<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/NADIA-17-C-631987744.jpg" alt="SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 pada Senin (14/7). Kini total siswa SMAK Frateran Surabaya mencapai 520 pelajar, dengan 125 siswa di antaranya berasal dari luar Kota Surabaya, bahkan dari luar Pulau Jawa. Sekolah yang berlokasi di Jalan Kepanjen No 8, Surabaya ini kian populer sebagai destinasi pendidikan tingkat menengah atas, terutama bagi keluarga yang mencari sekolah katolik dengan fasilitas asrama dan akademik dan non-akademik yang mumpuni. &ldquo;Kami membuka diri untuk semua siswa, baik dari dalam maupun luar kota. Dari total 520 siswa SMAK Frateran, saat ini ada 125 siswa dari luar Surabaya yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, hingga Papua,&rdquo; jelas Kepala SMAK Frateran Surabaya Fr Wilhelmus S. Sura, S.Pd., MM. MPLS berlangsung selama empat hari pada 14-17 Juli 2025, dan ditutup dengan ibadah misa bersama seluruh civitas akademika pada 18 Juli. Program MPLS tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai karakter sesuai tema LIGHT. LIGHT merupakan akronim dari Learn (belajar sepanjang hayat), Integrity (menjadi pribadi yang jujur), Growth (bertumbuh dalam karakter), Harmony (hidup rukun dan bekerja sama), dan Trust (membangun kepercayaan, terutama pada diri sendiri). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/NADIA-17-871021770.jpg" alt="SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Kegiatan MPLS dimulai setiap pagi dengan doa dan baris-berbaris (PBB). Kami juga menekankan pendidikan karakter dan pengenalan ekstrakurikuler, serta mengundang alumni untuk berbagi inspirasi,&rdquo; ujar Koordinator MPLS SMAK Frateran Surabaya Emmi Dwi Astuti. Cerita Siswa dari Berbagai Penjuru Indonesia Joshua Franklin Gonero, siswa asal Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), adalah salah satu siswa yang memilih merantau demi mendapatkan pendidikan terbaik. Ia menemukan SMAK Frateran Surabaya lewat pencarian daring dan mendapat rekomendasi dari keluarganya. Apalagi, di wilayah tempat tinggalnya hanya berdiri 1 SMA dengan jumlah siswa mencapai 200 anak per-angkatan. &lsquo;&rsquo;Saya yakin pendidikan di sini terjamin, punya banyak ekskul, dan siswa bisa memilih mata pelajaran sehingga bisa fokus pada subjek yang diminati,&rdquo; tutur Joshua yang bercita-cita melanjutkan pendidikan tingginya ke Tiongkok. Sementara itu, Jason Lie, siswa asal Jember, datang dengan semangat berprestasi di bidang olahraga. &ldquo;Basketnya bagus dan pernah juara DBL. Saya daftar lewat jalur beasiswa prestasi basket dan diterima dengan beasiswa penuh, SPP dan uang gedung gratis,&rdquo; ujar Jason. &ldquo;Target saya bisa membawa Frateran juara kompetisi basket dan lanjut kuliah lewat jalur beasiswa,&rdquo; imbuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/NADIA-17-B-3632459732.jpg" alt="SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Dari ujung timur Indonesia, Bellatrix Filafi Gunawan asal Kabupaten Mimika, Papua, juga memilih SMAK Frateran Surabaya setelah mendapat rekomendasi dari orang tua dan kakak kelas. &ldquo;Awalnya overthinking karena saya dari Papua, pasti beda banget budayanya. Tapi ternyata teman-teman di sini welcome banget. Saya nggak merasa terkucilkan dan mudah bergaul,&rdquo; ujarnya. Satu lagi, Glory Eklesia Simamora dari Palangka Raya, yang tertarik karena kegiatan sosialisasi SMAK Frateran Surabaya ke sekolah asalnya. &ldquo;Frateran membantu kita memilih kampus dan jurusan, sesuai bakat dan minat. Saya ingin aktif di organisasi karena nanti akan berguna untuk dunia kuliah dan kerja,&rdquo; katanya. Asrama dan Pembinaan Siswa Luar Kota Dengan banyaknya siswa luar daerah, SMAK Frateran Surabaya menyediakan asrama putra dan putri yang dilengkapi dengan sistem pembinaan menyeluruh. Tak hanya menyediakan tempat tinggal dan makan, tetapi juga kegiatan pengembangan diri, rohani, hingga workshop bersama mitra universitas. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/NADIA-17-D-2379907976.jpg" alt="SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>SMA Katolik (SMAK) Frateran Surabaya resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Orang tua menginginkan anaknya berkembang secara utuh. Mereka lihat perubahan anak-anak selama liburan di rumah. Lebih aktif, karakter terbentuk. Itulah yang meyakinkan mereka bahwa Frateran tempat yang tepat,&rdquo; jelas Fr Wilhelmus. Selain fasilitas dan pembinaan, SMAK Frateran Surabaya juga memberikan apresiasi dalam bentuk beasiswa, tidak hanya untuk juara lomba basket atau olimpiade, tapi juga untuk siswa berprestasi akademik dan non-akademik secara keseluruhan. Dengan kuota asrama mencapai 150 siswa, SMAK Frateran membuka peluang bagi siapa pun yang ingin tumbuh, baik di bidang akademik, seni, olahraga, maupun organisasi. Sekolah ini menegaskan komitmennya untuk menjadi rumah kedua bagi siswa yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. &ldquo;Kami siap mengembangkan potensi setiap anak, dari bidang akademik hingga ekstrakurikuler. Semua siswa punya ruang untuk tumbuh dan bersinar,&rdquo; tutup Frater William, panggilan akrab Fr Wilhelmus.

Program MPLS di SMAK Frateran Surabaya tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai karakter sesuai tema LIGHT.

MPLS SMAK Frateran Surabaya, Rumah Baru bagi Siswa dari Seluruh Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SMPN.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Barat menjelaskan kasus pembatalan kelolosan 4.791 siswa dalam PPDB. Dispendik menyatakan, para siswa tersebut sejak awal tidak diterima panitia. Jadi, bukan diterima, lalu dikeluarkan. Sekretaris Dispendik Jawa Barat Yesa Sarwedi Hamiseno mengatakan, jumlah siswa yang dibatalkan itu merupakan akumulasi dari tahap I dan II. &rdquo;Jadi, yang 4.791 siswa itu bukan sudah masuk, terus dibatalkan, tetapi mereka adalah peserta yang tidak terverifikasi pada saat proses pendaftaran sehingga ke-reject,&rdquo; ujar Yesa saat dihubungi Radar Bandung kemarin (19/7). Permasalahan yang terjadi, menurut dia, adalah dokumen pendaftar tidak sesuai dengan kartu keluarga (KK). Pendaftar tidak memperbaiki dokumen tersebut pada masa sanggah. Selain itu, ada siswa yang tidak mengisi formulir sesuai ketentuan. Itu rata-rata terjadi pada masa pendaftaran tahap pertama. &rdquo;Jadi, ketika memberikan data itu tidak sesuai, seperti pada nilai rapor, mereka mengisinya 9, tapi saat upload rapor ternyata hanya 7. Mereka tidak langsung melakukan perbaikan sehingga akhirnya di-reject (ditolak),&rdquo; jelasnya. Berdasar data yang dimilikinya, sebanyak 4.791 peserta PPDB itu tersebar hampir di seluruh Kantor Cabang Dinas (KCD) Dispendik Jabar. Data paling banyak ditemukan di KCD 1, 3, 4, dan 9. Untuk KCD Dispendik Jabar sendiri total ada 13. Setiap kantor cabang memegang beberapa SMA dan SMK di kabupaten/kota. Misalnya, KCD 1 ada Kabupaten Bogor, KCD 2 ada Kota Bogor dan Kota Depok, dan seterusnya. &rdquo;KCD 1 itu total ada 1.635 peserta yang didiskualifikasi. KCD 4 ini ada Karawang, Purwakarta, Subang, ini juga paling banyak,&rdquo; terangnya. (azm/c7/oni)

Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Barat menjelaskan kasus pembatalan kelolosan 4.791 siswa dalam PPDB.

Kisruh PPDB di Jawa Barat, 4.791 Siswa Ke-Reject sejak Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PPDB-Jakarta-Jalur-Zonasi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD" width="100%">
<figcaption>Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun pelajaran 2021/2022 sudah berada di penghujung. Sebentar lagi masuk masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Belum meratanya kualitas sekolah negeri, momen PPDB biasanya diwarnai maraknya fenomena pindah kartu keluarga (KK). Tujuannya supaya masuk zonasi sekolah negeri favorit.  Secara resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum mengeluarkan ketentuan PPDB tahun ini. Tetapi sejumlah kalangan memperkirakan, PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ’’PPDB untuk sekolah negeri, kemungkinan besar masih menggunakan sistem zonasi,’’ kata founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal pada Jumat (3/6).  Dia mengatakan dengan sistem zonasi tersebut, siswa tidak bisa seenaknya memilih sekolah. Sebab diatur berdasarkan zona sekolah dengan tempat tinggalnya. Rizal mengatakan dengan sistem zonasi tersebut, seolah-olah diatur supaya anak-anak di wilayah terdekat bisa sekolah di sekolahan setempat.  Tetapi Rizal mengatakan dengan kualitas sekolah negeri yang belum merata, sekolah favorit atau sekolah dengan kualitas bagus akan menjadi jujukan orang tua. Dia menyebut kondisi ini sebagai kastanisasi. ’’Orang tua akan berupaya anaknya masuk sekolah favorit. Kalau di luar zonasi, akan terjadi pindah-pindah KK,’’ jelasnya.  Secara aturan PPDB memang memberikan kuota kepada anak-anak yang pindah KK. Tetapi tujuan kuota perpindahan KK ini bukan dimaksudkan untuk mengejar sekolah favorit. Tetapi untuk antisipasi ketika ada orang tua yang pindah tempat kerja, sehingga anaknya tetap bisa bersekolah bersama dengan orang tuanya.  Rizal mengatakan upaya pemerintah membuka akses sekolah seluas-luasnya sudah cukup. Bahkan untuk rasio guru dengan siswa, saat ini terbilang cukup mewah. Yaitu satu guru mengajar 24 murid. Sementara di negara-negara maju, rasionya banyak yang satu guru mengajar 30 murid.  ’’PR pemerintah sekarang membuat kualitas sekolah-sekolah negeri merata,’’ tuturnya. Sehingga tidak ada lagi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Upaya peningkatan kualitas sekolah maupun guru harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga seluruh guru dapat kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya.

Jelang PPDB Marak Fenomena Pindah KK Supaya Masuk Sekolah Favorit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-26-at-19.43.18.jpeg" alt="Sejumlah orang tua mengisi formulir pendaftaran PPDB di salah satu SD negeri di Kabupaten Jember. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua mengisi formulir pendaftaran PPDB di salah satu SD negeri di Kabupaten Jember. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 yang mengalami kendala. Banyak orang tua yang mengeluhkan hal tersebut.  Kejadian ini terjadi pada pukul 08.00 WIB, yakni pada awal pembukaan sistem pendaftaran PPDB DKI 2021. Atas kendala itu, Plt Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Slamet menegaskan bahwa sistem PPDB DKI tidak down.  "Kami sudah memantau berapa masalahyang ada, jadi sekali lagi sistem hari ini tidak down, tapi mengalami perlambatan," jelas dia dalam webinar Transparansi dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta, Senin (7/6).  Jadi, jika hari ini sistemnya terkesan lambat, kata dia itu karena traffic-nya tinggi. Ia menuturkan, hari ini yang dibuka adalah jenjang SMP-SMA/SMK jalur prestasi, karena jalur prestasi tidak mengenal zonasi, maka siapapun dapat mendaftar, namun melambat karena banyak yang mengakses website tersebut.  "Namun demikian saya pastikan bahwa sistem hari ini dari pagi itu tetap jalan," jelasn dia yang juga merupakan Ketua Panitia PPDB 2021.  Saat ini, pihaknya pun terus berupaya agar hal ini bisa teratasi. Salah satunya adalah dengan cara menambah jumlah bandwith atau kapasitas untuk mengaksesnya diperbesar.  "Kami sedang berupaya untuk mengatasi kendala  perlambatan ini. Tentunya secara teknis kami sudah siapkan baik peningkatan bandwidth-nya maupun penambahan penambahan seperti server dan lain-lainnya," pungkas dia.

Sistem PPDB DKI Eror Sejak Awal, Ini Kata Wakadisdik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-Wilayah-Tangerang-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Orang tua siswa saat melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di SDN 4&amp;5 Kota Tangerang, (11/6/2020). Dinas Pendidikan Kota Tangerang membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020, selanjutnya tingkat SMP/" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di SDN 4&amp;5 Kota Tangerang, (11/6/2020). Dinas Pendidikan Kota Tangerang membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020, selanjutnya tingkat SMP/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam Suara Orangtua Peduli dan Perkumpulan Wali Murid 8113 memprotes kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2021. Protes berkaitan dengan aturan zonasi yang memperhitungkan jarak RT tempat tinggal dan sekolah.  Juru Bicara Perkumpulan Wali Murid 8113, Jumono pun meminta agar aturan Pergub DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Juknis PPDB direvisi. Sebab, hal ini menurutnya merugikan para calon peserta didik.  "Mendesak pemprov DKI untuk untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, bukan batasan administratif seperti RT (tahun ini) atau RW (tahun lalu)," kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/5).  PPDB DKI dijadwalkan dimulai pada tanggal 7 Juni 2021. Kurang dari 3 minggu, masih banyak poin yang menjadi tanda tanya. "Ini terlihat dari ketidaksiapan para kepala sekolah pada waktu sosialisasi di sekolah-sekolah, ditandai dengan ketidakmampuan menjawab lebih dari apa yang tercantum pada naskah presentasi," ungkapnya.  Menurutnya juga, Pergub DKI Nomor 32/2021 menunjukkan bahwa Pemprov DKI telah bertindak sewenang-wenang karena tidak menghiraukan berbagai masukan dan tidak belajar dari pengalaman buruk PPDB tahun lalu. Pasalnya, dalam beleid ini, Pemprov DKI tetap bersikeras mengukur usia bukan mengukur jarak apabila sekolah telah melebihi daya tampung.  "Pemprov DKI telah melanggar prinsip keadilan bagi anak-anak dalam proses seleksi dengan menerapkan kriteria umur. Kami menganggap Pergub nomor 32/2021 dan aturan lainnya tentang PPDB berpotensi zolim dan tidak berkeadilan bagi anak dan orang tua untuk mengakses layanan Pendidikan,” ujarnya.  "PPDB DKI ini juga menghambat hak anak dalam memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun," sambungnya.  Pihaknya pun menuntut agar Pemprov DKI merevisi Pergub DKI 32/2021 untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah CPDB dan sekolah, bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini.

Belum Dilaksanakan, PPDB DKI 2021 Kena Semprot Orang Tua Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-2-4.png" alt="Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021-2022. Seluruh proses PPDB dilaksanakan dari rumah secara daring, mulai dari pengajuan akun, pendaftaran atau pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk calon peserta didik baru yang lolos seleksi.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan, Pergub ini didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.  “Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan PPDB dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi semua warga dari seluruh latar belakang. Dengan begitu, warga bisa memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta," ujar Nahdiana dalam keterangannya yang dikutip, Senin (10/5).  Diharapkan PPDB ini dapat membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi peserta didik yang tinggi dan rasa gotong royong untuk maju bersama. "Oleh karenanya, kebijakan ini diharapkan dapat membentuk kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Jakarta dari seluruh latar belakang,” tegasnya.  Adapun, jalur seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, yaitu:  1. Jalur Prestasi Memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik;  2. Jalur Afirmasi Memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah;  3. Jalur Zonasi Memberikan kesempatan anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;  4. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru Memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orangtuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orangtuanya bertugas.  Selain PPDB pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, dilaksanakan juga PPDB untuk Satuan PAUD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Adapun jadwal pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:  1. PAUD • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (21 Juni - 7 Juli 2021) • Proses Seleksi (21 Juni - 7 Juli 2021) • Pengumuman (7 Juli 2021) • Lapor Diri (8 - 9 Juli 2021)  2. SLB • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (21 Juni – 7 Juli 2021) • Proses Seleksi (21 Juni – 7 Juli 2021) • Pengumuman (7 Juli 2021) • Lapor Diri (8 - 9 Juli 2021)  3. PKBM • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (26 Juli - 2 Agustus 2021) • Proses Seleksi (26 Juli - 2 Agustus 2021) • Pengumuman (2 Agustus 2021) • Lapor Diri (3 - 4 Agustus 2021)  4. SD a. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  b. Jalur Zonasi : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  5. SMP-SMA a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak Penerima KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta, anak penerima KJP Plus sekaligus PIP : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Zonasi : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (28 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  d. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  6. SMK a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non Akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak Penerima KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta, anak penerima KJP Plus sekaligus PIP : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)

Jelang Tahun Ajaran Baru, Berikut Alur PPDB DKI Jakarta 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pendaftar-di-sman-4-solo-membludak_m_224478.jpeg" alt="MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>MEMBLUDAK: Puluhan siswa mengantre saat mendaftar di SMAN 4 Solo, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta Suharti Sutar menyebut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 mampu mengurangi disparitas kemampuan akademik siswa antar sekolah.  Pasalnya, dalam saat ini seleksi tidak berdasarkan nilai. Hal itu pun disebut mampu untuk mengakomodir sekolah agar memiliki siswa yang beragam, baik dari usia hingga kemampuan akademis.  Dia pun memberikan contoh tiga SMA Negeri di Jakarta, yaitu SMAN 28, SMAN 36, dan SMAN 114. Atas kebijakan tersebut, tiga sekolah itu pun mendapatkan siswa dengan rata-rata nilai rapor 70 hingga 90.  "Tidak ada sekolah yang tampak cenderung menerima siswa dengan nilai lebih tinggi ataupun rendah," kata dia dalam diskusi online, Rabu (8/7).  Sedangkan pada PPDB 2019, terlihat ada perbedaan, di mana SMAN 28 memiliki jumlah murid yang rata-rata nilai UN di atas 90. Kemudian, SMAN 36 rata-ratanya 70 sampai 90 dan SMAN 114 UN rata-rata di angka 60 sampai 70.  “Pada PPDB 2019, ada yang nilainya ekstrim di atas dan ekstrim di bawah. Dan untuk PPDB 2020 lebih merata antar sekolah dan variasi di dalam sekolah menjadi lebih lebar. Mereka sudah mulai blended dari yang paling pandai dan tidak pandai itu ada di dalam sekolah yang sama,” ucap dia.  Adapun, pola penerimaan siswa seperti ini juga mampu meningkatkan keragaman pada latar belakang sosial ekonomi keluarga. Di mana, siswa dengan nilai akademik rendah yang mayoritas dari keluarga kurang mampu, kini memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah negeri bersama dengan yang kemampuan akademiknya tinggi.  “Harapannya ini semua yang dilakukan cukup untuk membuat masyarakat di manapun berada dengan kondisi orang tua dan sosial ekonominya dari kelompok manapun punya akses yang lebih baik ke sekolah negeri,” ujarnya.  Menurut, Peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) Windy Liem, tingginya keragaman juga perlu diimbangi dengan penetapan capaian belajar yang tepat. Seperti guru yang dituntut untuk kreatif dalam mendidik siswa yang memilki rentang umur yang jauh dalam satu kelas.  "Guru harus bisa lebih kreatif lagi dalam mendidik. Dengan tingginya heterogen ini gimana guru bisa menciptakan suasana toleransi, siswa bisa menerima keanekargaman status ekonomi dan sosial," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

Pemprov DKI Optimistis Tidak Ada Lagi Kesenjangan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-14-Robertus-Risky.jpg" alt="JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependidikan dan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta Suharti Sutar mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka peluang untuk mendapatkan sekolah negeri makin besar. Hal tersebut berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) 2019.  Pasalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, mereka pun mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal itu pun mendorong tingginya nilai para Calon Peserta Didik Baru (CPDB), di mana sebelumnya menjadi dasar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  "Yang nilai tinggi itu ada di kelompok sosial ekonomi yang lebih baik, direpresantikan dengan pendidikan orang tua, untuk SD ke bawah dan SMP sederajat tidak banyak berbeda, untuk yang ortunya pendidikan tinggi ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain," ungkap dia melalui diskusi online, Rabu (8/7).  Untuk anak yang masuk SD negeri, baik yang orang tuanya berpendidikan SD dan perguruan tinggi, sama-sama seimbang, yakni di angka lebih dari 90 persen. Untuk jenjang SMP, pendidikan orang tuanya SD ke bawah berada di 60 persen, SMP 62,5 persen, SMA 69,8 persen dan perguruan tinggi 84,5 persen.  "Perbandingan antara yang mendaftar dan yang diterima menurut sosial ekonomi keluarga, yang lebih banyak diterima itu dari kelompok yang lebih tinggi, itu karena sesuai dengan nilai. Untuk tingkat SMA, dari kelompok orang tua SD ke bawah itu hanya 46,6 persen, SMP 49,7 persen, SMA 55,5 persen dan perguruan tinggi itu sampai 74,3 persen. Ini perbedaan yang cukup jauh," ungkap dia.  Kata dia, atas kesenjangan pendidikan tersebut, pihaknya pun memakai sistem umur dalam beberapa jalur PPDB di DKI Jakarta. Yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan.  "Tidak mengherankan kemudian, dari struktur jumlah yang masuk PPDB, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah proporsi anak-anak ekonomi ke bawah (masuk sekolah negeri), ini yang barangkali jadi acuan bagaimana kita perlu merubah sehingga PPDB menjadi lebih adil," pungkasnya.  Sebagai informasi, Pemprov DKI melalui Disdik DKI membuat SK 501/2020 dengan memprioritaskan usia dalam zonasi sebagai acuan CPDB diterima. Sedangkan di Permendikbud 44/2019 Pasal 25 dinyatakan bahwa jarak merupakan tolak ukur utama seleksi PPDB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

Pemprov DKI Sebut Modifikasi SK 501/2020 untuk Pemerataan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMPN-Surabaya-robertus-risky.jpg" alt="DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi dan memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta.  Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori dan turut dihadiri Plt. Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang, serta Sekda DKI Jakarta, Saifullah beserta jajarannya.  "Alhamdulillah kami dari Kemendagri bersama dengan Kemendikbud dan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas soal PPDB yang mengalami berbagai persoalan yang kita hadapi secara bersama," kata Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan resmi, Senin (6/7).  "Kami tiga belah pihak sudah ada titik temu soal PPDB, tadi kami secara kekeluargaan sudah membahas secara panjang lebar, secara prinsip sudah ada beberapa kesepakatan," ujarnya.  Sementara itu Plt. Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang menuturkan, pihaknya telah melakukan sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta terutama terkait jalur zona RW.  "Sebenarnya kami sudah melakukan sinergi dengan Pemda DKI, dengan dibukanya kembali zonasi dengan zona RW, dan kami sudah berkoordinasi bahwa memang nanti dalam prakteknya jalur zonasi itu minimal 50 persen sebagaimana Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan ternyata Alhamdulillah itu sudah tercapai," jelas Chatarina.  Di sisi lain, Sekda DKI Jakarta, Saefullah mengaku diperlukan peran sekolah swasta, terlebih daya tampung sekolah negeri di wilayah kurang dari 50 persen. "Bahwa nyatanya memang daya tampung SMP Negeri kita itu baru 46,17 persen, berarti selebihnya lagi kita harapkan adalah peran swasta, kemudian SMA Negeri kita baru 32,94 persen masih ada 67 persen lagi kita harapkan peran swasta," kata Saefullah.  Pada intinya masing-masing pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang dan bagian dari pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  "Jadi pemerintah dan swasta punya kewajiban bersama untuk menyelenggarakan wajib belajar di DKI," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Kemendagri Sebut Ada Titik Temu Masalah PPDB di DKI, Tidak Ada Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMPN-Surabaya-robertus-risky.jpg" alt="DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI BUAH HATI: Puluhan wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39, Jalan Prapen, Surabaya. Selasa (18/6). (Robertus Risky/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka jalur baru, yakni Jalur Zonasi Bina RW Sekolah. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat yang bersekolah di sekolah negeri.  Namun, hal itu menurut masyarakat tidak efektif. Mereka pun menuntut agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 dilakukan ulang.  Menanggapi hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa hal ini merupakan niat baik Pemprov DKI untuk mengakomodir para peserta didik yang belum lolos seleksi.  "Ini kan niat baik dari Pemprov DKI mereka masih memastikan di satu RW dengan sekolah tersebut akan diterima, bagus, berarti kan bener-bener (memfasilitasi), orang yang meragukan kalau jarak tidak menentukan kan untung," terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (3/7).  Dengan sekolah negeri yang terbatas, tentu tidak akan cukup untuk menampung semua calon peserta didik baru (CPDB). Jika semua sekolah negeri pun, dampaknya kepada mutu pendidikan tidak bagus.  "Dikajian internasional menunjukkan bahwa negara yang mutu pendidikannya bagus, itu yang justru sekolah swastanya lebih banyak daripada negeri, anaknya lebih banyak sekolah swasta," tambah dia.  Apalagi saat ini Indonesia juga tengah membangun SDM unggul dengan pemerataan pendidikan. Maka, menurutnya kajian tersebut bisa menjadi acuan.  "Kenapa sih semua harus sekolah negeri, apakah kalau nggak sekolah negeri hidupnya hancur gitu, kan nggak juga. itu kan tergantung dari pribadi masing-masing," ujar dia.  "Pemerintah kan sedang ingin memperbaiki mutu pendidikan dengan model yang sekarang, kalau anak-anak pinter ngumpulnya di sekolah negeri favorit, itu justru berdampak buruk pada mutu pendidikan kita," sambungnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Pengamat Apresiasi Jalur Zonasi Bina RW yang Digagas Pemprov DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan siswa baru

Berita Terkini