<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/Screenshot_20240518-132124-1-2344693995.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan PPDB. (Kemendikbudristek)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan PPDB. (Kemendikbudristek)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Kota Surabaya Jalur Zonasi Kelurahan resmi dibuka mulai hari ini (3/6) hingga 5 Juni mendatang pukul 23.59.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi warga Surabaya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar peserta didik bisa melakukan pendaftaran PPDB SD Jalur Zonasi Kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat pertama adalah peserta didik harus warga Kota Surabaya dan juga tinggal di alamat Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika calon siswa tidak memiliki kartu keluarga (KK) karena suatu sebab atau keadaan, maka bisa diganti dengan Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK) untuk PPDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh RT dan diketahui oleh RW serta dicatatkan di kantor Kelurahan setempat sebagai bukti bahwa peserta didik sudah tinggal bersama orang tua di alamat wilayah Surabaya minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dari segi umur, peserta didik yang akan mendaftar minimal sudah berusia 7 tahun dan maksimal 12 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengetahui apakah calon siswa sudah memenuhi persyaratan usia atau belum, harus dibuktikan melalui akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014701492/operator-ppdb-2024-jabar-tanda-tangani-pakta-integritas">Operator PPDB 2024 Jabar Tanda Tangani Pakta Integritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar gembiranya, untuk PPDB SD, siswa yang mendaftar tidak akan menjalani tes masuk, sehingga hanya berdasarkan pada usia saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk persyaratan selengkapnya, calon peserta didik baru atau orang tua yang bersangkutan bisa menyimak secara detail melalui alamat link&nbsp;<a href="https://sd.ppdbsurabaya.net/panduan_syarat_ketentuan" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sd.ppdbsurabaya.net/panduan_syarat_ketentuan&amp;source=gmail&amp;ust=1717498832905000&amp;usg=AOvVaw2CZIy-3DWJeErydaHenMf8">https://sd.ppdbsurabaya.net/<wbr />panduan_syarat_ketentuan</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk tata cara pendaftaran PPDB SD Zonasi Kelurahan Kota Surabaya, para pendaftar bisa mengikuti langkah berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Buka link&nbsp;<a href="https://sd.ppdbsurabaya.net/pendaftaran" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sd.ppdbsurabaya.net/pendaftaran&amp;source=gmail&amp;ust=1717498832905000&amp;usg=AOvVaw3LfLDyDfiWyqxF1-wsckMW">https://sd.ppdbsurabaya.net/<wbr />pendaftaran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Pilih Jalur Zonasi Kelurahan dan klik Lakukan Pendaftaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Setelah itu masukkan data-data yang diminta yaitu NIK, Tanggal Lahir, dan Alamat sesuai KK, sekaligus masukkan juga kecamatan, kelurahan, RW, RT tempat tinggal pendaftar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Setelah mengisi seluruhnya, klik Masuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, setelah PPDB Jalur Zonasi Kelurahan, selanjutnya, PPDB SD Kota Surabaya juga membuka pendaftaran untuk Zonasi Kecamatan pada tanggal 8 Juni 2024, dan PPDB SD Zonasi Kota pada 13 Juni mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Kota Surabaya Jalur Zonasi Kelurahan resmi dibuka hari ini (3/6) hingga 5 Juni 2024.

PPDB SD di Kota Surabaya Jalur Zonasi Kelurahan Mulai Dibuka, Simak Persyaratan dan Tata Cara Mendaftarnya

<p style="text-align: center;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/eri-1237222227.jpg" alt="Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Pemkot Surabaya akan memperketat syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang bertujuan untuk menutup celah kecurangan yang terjadi.&nbsp;</p> <p>Dengan demikian, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya sudah menyiapkan langkah strategis.&nbsp;</p> <p>Wali Kota Surabaya,&nbsp;Eri Cahyadi menjelaskan&nbsp;jika&nbsp;upaya tersebut untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat PPDB terulang kembali.&nbsp;</p> <p>Oleh sebab itu, ia memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP negeri, bahkan sekolah swasta&nbsp;juga&nbsp;menjadi sorotannya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tidak diperbolehkan sekolah negeri, SD dan SMP menambah jumlah kelas dan menerima siswa di luar jumlah peserta didik yang sudah ditentukan,&rdquo; kata&nbsp;Cak Eri, sapaan karib Wali Kota Surabaya&nbsp;tersebut pada Minggu (21/1)&nbsp;seperti yang dikutip dari Radar Surabaya.&nbsp;</p> <p>Cak Eri&nbsp;menyoroti proses PPDB sekolah swasta&nbsp;yang harus memberikan informasi pendaftaran yang jelas sejak awal.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Berapa besaran SPP hingga uang gedung. Jadi warga bisa mengetahui,&rdquo;&nbsp;ucapnya.&nbsp;</p> <p>Menurut&nbsp;Wali Kota Eri, kebijakannya itu cukup krusial, karena&nbsp;untuk mengantisipasi peserta didik yang tidak lolos di sekolah negeri bisa lari ke swasta.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah, Red) untuk kita titipkan ke sana. Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Selain itu, ia&nbsp;mengimbau untuk menyetop praktik titip nama dalam Kartu Keluarga (KK), yaitu upaya untuk mendekati sekolah agar lolos dalam jalur zonasi.&nbsp;</p> <p>Menurutnya,&nbsp;syarat tersebut&nbsp;harus&nbsp;diperketat.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Ia berharap, tiap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak, seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan, sehingga ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Baru tahun ajaran kemarin, sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,&rdquo; kata Cak Eri.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh memastikan sekolah negeri tidak akan melanggar aturan.&nbsp;</p> <p>Ia mendorong mereka untuk mewujudkan PPDB 2024 sesuai komitmen Wali Kota Eri, sehingga kecurangan dalam seleksi tersebut tidak terjadi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,&rdquo; jelas&nbsp;Yusuf.&nbsp;</p> <p>Yusuf pun menyiapkan kebijakan strategis lainnya, yaitu pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, pihaknya terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik.&nbsp;</p> <p>Salah satunya&nbsp;adalah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)&nbsp;yang bertujuan&nbsp;untuk&nbsp;mempromosikan sekolah swasta.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Membranding sekolahnya dari performa, hingga program yang ada di sekolahnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,&rdquo; terangnya.&nbsp;</p> <p>Tak sampai di situ, Yusuf mengaku bahwa Dispendik Surabaya tengah menyiapkan skema penerimaan siswa inklusi di seluruh sekolah SD dan SMP pada tahun ajaran baru, karena seluruh anak di Kota Surabaya mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses ruang pendidikan.&nbsp;</p> <p>Pihaknya akan mengajak para guru untuk menyesuaikan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Contoh guru kelas satu dan dua di SD kami latih bagaimana menangani psikologi anak,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Surabaya akan diperketat, Wali Kota Eri Cahyadi beri penjelasan begini.

Wali Kota Eri Cahyadi Perketat Syarat PPDB 2024, Simak Aturan yang Harus Dipatuhi SD, SMP hingga Sekolah Swasta di Surabaya

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD)

Berita Terkini

PPDB SD di Kota Surabaya Jalur Zonasi Kelurahan Mulai Dibuka, Simak Persyaratan dan Tata Cara Mendaftarnya

Wali Kota Eri Cahyadi Perketat Syarat PPDB 2024, Simak Aturan yang Harus Dipatuhi SD, SMP hingga Sekolah Swasta di Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com