<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/sby-2309514348.jpg" alt="Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya mulai mengantisipasi&nbsp;pengajuan pindah kartu keluarga (KK).&nbsp; Pasalnya, pindah KK kerap menjadi trik warga luar kota menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), agar calon siswa bisa bersekolah di Kota Pahlawan.&nbsp; Langkah itu sejalan dengan komitmen pemkot dalam penyelenggaraan seleksi yang sportif.&nbsp; Kepala Disdukcapil Kota Surabaya,&nbsp;Eddy Christijanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, salah satunya lewat peraturan wali kota (perwali).&nbsp; &ldquo;Sudah ada perwalinya, setiap orang yang pindah masuk ke Surabaya harus disurvei,&rdquo; katanya pada&nbsp;Rabu (24/1)&nbsp;yang dikutip dari Radar Surabaya.&nbsp; Petugas kelurahan akan turun mengecek rumah pemohon.&nbsp;Apabila pemohon tersebut tidak berada di lokasi, maka pengajuannya akan ditolak.&nbsp; Menurut Eddy, fenomena pindah KK saat tahun baru atau menjelang PPDB memang kerap dijumpai. Oleh sebab itu, verifikasinya harus dilakukan dengan ketat.&nbsp; Eddy menjelaskan, sesuai perwali, warga pendatang yang mengajukan pindah datang atau KK Surabaya tidak bisa menerima bantuan dari pemkot, kecuali mereka sudah menetap selama lima tahun, karena&nbsp;pemkot memprioritaskan bantuan untuk warga yang sudah lama tinggal.&nbsp; &ldquo;Mereka yang pindah juga sudah membuat pernyataan menyetujui itu,&rdquo; katanya.&nbsp; Pada tahun lalu, pihaknya mengajukan pemblokiran sebanyak 4-5 ribu KTP ke pemerintah pusat.&nbsp; Pasalnya, pemilik KTP tersebut hanya menumpang domisili, sedangkan saat ditelusuri, mereka tinggal di luar kota.&nbsp; &ldquo;Kami ajukan pemblokiran. KTP mereka bisa aktif jika memperbarui alamatnya,&rdquo; ungkap&nbsp;Eddy.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Surabaya,&nbsp;Eri Cahyadi mengimbau untuk menyetop praktik titip nama dalam Kartu Keluarga (KK), yaitu upaya untuk mendekati sekolah agar lolos jalur zonasi.&nbsp; Sebab itu, ia meminta agar syarat tersebut diperketat.&nbsp; &ldquo;Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,&rdquo; tegas Cak Eri, sapaan akrabnya.&nbsp; Ia berharap&nbsp;jika&nbsp;tiap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak, seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan, sehingga ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.&nbsp; &ldquo;Baru tahun ajaran kemarin, sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,&rdquo; paparnya.&nbsp; &nbsp;***

Disdukcapil Kota Surabaya mulai mengantisipasi pengajuan pindah kartu keluarga (KK) sebagai trik PPDB.

Pindah KK Jadi Trik Siasati PPDB Jalur Zonasi, Disdukcapil Surabaya Siapkan Langkah Antisipasi Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-164652-3747903042.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap delapan modus manipulasi data kependudukan. Itu terjadi selama proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi. &rdquo;Sejauh ini, kami menerima enam konsultasi non laporan dan delapan laporan masyarakat serta aduan-aduan yang viral di media sosial. Dari laporan tersebut ada empat SMA negeri di Makassar yang menjadi terlapor pengaduan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar seperti dilansir dari Antara di Makassar. Ismu menjelaskan, dari total 720 siswa yang lulus untuk kuota jalur zonasi di empat sekolah tersebut ditemukan masalah. Dari jumlah itu, Ombudsman menemukan 99 orang siswa bermasalah dalam hal data kependudukan yang menjadi syarat kelulusan pada jalur zonasi tersebut. &rdquo;Itu dilakukan dengan berbagai modus hingga dugaan pemalsuan dokumen kependudukan,&rdquo; papar Ismu Iskandar. Untuk modus dugaan manipulasi yang ditemukan Ombudsman, kata dia, terdapat peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi atau berpindah kartu keluarga (KK) setelah 18 Juni 2022. Namun, tetap diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan. Selain itu, ada peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas kartu keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 Juni 2022 dan nama peserta tersebut ada di dalamnya. Ketiga, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan KK. &rdquo;Keempat ditemukan peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana font yang digunakan tidak sesuai dengan font khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil,&rdquo; terang Ismu Iskandar. Selain itu, lanjut dia, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana nama Kepala Dinas (Kadis) yang bertanda tangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan KK. &rdquo;Terdapat KK ditandatangani barcode oleh Kadis Dukcapil atas nama Muh Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya KK tersebut,&rdquo; ujar Ismu Iskandar. Keenam, terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil barcode tersebut bukan milik Disdukcapil. Ketujuh, peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak aktif. Dan kedelapan, terdapat peserta didik yang melampirkan KK dengan mengedit atau memasukkan namanya ke dalam KK orang lain. &rdquo;Temuan ini menguatkan fakta bahwa sistem informasi berbasis online maupun sistem verifikasi manual tidak berjalan semestinya, karena jumlah ini sangat banyak dan merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang termasuk dalam zonanya,&rdquo; ucap Ismu. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman Sulsel telah menyampaikan saran pendahuluan serta segera menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. &rdquo;Intinya, harus ada sanksi tegas dari Gubernur dan kepala dinas terkait soal praktik-praktik dugaan manipulasi yang cenderung berulang, dan bahkan semakin parah dalam proses PPDB khususnya jalur zonasi. Evaluasi dan pembinaan juga harus dilakukan penyelenggara dan pelaksana yang terbukti lalai dan tidak kompeten,&rdquo; tutur Ismu Iskandar.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ungkap delapan modus manipulasi data kependudukan selama proses pendaftaran PPDB jalur zonasi

Ombudsman Sulsel Ungkap Delapan Modus Manipulasi PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG-20230516-WA0026-01-1164672463.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 4.791 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat ditolak. Sebab, mereka dinilai melakukan kecurangan dalam proses pendaftaran. &rdquo;Jadi ada 4.791 yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili yang disiasati, sudah kita batalkan,&rdquo; kata&nbsp;Gubernur Jawa Barat Ridwan&nbsp;Kamil seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Senin (17/7). &rdquo;Sebanyak itu yang kira-kira kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikuti pada peraturan yang kita laksanakan,&rdquo; tambah dia. Dia mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran&nbsp;PPDB 2023. &rdquo;Ini terstruktur, ada tim pengaduan, dan kita sudah membatalkan,&rdquo; papar Ridwan Kamil. Gubernur mengatakan, pembatalan pendaftaran peserta PPDB&nbsp;yang dinilai melakukan kecurangan dilakukan guna membuat jera calon peserta didik maupun orang tua calon peserta didik yang mencoba menggunakan cara ilegal untuk masuk ke sekolah negeri pilihan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya menyampaikan, penolakan pendaftar&nbsp;PPDB&nbsp;antara lain dilakukan karena masalah data dalam dokumen kependudukan, nilai rapor, maupun bukti prestasi. &rdquo;Itu bisa jadi karena nilai rapor, bisa juga karena program penanganan kemiskinan, kemudian dokumen prestasi tidak sesuai. Jadi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kita menolak sebanyak 4.791 (pendaftar) untuk tidak lanjut dalam proses PPDB kemarin,&rdquo; kata Wahyu. Pendaftar PPDB&nbsp;yang ditolak, menurut dia, bisa masuk ke sekolah yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan PPDB&nbsp; 2023 tingkat SMA, SMK, dan SLB, di Provinsi Jawa Barat telah rampung dan dilanjutkan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan kegiatan MPLS&nbsp;tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat dilakukan sesuai dengan peraturan. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB&nbsp;untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya. &rdquo;Kita evaluasi, banyak komplain juga sana-sini. Nanti, bersama pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi,&rdquo; terang Ridwan Kamil. &rdquo;Misalkan terjadi kekurangan fasilitas di beberapa wilayah, itu juga akan jadi atensi penyelesaian di tahun mendatang,&rdquo; tambah Ridwan Kamil. &nbsp;

Sebanyak 4.791 pendaftar PPDB 2023 tingkat SMA, SMK, dan SLB, di Provinsi Jawa Barat ditolak karena dinilai melakukan kecurangan

Dinilai Curang, 4.791 Pendaftar PPDB 2023 di Jawa Barat Ditolak 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-104121-128710184.jpeg" alt="Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman Jawa Timur ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Hasilnya, Ombudsman Jawa Timur mencatat ada penurunan laporan atau aduan terkait PPDB di Jawa Timur. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima aduan tentang PPDB Jawa Timur sebanyak 22 laporan. Angka itu berbeda dengan tahun lalu. Ombudsman Jawa Timur mencatat aduan tentang PPDB tahun lalu sebanyak 72 laporan. &rdquo;Rincian laporan tahun lalu sebanyak 69 laporan konsultasi, dan 3 laporan yang ditangani reaksi cepat ombudsman (RCO). Kalau tahun ini, dari total 22 laporan masuk, ada 18 laporan konsultasi (konsultasi non laporan) dan 4 laporan ditangani RCO,&rdquo; terang Agus Muttaqin saat dikonfirmasi JawaPos.com. Menurut dia, penurunan aduan tentang PPDB karena dua faktor kemungkinan. Pertama, karena panitia penyelenggara PPDB mulai melakukan pembenahan pengelolaan pengaduan internal. Aduan cukup diselesaikan di sekolah, panitia PPDB, dan dinas pendidikan. Kemudian, kemungkinan kedua yakni masyarakat yang kurang tertarik melapor ke Ombudsman. &rdquo;Bisa jadi persepsi yang bakal sia-sia melapor, kecurangan PPDB sudah jamak, dan pilihan rasional bahwa menyekolahkan anak tidak perlu di sekolah negeri,&rdquo; tambah Agus Muttaqin. Tahun ini, menurut Agus Muttaqin, mayoritas pengaduan berkaitan aspek teknis. Untuk aduan soal kecurangan PPDB, menurut dia, belum ada. Dia menambahkan, sekalipun isu seputar kecurangan bisa jadi banyak terjadi. Misal, mengakali titip calon siswa ke KK dekat sekolah, praktik jual beli kursi, titip calon siswa ke pihak yang berpengaruh secara politik, dan maladministrasi lain. Sementara itu, untuk aspek teknis misalnya tidak bisa mendapatkan PIN sehingga sulit login, penjelasan penyebab tidak lulus tahap administrasi, tanya alamat posko pengaduan panitia PPDB, solusi ketika telat validasi data pada PPDB SMP, info nomor pengaduan PPDB SMA, verifikasi rapor, kendala pengambilan PIN, solusi ketika gagal masuk jalur nilai dan zonasi, syarat pengambilan PIN pakai kartu keluarga lama atau baru. Selain itu, jarak zonasi yang dianggap tidak konsisten, bantuan buka kunci seputar nilai prestasi gabungan, informasi solusi ketika jalur afirmasi tertutup, kendala jaringan internet dan teknis input dokumen, kesulitan daftar tahap ke-2, dan kesulitan mengakses jalur pindah orang tua. Agus Muttaqin menyampaikan, meski mayoritas terkait aspek teknis, Ombudsman masih menunggu laporan berkaitan kecurangan PPDB. Ombudsman meyakini masih ada praktik kecurangan. &rdquo;Tapi, kami menunggu inisiatif dan kerja sama masyarakat untuk melapor. Data soal indikasi kecurangan PPDB yang jamak terjadi seperti menumpang KK, perjokian wali, manipulasi data kemiskinan SKTM, jual beli kursi kosong, penambahan pagu/rombel, intervensi anggota DPRD/pejabat tertentu untuk titip calon siswa sesuai konstituen, dan lain,&rdquo; beber Agus.

Ombudsman Jatim ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Tercatat ada penurunan aduan terkait PPDB 2023

Aduan PPDB 2023 Menurun, Ombudsman Jawa Timur Beberkan Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG_20230625_205600-2365093566.jpg" alt="Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA." width="100%">
<figcaption>Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat 2023 tahap kedua SMA dan SMK yang dimulai pada Senin (26/6). Tahap kedua itu hanya berlaku untuk jalur zonasi dan jalur rapor. &rdquo;Pada PPDB tahap kedua, untuk SMK ada jalur rapor umum dan SMA jalur zonasi,&rdquo; kata Naufal Ridwan, Staf Humas Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Minggu (25/6). Pelaksanaan PPDB tahap kedua di wilayah Jawa Barat berlangsung pada 26&ndash;27 Juni dan 3&ndash;4 Juli. Bagi calon peserta didik bisa mendaftarkan secara online atau datang langsung ke sekolah. Naufal menyampaikan, kalau selama proses PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat terbuka untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sejak jauh hari pihaknya telah menyampaikan kepada pihak sekolah agar memberi pelayanan terbaik kepada para orang tua calon peserta didik. Dinas Pendidikan Jawa Barat juga membuka ruang bagi setiap pelaporan atau pengaduan mengenai adanya pungutan selama proses PPDB. &rdquo;Selama PPDB tidak ada kegiatan transaksional apapun, kalau memang ada, silakan laporkan,&rdquo; ujar Naufal Ridwan. Laporan atau pengaduan bisa disampaikan ke pihak sekolah langsung atau ke Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, di Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, selama masa PPDB Jabar tahap pertama yang sudah terlewati, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat menerima sejumlah pengaduan. Disebutkan kalau kebanyakan pengaduan itu mengenai persoalan akun siswa yang digunakan untuk mendaftar secara online. Sedangkan sebelum digelar PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah memberikan data akun siswa ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Dengan begitu, persoalan akun bisa selesaikan di tingkat kabupaten/kota.

PPDB tahap kedua SMA dan SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin (26/6) hanya berlaku untuk jalur zonasi (SMA) dan jalur rapor (SMK)

PPDB Tahap Kedua SMK/SMA di Jabar Hanya untuk Jalur Zonasi dan Rapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG_20230316_173736_1-2530960953.jpg" alt="Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6). Pengumuman dilakukan secara online maupun offline di sekolah-sekolah. Selama ini pengelolaan SMA dan SMK, termasuk saat PPDB dilakukan pemerintah provinsi dalam hal ini Dispendik Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bagi mereka yang telah dinyatakan lolos di sekolah yang dituju, diharuskan daftar ulang mulai 21 hingga 23 Juni. &rdquo;Alhamdulillah PPDB tahap I hasilnya sudah dibuka dan diumumkan hari ini (20/6). Semua berjalan lancar dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan aturan yang ada,&rdquo; kata Kepala KCD Wilayah X Jabar Drs Ambar Triwidodo. Dia menyebutkan, berbeda dengan PPDB tahun lalu, sebelumnya atau usai PPDB tahap I, ada rentang waktu yang disebut masa sanggah. Masa sanggah mulai 7 hingga 12 Juni, sebelum pengumuman. &rdquo;Masa sanggah ini pada PPDB sebelumnya tidak ada. Masa sanggah ini sifatnya untuk verifikasi. Misalnya ada sertifikat atau piagam prestasi tapi ternyata tidak diakui panitia PPDB, silakan sanggah,&rdquo; kata Ambar didampingi Wakil Koordinator PPDB Jabar Asep Suhendi. Selesai PPDB SMAN, SMKN, dan SLBN, tahap 1, kemudian digelar PPDB tahap II mulai 26 hingga 30 Juni. Untuk masa sanggah verifikasi PPDB tahap II yaitu 28 Juni hingga 3 Juli. Khusus untuk masuk SMK dilakukan tes program keahlian (SMK) yang akan digelar pada 3 hingga 4 Juli. &rdquo;Pengumuman PPDB tahap 2 secara serentak akan dilakukan pada 6 Juli,&rdquo; terang Ambar. &rdquo;Untuk calon peserta didik yang dinyatakan lulus pada PPDB tahap II diharuskan daftar ulang pada 10 hingga 11 Juli,&rdquo; tambah dia. Setelah rangkaian PPDB tahap 1 dan PPDB tahap II selesai digelar, Ambar mengatakan, para peserta didik yang telah diterima di sekolah tujuannya mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). &rdquo;Waktunya yakni 12 hingga 14 Juli,&rdquo; terang Ambar. Sementara itu, khusus di Kota Cirebon, bagi mereka yang akan mendaftar melalui jalur zonasi ada kabar terbaru. Sejumlah kecamatan yang secara administrasi berada di Kabupaten Cirebon, masuk zonasi SMA dan SMK di Kota Cirebon. &rdquo;Artinya kecamatan-kecamatan di daerah irisan perbatasan ini ada pada satu zonasi,&rdquo; ujar Ketua MKKS SMA Kota Cirebon yang juga Kepala SMAN 2 Cirebon Nendi. Dia menyebutkan, untuk pendaftaran jalur zonasi ada beberapa kecamatan di perbatasan masuk zonasi Kota Cirebon. &rdquo;Pertama di sebelah barat&nbsp; yaitu Kecamatan Kedawung dan Tengah Tani. Lalu di sebelah timur yaitu mereka yang tinggal di Kecamatan Mundu. Sedangkan di selatan yaitu hingga Kecamatan Talun, dan terakhir di sebelah utara yakni mereka yang tinggal di Kecamatan Gunung Jati. Nah mereka ini artinya bisa mendaftar ke sekolah di Kota Cirebon,&rdquo; papar Nendi. Namun demikian, lanjut dia, secara prinsip untuk pendaftaran zalur zonasi, tetap mengutamakan mereka yang terdekat dengan sekolah yang dituju. Dengan begitu, jika pada pilihan pertama tidak bisa masuk, mereka bisa masuk ke pilihan dua. &rdquo;Untuk jalur zonasi ini, patokan tetap pada kartu keluarga (KK). Atau calon siswa ikut dengan KK keluarga lain minimal dalam satu tahun terakhir,&rdquo; ucap Nendi. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Cirebon Naning mengatakan, sekolahnya telah melaksanakan PPDB tahap 1 sebagaimana dijadwalkan. &rdquo;Alhamdulillah hari ini (20/6) sudah diumumkan dan berjalan lancar. Untuk berikutnya PPDB tahap II yaitu jalur zonasi,&rdquo; ungkap Naning. &nbsp;

Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6) secara online maupun offline

Hasil PPDB SMA dan SMK Tahap I di Jabar Diumumkan Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran PPDB mulai dilaksanakan pada 19-20 Juni untuk tahap 1 yang meliputi jalur afirmasi 15 persen dari pagu sekolah. Itu terbagi atas keluarga tidak mampu dan ADEM sebanyak 7 persen, anak buruh dari keluarga tidak mampu sebanyak 5 persen, dan penyandang disabilitas sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan pangan non tunai (KBPNT), kartu bantuan sosial tunai (BST), kartu Indonesia sehat (KIS) dan program bantuan pemerintah daerah lain. Itu sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. &rdquo;Jika anak buruh dari keluarga tidak mampu dapat dibuktikan juga dengan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua siswa,&rdquo; tutur Khofifah. Masih dalam jalur afirmasi, kuota tersebut terbagi dalam tugas orang tua/wali 5 persen dari pagu sekolah. Yakni terbagi atas pindah tugas orang tua/wali sebanyak 2 persen, anak guru/tenaga kependidikan sebanyak 2 persen, dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1 persen dari pagu sekolah. Kemudian, jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5 persen dari pagu sekolah. Itu terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2 persen, prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan hafiz Quran sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Pendaftaran PPDB tahap 2 jalur prestasi nilai akademik SMA dibuka pada 24-25 Juni dengan kuota yang disediakan sebanyak 25 persen. Selanjutnya tahap 3, jalur zonasi SMK akan mulai dilaksanakan pada 27-28 Juni dengan kuota 10 persen.&nbsp; Tahap 4 PPDB jalur zonasi SMA dengan kuota 50 persen akan mulai dilaksanakan pada 1-2 Juli. Terakhir tahap 5 untuk jalur prestasi SMK dengan kuota yang disediakan 65 persen dari pagu sekolah akan mulai dilaksanakan pada 4-5 Juli. Sebelum tahap itu dimulai, Gubernur Khofifah mengungkapkan, pihaknya memberikan kesempatan untuk CPDB dalam latihan pendaftaran PPDB. Hal itu untuk mengenalkan kepada siswa, tentang cara dan menu untuk daftar. Agar siswa tidak salah dalam meng-entry data dan memilih sekolah. &rdquo;Setiap jalur ada persyaratan yang harus dipenuhi siswa, seperti pendaftaran di tahap 1. Dengan latihan pendaftaran ini mereka bisa lebih mempersiapkan diri agar saat pendaftaran mereka tidak bingung,&rdquo; kata Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap CPDB memanfaatkan kesempatan latihan pendaftaran PPDB agar tidak salah meng-entry data

PPDB Jawa Timur, Kuota 5 Persen untuk Siswa dari Keluarga Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tahap pengambilan PIN penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri di Jawa Timur masih berlangsung. Proses itu akan berakhir hingga 2 Juli.&nbsp; Tercatat, pada hari ke lima sejak tahap dibuka Senin (12/6), sebanyak 230.863 berkas PIN CPDB (calon peserta didik baru) telah terverifikasi (ambil PIN disetujui). Tahap itu sangat penting dan menjadi syarat utama CPDB bisa mendaftar SMA/SMK negeri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, hingga Jumat (16/6), proses pengambilan PIN terpantau stabil dan lancar. &nbsp;Masyarakat terlayani dengan baik di kantor-kantor pelayanan dinas pendidikan, baik kantor pusat maupun di 24 kantor cabang Dispendik Jatim, serta di lembaga SMAN dan lembaga SMKN. &rdquo;Kami meminta kepada seluruh CPDB untuk memanfaatkan tahap sebaik mungkin. Lebih lagi, proses pengambilan PIN jadi syarat utama mendaftar SMA/SMK negeri di Jatim,&rdquo; ujar Khofifah.&nbsp; Dia menjelaskan, seluruh proses pendaftaran PPDB dilakukan secara online melalui ppdb.jatimprov.go.id. Pemprov Jatim menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk PPDB online. Kerja sama itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan meningkatkan performa sistem PPDB. &rdquo;Kami memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftar PPDB tahun ini. Semua tahap, proses dilakukan secara online, termasuk pengambilan PIN. Jika ada yang masih kesulitan, kami sudah siapkan call center, dan layanan operator di SMA/SMK negeri terdekat, 24 kantor cabang Dispendik se-Jawa Timur dan Kantor Dispendik Jatim,&rdquo; ungkap Khofifah di Surabaya, Jumat (16/6). Khofifah menambahkan, Dispendik Jatim telah menyiapkan 36 ribu operator untuk melayani ratusan ribu CPDB jika terdapat kendala selama akses pendaftaran ataupun pengambilan PIN. Dalam tahap pengambilan PIN, bisa dilakukan baik menggunakan PC ataupun smartphone. &rdquo;Syaratnya cukup mudah. CPDB cukup mengunggah SKL (surat keterangan lulus) dan KK asli. Untuk login, CPDB hanya perlu mengisi NISN, NPSN, tanggal lahir, dan tanggal terbit KK/surat keterangan domisili (SKD). Karena semuanya berbasis online, CPDB harus jeli betul setiap pengisian data, baik saat login maupun unggah berkas,&rdquo; ucap Khofifah. &nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, proses pengambilan PIN PPDB untuk jenjang SMA/SMK negeri terpantau stabil dan lancar

Hari Kelima PPDB Dibuka, Ratusan Ribu Berkas PIN Terverifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/IMG_4527_1-3975499840.jpg" alt="Kepala Dispendik Kepri Andi Agung." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Kepri Andi Agung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB. Kepala Dinas Pendidik Kepri Andi Agung mengatakan, dalam mengantisipasi kecurangan dalam proses PPDB&nbsp;akan dilakukan pengawasan oleh Polda Kepri. Khususnya tim Siber Pungli serta Ombudsman Kepri. &rdquo;Antisipasi kecurangan, itu sudah pasti kita sampaikan, sudah ada yang mengawasi dari siber pungli dan lainnya. Kita akan meminimalisir lagi. Saya rasa masyarakat sudah tahu mengenai itu. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu,&rdquo; kata Andi Agung seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, satuan pendidikan harus melaksanakan tahap PPDB sesuai aturan. Sebab, proses penerimaan siswa baru menggunakan dana anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, Andi mengingatkan kepada orang tua, saat ini sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan. Sehingga, tidak perlu memaksakan daftar di satu sekolah tertentu saja. &rdquo;Tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan, semua sekolah sama. Jadi kami berharap orang tua tidak memaksakan kehendaknya lagi bahwa sekolah unggulan, jadi pada daftar ke sana,&rdquo; ujar Andi Agung. Dia menyampaikan, secara keseluruhan angka kelulusan di Kepri 35 ribu siswa. &rdquo;Kalau kita bicara keseluruhan ada tujuh&nbsp;ribu yang masuk swasta dan sisanya bisa masuk negeri. Kalau ini kita antisipasi, insya Allah tidak ada masalah,&rdquo; papar Andi Agung. Dia mendorong kepada satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana agar dapat mendukung serta membantu pemerintah dalam memenuhi daya tampung SMA/SMK. &rdquo;Kami juga mendorong swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana. Kami dari pihak pemerintah juga tidak bisa kalau tanpa dukungan bantuan swasta, kami juga terima kasih karena peran swasta lebih baik,&rdquo; tutur Andi. Andi Agung menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji coba untuk memastikan kesiapan server yang akan digunakan pada PPDB. &rdquo;Terkait server sama seperti tahun kemarin dan tidak ada masalah. Kami juga kerja sama dengan Diskominfo dan dari pihak ketiga juga aplikasi sudah diuji coba. Kita gunakan satu server dari aplikasi Dispendik yang bekerja sama dengan kominfo,&rdquo; jelas Andi. PPDB tingkat SMA/SMK dilakukan secara daring, sementara untuk SLB dilakukan secara luring. Namun, untuk PPDB SMA/SMK di pulau penyangga (hinterland), dilakukan secara kombinasi yaitu bisa daring dan luring. &rdquo;PPBD dimulai dengan jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, pada 13-19 Juni. Jalur prestasi 15 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen. Nanti tahap 2, yaitu jalur zonasi 65 persen dan itu dimulai 22 Juni,&rdquo; terang Andi Agung. Untuk SMK, lanjut dia, dibagi jadi 3 jalur. Yakni akademik dan non akademik atau rapor 75 persen, bina lingkungan 10 persen, dan siswa tidak mampu 15 persen. &rdquo;Ini dilaksanakan pada 13-19 Juni. SMK tidak pakai zonasi, pakai rapor saja. SLB dimulai pada 19 Juni, semua dilakukan secara luring, langsung ke sekolah,&rdquo; ujar Andi.

Pemprov Kepri ingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB

Pemprov Kepri Ingatkan Sekolah Tidak Lakukan Pungli pada PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SMPN.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menargetkan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP negeri bulan ini selesai. Pemkot Surabaya siapkan skema khusus. Apa itu. Kepala Dinas Pendidikan (dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, PPDB 2023 sudah dalam tahap finalisasi. Dispendik telah bertemu dengan beberapa pihak. Mulai akademisi, praktisi, PGRI, hingga seluruh kepala sekolah. Baik itu, SD atau SMP. &rdquo;Pemkot Surabaya berusaha dan berupaya memberikan yang terbaik. Supaya tidak ada lagi permasalahan yang muncul,&rdquo; terang Yusuf kepada JawaPos.com. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01569227/begini-curhatan-siswi-smp-di-surabaya-korban-perkosaan">Begini Curhatan Siswi SMP di Surabaya Korban Perkosaan</a> Apa yang berbeda antara PPDB tahun ini dengan sebelumnya? Yusuf menyatakan, pihaknya menyiapkan konsep baru yang berkaitan dengan jalur zonasi. &rdquo;Nantinya bakal ada zonasi khusus dan umum. Untuk mewadahi siswa yang jarak rumah dari sekolah jauh,&rdquo; jelas Yusuf. Saat ini, Yusuf masih belum bersedia memaparkan bagaimana detail khusus untuk zonasi. Yang pasti, dia menyatakan, ada hal spesial untuk siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah. Dia menambahkan, Dispendik Surabaya juga akan melibatkan kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut untuk menyukseskan PPDB 2023. &rdquo;Semangatnya adalah anak-anak Surabaya bisa sekolah semua,&rdquo; ucap Yusuf Masruh.

dispendik Surabaya menyatakan, aturan dan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP negeri sudah dalam tahap finalisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerimaan peserta didik baru

Berita Terkini