewenangannya, apalagi menyentuh ranah yang menjadi tupoksi instansi lain,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai oleh Menteri Pertahanan. Sejak Februari hingga pertengahan Maret 2025, Satgas sudah menyita dan menyegel 317 ribu hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah yang dinilai illegal. Selain menggarap kawasan hutan lindung, Satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun. Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma. (*)

Satgas Sawit diingatkan untuk lebih cermat memperhatikan kriteria kawasan hutan. Artinya, harus ada pedoman tipologi kawasan hutan.

Satgas Sawit Diminta Cermat Menertibkan Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3987232408.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal. Kini, langkah itu mulai menuai sorotan, di antaranya dari Komisi IV DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyatakan, keberadaan lahan sawit di kawasan hutan secara historis merupakan kesalahan pemerintahan di masa lalu. Karena itu, Satgas PKH diminta lebih mengedepankan penyelesaian secara administrasi dibandingkan menerapkan sanksi pidana. Sebab, menerapkan sanksi pidana bisa menggerus penerimaan negara dari sektor sawit. Maka dari itu, sambung Firman Soebagyo, Pemerintah seharusnya memahami duduk persoalan 3,5 juta hektare lahan sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan hutan. Pasalnya, ketika proses merumuskan UU Cipta Kerja ditemukan keterlanjuran lahan sawit yang berada di kawasan hutan yang luasnya 3,5 juta hektare tersebut. "Bagaimana cara menyelesaikannya? Kan tidak bisa yang seperti itu kita lepas. Faktanya juga kita memungut pajak dari mereka, kita dapat feedback dari dana ekspor. Akhirnya kita carikan solusi, dengan melakukan pemutihan terhadap ketelanjuran,&rdquo; ujar Firman Soebagyo pada Kamis (27/3). Pemutihan diusulkan berupa legalisasi lahan sawit yang dikategorikan ilegal. Namun, setelah DPR bersama pemerintah melakukan penyisiran data, terdapat setidaknya tiga pengelompokan data terkait kepemilikan lahan sawit di atas 3,5 juta hektare tanah yang terindikasi ilegal. Kelompok pertama, yaitu para petani hasil program transmigrasi zaman Orde Baru yang setelah reformasi lahannya menjadi terlantar yang kemudian diberikan pemutihan. Syaratnya luas lahan petani tersebut tidak lebih dari 5 hektare. Lebih dari itu dikenakan sanksi administrasi yaitu denda. Kelompok kedua, pelaku usaha yang sudah memproses izinnya dan mereka boleh menanam sambil menunggu izin Hak Guna Usaha (HGU), tapi tiba-tiba muncul surat keputusan Menteri Kehutanan di era Zulkifli Hasan tentang penetapan kawasan hutan. Aturan tersebut lantas memuat lahan sawit yang terlanjur memproses izin sebagai kawasan hutan. &ldquo;Nah lahan kelapa sawit yang ditanam oleh perusahaan ini tiba-tiba masuk di kawasan hutan. Entah bagaimana itu ceritanya. Seperti itu kan bukan kesalahan pengusaha. Itu adalah sebab akibat dari kebijakan pemerintah. Maka tidak fair bila mereka dikenakan sanksi besar. Karena itu diberikan pengampunan dalam bentuk sanksi denda,&rdquo; tutur Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini. Kelompok ketiga adalah perusahaan sawit yang menabrak aturan dan tak memproses izin tanam. Menurutnya, kelompok ini yang seharusnya dilakukan penindakan dan diberi sanksi berat. &ldquo;Mereka tahu itu kawasan hutan, tapi mereka tetap memaksa menanam di situ. Nah ini yang harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Sanksi seberat-beratnya adalah dikenakan sanksi denda dan kemudian diberikan kesempatan dua siklus panen, setelah itu lahan wajib dikembalikan ke negara,&rdquo; papar Firman. Terkait dengan persoalan kelompok kedua yang menjadi &lsquo;ketelanjuran&rsquo; antara proses administrasi dan perizinan yang telah berjalan dengan kebijakan penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan sebenarnya telah berusaha diselesaikan oleh pemerintahan yang lalu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) diberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikannya. Namun KLHK tidak mampu menyelesaikannya. "Padahal dengan masalah 3,5 juta hektare ini, tiga tahun relatif mudah menyelesaikan kalau ada keseriusan. Akhirnya berlarut-larut sampai pergantian pemerintahan baru tidak bisa selesai, tiga tahun masa berlakunya habis, maka saat ini Pak Prabowo membentuk Satgas (PKH),&rdquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015774796/penjarahan-sawit-marak-aparat-hukum-diminta-segera-bertindak">Penjarahan Sawit Marak, Aparat Hukum Diminta Segera Bertindak</a> Sayangnya, Tupoksi Satgas PKH ini lebih kepada penindakan hukum. Sehingga para pelaku usaha sawit mengalami dilema. Padahal sawit merupakan 1 dari 2 komoditas unggulan RI yang senantiasa memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Karena itu, Firman meminta Kementerian Pertanian untuk bisa memediasi persoalan ini dengan memahami duduk persoalannya. Firman mengatakan para pelaku usaha di sektor kelapa sawit saat ini ketakutan dipanggil aparat penegak hukum. "Hal seperti ini kan menimbulkan investasi tanpa ada kepastian hukum. Akhirnya apa? Tujuan dari UU Cipta Kerja tidak tercapai. Ini yang saya minta dalam rapat kemarin dengan Kementerian Pertanian agar membuat tim mediasi antar penegak hukum dan dijelaskan duduk persoalannya,&rdquo; jelasnya. Lebih jauh, Firman menekankan agar pemerintah memperhatikan betul komoditas yang mampu memberi kontribusi bagi penerimaan negara. &ldquo;Dan jangan dikedepankan sanksi pidananya, tapi selesaikan dulu sisi administrasinya. Karena kesalahan itu ada di pemerintah, karena secara historis tidak mampu menyelesaikan masalah ini dalam tiga tahun,&rdquo; tandas politikus Partai Golkar ini. Firman khawatir penertiban lahan sawit ini menyebabkan penurunan produksi sawit yang berimbas pada penerimaan negara. Berdasar rilis data yang disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), terdapat penurunan produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). Produksi CPO bulan Desember 2024 mencapai 3.876 ribu ton; lebih rendah 10,55% dibandingkan dengan produksi bulan November 2024 yang mencapai 4.333 ribu ton. Produksi PKO juga turun menjadi 361 ribu ton dari 412 ribu ton pada bulan November. Total ekspor bulan Desember 2024 mencapai 2.060 ribu ton; lebih rendah 21,88% dari ekspor bulan November 2023 sebesar 2.637 ribu ton. Nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2024 adalah USD27,76 miliar (Rp 440 triliun), yang lebih rendah 8,44% dari ekspor tahun 2023 sebesar USD30,32 miliar (Rp 463 triliun). Penurunan ini bisa terjadi secara signifikan lantaran menurunnya produksi lahan sawit. Apabila Tupoksi dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengincar penindakan hukum terhadap para pelaku usaha sawit, maka bisa diprediksi, penurunan produksi CPO dan PKO yang notabene berbahan baku kelapa sawit akan terus berlanjut. Pada akhirnya, penerimaan negara pun akan menurun secara drastis. (*)

Komisi IV DPR menyoroti penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Penertiban Lahan Sawit di Kawasan Hutan Bisa Gerus Penerimaan Negara