<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-7JPG-2617907258.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status hukum operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Wali Kota Madiun, Maidi. Keputusan tersebut diambil setelah KPK menggelar ekspose atau gelar perkara terkait OTT di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun pada Senin (19/1). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total sembilan orang telah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. &ldquo;Tadi malam sembilan orang sudah dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik,&rdquo; ujar Budi di Jakarta, Selasa (20/1). Sembilan orang tersebut berasal dari berbagai unsur. Selain kepala daerah, KPK juga mengamankan aparatur sipil negara (ASN) serta pihak swasta. &ldquo;Sembilan orang tersebut yang pertama adalah kepala daerah atau Wali Kota Madiun, kemudian dua dari ASN, dan enam di antaranya berasal dari pihak swasta,&rdquo; ungkapnya. Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah yang cukup signifikan. Namun, nilai pasti uang yang diamankan belum diungkap secara detail. &ldquo;Adapun barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan ini berupa uang sejumlah ratusan juta rupiah. Detailnya akan kami sampaikan saat konferensi pers,&rdquo; jelas Budi. KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang oleh kepala daerah yang berhubungan dengan proyek-proyek serta perizinan di lingkungan Pemkot Madiun. &ldquo;Terkait perkaranya, ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan oleh kepala daerah atau Wali Kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan Kota Madiun,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, KPK mengungkap adanya dugaan modus untuk menyamarkan aliran dana tersebut. Salah satunya dengan mengatasnamakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). &ldquo;Ada yang kemudian dikamuflase menggunakan modus-modus CSR,&rdquo; tutur Budi. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi pada Selasa sore. &ldquo;Nanti konstruksi lengkapnya seperti apa akan kami sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ujarnya. KPK memastikan gelar perkara telah dilakukan dalam waktu singkat sejak OTT berlangsung. Proses tersebut menjadi dasar penetapan status hukum para pihak yang diamankan. &ldquo;Artinya, dalam satu kali 24 jam KPK sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan,&rdquo; pungkas Budi. (*)

KPK menaikkan status hukum OTT Wali Kota Madiun. Dugaan suap proyek dan perizinan dikamuflase sebagai dana CSR. Sembilan orang diamankan.

OTT Wali Kota Madiun, KPK Duga Ada Penerimaan Suap yang Dikamuflase jadi Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Screenshot-1977-4148238085.png" alt="Prof Eddy Hiariej." width="100%">
<figcaption>Prof Eddy Hiariej.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Eddy Hiariej atau lebih dikenal dengan sebutan Prof Eddy resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp7 Miliar. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengkonfirmasi, bahwa KPK telah menandatangani surat penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sejak dua minggu yang lalu. &ldquo;Penetapan tersangka Wamenkumham benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu,&rdquo; tutur Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013268451/eddy-hiariej-belum-terima-spdp-penetapan-tersangka-kpk-itu-hanya-teknis-administrasi">Eddy Hiariej Belum Terima SPDP Penetapan Tersangka, KPK: Itu Hanya Teknis Administrasi</a> Sebelum jadi tersangka, nama Eddy Hiariej atau Prof Eddy sempat ramai diperbincangkan oleh warganet, berkat dirinya yang selalu tampil vokal membicarakan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kasus&nbsp; yang terjadi tahun 2016 tersebut disorot kembali usai&nbsp;film dokumenter berjudul &lsquo;Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso&rsquo; tayang di Netflix perdana pada 28 september yang lalu. Film dokumenter tersebut dianggap warganet mengungkap kembali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama sidang perkara pada tahun 2016. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013268396/eddy-hiariej-jadi-tersangka-kasus-suap-rp-7-miliar-kongres-pemuda-indonesia-beri-apresiasi-ke-kpk">Eddy Hiariej Jadi Tersangka Kasus Suap Rp 7 Miliar, Kongres Pemuda Indonesia Beri Apresiasi ke KPK</a> Prof Eddy Hiariej sering kali muncul di sejumlah acara televisi maupun podcast di Youtube memberikan klarifikasi dan pernyataan kontroversi yang menohok terkait kasus Jessica Wongso tersebut. Berikut pernyataan Eddy Hiariej yang mendapat sorotan warganet terkait kasus Jessica Wongso: Jessica Wongso ke Kafe Olivier 3 Hari Sebelum Kejadian Prof Eddy sempat menyatakan, bahwa Jessica Wongso datang ke Kafe Olivier 3 hari sebelum meracuni Mirna Salihin, yang membuatnya yakin bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013267822/eddy-hiariej-jadi-tersangka-kasus-dugaan-gratifikasi-wasekjen-demokrat-duka-mendalam-bagi-komunitas-hukum">Eddy Hiariej Jadi Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi, Wasekjen Demokrat: Duka Mendalam bagi Komunitas Hukum</a> Namun Prof Eddy kemudian mengklarifikasi pernyataannya terkait Jessica Wongso tersbut, dan mengakui sebagai informasi keliru. Hal itu lantas membuat pengacara Jessica, Otto Hasibuan marah dan menyebut bahwa Prof Eddy telah melakukan fitnah kepada kliennya. Jessica Terinspirasi dari Film The Hateful Eight Lewat kanal Youtube Deddy Corbuzier, Prof Eddy Hiariej mengungkap bahwa Jessica Wongso pernah menonton film karya Quentin Tarantino berjudul The Hateful Eight yang menceritakan seorang koboi membunuh koboi lainnya menggunakan racun sianida. Menurutnya, Jessica wongso yang bekerja di perusahaan farmasi sangat mudah mendapatkan racun sianida. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013267141/profil-eddy-hiariej-profesor-hukum-pidana-yang-menyandang-status-tersangka-kpk">Profil Eddy Hiariej, Profesor Hukum Pidana yang Menyandang Status Tersangka KPK</a> Selain itu, Prof Eddy juga mengungkap, bahwa ditemukan jejak digital di laptop Jessica dimana ia me-browsing informasi sianida di mesin pencari Google. Bantah Mirna Salihin Tidak Diotopsi Lewat kanal Youtube Deddy Corbuzier, Prof Eddy Hiariej membantah pengakuan Otto Hasibuan bahwa Mirna Salihin tidak diotopsi, tetapi hanya diambil sampelnya. Pernyataan Otto itu awalnya membuat warganet ragu bahwa Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan Mirna lantaran jasad korban tidak diotopsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013266968/ditetapkan-tersangka-wamenkumham-eddy-hiariej-ngaku-tak-tahu-menahu-kasus-yang-disangkakan-kpk-terhadapnya">Ditetapkan Tersangka, Wamenkumham Eddy Hiariej Ngaku Tak Tahu Menahu Kasus yang Disangkakan KPK Terhadapnya</a> Prof Eddy kemudian mengklarifikasi, bahwa apa yang dilakukan tim dokter terhadap jasad Mirna jika bukan dinamakan otopsi lalu apa namanya. Ia kemudian menegaskan bahwa mendiang Mirna Salihin benar-benar diotopsi pada 10 januari 2016, 3 hari setelah kematiannya.

Eddy Hiariej atau lebih dikenal dengan sebutan Prof Eddy resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap, Berikut Sederet Rekam Jejak Eddy Hiariej dalam Kasus Jessica Wongso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61303_80331_Maruli.jpg" alt="Kajati Jatim Maruli Hutagalung" width="100%">
<figcaption>Kajati Jatim Maruli Hutagalung</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nurgroho menyebut, seperti apa detail dugaan suap yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Maruli Hutagalung ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) OC Kaligis. Hal itu diungkapkan Gatot usai menjadi saksi dalam sidang tipikor di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (31/10). &quot;Silakan lihat BAP (Berkas Acara Pekara) Pak OC Kaligis,&quot; sebut Gatot dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (1/11). Sebagiamana diketahui saat ini KPK tengah mendalami keterlibatan mantan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, terkait pengamanan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Sumut. Dugaan keterlibatan Maruli dalam kasus suap penanganan korupsi dana Bansos terungkap dari pernyataan Evy Susanti, istri Gatot Pujo Nugroho. Evy pernah menyebutkan secara jelas ada uang yang mengalir kepada Maruli. Kesaksian itu diungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada 16 November 2015 lalu. Kala itu, Evy menjadi saksi untuk kasus suap yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Evy menyatakan, dirinya pernah mendapat laporan dari pengacaranya, OC Kaligis bahwa ada uang yang sudah diserahkan pada Maruli Hutagalung yang saat itu menjabat sebagai direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Pernyataan Evy diungkapkan ketika dia menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Artha Theresia soal uang yang pernah digelontorkan untuk mengamankan kasus korupsi bansos di Pemprov Sumut. Evy mengatakan, dia mendengar dari OC Kaligis ada uang yang diberikan kepada pejabat Kejagung. Hakim Artha pun bertanya, siapa pejabat kejagung yang menerima uang itu. Evy dengan tegas menyebutkan nama Maruli yang diduga menerima uang suap Rp300 juta dari OC Kaligis. (gus/adz/iil/JPG)

Detail Penerimaan Suap Maruli Hutagalung Ada di BAP OC Kaligis

penerimaan suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan suap

Berita Terkini

OTT Wali Kota Madiun, KPK Duga Ada Penerimaan Suap yang Dikamuflase jadi Dana CSR

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap, Berikut Sederet Rekam Jejak Eddy Hiariej dalam Kasus Jessica Wongso

Detail Penerimaan Suap Maruli Hutagalung Ada di BAP OC Kaligis

Download Aplikasi JawaPos.com